DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan khusus ini mengatur mengenai syarat pencalonan dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Syarat • I .: -_ Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; . GUBERNUR PAPUA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT .... :- _ . TENTANG Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3..Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian (_Taya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000' tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provin si Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N01TIO,r 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003-;. •.....HtmpUlWII Pemturan Daerah Provinsi Papua Bmw
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia rabun 2004. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10: Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898),;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8Q Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik fnq:onesiaTahun 2015 Nornor 2036); 't' _._" •. _ .. Himplinall Peraturan [Jaerah Pl'ol'insi Papua lJaral

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat,
3.Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat ! Papua Barat yang selanjutnya disebut DPR-PB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, yang keanggotaannya melalui proses pemilihan umum dan proses pengangkatan.
5.Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRP-PB adalah representasi kultural Orang AsHPapua di wiIayah Provinsi Papua Barat yang memiliki wewenang tertentu dalam Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT .HimpullolJ. Peramran [)a~J'(/A PrOl'insi Papua Bara,! ~ -... . .. . rangka perlindungan hak-hak Orang AsH Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk rnengatur dan rnengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
7.Komisi Pemilihan Urnurn Papua Barat yang selanjutnya disingkat KPU-PB adalah lernbaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur di wilayah Papua Barat.
8.Badan Pengawas Pernilihan Urnurn yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilukada Provinsi Papua Barat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan proses sampai dengan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.
9.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD: adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Papua Barat yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menerima, mencatat, menyirnpan dan membayar atas sesuatu prestasi/Icemajuan pekerjaan yang diajukan oleh pihak ketiga dan menata aset daerah yang dibelanjakan bersumber dan APBD atau bantu an keuangan pihak Iainnya yang perIu dicatat kedalam neraca Pemerintah Provinsi. . 10; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanju tnya disingkat Bakesbangpol adaIah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provins] Papua Barat yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan , Himpulli!n PemIUran Daerah PrOl'itlsi Papua Bara( koordinasi dengan pihak TNI/POLRI dalam bidang keamanan, kenyamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta stabilitas politik di daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Negara yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan dalam menyukseskan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak di Indonesia dan dikelola oleh KPU-RIdan Bawaslu-RI.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan dalam menyukseskan proses dan . tahapan pelaksanaan Pemilukada di Papua Barat dan dikelola oleh KPU-PBdan Bawaslu-PB.
13.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
14.Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelornpok warga Negara Republik lndonsia secara persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
15.Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu] pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
16.Pasangan calon perseorangan adalah pasangan bakal calon dari Iuar partai politik, gabungan partai politik, gabungan partai politik 10k31,atau gabungan Pasa13 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus inj, rneliputi: " ' a, Persyaratan cajon Gubemur dan WakU GUE>~·lT.l;~~~i::~ . dM.. '. .. . '. '..r • /_',';~~;h~:~~

b.Tugas dan wewenang ~PU,.DPRPB dan MRP9', ',' . . " ,Bagian Kedua Ruang Lingkup :"'<: .•::.:; .>. Pasa12 Azas dan pemilihan Gubernur meliputi:
a.Iangsung;
b.umum;
c.bebas;
d.rahasia;
e.jujur; dan
f.adil.
1. 17.Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah KPU-PB,BAWASLUdan DKPP,yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya melakukan tahapan dan proses Pemilukada yang dimulai dan proses pendaftaran, seleksi berkas sampai dengan proses penelitian dan verifikasi terhadap berkas bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Oubemur.
2. 18.Hari adalah hari kalender. •.•..Himpunall Pem1uran LJaerah Prol'insi Papua 8arat, Pasa15 Untuk menjadi Gubernnr dan .Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki rekomendasi pertimbangan dan persetujuan dari MRP-PB sebagai dasar penetapan atas status keaslian Orang AsH Papua;
b.berdomisili secara berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) tahun di kabupaterr/kota dalarn wilayah Provinsi Papua Barat dan dibuktikan

