Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 108 Tahun 2018
- Nomor
- 108
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur 8 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV
Peraturan Bupati ini mengatur 8 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA CENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ACEH JAYA PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR to8' TAHUN 2018 BUPATI ACEH JAYA PROVINS! ACEH # Mengingat Menimbang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4633);
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BAB I
Dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya ini yang dimaksud dengan:
15); Menetapkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.
1 7. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
,..
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bab II tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Sistem akuntansi pemerintah kabupaten terdiri dari:
BAB II SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH
BAB III LAPORAN KEUANGAN
BAB III
BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR \08 2018 M 1440 H Diundangkan di Calang pada tanggal \'2- November y Rabi'ul Awai QQ SEKRETARIS DAERAH /'(' KA UPATEN ACEH JAYA, *~ 1:,,., ~~ Ditetapkan di Calang pada tanggal \?... November 2018 M lf Rabi'ul Awal 1440 H
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya No 29 Tahun 2014 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 29) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. KETENTUAN PENUTUP
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAY/\ 2018 1 . Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 74 80 80
Sis tern Akuntansi Pembiayaan . A. Umum . A. Umum 68
Sistem Akuntansi Transfer .. B. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPK 37
Sis tern Akuntansi Be ban dan Belanja .. A. Umum .
Sis tern Akuntansi Pendapatan . A. Umum . DAFTAR ISi BAB II .. Lampi ran BAB I Daftar Isi ii
Sis tern Akuntansi Investasi .. A. Umum .
A. Umu:n .
A. Umum .
A. Umum .
BAB V iii A. Umum 226
A. Umum . A. Umum 159
BAB IX iv Lampiran II Kode Rekening Akrual
Peraturan ini akan mendeskripsikan SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca pemerintah daerah. Setiap pembahasan SAPD atas elemen laporan keuangan akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut : Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan rnenegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Sistern akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrurnen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang tela.i ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD meriunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. PENDAHULUAN SISTEM AKUNTANSI SKPK DAN PPKD LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA 2 Untuk memberikan gambaran bentuk periyajian sistem akuntansi pemerintah daerah. dibawah ini diuraikan mengenai sistem akuntansi PPKD dan sistern a.cuntansi SKPK yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam siste:n akuntansi pemerintah daerah.
yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BABI 3
A. UMUM SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BAB I 4
1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing- masing rekening (rincian objek); 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catalan atas Laporan Keuangan.
1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan; 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan; 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
1) Menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/ retribusi daerah; 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPK. 5 Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Paiak ........ LRA xxx Jurnal LRA Dalam LRA PPK-SKPK mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPK akan mencatat dalam Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: • Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Piutang Pajak ................ xxx Pada saat Wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mencatat penerimaan pendapatan pajak tersebut dengan menjurnal se bagai beriku t: Jurnal LO atau Neraca Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Piu tanz Paiak ............................ xxx xxx Pendaoatan Paiak ............ LO xxx Jurnal LO atau Neraca
a) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (earned). Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah, SKPK telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal: 6 Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPK mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredu Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut a tau STS (Surat Tanda Seto ran), PPK SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ......... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Ura ian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Pajak ........... LO xxx Jurnal LO atau Neraca b) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), PPK- SKPK mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ....... LRA xxx Dalam LRA PPK-SKPK mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Re~ xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Piutanz Pajak. ....... xxx Jurnal LO atau Neraca Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank PPK-, SKPK akan menjurnal: 7 Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Pendaoatan Diterirna Dimuka xxx xxx Pendapa tan Pajak .............. LO xxx Jurnal LO atau Neraca diterbitkan bukti LO, PPK SKPK Diakhir tahun atau akhir periode akan memorial untuk mengakui pendapatan menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Penerimaan akan menyetorkan Daerah. Berdasarkan dokumen STS (Surat Tanda Setoran), PPK- Selanjutnya, Bendahara pendapatan ini ke Kas penyetoran tersebut atau SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debn Kred it Buku Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ........... