DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat adalah pembangunan yang didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan kondisi dan keunikan setempat;
b.bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri dan rakyat Indonesia umumnya, maka perlu menjaga, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup secara bijaksana demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat;
c.bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat dilakukan melalui bidangj sektor perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam dalam bidangj sektor perekonomian yang dilakukan meru pakan bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
d.bahwa dengan penetapan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat maka ketersediaan sumber daya alam dapat terjaga dan dapat dikelola sebagai sumber penghasilan dari berbagai sektor yang mendukung tercapainya derajat kehidupan rakyat Indonesia, khususnya Orang Asli Papua yang sejahtera;
e.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PEMBANGUNANBERKELANJUTANDI PROVINSIPAPUABARAT TENTANG PERATURANDAERAHKHUSUS NOMOR 10 TAHUN2019 GUBERNUR PAPUABARAT SALINAN 2 seeara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, eagar budaya dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Proviriei berkewajiban mengelola kawasan lindung;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3046);
3.Undang-Undang Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4401);
5.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puneak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puneak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor018/PUU-I/2003; Mengingat 3
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
13.Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4756);
14.Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4959);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
18.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor4);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
21.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4452);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 4 5 Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
28.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor722);
31.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor365); 6

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3.Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Barat.
4.Walikota adalah Walikota di Provinsi Papua Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
7.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8.Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup marrusia.
9.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH KHUSUS TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDI PROVINSIPAPUABARAT. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATPAPUABARAT dan GUBERNURPAPUABARAT
33.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432); 7
11.Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya.
12.Provinsi konservasi adalah provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Berkelanjutan.
13.EkonomiHijau adalah kegiatan perekonomian dengan konsep rendah emisi karbon yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mampu mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
14.Transfer fiskal ekologis adalah Insentif penerimaan fiskal yang diterima daerah berdasarkan kinerja dalam menjagadan meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup.
15.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan,dan mengalirkanair yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16.Corporate Social Responsiblity yang selanjutnya disingkat CSR adalah tangungjawab sosial dalam bentuk program kegiatan perusahaan- perusahaan swasta nasional, multi nasional dan asing yang memilikiprogram pemberdayaan masyarakat di ProvinsiPapua Barat.
17.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan Berkelanjutan.
18.Provinsi Pembangunan Berkelanjutan adalah wilayah pemerintahan administrasi Provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati secara bijaksana dan lestari serta menjaga dan memulihkan lingkungan hidup dan ekosistem penting yang telah terdegradasi.
19.Dayadukung lingkunganhidup adalah kemampuan lingkunganhidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
20.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
21.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakansecara terpadu.
22.Kawasan konservasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyaifungsi pokokpengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
23.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. 8
24.Restorasi terumbu karang atau magrove adalah upaya mengembalikan atau memulihkan fungsi terumbu karang atau magrove ke keadaan semula.
25.Rehabilitasi IahanZhutan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi Iaharr/hutan yang rusak dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alarn lingkungan.
26.Reklamasiadalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha, untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27.Adaptasiperubahan iklimadalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam meyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk dalam keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perumahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
28.Mitigasiperubahan iklimadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebagai bentuk upaya penanggulan dampak perubahan iklim.
29.Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang bisa diamati adanya perbedaan, diantaranya perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifatnya.
30.Spesies adalah sekelompokorganisme yang memilikipersamaan keturunan yang berkaitan secara fisiologis.
31.Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawasifat keturunan baik yang bemilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.
32.Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama secara turun temurun oleh sekelompokorang dalam lingkungan atau wilayahtertentu yang menjadi tempat tinggal mereka.
33.Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayahdan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
34.Hutan adalah suatu kesatuaan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
35.Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelolasecara efisien dan lestari.
36.Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
37.Wilayahpesisir adalah daerah peralihan antara ekosistemdarat dan lautyang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 9 Pasa12 PenyelenggaranPembangunan Berkelanjutan di ProvinsiPapua Barat berazaskan:
38.Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau.
39.Persetujuan awal tanpa paksaan yang selanjutnya disebut PADIATAPAadalah prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam tradisional mereka.
40.Rencana Tata Ruang Wilayahyang selanjutnya disingkat RTRWadalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
41.Ekoregionadalah wilayah geografisyang memilikikesamaan chi iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
42.Insitu adalah kegiatan penangkaran satwa liar di habitat alam aslinya.
43.Eksitu adalah kegiatan penangkaran satwa liar di luar habitat aslinya.
44.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah danjatau kebijakan danjprogram.
45.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha danj atau kegiatan.
46.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha danj atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dari/ atau kegiatan.
47.Dokumen lingkungan adalah dokumen AMDALatau UKL-UPL.
48.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjut disebut UKL-UPLadalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha danj atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha danj atau kegiatan.
49.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11 Pasal 7

