DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Meliputi Maksud, Tujuan Dan Prinsip, Kedudukan Dan Tugas Camat, Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat, Anggaran, Sarana Prasarana, Dan Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun pedoman pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13.Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik
14.Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:
1. a.meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
3. c.mendukung tertib administrasi dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah; dan
4. d.meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan mesyarakat di kecamatan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Camat dapat menerapkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, yang terdiri atas:

a.standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
b.bertanggung jawab dan berintegritas;
c.eksternalias dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
d.standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS CAMAT

Pasal 4

(1)Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertitab umum;
4. d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. h.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(3)Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
(4)Karakteristik kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.karakteristik wilayah, antara lain:
  1. 1.luas wilayah;
  2. 2.jumlah penduduk;
  3. 3.jumlah desa dan kelurahan; dan
  4. 4.jarak pusat administrasi kecamatan ke pusat administrasi kabupaten.
2. b.karakteristik sosial, ekonomi dan budaya, antara lain:
  1. 1.kondisi pendidikan;
  2. 2.mata pencaharian;
  3. 3.tingkat kemiskinan;
  4. 4.prosentase stunting; dan
  5. 5.potensi unggulan wilayah.
(5)Potensi nggulan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 5 dapat seperti:
1. a.Pertanian;
2. b.Pariwisata;
3. c.Perdagangan; dan
4. d.Potensi unggulan lainnya.
(6)Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 6

(1)Bupati dalam melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat, membentuk Tim Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan paling sedikit terdiri dari:
1. a.Ketua: Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua: Assisten Pemerintahan dan Kesra;
3. c.Sekretaris: Kepala Bagian Pemerintahan; dan
4. d.Anggota: perangkat Daerah.
(3)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Menginventarisasi dan mengkaji kewenangan yang akan dilimpahkan; dan
2. b.Memberikan masukan kepada Bupati tentang kewenangan yang akan dilimpahkan.
(4)Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
1. a.rekomendasi;
2. b.koordinasi;
3. c.pembinaan;
4. d.pengawasan;
5. e.fasilitasi;
6. f.penetapan;
7. g.penyelenggaraan; dan
8. h.kewenangan lain yang dilimpahkan.
(5)Dalam hal pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangakt Daerah menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan yang dapat dilimpahkan antara lain:

a.Pendidikan;
b.Kesehatan;
c.Pekerjaan Umum;
d.Perumahan Rakyat;
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
f.Sosial;
g.Tenaga Kerja;
h.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i.Pangan;
j.Pertahanan;
k.Lingkungan Hidup;
l.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o.Perhubungan;
p.Komunikasi dan informatika;
q.Koperasi, usaha kecil dan menengah;
r.Penanaman modal;
s.Kepemudaan dan olahraga;
t.Statistik;
u.Persandian;
v.Kebudayaan;
w.Perpustakaan;
x.Kearsipan;
y.Kelautan dan perikanan;
z.Pariwisata; aa.Pertanian; bb. Energi dan sumberdaya mineral; cc. Perdagangan; dd. Perindustrian; ee. Transmigrasi; dan ff. Urusan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

ANGGARAN, SARANA PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dapat disertai dengan penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia;
(2)Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3)Penyediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
(4)Penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Camat wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Laporan Berkala dan Laporan Akhir.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
(4)Laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal memuat urusan pemerintahan, kewenangan yang dilimpahkan, jenis kewenangan, kegiatan, hasil dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
(5)Pelaporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari:
1. a.laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;
3. c.laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
4. d.laporan keuangan pemerintah daerah; dan
5. e.laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…