DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Retribusi Pasar Dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Terhadap Komplek Plaza Dan Pasar Grosir Sapen Yang Meliputi Pemberian Insentif Fiskal, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasar sebagai salah satu entitas ekonomi memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana distribusi perdagangan, menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian daerah, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kondusivitas pasar;
c.bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pengurangan retribusi;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Retribusi Pasar Dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Terhadap Komplek Plaza Dan Pasar Grosir Sapen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR SAPEN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9.Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan atau keringanan pokok retribusi.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

(1)Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha yang melakukan pembayaran retribusi.
(2)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
1. a.untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
2. b.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah.
(3)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa tarif retribusi pasar: dan
2. b.Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:
  1. 1.komplek plaza; dan
  2. 2.pasar grosir sapen.

Pasal 3

(1)Insentif Fiskal diberikan kepada Wajib Retribusi berupa pengurangan tarif retribusi.
(2)Besaran pengurangan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tarif Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa tarif retribusi pasar dikecualikan untuk Pasar Pagi Madusari Campursari.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a.pembayaran retribusi berdasarkan tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) yang telah dilakukan pembayaran mulai 1 Januari 2025 diperhitungkan berdasarkan besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
b.Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran mulai 1 Januari 2025 berdasarkan tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) setelah berlakunya Peraturan Bupati ini diperhitungkan berdasarkan besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
c.kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
d.Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan untuk pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 17 November 2025 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 18 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M Nurwahid, S.H NIP.197211101998031013 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR SAPEN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI PASAR Kelas Pasar Lokasi/ Jenis Tarif Dasar Pemberian Insentif Pengenaan Tarif ke Wajib Retribusi Kios Los Kios Los Kios Los Ret/m2/ Hari (Rp) Ret/m2/ Hari (Rp) Ret/m2/ Hari (Rp) Ret/m2/ Hari (Rp) Ret/m2/ Hari (Rp) Ret/m2/ Hari (Rp) I A 1.600 800 1.480 710 120 90 B 1.350 700 1.260 620 90 80 C 1.100 600 1.020 530 80 70 D 850 500 770 430 80 70 E 600 400 520 330 80 70 II A 900 700 800 610 100 90 B 800 600 710 520 90 80 C 700 500 820 430 80 70 III A 800 600 720 530 80 70 B 700 500 630 440 70 60 C 600 400 540 350 60 50 IV A 700 500 620 430 80 70 B 600 400 530 340 70 60 C 500 300 440 250 60 50 B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR SAPEN BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT NO NAMA PASAR JENIS BANGUNAN KELAS LOKASI Tarif Dasar Pemberian Insentif Pengenaan Tarif ke Wajib Retribusi TARIF (Rp.) (m2 / hari) TARIF (Rp.) (m2 / hari) TARIF (Rp.) (m2 / hari) I Komplek Plaza Kios 1 1.600 1.500 100 2 1.300 1.200 100 3 1.200 1.100 100 Los 1 1.600 1.500 100 2 1.300 1.200 100 3 1.200 1.100 100 3 Pasar Grosir Sapen Kios 1 1.600 1.500 100

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025