DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Yang Meliputi a. Forum TJSLBU; b. Program TJSLBU; c. Penghargaan; d. Pelaporan: dan e. Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Sekretaris Daerah adalah pimpinan tertinggi birokrasi di tingkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
7.Asosiasi adalah perkumpulan orang atau entitas yang memiliki kepentingan, tujuan, atau pekerjaan yang sama.
8.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa badan usaha yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Forum TJSLBU;
b.Program TJSLBU;
c.Penghargaan;
d.Pelaporan: dan
e.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FORUM TJSLBU

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Forum TJSLBU untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLBU.
(2)Forum TJSLBU dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3)Forum TJSLBU paling sedikit beranggotakan dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Badan Usaha;
3. c.Asosiasi Pengusaha; dan
4. d.Perguruan Tinggi.
(4)Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan membantu memfasilitasi pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 5

Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

a.membangun kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLBU;
b.mengoordinasikan penyusunan program TJSLBU;
c.mensinergikan Rencana Kerja TJSLBU dengan Rencana Pembangunan Daerah;
d.memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;
e.monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Badan Usaha.

BAB III

PROGRAM TJSLBU

Pasal 6

Program TJSLBU meliputi:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur;
h.lingkungan; dan/atau
i.program lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Program lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan program TJSLBU yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 8

(1)Program TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.tidak langsung.
(2)Pelaksanaan TJSLBU dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijalankan oleh Badan Usaha melalui pemberian secara langsung kepada penerima manfaat.
(3)Pelaksanaan TJSLBU dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijalankan oleh Badan Usaha melalui kerjasama dengan pihak lain untuk memberikan kepada penerima manfaat.
(4)Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Penyedia Barang/Jasa; dan
3. c.Kelompok/Lembaga masyarakat.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Bupati memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU berdasarkan usulan Forum TJSLBU.
(2)Usulan Forum TJSLBU sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan:
1. a.verifikasi dokumen pelaksanaan TJSLBU oleh Sekretariat Forum TJSLBU;
2. b.paparan pelaksanaan program TJSLBU yang lolos verifikasi dokumen dilaksanakan pada rapat pleno Forum TJSLBU; dan
3. c.penetapan usulan disahkan melalui Surat Keputusan Forum TJSLBU.

Pasal 10

(1)Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
1. a.piagam penghargaan; atau
2. b.publikasi khusus program TJSLBU pada media resmi Pemerintah Daerah.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang telah menyelenggarakan TJSLBU memenuhi unsur dari kriteria sebagai berikut:
1. a.disiplin dalam memberikan pelaporan;
2. b.tingkat konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan program TJSLBU;
3. c.tingkat kemanfaatan program TJSLBU; dan
4. d.kesesuaian program TJSLBU dengan program Forum TJSLBU.
(3)Rincian unsur dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Forum TJSLBU.
(4)Ketetapan pemberian bentuk penghargaan dibahas dalam rapat pleno Forum TJSLBU dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pelaporan pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, disampaikan oleh Forum TJSLBU kepada Bupati, dengan dilengkapi realisasi pelaksanaan TJSLBU dan dokumentasinya.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari Badan Usaha penyelenggara TJSLBU.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester dan akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak berakhirnya periodisasi pelaporan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…