(1)Pemanfaatan sumber daya alam dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua Barat wajib menggunakan kaidah dan ukuran pembangunan berkelanjutan.
(2)Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dari sektor perlindungan terhadap ekosistem, Pemerintah Daerah menetapkan target dan pelaksanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pasal 6
(1)Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat adalah pembangunan berkelanjutan , yang lebih dikenal dengan sebutan Provinsi Konservasi.
(2)Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan menggunakan konsep konservasi. BABIIl PENETAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT Pasal 5 Ruang LingkupPeraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang:
1. a.penetapan pembangunan berkelanjutan di ProvinsiPapua Barat;
2. b.perlindungan dan pengelolaanruang;
3. c.konservasi keanekaragamaan hayati dan pengelolaan kawasan;
4. d.pengembangan ekonomihijau;
5. e.rehabilitasi dan restorasi;
6. f.sanitasi lingkungan;
7. g.tugas dan kewenangan pemerintah daerah;
8. h.peran serta masyarakat;
  1. 1.pemantauan dan evaluasi; J. penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. k.pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat;
  1. 1.kelembagaan;
10. m.kerjasama antar daerah;
11. n.pembinaan dan pengawasan;
12. o.pelaporan;
13. p.pembiayaan;
14. q.penyidikan;dan
15. r.sanksi dan ketentuan pidana. J. mendorong masyarakat adil dan damai di Provinsi Papua Barat; dan
16. k.menghidupkan kembali kemitraan global, nasional, regional dan lokal demi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. 10 Pasa14 Penyelenggaraanpembangunan berkelanjutan di ProvinsiPapua Barat bertujuan untuk:
17. a.mengentaskan segala bentuk kemiskinan di Provinsi Papua Barat;
18. b.mencapai ketahanan pangan melalui menggalakkan pertanian yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;
19. c.perbaikan nutrisi untuk mendorong hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia di Provinsi Papua Barat;
20. d.memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua Daerah;
21. e.mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua Orang AsHPapua;
22. f.membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong kreativitas dan inovasi di Provinsi Papua Barat;
23. g.memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;
24. h.mengambil langkah penting melakukan adaptasi dan mitigasi untuk mencegah perubahan iklim dan dampaknya di Provinsi Papua Barat;
25. l.mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi dan merehabilitasi kerusakan lahan, mencegah kepunahan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua Barat dengan mempertahankan minimal 70% (tujuh puluh persen)
26. a.pencegahan dini;
27. b.keadilan antar generasi;
28. c.keadilan intra generasi;
29. d.integrasi; dan
30. e.kerjasama.
31. a.manfaat;
32. b.keadilan;
33. c.kebersamaan;
34. d.keterpaduan;
35. e.partisipatif;
36. f.berkelanjutan;
37. g.pengakuan;
38. h.kearifan lokal;
39. i.perlindungan; dan
40. j.pengawetan. 12 Pasal 12 Pemerintah Daerah ProvinsiBarat Berkewajibanmembuat program:
41. a.pengentasan kemiskinan;
42. b.ketahanan pangan;
43. c.perbaikan gizidan kesehatan;
44. d.pendidikan; Pasa111
(1)Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan di Papua Barat wajib menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan Zatau sanksi untuk mendukung praktek investasi bisnis berkelanjutan.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mendukung praktek investasi bisnis berkelanjutan.

