DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya beberapa kebijakan Pemerintah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); r-ARAi- KOORDINASf BAGIAN HUKUM \ PEMRAK.ARSA ft BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang Mengingat

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa dengan ditetapkannya beberapa kebijakan Pemerintah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
1. 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); FARAF KOORDINASI BAGIAN UKUM[ PEMRAKARSA HG l ¢ •• • -
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7);
4. 4.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7);
4.Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 39); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran APED Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: BA ¢ 8 sebesardirencanakanDaerah

a.Pendapatan Rp571.999.511.554,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
b.Belanja Rp580.492.411.554,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); dan
c.Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.492.900.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). sebesardirencanakanDaerah
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp23.479.531.807,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah);
b.pendapatan Rp543.002.362.035,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5.517.617.712,00 (lima miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah). transfer direncanakan sebesar
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbun}^ sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp528.485.890.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan .0R0lN.\i! BAGIAN HUKU/r iKAH' f (5
a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp57 l.999.51 l.554,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp580.492.411.554,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); dan
c.Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.492.900.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp23.479.531.807,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah);
b.pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp543.002.362.035,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5.517.617.712,00 (lima miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp528.485.890.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
b.pendapatan transfer antardaerah direncanakan sebesar Rpl4.516.472.035,00 (empat belas miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: perimbangan Rp469,626.698.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan irbu rupiah);

b.dana desa direncanakan sebesar Rp58.859.192.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
c.dana insentif Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). sebesardirencanakana. dana
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbun5d sebagai berikut;

Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Rp426.558.985.532,00 (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
b.Belanja Rp49.826.671.612,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
c.belanja Rp2.762.331.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan direncanakan sebesaroperasi modal direncanakan sebesar terduga direncanakan sebesartidak -,S! BAGIAN f KA3AG:5A
b.pendapatan transfer antardaerah direncanakan sebesar Rpl4.516.472.035,00 (empat belas miliar !ima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.dana perimbangan direncanakan sebesar Rp469.626.698.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
b.dana desa direncanakan sebesar Rp58.859. l 92.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
c.dana insentif Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah).
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja operasi direncanakan sebesar Rp426.558.985.532,00 (empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
b.Belanja modal direncanakan sebesar Rp49.826.671.612,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
c.belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp2.762.331.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh duajuta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan sebesaxdirencanakantransferd. belanja RplOl.344.423.410,00 (seratus satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
1. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…