DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah khusus ini diatur tentang penanganan khusus terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, penetapan, penanganan, tanggung jawab penanganan KAT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penanganan dan pembinaan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ......./2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENANGANAN KHUSUS TERHADAP KOMINITAS ADAT TERPENCIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif Kabupaten.
4.Komunitas ......../3
4.Komunitas Adat Terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah kelompok orang asli Papua yang terdiri dari suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan yang bersifat lokal dan/atau terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayan baik sosial, ekonomi maupun politik.
5.Suku terisolasi adalah keadaan terpencilnya suku tertentu yang letaknya jauh dari suku lain terutama karena terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi.
6.Suku terpencil adalah keadaan suku tertentu yang letaknya jauh, tersendiri dan sulit dijangkau, umumnya berada di daerah dataran tinggi dan/atau pegunungan, dataran rendah dan/atau rawa, serta daerah pedalaman dan/atau perbatasan.
7.Suku terabaikan adalah keberadaan suku tertentu yang karena kondisi keterpencilannya mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan/ atau pemangku kepentingan lain dalam memberikan dan memperluas akses dan pelayanan pembangunan secara efektif dan efisien.
8.Penanganan khusus KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Penanganan Khusus ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan taraf kesejahteraan sosial melalui serangkaian kegiatan penanganan khusus KAT khususnya bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua dengan tetap melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat sebagai warga negara yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.memenuhi kebutuhan dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya; dan/atau
2. b.mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Penanganan ......./4
(3)Penanganan khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip :
1. a.perlindungan, keberpihakan dan penanganan terhadap orang asli dan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kepercayaan agama setempat;
2. b.perlindungan, keberpihakan dan penanganan terhadap perempuan dan anak;
3. c.prioritas;
4. d.transparan dan akuntabel;
5. e.otonom;
6. f.desentralisasi;
7. g.partisipasi;
8. h.pembelajaran bersama;
9. i.demokratis;
10. j.kolaborasi;
11. k.sederhana; dan
12. l.keberlanjutan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENANGANAN

Pasal 3

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan suku- suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua yang akan mendapat penanganan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil studi/kajian.
(3)Studi/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.

Pasal 5

Penetapan tentang suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 6

Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati berhak mendapatkan penanganan khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pasal ......./5

Pasal 7

(1)Penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penanganan di bidang :
1. a.Infrastruktur dasar;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.perbaikan gizi;
5. e.sanitasi;
6. f.air bersih;
7. g.perbaikan perkampungan;
8. h.sandang, pangan dan papan; serta
9. i.program-program penanganan dan informasi pembangunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan penanganan khusus terhadap suku-suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan terminasi.
(2)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kegiatan pemetaan sosial, studi kelayakan, dan penyiapan kondisi masyarakat.
(3)Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan penyuluhan, pelayanan, bimbingan dan bantuan sosial secara komprehensif.
(4)Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penanganan suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan meliputi kegiatan evaluasi kesiapan lokasi permukiman, penataan kembali permukiman, pendataan penduduk dan penyerahan pembinaan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penyelenggaraan penanganan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugas masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

PENETAPAN DAN PENANGANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

PENETAPAN DAN PENANGANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001