Pasal 10

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dilakukan dengan tetap menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian dan pelestarian sumber daya hayati. Pasa19 Perbaikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk penyediaan dan penjaminan akses terhadap sumber daya serta insentif baik fiskal maupun program lainnya. Pasa18

(1)Pemerintah Daerah wajib menetapkan target bidang sosial hasil pemanfaatan sumber daya alam, serta menetapkan program perbaikan kesejahteraan sosial.
(2)Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaterr/Kota wajib menetapkan pengakuan terhadap masyarakat adat.
(3)Sumber daya alam milik masyarakat adat dalam pemanfaatannya diakui sebagai aset milik masyarakat Adat dapat diperhitungkan dalam kepemilikan saham perusahaan.
(4)
(3)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Tata Ruang WilayahProivinsi. Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib secara eksplisit menyampaikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dihasilkan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengusaha wajib membangun industri pengolahannya untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat adat. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4)akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)13

Pasal 15

(1)Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan konservasi dan hutan lindung yang sudah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masyarakat adat dan pemerintah daerah Kabupaterr/Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
(3)Gubemur dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung berdasarkan:
(1)Masyarakat adat berhak mengusulkan pencadangan suatu wilayah tertentu yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adat sebagai kawasan konservasi dan lindung.
(2)Pemerintah Daerah berhak mengusulkan pencadangan suatu wilayah tertentu yang diperuntukkan bagi perlindungan kawasan dan keanekaragaman hayati.
(3)Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib melindungi seluruh kawasan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan konservasi dan lindung.
(4)Pelaksanaan upaya perlindungan mencakup perlindungan terhadap spesies langka dan endemik serta ekosistem esensial.
(5)Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan kawasan tertentu yang tidak dapat dieksplorasi, dieksploitasi termasuk perubahan peruntukan.
1. e.penyediaan energi secara merata dan terjangkau;
2. f.penataan dan percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
3. g.pertanian yang berkelanjutan;
4. h.penanganan perubahan iklim;
  1. 1.pelestarian ekosistem laut; J. pelestarian ekosistem darat;
5. k.program kemitraan berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan; dan
  1. 1.sumber daya genetik. 14
(1)Pemerintah Daerah wajibmelindungidan mengembangkansumber daya dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alamo
(2)Pemerintah Oaerah wajib mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati bagi masyarakat adat.

Pasal 20

Pasa119 Pemerintah Oaerah wajib mengamankan dan/ atau menyita hewan dan tumbuhan endemik dan langka di Provinsi Papua Barat, hidup atau mati, sebagian atau seluruhnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan secara ilegal.

Pasal 18

(1)Pemerintah Oaerah wajib menyusun daftar spesies endemik, spesies langka, spesies terancam punah dan spesies yang menjadi simbol khas daerah serta status konservasinya secara periodik.
(2)Oaftar spesies dan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pemerintah Oaerah dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian.

Pasal 17

(1)Pemerintah Oaerah wajib menyusun Strategi dan Rencana Aksi Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati.
(2)Ookumen Strategi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan melestarikan spesies hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai simbol khas Oaerah.

a.ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan; dan
c.rekomendasi lembaga yang ditunjuk Gubernur untuk tujuan perubahan peruntukan. 15 Pasal 25 Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pencalonan kawasan yang ada di Provinsi Papua Barat menjadi Situs Warisan Dunia dengan melibatkan masyarakat adat. Pasa124

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan minimal 50%(limapuluh persen) luas wilayah pesisir dan perairan sebagai Kawasan Konservasi Perairan.
(2)Penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di dalamnya mencakup minimal 20% (dua puluh persen) daerah sebagai wilayah yang tidak diperbolehkan penangkapan biota perairan dengan memperhatikan keterkaitan secara ekologis.
(3)Dalam rangka mencapai luasan minimal Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah KabupatenjKota bersama masyarakat adat dapat mengusulkan Kawasan KonservasiPerairan Daerah kepada Gubernur.
(4)Pemerintah Daerah mendukung Pemerintah dalam pengelolaan Kawasaan KonservasiPerairan. Pasa123 Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Papua Barat, Gubernur dapat menunjuk dan menetapkan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah kawasan konservasi perairan.
(1)Pemerintah Daerah mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:
1. a.pengelolaan kawasan konservasi; dan
2. b.penyediaan sumber daya manusia.
(1)Pasal 21 Pemerintah Daerah KabupatenjKota dapat mengusulkan penambahan kawasan konservasi dan lindung kepada Gubernur. Penambahan kawasan konservasi dan lindung dalam peruntukannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan mendapat rekomendasi Gubernur.
(2)
(1)Badan usaha dan para pihak yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan wajib melakukan rehabilitasi dan/ atau restorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Seluruh pelaku usaha di Papua Barat wajibtersertifikasi.
(3)Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, pemerintah daerah mendorong pengembangan hutan tanaman industri yang produktif dalam jangka waktu 5 (lima)tahun pada wilayahnon hutan dan lahan kritis. Pasa132 Gubernur memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan usaha pemanfaatan hutan, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dikelola.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan konservasi oleh masyarakat adat dan pelaku usaha lainnya harus mengacu pada prinsip pengelolaanberkelanjutan. Pasa130

