DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat; Hi…/mmm Peraturan [ luran/1 Provinsi Papi… Ham! Mengingat : 1. 3. Pasal 18 ayat (6) danPasal 18B ayat (1) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .Undang—Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang— Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya. Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU-I / 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang—Undang (Lembaran Negara Himpunan Perumrau Dawn/1 Pruviuri Pupua Buru! ; Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4.Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang— undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234”
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang— Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun “2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4900); :” ' x “1 [Iim/umun PeraluruuDawai; Pi'm'iluiPupuaHmm 5 101 fs 3- ,;4'!”>.» ' _' ”ngga?-is
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); .Peraturan Daerah KhususProvinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT Menetapkan : dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4TAHUN 2012 TENTANG KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT. Pasal [ Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat. Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah '[Iim/mmm FcrumrauDawn/1 Prm'iuril'ummHam! Provinsi Papua Barat Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) danayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Anggota MRPB terdiridari Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama di Provinsi.
(2)Tetap
(3)Pengisian keanggotaan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis. Ketentuan dalam penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 2 ayat (2) dihapus dan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) danayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jumlah anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak melebihi % (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRPB.
(2)Wakil dari setiap unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Jumlah anggota wakil adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
2. b.Jumlah anggota wakil Perempuan sebanyak 1/3 (sepertiga) darijumlah Anggota MRPB;
3. c.Jumlah anggota wakil Agama sebanyak 1/3 (sepertiga) darijumlah Anggota MRPB dengan komposisi masing-masing wakil agama.
(3)Dalam hal kelebihan kursi dari perhitungan wakil adat dan wakil perempuan, diberikan secara proporsional kepada kabupaten/kota yang memiliki penduduk terbanyak. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf e dihapus, huruf g, huruf j, huruf m, huruf n, huruf 0, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s diubah dan antara huruf 0 dan huruf p ditambah/ disisipkan huruf 01, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggota MRPB adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat—syarat: a. _... k. ,... arwana Tetap Tetap Tetap Tetap Dihapus Tetap Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; Tetap Tetap Tidak berstatus sebagai anggota Legislatif dan Pengurus Partai Politik; Tetap Tetap Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan " [Iim/nmr… Peru/“rauDam-ah Prm'inriPupmlBarut !: 1014! “waw **" pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjara karena alas an politik;

n.Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatannya;
o.berpendidikan paling rendah Strata Satu (81) atau yang setara untuk wakil adat, wakil agama. dan wakil perempuan;
1. 01.Memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;
p.untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat Rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;
q.untuk wakil Agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat provinsi;
r.untu kwakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak—hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/ organisasi masyarakat perempuan yang bersangkutan dan telah terdaftar di Badan Kesbangpol; dan
s.Tetap Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khususini, maka Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRPB masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini. Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Himpunan Peraturan Dua/uh Prm'im'i Papua Bm'rl/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 12 Oktober 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ABRAHAM O. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 12 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP /TTD NATANIEL D. MANDACAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4. Salinan yang sah sesuai aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, %?” WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570830 198203 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (5/243/2016) r" '; Himpunan I'cmlm'anDaurah ProvinsiPuplmlinl'rlt ! 106 _; 1; :; 33553954: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUSPROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KEANGGOTAAN DANJUMLAH ANGGOTA ' MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT UMUM Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar—besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua. sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang—undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang—orang asli Papua melalui para wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui [Iim/umun Peran/rau Daerah Provinsi Papua Hum! perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua serta pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyaraakat adat, dan hukum adat. Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang—Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). MRPB merupakan representasi kultur Orang Asli Papua, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam rangka perlindungan hak—hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Sebagai lembaga representasi kultur, Majelis Rakyat Papua Barat beranggotakan orang—orang asli Papua yang terdiri atas wakil—wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan 5 (lima) tahun adalah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota MRPB, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota MRPB. Oleh karena itu anggota MRPB yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota MRPB yang lama. »_) __._,_.__“ £ …) , ”nu/umun Per-mun…Daurah vaimiPupuuBumi 3 108 !r.- » … Ayat (3) Yang dimaksud pemilihan secara demokratis adalah bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan musyawarah adat yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam surat Rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 89. .. ',”. . ' 74 I. .. 'v *- Hun/umun Para/urun Daerah Prrn'um Puuuu Barru ! 109 !: ,. ' al m“a"-. ' ." “»…“

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…