(1)Syarat bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gu bernur adalah warga Negara Indonesia Orang AsH Papua.
(2)Syarat Orang AsH Papua bakal calon Gubenur dan Wakil Gubenur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi salah satu kriteria:
1. a.ayah dan Ibu berasal dari suku -suku asli Papua rumpun ras Melanesia;
2. b.ayah berasal dari suku-suku asli Papua rumpun ras Melanesia; atau
3. c.merniliki basis kultur.
4. a.membuka pendaftaran bagi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. b.melakukan verifikasi berkas pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 7 (tujuh] hari terhitung sejak berkas diterima;
6. c.rnenerima kernbali hasil perbaikan berkas,. pasangan bakal calon paring rama 1(tujuh) har]!?1 BABlV TUGAS KPU-PB
(1)Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gu bern ur, dilaksanakan berdasarkan arnanat perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2)Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilaksanakan mengiku ti jadwal Pemilu Nasional secara serentak. Pasa16
1. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau sederajat;
2. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan
3. e.mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik. .. HimpWlilli Pe}'(J/uran Daerah PrOl'insi Papua Bara!: Pasa18 Tugas MRP-PB dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubcrnur, meliputi:
4. a.menerima pengajuan dokurnen persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU-PB kepada MRPB melalui DPRPB untuk pertimbangan dan 'persetujuari se bagai Orang Asli Papua;
5. b.penelitian Zverifikasi dan persetujuan bakal pasangan calon oleh MRPB
6. c.penyerahan dan perbaikan dokumen bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pengusung serta calon perseorangan; Paragraf I Tugas BABV TUGAS DANWEWENANGMPRPB I ~ •. _~ .. terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan serta berkas perbaikan pasangan bakal calon oleh partai politik, gabungan partai politik serta pasangan bakal calon perseorangan;
7. d.melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan pasangan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya berkas dari masing- masing pasangan bakal calon;
8. e.menyerahkan berkas bakal calon kepada MRPB untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terkait GAP;
9. f.menerima berkas pasangan bakal calon yang telah mendapat rekomendasi pertim bangan dan persetujuan dari MRP-PB. , , Batas waktu pelaksanaan rapat paripurna istimewa danfatau 'rapat plene internal dewart dalam rangka penetapan dan ·pengtsahaI1! Gubernur dan WakH Gubernur terpilih, paling Iama 1 (tujuh] had Pasa112 ElifnpU;'BI!! F'Cl'at1Al'an EJaemh Provinsi Papila fJaraQ-$J ..• _'-,.- ...• • ..•• _,_ . .J-,. ,' .. _'.'. BABvr TUGAS DAN WEWENANGDPRPB Pasal 1] Tata cara pemberian pertirnbangan dan persetujuan ·oleh MRP-PB, dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Tata Tertib MRP-PB.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

Pasal 10

Wewenang MRP-PB dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menerbitkan rekomendasi pertimbangan dan persetujuan dalam bentuk menerima atau menolak bakal calon Gubernur atau bakal calon Wakil Gubernur.

