DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Yang Meliputi a. kewenangan; b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; c. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; d. jenis usaha; e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab; g. evaluasi dan pelaporan; h. jangka waktu dan frekuensi; dan i. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi Daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
c.bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.evaluasi dan pelaporan;
h.jangka waktu dan frekuensi; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
(2)Insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Penanam Modal baru di Daerah; atau
2. b.Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.
(3)Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal bagi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif penanaman modal dapat berbentuk pengurangan dan/atau keringanan Pajak.
(2)Pengurangan dan/atau Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atas pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi berupa denda dan/atau bunga meliputi:
1. a.Pajak reklame;
2. b.Pajak air tanah; dan/atau
3. c.Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.
(3)Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
1. a.Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.Fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;
3. c.Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal; dan
4. d.Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(4)Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
(5)Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal dilakukan dari awal sampai akhir melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan tugas:
1. a.koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi/calon penanam modal dengan Unit atau Instansi Teknis terkait lainnya;
2. b.penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang, dan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh penanam modal;
3. c.penyelenggaraan penerimaan misi/calon penanam modal dan/atau pendampingan misi/calon penanam modal;
4. d.dalam hal pendampingan misi/calon penanam modal dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain serta melakukan kunjungan ke lokasi; dan
5. e.memfasilitasi penyelesaian hambatan atau kendala yang dihadapi calon penanam modal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
(6)Fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu dengan mengikuti kegiatan promosi Penanaman Modal baik yang diselenggarakan oleh Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
(7)Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada Penanam Modal dengan besaran modal di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penanam Modal sesuai skala prioritas.
(2)Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Penanam modal ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu bagi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto;
5. e.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. f.pembangunan infrastruktur;
7. g.melakukan alih teknologi;
8. h.melakukan industri pionir;
9. i.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. j.bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
11. k.industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; dan
12. l.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Nasional dan/atau Daerah dan berorientasi ekspor.
(3)Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan besaran, bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan Kemudahan mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q Kepala DPMPTSP.
2. b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
  1. 1.usulan Penanam Modal Baru yang akan membuka usaha di Daerah memuat: a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon; b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi: 1) visi; 2) misi; 3) lingkup usaha; 4) susunan direksi; 5) manajemen perusahaan; 6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan; dan 7) bukti tertib pembayaran Pajak. c) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan; d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan f) fotokopi nomor induk berusaha.
  2. 2.Usulan Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah memuat: a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon; b) profil perusahaan, paling sedikit berupa: 1) visi; 2) misi; 3) lingkup usaha; 4) susunan direksi; 5) manajemen perusahaan; 6) fotokopi legalitas perusahaan; dan 7) bukti tertib pembayaran Pajak. c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir; e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas; f) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan. g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; i) fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan j) laporan kegiatan penanaman modal terakhir.
(2)Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Terhadap permohonan yang diusulkan oleh Penanam Modal dilakukan verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Tim Verifikasi.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…