DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus ini merupakan Perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi dan telah disepakati oleh Pemerintah dengan pihak Iain merupakan dokumen yang bersifat terbuka schingga dan dapat diakses oleh masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertimbangan Gubernur terhadap Perjanjian Internasional harus dapat memberikan kemanfaatan yang besar yang mencerminkan keberpihakan kepada perlindungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan keberpihakan terhadap kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat di Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3.Undang-Undang ......../2
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 4); Dengan ......./3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan Eksekutif.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.
7.Rencana Perjanjian Internasional adalah ide atau gagasan dan rancangan yang dibuat pemerintah mengenai persetujuan internasional, yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup dan materi yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua.
8.Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemrakarsa atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Gubernur untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu Rencana Perjanjian Internasional yang akan dibuat, yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua.
9.Pertimbangan ......../4
9.Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan terhadap suatu Rencana Perjanjian Internasional, yang akan dibuat, yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua.

BAB II

PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR

Pasal 2

(1)Rencana Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua yang dibuat oleh Pemerintah sebelum disepakati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pertimbangan.
(2)Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemrakarsa menyampaikan ide atau gagasan Perjanjian Internasional kepada Gubernur dalam bentuk Rancangan Perjanjian Internasional.
(3)Rancangan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung.
(4)Rancangan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah kepada Gubernur dan dituangkan dalam berita acara serah terima rancangan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(5)Rancangan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan oleh Tim penyusun yang mewakili Pemerintah kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Gubernur memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRP dan MRP untuk mendapatkan persetujuan dan pertimbangan.

Pasal 4

(1)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan oleh DPRP paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan pertimbangan Gubernur dan tidak termasuk masa reses DPRP.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRP belum dapat memberikan persetujuan prinsip, DPRP mengajukan permintaan perpanjangan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
(3)Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRP tidak memberikan persetujuan prinsip, DPRP dianggap telah memberikan persetujuan dan Gubernur melanjutkan proses pemberian pertimbangan dan persetujuan Perjanjian Internasional.
(4)Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima kembali dari DPRP. Pasal ......./5

Pasal 5

(1)Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)diberikan oleh MRP, khususnya menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
(2)Pemberian pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Pasal 6

(1)Persetujuan DPRP dan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa usulan perbaikan rancangan Perjanjian Internasional disertai dengan alasan dan dokumen pendukung.
(2)Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Gubernur sebagai bahan penyusunan pertimbangan.

Pasal 7

(1)Pertimbangan Gubernur yang disampaikan kepada pemerintah berupa usulan perbaikan rancangan Pernjanjian Internasional disertai dengan alasan dan dokumen pendukung.
(2)Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima atau diterima sebagian, Pemerintah melakukan musyawarah dengan Gubernur.

Pasal 8

Rancangan Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah merupakan dokumen yang bersifat rahasia.

Pasal 9

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2014 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2014 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…