DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PARAF KOORDmNA& A HKUN PEMRAKARA
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Kapitalau adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyi wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4.Pemerintah Kampung adalah Kapitalau dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
6.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7.Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah bagian dari ADK yang diterima oleh s€tip Kampung dengan besaran yang sama. KARAG F
8.Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah bagian dari ADK yang diterima oleh setiap kampung berdasarkan hasil perkalian antara bobot Kampung dengan selisih total ADK untuk Daerah dengan total ADKM.
9.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11.Majelis Tua-Tua Kampung yang selanjutnya disingkat MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selajutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membantu membiayai program pemerintahan Kampung berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

(1)ADK dikelola berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung dalam APB Kampung.
(3)Kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam musyawarah Kampung dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung.

BAB II

PENGALOKASIAN, PERHITUNGAN, DAN PENETAPAN BESARAN ADK

Pasal 4

(1)Formula dan perhitungan ADK ditetapkan atas dasar pagu perhitungan ADKM ditambah dengan perhitungan pagu ADKP setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kapitalau dan perangkat Kampung.
(2)Besaran ADKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah ADK yang dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 5

(1)Perhitungan ADKP sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)untuk setiap Kampung merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal Kampung yang akan menentukan nilai bobot Kampung, yang ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) yang dibagi secara merata proporsional kepada seluruh Kampung berdasarkan data variabel independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perhitungan statistik.
(2)Data variabel independen sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bobot luas wilayah 20% (dua puluh persen);
2. b.bobotjumlah penduduk 10% (sepuluh persen);
3. c.bobot angka kemiskinan 40% (empat puluh persen); dan
4. d.bobot tingkat kesulitan geografis Kampung 30% (tiga puluh persen). I OORDINASl BAGUAN HUKUM PEMRAKARSA MAAG 'M l /
(3)Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d mengacu pada data dasar perhitungan dana Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran ADK untuk setiap Kampung ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan rincian ADK setiap Kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN ADK

Pasal 7

(1)ADK digunakan untuk:
1. a.penghasilan tetap Kapitalau dan perangkat Kampung peraturan perundang-sesuai dengan ketentuan undangan;
2. b.tunjangan MTK;
3. c.tunjangan Kapitalau dan perangkat Kampung;
4. d.operasional Pemerintah Kampung;
5. e.operasional MTK; dan
6. f.kegiatan pembangunan, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan demi kepentingan masyarakat, serta keadaan darurat mendesak.
(2)Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJM Kampung, RKP Kampung, dan APB Kampung.
(3)Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan kantor /balai Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tercantum dalam prioritas pembangunan Kampung;
2. b.memiliki persetujuan bangunan gedung; dan
3. c.pembangunan dilaksanakan menyesuaikan dengan ketersedian anggaran ADK. saranapem bangunan

Pasal 8

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari ADK adalah:

a.pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan Kampung;
b.bantuan, pemeliharaan dan peribadatan;
c.talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan; DINA$I 8AGIAN HUKUM f
d.talangan pembayaran beras miskin, tunggakan simpan pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi; dan
e.tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

(1)Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
(2)Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) pada semester I tahun anggaran berjalan; dan
2. b.tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) pada semester II tahun anggaran berjalan.
(3)Pencairan ADK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kapitalau menyampaikan surat permohonan pencairan dana bermeterai, yang telah ditandatangani oleh Kapitalau dan kepala urusan keuangan serta telah diverifikasi oleh Camat kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
2. b.atas perintah Bupati kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan Daerah, permohonan pencairan dana tersebut ditindak lanjuti:
  1. 1.kepala perangkat Daerah yang menye!enggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan Daerah menerbitkan SPD dan dokumen lainnya seperti SPP, SPM dan SP2D; dan
  2. 2.berdasarkan SP2D, bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan mentransfer dana ke RKK yang bersangkutan.
(4)Permohonan pencairan ADK tahap I disampaikan dengan melampirkan dokumen:
1. a.laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung tahun anggaran sebelumnya;
2. b.laporan kekayaan milik Kampung per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
3. c.Peraturan Kampung Belanja Kampung Lampirannya;
4. d.RKP Kampung; tentang Anggaran Tahun Anggaran Pendapatan dan berj alan serta INA BAGIAN HUKUN revwu g?
5. e.rencana anggaran biaya kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
6. f.Keputusan Kapitalau tentang Penerima Honorarium di Kampung.
(5)Permohonan pencairan ADK tahap II diajukan dengan melampirkan dokumen laporan pertanggungjawaban ADK tahap I. BABV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari ADK, adalah sebagai berikut:
1. a.laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK yang dibuat secara rutin setiap bulannya; dan
2. b.laporan akhir yaitu laporan mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK dalam satu tahun anggaran.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat realisasi penerimaan dan belanja ADK.
(3)Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

(1)Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan oleh Kapitalau kepada MTK setelah diperiksa oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (1) merupakan terpisahkan dari laporan realisasi APB Kampung.
(3)Sekretaris Kampung dan kepala urusan keuangan wajib melaksanakan rekonsiliasi realisasi anggaran rutin setiap bulannya dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(4)Rekonsiliasi dilaksanakan berikutnya. � �< lCRDINASI BAGIAN HU�UIJ r ADK sebagaimana bagian yang tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…