DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-udangan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilaksanakan 2 (dua) kali pemilihan umum anggota DPRP yaitu pada Tahun 2004 dan Tahun 2009, yang semuanya dilakukan dengan cara pemilihan. Hal mana tidak sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang menghendaki adanya proses pengangkatan tambahan ¼ (seperempat) kursi dari jumlah alokasi kursi anggota DPRP secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penambahan pengisian anggota DPRP dilakukan melalui pengangkatan dari penduduk asli Papua, yang merupakan representasi orang asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan orang/penduduk asli Papua melalui lembaga perwakilan rakyat, merupakan wujud implementasi nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan keperpihakan terhadap orang asli Papua dilembaga perwakilan rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengangkat ¼ (satu perempat) anggota DPRP dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua, perlu dilakukan proses seleksi bakal calon secara transparan, adil dan bertanggung jawab;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ......../2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014- 2019. BAB ......./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
3.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
4.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
5.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
6.Gubernur ialah Gubernur Papua.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
8.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9.Panitia Khusus DPRP, yang selanjutnya disebut PANSUS DPRP adalah alat kelengkapan DPRP yang bersifat tidak tetap, yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini.
10.Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut PANSEL Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota DPRP dalam rangka pengangkatan anggota DPRP.
11.Daerah Pengangkatan, yang selanjutnya disebut DAPENG adalah daerah atau wilayah adat dimana proses pengangkatan akan dilakukan mewakili masyarakat adat dari wilayah adat di Provinsi Papua yang meliputi wilayah adat La Pago, Mee Pago, Ha Anim, Tabi dan Saireri.
12.Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan, yang selanjutnya disebut PANSEL DAPENG adalah panitia yang dibentuk oleh PANSEL Provinsi untuk melakukan penjaringan peserta bakal calon anggota DPRP.
13.Pengangkatan Anggota DPRP adalah penambahan anggota DPRP sebanyak ¼ (satu perempat) kali jumlah kursi anggota DPRP Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.
14.Seleksi calon adalah proses penjaringan calon anggota DPRP yang berasal dari suku-suku masyarakat asli Papua yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi.
15.Bakal Calon adalah orang asli Papua yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan.
16.Calon ......../4
16.Calon adalah orang asli Papua yang telah diverifikasi, seleksi dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan PANSEL DAPENG dan PANSEL Provinsi.
17.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
18.Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
19.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
20.Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
21.Daftar Bakal Calon adalah daftar peserta seleksi bakal calon anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PANSEL DAPENG.
22.Daftar Calon Tetap adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.

BAB II

ANGGOTA DPRP

Pasal 2

(1)Anggota DPRP berasal dari unsur partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan unsur orang asli Papua yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.
(2)Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang asli Papua.

Pasal 3

(1)Jumlah anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak ¼ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal jumlah ¼ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan perempuan dari setiap DAPENG.

Pasal 4

(1)Pengangkatan anggota DPRP dilakukan melalui seleksi calon.
(2)Seleksi calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. a.tahap seleksi administrasi; dan
2. b.tahap seleksi bakal calon anggota DPRP. Pasal ......./5

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Pasal 6

(1)Pengisian anggota DPRP dilakukan melalui proses pengangkatan dengan cara seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL.
(2)PANSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PANSEL Provinsi;
2. b.PANSEL DAPENG; dan
3. c.PANSEL Kabupaten/Kota.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil dan demokratis.

Pasal 7

Syarat-syarat PANSEL sebagai berikut :

a.berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
b.umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
c.sehat jasmani dan rohani; dan
d.menyampaikan daftar riwayat hidup.

Pasal 8

(1)PANSEL Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul DPRP.
(2)Proses seleksi anggota PANSEL Provinsi diselenggarakan oleh DPRP melalui PANSUS.
(3)Hasil seleksi anggota PANSEL Provinsi diusulkan oleh DPRP kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
(4)PANSEL sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas PANSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

a.mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
b.melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
c.melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota PANSEL Provinsi;
d.menetapkan anggota PANSEL Provinsi terpilih;
e.melaporkan......./6
e.melaporkan kepada Pimpinan DPRP untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;
f.melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; dan
g.melakukan pengawasan terhadap seluruh proses seleksi pengangkatan Anggota DPRP.

Pasal 10

PANSUS dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…