DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah daerah wajib membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
10.Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
10.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
13.Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15.Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16.Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara badan dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD PPA merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas dalam hal Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD PPA; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD PPA menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban, Keluarga korban, dan/atau Saksi.
(2)Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai tugas:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan korban;
2. b.memberikan informasi tentang hak korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. f.menyediakan layanan hukum;
7. g.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan Keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan korban Penyandang Disabilitas;
10. j.mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
11. k.memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.
(3)Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Keluarga korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
(4)Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a.Penyediaan sarana, tempat, dan/ atau ruang pelayanan;
b.Penataan pola pelayanan;
c.Penjaminan kualitas pelayanan;
d.Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
e.Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional bidang keahlian dan/atau jenjang keterampilan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional dan keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(3)Kelompok Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.
(6)Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian, promosi dan/atau rotasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Selain jabatan Kepala UPTD PPA dan Jabatan Fungsional, terdapat Jabatan Pelaksana.
(2)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3)Jabatan Kepala UPTD PPA, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…