DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

MRP beranggotakan Orang Asli Papua, yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama, berjumlah 51 (lima puluh satu) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan anggota MRP. Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil adat. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil perempuan. Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara. Pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota; dan pemilihan tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota. Pemilihan anggota MRP wakil agama, dilakukan di tingkat Provinsi. Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan menjadi calon tetap;

f.mengajukan hasil pemilihan calon tetap anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi untuk ditetapkan menjadi calon terpilih; dan
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2)Panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dapat ditunjuk sebagai koordinator atau pelaksana pemilihan tahap kedua di Kabupaten/Kota.
(3)Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas :
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
2. b.mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
3. c.menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
4. d.meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
5. e.meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;
6. f.menetapkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama;
7. g.menetapkan calon anggota MRP dalam daftar calon tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
8. h.menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
9. i.mengajukan calon terpilih hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan.
10. j.mengambil alih proses pemilihan tahap pertama dan tahap kedua yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan gabungan Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan seleksi tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya; dan
11. k.apabila panitia pemilihan tingkat provinsi tidak selesai dalam melaksanakan tahap seleksi maka tugasnya dapat diambil alih oleh Gubernur; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
2. b.memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
3. c.menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
6. f.melaporkan setiap tahapan dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur.
(2)Panitia ........./10
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
2. b.memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
3. c.menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; dan
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota; dan
5. e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Pasal 15

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan yang berasal dari pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi; dan
2. b.Sekretariat panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
(3)Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Sekretariat panitia pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(5)Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari, 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 3 (tiga) orang staf.
(6)Sekretariat panitia pemilihan tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.
(7)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh sekretariat Kabupaten/Kota kepada sekretariat Provinsi dan sekretariat Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 16

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
(2)Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi; dan
2. b.Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota.
(3)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 (satu) orang unsur kejaksaan dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

Pasal 17

(1)Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pasal ......../11

Pasal 18

(1)Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
(2)Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota sebagai tempat penyelenggaraan pemilihan oleh Bupati/Walikota.
(3)Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk dan melaksanakan tugas setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 19

Panitia Pengawas, bertugas :

a.mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
c.menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
d.meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

BAB VII

PENCALONAN

Pasal 20

(1)Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil adat.
(2)Kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki wilayah adat;
2. b.memiliki strukur dan tatanan adat yang jelas;
3. c.memiliki norma hukum yang disepakati dan ditaati bersama; dan
4. d.aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap masyarakat adat yang mengusulkan bakal calon anggota MRP dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat tersebut.
(4)Kelompok masyarakat adat yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai pengusul wakil adat oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
(5)Bakal calon wakil adat yang diusulkan oleh kelompok masyarakat adat merupakan hasil musyawarah adat.
(6)Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing kelompok masyarakat adat paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kuota wilayah adat. Pasal ......../12

Pasal 21

(1)Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil perempuan.
(2)Organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.melakukan kegiatan kelembagaan paling kurang 3 (tiga) tahun;
2. b.memiliki kepengurusan organisasi yang jelas dan sah;
3. c.memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas dan tetap;
4. d.terdaftar di Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
5. e.aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan asli di Provinsi Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini.
(3)Panitia Pemilihan MRP tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap organisasi perempuan.
(4)Organisasi perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai pengusul wakil perempuan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
(5)Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing organisasi perempuan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kuota wilayah adat.

Pasal 22

(1)Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
(2)Jumlah kuota kursi masing-masing lembaga agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di provinsi Papua.

Pasal 23

(1)Lembaga keagamaan di tingkat Provinsi berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil agama.
(2)Pengajuan bakal calon anggota MRP wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga keagamaan yang terhimpun dalam lembaga agama Kristen Protestan, Katholik, dan Islam tingkat Provinsi.
(3)Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
1. a.melakukan kegiatan keagamaan paling kurang 50 (lima puluh) tahun;
2. b.berbadan hukum;
3. c.memiliki kantor pusat atau sekretariat berkedudukan di Provinsi Papua;
4. d.memiliki jemaat yang tersebar paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi Papua; dan
5. e.terdaftar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.
(4)Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Provinsi melakukan verifikasi terhadap lembaga keagamaan yang mengusulkan bakal calon anggota MRP.
(5)Lembaga keagamaan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai pengusul wakil agama oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi.
(6)Setiap ......../13
(6)Setiap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan paling banyak 6 (enam) orang bakal calon anggota MRP dari kuota masing-masing lembaga agama.
(7)Penetapan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh pimpinan lembaga keagamaan.
(8)Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan provinsi melalui surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan.
(9)Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

Pasal 24

(1)Bakal calon anggota MRP yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) diajukan kepada panitia pemilihan tingkat Provinsi melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga agama yang bersangkutan.
(2)Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon wakil agama.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…