Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 194
Ringkasan
Ruang lingkup Perdais ini meliputi pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kedudukan OPD.
Ruang lingkup Perdais ini meliputi pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kedudukan OPD.
menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
58);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan :
Asas kelembagaan Pemerintah Daerah meliputi :
Ruang lingkup Perdais ini meliputi pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kedudukan OPD. BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi
BAB III
Bagian Kedua Susunan Organisasi
dan
a) Kepala; b) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari : 1) Subbagian Tata Praja; 2) Subbagian Penataan Wilayah; dan 3) Subbagian Tata Usaha. c) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari: 1) Subbagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. d) Bagian Kependudukan, terdiri dari: 1) Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk; 2) Subbagian Bina Pencatatan Sipil; dan 3) Subbagian Data dan Informasi Kependudukan. e) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari : 1) Subbagian Peraturan Daerah; 2) Subbagian Peraturan Gubernur; dan 3) Subbagian Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. c) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum; dan 2) Subbagian Klarifikasi Produk Hukum. d) Bagian Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, terdiri dari: 1) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan 2) Subbagian Tata Usaha. e) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, terdiri dari: 1) Subbagian Sengketa Hukum; 2) Subbagian Supremasi Hukum; dan 3) Subbagian Layanan Hukum. f) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1) Subbagian Pendidikan; 2) Subbagian Kesehatan; dan 3) Subbagian Sosial dan Tenaga Kerja. c) Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : 1) Subbagian Bina Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 2) Subbagian Bina Pemberdayaan Perempuan; dan 3) Subbagian Bina Pemberdayaan Masyarakat. d) Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri dari : 1) Subbagian Fasilitasi Kehidupan Beragama; dan 2) Subbagian Tata Usaha. e) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas, terdiri dari : 1) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 2) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan. c) Bagian Bina Kapasitas, terdiri dari : 1) Subbagian Analisa Potensi Daerah; 2) Subbagian Pariwisata; dan 3) Subbagian Tata Usaha. d) Bagian Bina Sumberdaya Alam, terdiri dari : 1) Subbagian Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 2) Subbagian Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan; e) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan, terdiri dari: 1) Subbagian Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral; 2) Subbagian Lingkungan Hidup; dan 3) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. c) Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdiri dari : 1) Subbagian Analisa Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 2) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. d) Bagian Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 1) Subbagian Penelitian; 2) Subbagian Pengembangan; dan 3) Subbagian Tata Usaha. e) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari: 1) Subbagian Fasilitasi Layanan Pengadaan; dan 2) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa. f) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Kelembagaan, terdiri dari : 1) Subbagian Analisa dan Pengembangan; 2) Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota; dan 3) Subbagian Budaya dan Kapasitas. c) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan, terdiri dari: 1) Subbagian Analisa Jabatan; 2) Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan; dan 3) Subbagian Tata Usaha. d) Bagian Tatalaksana, terdiri dari: 1) Subbagian Sistem dan Prosedur; 2) Subbagian Standarisasi; dan 3) Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum. e) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Kepala; b) Bagian Administrasi, terdiri dari : 1) Subbagian Tata Persuratan dan Arsip; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Pelayanan, terdiri dari: 1) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana; 2) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi; dan 3) Subbagian Kendaraan. d) Bagian Protokol, terdiri dari : 1) Subbagian Upacara; 2) Subbagian Tamu; dan 3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan. e) Kelompok Jabatan Fungsional.
a) Bagian Kebudayaan, terdiri dari : 1) Subbagian Kebudayaan Benda; dan 2) Subbagian Kebudayaan Tak benda. b) Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri dari : 1) Subbagian Kelembagaan; 2) Subbagian Pertanahan; dan 3) Subbagian Tata Ruang. c) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Asisten Paragraf 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Paragraf 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Paragraf 3 Asisten Administrasi Umum
Paragraf 4 Asisten Keistimewaan
Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Biro Paragraf 1 Biro Tata Pemerintahan
Paragraf 2 Biro Hukum
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)