DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah khusus ini menetapkan tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang mekanisme pengangkatan anggota DPRP melalui seleksi calon yang dilaksanakan oleh Pansel Provinsi. Alokasi kursi untuk anggota DPRP yang diangkat adalah sebanyak satu perempat dari jumlah kursi anggota DPRP yang ditetapkan secara nasional dengan alokasi setiap wilayah adat sebagai berikut (1) La Pago empat kursi, (2) Mee Pago tiga kursi, (3) Saireri dua kursi, (4) Tabi sebanyak tiga kursi, dan (5) Ha Anim sebanyak dua kursi. Terdapat syarat calon anggota DPRP dan untuk melengkapi penilaian terhadap persyaratan tersebut bakal calon menyampaikan tulisan atau makalah ilmiah yang memuat pokok pikiran aturan tentang otonomi khusus, tugas dan fungsi DPRP. Verifikasi dilaksanakan oleh Pansel Provinsi. Hasil seleksi berupa penetapan daftar calon tetap yang telah mendapat persetujuan gubernur disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan menyangkut keaslian OAP. Daftar calon tetap dan calon terpilih disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada DPRP, MRP, dan KPU Provinsi Papua. Dalam peraturan ini diatur pula mengenai pemberhentian dan penggantian antar waktu, penempatan anggota DPRP dalam alat kelengkapan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengangkat 1¼ (satu seperempat) anggota DPRP dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua, perlu dilakukan proses seleksi bakal calon secara transparan, adil dan bertanggung jawab;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang ........./2 Koreksi Gubernur PARIPURNA / REGISTER
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan ........../3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
3.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4.Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
5.Gubernur Papua, yang selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
7.Majelis ........./4
7.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8.Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut PANSEL Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota DPRP dalam rangka pengangkatan anggota DPRP.
9.Pengangkatan Anggota DPRP adalah penambahan anggota DPRP sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) kali jumlah kursi anggota DPRP Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kelompok Khusus adalah tempat terhimpunnya anggota DPRP yang berasal dari mekanisme pengangkatan.
11.Seleksi calon adalah proses penjaringan calon anggota DPRP yang berasal dari suku-suku masyarakat asli Papua yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi.
12.Orang Asli Papua ialah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
13.Masyarakat Adat ialah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
15.Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
16.Bakal Calon adalah orang asli Papua yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan.
17.Calon adalah bakal calon orang asli Papua yang telah mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi, serta telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah khusus ini.
18.Daftar Bakal Calon adalah daftar peserta seleksi bakal calon anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
19.Daftar Calon Tetap adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
20.Daftar Calon Terpilih adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi atas persetujuan Gubernur.

BAB II

ANGGOTA DPRP

Pasal 2

(1)Anggota DPRP di Provinsi, terdiri dari :
1. a.DPRP Hasil Pemilihan Umum; dan
2. b.DPRP Hasil Mekanisme Pengangkatan.
(2)Anggota DPRP mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari orang asli Papua. Pasal ......../5

Pasal 3

(1)Jumlah anggota DPRP mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebanyak 1 ¼ (satu seperempat) dari jumlah kursi DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah keanggotaan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

(1)Pengangkatan anggota DPRP dilakukan melalui seleksi calon.
(2)Seleksi calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. a.tahap seleksi administrasi dan faktual; dan
2. b.tahap seleksi bakal calon anggota DPRP.

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRP pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu 5 (lima) tahun dan/atau berakhir pada saat anggota DPRP hasil pemilihan umum yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Pasal 6

(1)Pengisian anggota DPRP dilakukan melalui proses pengangkatan dengan cara seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL Provinsi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil dan demokratis.

Pasal 7

Syarat-syarat PANSEL sebagai berikut :

a.berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
b.umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.menyampaikan daftar riwayat hidup; dan
e.orang asli Papua dan berkompeten di bidangnya serta tidak terlibat partai politik atau non partisan.

Pasal 8

(1)PANSEL Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPRP.
(2)Gubernur menetapkan anggota PANSEL Provinsi dengan Keputusan.
(3)PANSEL Provinsi sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tahapan seleksi pengangkatan anggota DPRP dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan PANSEL Provinsi. Pasal ......../6

Pasal 10

(1)Keanggotaan PANSEL Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris, merangkap anggota; dan
3. c.5 (lima) orang anggota.
(2)PANSEL Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
(3)PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
1. a.akademisi, 2 (dua) orang;
2. b.pemerintah provinsi, 3 (tiga) orang;
3. c.tokoh agama, 1 (satu) orang; dan
4. d.Lembaga Swadaya Masyarakat, 1 (satu) orang.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…