DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 22.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perjanjian hibah barang milik negara antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor HK.2019/9/13/SKPD/2022, Nomor 128/046/2022 berupa Dermaga Wadaslintang dan Dermaga Tritis, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sub urusan Pelayaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6.Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan;
c.pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan;
e.pelaksanaan, pembinaan fungsi administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
f.pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.
1. 2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang perumahan meliputi, fasilitasi pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
c.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang kawasan permukiman meliputi, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni (RTLH);
d.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh, meliputi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah, fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh;
e.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU), meliputi fasilitasi penyelenggaraan PSU umum perumahan;
f.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
g.penyiapan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan di bidang pertanahan, meliputi fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah, penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
h.pelaksanaan pengaturan, pembinaan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
i.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
1. 3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Perhubungan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, angkutan sungai dan danau, sarana prasarana dan penerangan jalan umum.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
c.pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum; dan
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum.
1. 5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Seksi Angkutan dan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan terminal.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan bidang angkutan dan terminal;
2. b.melaksanakan kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
3. c.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
4. d.menyusun bahan penetapan rencana trayek umum jaringan trayek perkotaan Daerah;
5. e.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) wilayah di Daerah;
6. f.menyusun dan menyiapkan bahan penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) wilayah di Daerah;
7. g.menyusun dan menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah;
8. h.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah; dan
9. i.menyusun dan menyiapkan bahan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan Daerah;
10. j.menyusun dan menyiapkan bahan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
11. k.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
12. l.menyusun dan menyiapkan bahan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. m.menyusun dan menyiapkan bahan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
14. n.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
15. o.menyusun dan menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
16. p.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
17. q.menyusun dan menyiapkan bahan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelauhan untuk pelabuhan sungai dan danau;
18. r.menyusun dan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) sungai dan danau; dan
19. s.melaksanakan kegiatan tata kelola keselamatan lalu lintas, keamanan dan pelayanan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 28 Februari 2025 Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 28 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo M Nurwahid, S.H NIP.197211101998031013 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…