DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Yang Meliputi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komisi Kabupatenwonosobo Ramah HAM, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Di Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5.Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan keperintingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9.Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
10.Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM yang selanjutnya disebut Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daera Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.
11.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusi yang selanjutnya disebut RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
12.Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah satuan tugas yang ditetapkan oleh Bupati untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan/atau upaya pemajuan HAM lainnya.

BAB II

KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

(1)Untuk membantu menerapkan RADHAM dibentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
(2)Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
(3)Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

a.memberikan bahan masukan dan pertimbangan tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM;
b.melakukan pengkajian dan mediasi isu HAM di daerah dan evaluasi implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM;
c.melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada masyarakat;
d.melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemajuan isu HAM di Daerah;
e.melakukan harmonisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RADHAM.

Pasal 4

(1)Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur masyarakat dan dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
(2)Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keberagaman dari berbagai unsur di masyarakat dan kepedulian terhadap perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
(3)Susunan keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM kepada Bupati.
(5)Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Masa kerja Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dapat menunjuk Komisioner.
(2)Komisioner ditunjuk berdasarkan pembidangan tugas.
(3)Komisioner sabagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, penunjukan dan pembidangan tugas Komisioner ditetapkan oleh Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 8

(1)Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebelum memangku jabatan di kukuhkan oleh Bupati.

BAB III

SEKRETARIAT KOMISI KABUPATENWONOSOBO RAMAH HAM

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibentuk Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
(2)Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
(3)Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap Tahun Anggaran.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…