DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua yang sebagian besar berada atau bertempat tinggal di kampung untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan dalam skala mikro yang berbertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat kampung, dan mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat kampung berdasarkan prinsip pemberdayaan, keberpihakan kepada orang asli Papua, perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, desentralisasi, kompetisi sehat, pembelajaran bersama, keberpihakan kepada perempuan, serta keberlanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk program, kegiatan, bantuan-bantuan keuangan belum memberikan hasil yang optimal karena tidak saling sinergi, terpadu, terkoordinasi dan tersinkronisasi sehingga diperlukan suatu program yang tepat untuk mewujudkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua;
c.bahwa untuk menjawab ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua, Pemerintah meletakkan dasar program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
d.bahwa program strategis pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan kampung guna terwujudnya kesejahteraan bagi orang asli Papua terutama yang berada di kampung-kampung secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat yang sejahtera;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung; Mengingat ........./2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan ........../3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
16.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Majelis ......../4
5.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8.Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
9.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10.Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung, yang selanjutnya disebut Prospek adalah program yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang terdapat di kampung/kelurahan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan orang asli Papua.
11.Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO adalah seorang pejabat dari unsur birokrasi yang mempunyai tugas-tugas operasional kegiatan dan administrasi serta pelaporan baik di distrik, kabupaten dan provinsi yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
12.Badan Musyawarah Kampung, yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.
13.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14.Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi yang bersumber dari dana Otonomi khusus dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabuaten/Kota yang bersumber dari dana otonomi khusus maupun sumber daya lainnya yang diperuntukan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan program penguatan kapasitas kelembagaan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung/kelurahan.
15.Tim Tiga Tungku, yang selanjutnya disebut Tim Tiga adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari unsur pemerintahan kampung yang ditunjuk, tokoh adat, dan tokoh agama yang masing-masing unsur terdiri dari tiga orang atau lebih dan merupakan perwakilan dari ketiga unsur.
16.Tim ......../5
16.Tim Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TPKK adalah kelompok masyarakat yang dipilih dari dan oleh anggota masyarakat untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan kegiatan kampung/kelurahan.
17.Pendamping Kampung/Kelurahan adalah warga kampung/kelurahan terpilih yang bertugas memfasilitasi atau pemandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan program ditingkat kampung/ kelurahan dan kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil kegiatan.
18.Tim Penulis Usulan, yang selanjutnya disingkat TPU adalah kelompok anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah kampung/kelurahan untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan kampung/ kelurahan.
19.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat kampung/ kelurahan untuk melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap usulan kegiatan kampung/kelurahan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan kampung/kelurahan.
20.Penanggungjawab Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PjOK adalah aparatur pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan administrasi serta pelaporan program ditingkat Distrik.
21.Tim Pelaksana Kegiatan Distrik, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah kelompok masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Distrik untuk mengelola kegiatan dan keuangan di Distrik.
22.Pendamping Distrik adalah anggota masyarakat dengan kualifikasi tertentu yang dipilih untuk mendampingi masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan program pembangunan kampung/kelurahan pada wilayah Distrik.
23.Tim Koordinasi Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri dari seluruh instansi/dinas Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengembangan peranserta masyarakat, pembinaan administrasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.
24.Pendamping Kabupaten/Kota adalah tenaga profesional yang memberikan pendampingan dan bimbingan secara intensif serta memberi dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku program di distrik dan kampung/ kelurahan.
25.Tim Koordinasi Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi tentang program, kegiatan, serta pembiayaan secara terpadu juga berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan tugas-tugas fasilitasi lainnya yang mendorong peranserta masyarakat dalam setiap tahapan program.
26.Musyawarah ......../6
26.Musyawarah Rencana Pembangunan Distrik, yang selanjutnya disebut Musrenbang Distrik adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat distrik untuk mendapatkan masukan dan menghimpun berbagai usulan hasil musyawarah kampung/kelurahan sebagai kegiatan prioritas dari kampung/kelurahan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kelurahan, yang selanjutnya disebut RPJM Kampung/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan kampung/kelurahan, arah kebijakan keuangan kampung/kelurahan dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.
28.Rencana Pembangunan Tahunan Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut RPT Kampung/Kelurahan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran kampung/kelurahan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat melalui Musrenbang Kampung/Kelurahan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
29.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kampung/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
30.Pelaku Program adalah orang-orang yang terlibat secara langsung baik struktural maupun fungsional pada setiap tingkatan.
31.Petunjuk Teknis Operasional adalah pedoman yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan.
32.Musyawarah Kampung Pertanggung Jawaban, selanjutnya disingkat MKP adalah musyawarah yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN PROSPEK

Pasal 2

Prospek bertujuan :

a.meningkatkan kualitas dan taraf hidup orang asli Papua;
b.meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat kampung/ kelurahan; dan
c.mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat kampung/kelurahan.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Prospek adalah orang asli Papua yang bertempat tinggal di kampung/kelurahan dengan kelembagaannya. Pasal ......./7

Pasal 4

Prospek dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.pemberdayaan;
b.keberpihakan kepada orang asli Papua;
c.perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua;
d.keberpihakan kepada perempuan;
e.keterbukaan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi;
h.desentralisasi;
i.kompetisi sehat;
j.pembelajaran bersama; dan
k.keberlanjutan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Prospek dilaksanakan pada kampung/kelurahan dan distrik.
(2)Penyelenggaraan Prospek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola pemberdayaaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
(3)Kampung/kelurahan dan distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kampung/kelurahan dan distrik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi Papua.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wewenang masing-masing bertanggungjawab atas penyelenggaraan Prospek.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. b.perencanaan dan penyediaan dana;
3. c.perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
4. d.evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui penyusunan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan partisipatif secara bersama-sama dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pasal ......./8

Pasal 7

Prospek dilaksanakan dengan prioritas meliputi program :

a.peningkatan standar hidup orang asli Papua meliputi, pemenuhan pangan dan gizi, pendapatan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif kreatif masyarakat di tingkat kampung/kelurahan;
b.penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri dalam berpartisipasi untuk mengembangkan usaha produksi masyarakat di tingkat kampung/kelurahan terutama bagi orang asli Papua baik secara perorangan maupun kelompok;
c.peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan;
d.mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan turun temurun; dan
e.peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung usaha ekonomi produktif kreatif.

Pasal 8

Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Prospek mempunyai tugas :

a.melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kebiajakan, program, kegiatan pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung/kelurahan;
b.melakukan sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan kampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap para pelaku program di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan;
d.memadukan program-program pemberdayaan masyarakat dari sektor maupun lembaga-lembaga donor;
e.melaksanakan sistem, mekanisme dan prosedur penyaluran dana pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung yang telah ditetapkan; dan
f.menyiapkan dana pembinaan dan pendampingan.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelenggarakan Prospek berwenang :

a.melakukan verifikasi dan menetapkan kampung/kelurahan yang berhak menerima dana Prospek;
b.meminta pertanggungjawaban dari masyarakat secara berjenjang atas penggunaan dana Prospek;
c.menunda pemberian dana dan pendampingan bagi kabupaten/kota yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan atas sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Prospek; dan
d.meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Prospek dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Prospek mempunyai tugas :

a.melakukan pengendalian, pemantauan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Prospek;
b.melakukan sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan Prospek dengan Pemerintah Provinsi;
c.melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap para pelaku program di tingkat distrik dan kampung/kelurahan;
d.melaksanakan sistem, mekanisme dan prosedur dalam menggunakan dana Prospek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
e.menyiapkan dana pembinaan dan pendampingan.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…