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasiinventarisasi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta membuat rencana pengelolaannya.
(2)Dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengusaha wajib membangun industri pengolahan hasil hutan bukan kayu di ProvinsiPapua Barat.

Pasal 29

Pemeganghak usaha hasil hutan kayu dalam pengelolaannyawajib melibatkan masyarakat adat menjadi pemegang saham berdasarkan potensi sumber daya hutan kayu yang dimiliki. Pasa128 Pemeganghak usaha hasil hutan kayu wajib membangun industri pengolahan kayu dan industri kayu lanjutan di Provinsi Papua Barat dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan efisiensibahan baku hasil hutan kayu. Pasa127 Pelaku usaha hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam alam yang melakukan kegiatan usaha di ProvinsiPapua Barat tidak diperkenankan mengeluarkan kayu dalam bentuk batangan atau kayu gelondongan. Pasa126 Pengelolaan hutan Lestari di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat adat.

(1)Pelaku usaha perairan dan Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat adat.
(2)Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari insentif permodalan, teknologi,peningkatan kapasitas dan akses pasar. 17 Pasa137
(1)Setiap orang dan badan hukum wajib menggunakan teknologi,peralatan dan cara pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan.
(2)Setiap orang dan badan hukum dilarang menggunakan bahan peledak dan bahan beracun serta peralatan yang dapat merusak biota dan ekosistem perairan.
(3)Pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi pemantauan untuk mencegah penangkapan biota perairan secara berlebihan dan/ atau ilegal. Pasa136
(1)Sumber daya perairan dan perikanan ikan dikelola secara lestari yang menerapkan pendekatan berbasis ekosistem untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan dan menghindari dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, mengadopsi dan mengembangkankearifan lokal dalam pengelolaandan pemanfaatan sumber daya perairan dan perikanan.
(2)Pemerintah Daerah wajibmemajukan dan meningkatkan pangan lokaldalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan di ProvinsiPapua Barat.
(1)Pengembangan petemakan skala besar dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis.
(2)Selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan perusahaan peternakan skala besar diutamakan pada wilayahnon-hutan.
(3)Pengembanganpetemakan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan praktek yang ramah lingkungan. Pasa144 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten ZKotamembuka peluang bagi investor dalam usaha pengembangan energi baru dan terbarukan. Pasa143 Gubemur melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis wajib melakukan evaluasi terhadap konsistensi perusahaan tambang yang dipersyaratkan kedalam dokumen AMDALdan izin lingkungan. Pasa142
(1)Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang yang dilakukan perorangan atau korporasi, berkewajiban melakukan restorasi dan rehabilitasi terhadap kawasan yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk keperluan restorasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku usaha pertambangan wajib menyiapkan dana jaminan sebelum kegiatan dilakukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. Pasa141 Pelaku usaha pertambangan dapat diberikan izm eksploitasi oleh Gubernur setelah melengkapi dokumen AMDALdan persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pelaku usaha pertambangan dapat melakukan eksplorasi setelah melengkapi dokumen Upaya PengelolaanLingkungandan Upaya Pemantauan Lingkungan.

(1)Pasa139 Izin kegiatan usaha pertambangan diberikan Gubernur setelah melengkapi syarat lainnya. Pelaku usaha pertambangan dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kawasan yang akan dikelola mendapatkan persetujuan masyarakat adat.
(2)Pasa148
(1)Dalam rangka untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, pemerintah daerah wajib menyusun Strategi, Rencana Aksi Provinsi(SRAPREDD+).
(2)Dokumen stok karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasa147
(1)Dalam rangka mengurangi emisi karbon di Provinsi Papua Barat perlu meningkatkan penggunaan bahan organik dalam pengembanganpertanian.
(2)Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan kotoran ternak dan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…