DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus; Pembagian Antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Perencanaan Program; Penyaluran; Penggunaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah di:-hann IIannnq-IIhrInna Nnmnr '; Tahun onnn fnhfahn' “VLA-bull valuuxxb Vlluulls J.!Ull-lvl U J.…Lull LIVVU LMLLLCLLLs Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 1 Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU— l/2003; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310); 2

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.O7/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut azas otonorm dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas— luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal— pasal tertentu dalam Undang—Undang Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur (4919… hnrnf11roh “97.11711'1 uaiaui yvluLulau. lJLzl u Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut dana otonomi khusus Papua Barat adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat. Bantuan keagamaan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada denominasi keagamaan untuk pembinaan umat dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Bantuan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPPEK adalah bantuan keuangan kepada Distrik dan Kampung dalam rangka peningkatan pembangunan tingkat Kampung. Bantuan Program Bersama adalah bantuan keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang dibentuk sesuai peraturan perundang—undangan. Distrik atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum setempat berdasarkan asal—usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pembagian dana Otonomi Khusus berdasarkan atas azas: keadilan; manfaat; keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; partisipatif; dan tanggungjawab. tahap—9.65”

Pasal 3

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

Pasal 4

Peraturan Daerah Khusus tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pembagian dana Otonomi Khusus bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap:

a.penerimaan dana Otonomi Khusus; dan
b.pembagian dana Otonomi Khusus dan pelaksanaan dana otonomi khusus bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se—Provinsi Papua Barat … n1—nnnm; Vk11cnio m'lno “halal/monolit)“untUk 111311861013 dana V LU]. 1u1111 1u1 uo uo sulla. 11Lb1axxocu1cuxa11 pembangunan di daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi serta ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan Orang Asli Papua.

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Pembagian dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus ini meliputi: Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus; Pembagian antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Perencanaan Program dan Kegiatan; Penyaluran; Penggunaan; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pengawasan dan Pembinaan; dan Larangan dan Sanksi. atm-rms???

BAB II

SUMBER PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 6

Penerimaan dana Otonomi Khusus bersumber dari Dana Alokasi Umum Nasional setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Na oinn 1 .l ' aolulLa—l .

Pasal 7

Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi Provinsi Papua Barat. Besaran Alokasi dana Otonomi Khusus Papua Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.

BAB III

PEMBAGIAN ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

Pasal 8

Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah dikurangi:

a.Bantuan Keagamaan;
b.Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua;
1. 0.Bantuan Program Bersama; _. Adat dan Pembe dayaaan eemp nL. a.,n/Pen
e.Lembaga—lembaga yang diamanatkan Undang-undang; dan
f.Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua. Sisa alokasi dana Otonomi Khusus yang menjadi kewenangan Gubernur dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai berikut:
a.alokasi kepada Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
b.alokasi kepada Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen). Pembagian dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara proporsional didasarkan pada indikator sebagai berikut:
a.indeks penduduk Orang Asli Papua;
b.indeks luas Wilayah;
c.indeks kemahalan konstruksi;
d.indeks pembangunan manusia; dan
e.indeks kepatuhan. Bantuan keagamaan, bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, bantuan program bersama, adat dan pemberdayaan perempuan dan lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang—Undang, yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan memperhatikan indikator besaran sisa penggunaan dana Otonomi VkI'IG'I'IO Vn11“n+n1f'l n-l'ln ”'I—s 111…“1'YA nnnnnnnnn HA...".— ...—.A… lu]. ucuo anuupaLCLl/ Iqua LGJLU11 SC UCluuuly "a, pcuudpaiau Leu gt: L pl Ugi 3.111 dan kegiatan dan ketepatan menyampaikan laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 9

Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Walikota besaran pagu indikatif bagian penerimaan daerah yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional setiap tahun anggaran. Bupati/Walikota menyusun program/kegiatan berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah penggunaan dana otonomi khusus tingkat kampung. Usulan Rencana Definitif program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dan disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan Rencana Definitif program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi untuk ditetapkan menjadi Rencana Definitif oleh Gubernur. Program/ kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat' XS) dan ayat (4) wajib dicantumkan dalam Rencana Definitif Sumber Dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dicantumkan pada APBD Kabupaten/ Kota tahun berkenaan. Apabila Bupati/Walikota tidak mencantumkan program/kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memerintahkan untuk dilakukan perbaikan usulan program/kegiatan. Program/ kegiatan yang didanai dari sumber dana Otonomi Khusus, dicantumkan pada kolom keterangan Penjabaran APBD. Realisasi program/kegiatan dari sumber dana Otonomi Khusus dicantumkan pada kolom keterangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan sumber dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mencapai target yang ditetapkan, Gubernur dapat meninjau kembali besaran alokasi dana Otonomi Khusus tahun berikutnya. Tata cara pengaturan dan peninjauan kembali besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 11

Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagian Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Dana Otonomi Khusus PROSPPEK dilakukan melalui transfer Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dipindahkan ke Rekening Kas distrik dan kampung. Penyaluran setiap tahapan untuk dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) didasarkan pada penyampaian laporan penggunaan dana Otonomi Khusus tahap sebelumnya disertai surat permohonan transfer dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan dokumen persyaratan lainnya. Tata cara penyaluran setiap tahapan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…