DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691) ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka J(,:I,i: I.I:),i ,)_ILL,`-\|, Ll,,I.t,l.|`,'h,I .-.Uliu i l tA3A(, BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINS! SULAWESI UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka PARAF K0ODNASl BAGIAN HUKLU PE RSA • Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RBNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan Daerch.
4.Rencana Ken.a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kelja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8.Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD;
10.Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, ' u-4L Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. RENCANA KERJA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi BupatiadalahDaerah penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Pemerintah Daerah.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8.Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD;
10.Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1)Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersarnaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
(2)Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab 11 memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab Ill memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V memuat rencana kelja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI memuat kinelja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  1. 9.bab VII memuat penutup.
(2)Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi seba8ai,
1. a.pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD;
2. b.pedoman penyusunan rancangan KUA Tahun 2026 serta rancangan PPAS ; dan
3. c.pedoman penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2026 maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagal bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Qq, qu pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah. rencana

Pasal 2

(1)Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
(2)Perencanaan pembangunan sistematis, terarah, terpadu, terhadap perubahan.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
7. g.bab VII memuat penutup.
(2)Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD;
2. b.pedoman penyusunan rancangan KUA Tahun 2026 serta rancangan PPAS; dan
3. c.pedoman penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2026 maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah disusun secara menyeluruh dan tanggap

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. =:E:dt=ggkgkgg£3°Jkdt°:b¥e!±¥oZ& SEKRETARIS DAERAH KABU`E4+FN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, BER|TADAERAHKABupAT±kD''Egp¥LDA%X£LSD|AKu°¥E)G°JLANDANGB|AROTAHUN... NOMOR 16

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. tober 2025 SIAU TAGULANDANG BIARO, Diundangkan di Ondong Sia pada tanggal 23 0ktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, e) t'Cu.4 < DENNY DONALD KONDOJ SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ... NOMOR 16 \ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO S EKRETARIAT DAERAH Jl. Lokongbanua Ondong Siau. Kec. Siau Barat Kode Post 95862 BERITA DAERAH No : 16/BD-SITARO/2025 Nomor 16 Tahun 2025 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Nomor : 14 Tahun 2025 TENTANG RENCANA KERLJA PEMERINTAII DAERAH TAHUN 2025 Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16 Tahun 2025 Seri 16/BD-SITARO/2025 Tanggal 23 0ktober 2025 :`:;\`h!, aris Daerah ten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro /,,` NY DONALD KONDOJ PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO SEKRETARIAT DAERAH JI. Lokongbanua Ondong Siau. Kee. Siau Barat Kode Post 95862 BERITA DAERAH No: 16/BD-SITARO/2025 Nomor 16 Tahun 2025 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Nomor : 14 Tahun 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 16 Tahun 2025 Seri 16/BD-SITARO/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 ===s Zak4us• ySekretaris Daerah abt ten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ,' 5j '��frAR\��'�/',:.,. A($ ss 1NY DONALD KONDOJ =-

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…