DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Teknis, Kriteria Perencanaan Teknis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan perlu perencanaan teknis yang memenuhi kriteria persyaratan teknis jalan;
b.bahwa dalam perencanaan teknis perlu memperhatikan fungsi jalan, kelas jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan tipe jalan;
c.bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan teknis jalan dapat diatur melalui pedoman yang ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jalan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7.Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.
8.Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang menjadi dasar perencanaan teknis Jalan.
9.Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen Jalan terhadap persyaratan teknis Jalan dan kondisi lingkungan Jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
10.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11.Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
12.Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan.

Pasal 2

(1)Perencanaan Teknis Jalan diberlakukan untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan.
(2)Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.

BAB II

PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 3

(1)Perencanaan Teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
(2)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.perencanaan teknis Jalan;
2. b.perencanaan teknis jembatan; dan
3. c.perencanaan teknis terowongan.
(3)Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kekuatan dan stabilitas;
2. b.kemudahan dalam pelaksanaan;
3. c.kenyamanan dan keselamatan;
4. d.keekonomisan; dan
5. e.estetika.
(4)Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai:
1. a.ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan;
2. b.dimensi Jalan;
3. c.muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
4. d.persyaratan geometrik Jalan;
5. e.konstruksi Jalan;
6. f.konstruksi bangunan pelengkap;
7. g.perlengkapan Jalan;
8. h.ruang bebas; dan
9. i.kelestarian lingkungan hidup.
(2)Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
1. a.perencanaan teknis awal; dan
2. b.perencanaan teknis akhir.
(3)Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.

Pasal 5

(1)Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan proses penetapan alternatif alinemen dan pemilihan alinemen terbaik Jalan yang akan dibangun.
(2)Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.prastudi kelayakan; dan
2. b.studi kelayakan.
(3)Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan pada pekerjaan dengan kriteria:
1. a.bukan merupakan proyek strategis;
2. b.mempunyai ketidakpastian dan risiko yang rendah;
3. c.memiliki alternatif rute terbatas;
4. d.tidak memerlukan pemrioritasan pelaksanaan karena keterbatasan dana; dan/atau
5. e.tidak disyaratkan oleh pemberi kerja.
(4)Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;
2. b.pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
3. c.pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana; dan
4. d.pengembangan dan perbandingan alternatif koridor untuk dipilih.
(5)Studi kelayakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;
2. b.pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
3. c.pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana;
4. d.prediksi hasil analisis kuantitatif untuk setiap alternatif solusi;
5. e.pengkajian penggunaan alternatif teknologi dan standar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek; dan
6. f.perbandingan alternatif solusi pada koridor yang terpilih pada prastudi kelayakan.

Pasal 6

(1)Perencanaan teknis akhir (final engineering design) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis terperinci yang didasarkan atas hasil studi komparasi alternatif solusi pada koridor yang terpilih.
(2)Perencanaan teknis akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.dokumen rencana teknis terperinci yang telah memperhitungkan metode pelaksanaan dan spesifikasi;
2. b.audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis; dan
3. c.integrasi hasil audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis dan hasil kajian lingkungan dengan perencanaan teknis terperinci yang menjadi rencana teknis akhir.

Pasal 7

(1)Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b minimal memenuhi persyaratan teknis Jalan dan ketentuan teknis lain mengenai:
1. a.ruang bebas;
2. b.dimensi Jalan pada jembatan;
3. c.beban rencana;
4. d.persyaratan geometrik Jalan pada jembatan;
5. e.konstruksi jembatan;
6. f.perlengkapan Jalan pada jembatan; dan
7. g.kelestarian lingkungan hidup.
(2)Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 8

(1)Perencanaan teknis terowongan minimal memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta penanganan keadaan darurat.
(2)Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan teknis Jalan dan ketentuan teknis lain mengenai:
1. a.ruang bebas;
2. b.dimensi Jalan pada terowongan;
3. c.beban rencana;
4. d.persyaratan geometrik Jalan pada terowongan;
5. e.konstruksi Jalan pada terowongan;
6. f.konstruksi terowongan;
7. g.perlengkapan Jalan pada terowongan; dan
8. h.kelestarian lingkungan hidup.
(3)Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 9

(1)Perencanaan teknis Preservasi Jalan meliputi:
1. a.perencanaan Preservasi jalan; dan
2. b.perencanaan Preservasi jembatan.
(2)Perencanaan Preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.rehabilitasi; dan
2. b.rekonstruksi.
(3)Perencanaan Preservasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemeliharaan berkala; dan
2. b.rehabilitasi.
(4)Perencanaan teknis Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB III

KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 10

(1)Kriteria Perencanaan Teknis mencakup:
1. a.kriteria perencanaan teknis Jalan; dan
2. b.kriteria perencanaan teknis Preservasi Jalan.
(2)Dalam hal keterbatasan biaya, Persyaratan Teknis Jalan dalam Kriteria Perencanaan Teknis pembangunan Jalan dapat dilaksanakan secara bertahap.
(3)Persyaratan Teknis Jalan dalam Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…