DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 3) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, Ketentuan Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), Ketentuan Pasal 49 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ........./2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014-2019. Pasal ......../3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PANSEL Provinsi.
(2)Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk menentukan calon terpilih anggota DPRP yang berjumlah 14 (empat belas) orang.
(3)PANSEL Provinsi mengumumkan calon terpilih anggota DPRP berdasarkan jumlah kursi dari masing-masing DAPENG.
(4)Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
(5)Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih beserta Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada DPRP dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
(6)Menteri Dalam Negeri meresmikan pengangkatan anggota DPRP dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
(7)Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRP.
(8)Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRP.
(9)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.Ketentuan ......./4
2.Ketentuan Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Anggota DPRP yang diangkat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggota DPRP yang diangkat berhak mendapatkan hak-hak keuangan berupa gaji dan tunjangan dan hak-hak administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembayaran hak-hak keuangan dan hak administratif anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Pembayaran hak-hak keuangan dan hak administratif anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Provinsi Papua.

3.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat adalah 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal II Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014 – 2019 I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 – 2019 yang mengatur tentang tata cara atau pelaksanaan teknis pendaftaran, penjaringan, serta penetapan Anggota DPRP yang diangkat serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka perlu dilakukan perubahan terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan mengakomodir peran serta masyarakat Asli Papua pada proses penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) ......./2 Ayat (9) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, dan untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”. Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRP. Angka 2

Pasal 48

Cukup jelas Angka 3

Pasal 49

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 9

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…