DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15) perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. 6.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6. 7.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2)UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD PALD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2)UPTD PALD dipimpin oleh Kepala UPTD PALD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD PALD terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD PALD; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

UPTD PALD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan bahan kebijakan teknis operasional terkait dengan pemberian layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional pengolahan lumpur tinja;
c.penyediaan pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pengolahan;
d.pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan lumpur tinja; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPTD PALD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PALD.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional bidang keahlian dan/atau jenjang keterampilan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional dan keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(3)Kelompok Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Dinas dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.
(6)Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian, promosi dan/atau rotasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Selain Jabatan Kepala UPTD PALD dan Jabatan Fungsional, terdapat Jabatan Pelaksana.
(2)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3)Jabatan Kepala UPTD PALD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD PALD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPTD PALD merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…