d.pengembalian dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon ke KPU-PB. · Pasal 9 Batas waktu tahapan proses penelitian dan pengkajian sampai dengan pelaksanaan rapat paripurna dan / at au rap at pleno penetapan persetujuan dan pertimbangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai pada saat penerimaan berkas dari pihak KPU-PB. HimpWlIlII Pemruran Daerah PrOl'insi Papua Harm LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BAMT TAHUN 2016 NOMOR 5. NATANIEL D. MANDACAN CAP/TID SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, Ditetapkan di Manokwari pada tangga118 Oktober 2016 ABRAHAM O. ATURURI Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 Oktober 2016 GUBERNUR PAPUA BARAT, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. CAP/ITD Pasal 13 Peraturan Daerah Khusus iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan, terhitung mulai pada saat penerimaan berkas dari pihak KPU-PB. (6/248/2016) WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570830 198203 1 005 Salinan yang sah sesuai aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, , HirllpUllan Pel'aturan Daerah Prol'insi Papua Barat Provinsi Papua Barat merupakan provinsi yang diberi otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu s Bagi Provinsi Papua. Dengan penambahan nornenklatur penyebutan dalam perubahan perundang- undangan dimaksud diatas, maka diharapkan Provinsi Papua Baratdapat memanfaatkan ruang kewenangan khusus dalam rangka rnengatur, menata dan mengelolah tata kelolah pemerintahannya secara profesional, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab guna A. UMUM SYARAT PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5TAHUN 2016 kesejahteraanmempercepat proses peningkatan masyarakat di wilayah Papua Barat. Dengan adanya pemberian kewenangan khusus ini, maka ruang dan peluang dalam jabatan publik dibidang pemerintahan dapat dimanfaatkan oleh Orang Asli Papua" sebagai salah satu perwujudan dad keberpihakan semangat oton0111]' khusus yang bertujuan dalam mernberikan pengakuan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang AsHPapua serta pemberdayaannya secara stategis dan mendasar. Untuk itu dalam rangka mewujudkan harapan atas hak-hak dasar Orang AsH Papua sebagaimana dikemukakan diatas, maka sektor pembangunan dibidang politik dan pemerintahan yang sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya pe;rlu diwujudkan pada kesempatan ini, yakni Orang Asli Papua harus berpartisipasi dalam bidang pemerintahan dan politik secara penuh. Dengan demikian, apabila hak mendasar IDl diwujudkan, maka pemenuhan rasa keadilan, kesetaraan dan kesamaan hak di bidang politik, hukum dan pemerintahan bagi Orang Asli Papua telah terpenuhi. Pemenuhan rasa keadilan, kesamaan dan kesetaraan hak bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengabaikan dan tetap memperhatikan keragaman suku, ras, agama dan budaya, maka masyarakat Papua Barat menghendaki adanya salah satu syarat khusus bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Papua Barat yakni Gubemur dan Wakil Gubernur Papua Barat adalah Orang AsHPapua, sebagaimana telah diakomodir dalam peraturan perundang- undangan tetapi belum diwujudkan secara penuh. Dengan belum diakomodirnya hak-hak dasar Orang AsliPapua dalam kerangka Otonomi Khusus, telah menggerakan semua komponen Rakyat Papua Barat untuk menyusun sebuah Peraturan Daerah Khusus yang mampu menempatkan Orang AsH Papua sebagai motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua Barat, Bahwa hal-hal mendasar sebagai substansi yang. .'dirnuat dan diatur dalarn Peraturan 'Oaerah Khusus inr ,----h~-.,~,-._.: -_,-, ..._.-.......-"''''~- .... ---~' ..._F._._ .... ,-__ -- .-~,~ ......,....,.~ ......._ - .....Himounan Peraturan Daerah Provinsi Papua Bora: , t:· : adalah penguatan terhadap lembaga MRPB sebagai representasi kultural Orang AsH Papua, untuk memainkan perannya dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubemur dan bakal calon Wakil Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 huruf a, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus ini pula, memuat dan mengatur sebagian kewenangan KPU- PB dalam menerima dan menyeleksi berkas administrasi bakal calon dan menjalin hubungan koordinasi dengan lembaga MRP-PB sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dengan tidak mempengaruhi atau mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU. Selanjutnya Peraturan Daerah Khusus ini pula mengatur dan memuat hal-hal terkait dengan kewenangan DPR-PB, dalam melakukan pertimbangan dan persetujuan dalam hal penetapan dan pengesahan Gubemur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah diplenokan oleh KPU-PB untuk direkomendasikan kepada Persiden melalui Menteri Dalam Negeri RL Oengan demikian, Peraturan Daerah Khusus ini sebagai produk hukum daerah Provinsi Papua Barat yang mengatur tentang Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat. Akan menjadi pedoman sekaligus petunjuk teknis dalam menyeleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubemur yang berkeinginan bertarung pada pemilihan kepala daerah secara langsung, dan juga telah memen uhi rasa keadilan bagi rnasyarakat Asli Papua di seluruh .wilayah Papua Barat . Huruf d Yang dimaksud dengan azas rahasia adalah dalam Inenyalurkan. fl~k suaranya oYeh . pemilih, diJaffiih Hd~ akan -diketahui ..oren pihak manapun, PemHih memberikau fla~ Huruf c Yang dimaksud dengan azas bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilib bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dad pihak manapun.Dalam pelaksanaan penggunaan haknya, setiap warga negara . dijamin keamanan dan kenyamanaI1nya,' sehingga dapat menggunakan hak suaranya dengan memilih sesuai kehendak hati nurarn dan kepentingannya, Hurufb Yang dimaksud dengan azas umum adalah semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak memilih tanpa diskrimainasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerah dan status sosial. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan azas langsung adalah rakyat pemilih suaraya yang mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa danya perantara orang lain. •Pasal 1 Cukup Jelas B. PASAL OEMI PASAL Himpwwl/ Pel'OlUrall Darrah PrOl'insi PapuaBaral; Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup .Jelas Huruf c Cukup .Jelas Pasa15 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2) "<: .'. Cukup jelas

BAB VII

KETENTUANPENUTUP NOREG PERATURAN DAERAH· PROVINSI PAPUA BARAT:

Pasal 4

Cukup jelas Pasa13 Huruf f Yang dimaksud dengan azas adil adalah dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta ' pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari tekanan dan kecurangan oleh pihak lain. suaraya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapa hak suaranya diberikan. • Huruf e Yang dimaksud dengan azas jujuradalah dalam menyelenggrakan pemilihan umum, baik penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengari peraturan perundang-undangan. . TAMBAHAN LEMBARAN DAEJRAH PROVINS! PAPUA BARAT . l'AHUN 2016 N(JMOR so, . . . . .

Pasal 13

Cukup .Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup .Jelas Pasal 10' Cukup Jelas Cukup .Jelas Pasa19 Cukup Jelas Pasa18 Cukup Jelas Pasa17 Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Pasa16 Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas ..

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…