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Jurnal LO atau Neraca c) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : Tanggal No. Koje Uraian Debit Kredn Bukti Rek xxx xxx xxx Pendapatan Pajak ............. LO xxx xxx Utang Kelebihan Pembayaran xxx Pajak Jurnal LO atau Neraca Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPK mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPK menjurnal Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredn Bukti Rek xxx xxx xxx Piu tang Pajak ..................... xxx xxx Pendapatan Pajak ............... LO xxx Jumal LO atau Neraca 8 xxxXXX XXX Penda atan Diterima Dimukaxxx Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan KreditDebitUraianTanggal No. Kode Bukti Rek Jurnal LO atau Neraca Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPK akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal terse but dicatat pengakuan dengan jurnal : xxx xxx xxxxxx xxx xxx Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar xxxXXX X:X:X Penda atan Diterima Dimukaxxx Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan Debit KreditUraianTanggal No. Kode Bukti Rek xxx Jurnal LO atau Neraca Pada akhir periode SKPK melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPK akan mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx x:xx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit I Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx I xxx Pendapatan Pajak .......... LRA I xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Jurnal LO atau Neraca d) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : 9 Jurnal LO atau Neraca 2) Jurnal Standar - Realized Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal : Kas di Bendahara Penerimaan Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPK menjurnal Jurnal LO atau Neraca Jurnal LRA Jurnal LO atau Neraca Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mencatat pendapatan retribusi-LRA dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca
1) Jurnal Standar - Earned Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPK telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi {earned). Oleh Karena itu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal : • xxx I Pendapatan Paiak. ........... LO xxx Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar xxx xxx xxx Pendapatan Pajak .......... LO xxx xxx Utang Kelebihan xxx Pembayaran Pajak 10 ', 'l - J :.,: - ,'v!u, .. ·. -:.i. !·11' 13 Seb SPPT 1.1.3.01.15 Piutang PBS 2.500.000 18 8.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LO Jurnal LO atau Neraca
1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official assessment). Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. Illustrasi : a) Tanggal 13 Februari 2018, BPKK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang [SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00. Berdasarkan informasi/ transaksi terse but, fungsi akuntansi SKPK mencatat dengan jurnal : Kas di Bendaharaxxx xxx Perierimaan RK PPKD XXXxxxxxxxxx Berikut adalah rangkumanjurnal standar pencatatan pendapatan di SKPK : Kas di Bendahara Penerimaan Jumal LO atau Neraca• Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: . . -IEEEII .... IIEEm Jurnal LRA 11 d) Bila wajib pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka fungsi akuntansi SKPK akan menjurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor q4 Tahun 2013) ! i· ·'~) 1' ' - .. 'r ;:...,,rtil. .-:-, .. ,:~ •, ·;-l ·i{: .. {":'l.-,1:'":JL1;•J•.(:~1 1, ~ I .. 1..J' . ' - - ~···l!·:;.. ; _, 14 Juli SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 2.5rn.ooo 18 1.1.1.02.01 Kas di 2.500.000 Bendahara Penerimaan Jurnal LO atau Neraca c) Tanggal 14 Juli 2018, Bendahara Penerirnaar; menyetorkan pendapatan im ke Kas Oaerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Seto ran), PPK SKPK menjurnal : ·~1 •. -v, . - .. . ,;. :u,:.(:.i::w '~--., t• (_. ;-~..-...~ ~. 'L ;1 : ~ \: t. t. . • u,i .... - '· ~- .. :, ~· · ~o.l :, . ~ 13 Juli SSP/N 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 ota Kredit 4.1.1.15.01 Pendapatan 2.500.000 PBB-LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ~ ... ' ' ,..., . ' .. •:-':,-., ~ • \ l • ''. •' :.1: . : ,.;,,! .... . ·- 13 Juli SSP/N 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 Ota Kredit 4.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LRA Jurnal LRA v., . : , ~:~ ..(. ~ • " I, ... :•,: I.·.u1;: ...... .l 13 Juli SSP/N 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 2.500.000 18 ota Penerimaan Kredit 1.1.3.01.15 Piutanz PBB 2.500.000 Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 13 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank. Berdasarkan SSP / Nota kredit yang diterima bendahara penerimaan BPKK, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 tahun 2013) 12 . . . '. .. ,, . : . I 05 Mei TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 7.500.000 18 Penerimaan I 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 7.500.000 Jumal LO atau Neraca 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pernbayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Illustrasi : a) Tanggal 5 Mei 2018, BPKK menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar Rp. 7 .500.000,00. Berdasarkan hal terse but cicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 20131 • j\ :·4- I ", ,•, - - :., ,. 14 Juli Nota 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 Kredit 4.1.1.12.01 Pendapatan PBS 2.500.000 Pedcsaan dan Perkotaan Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 4.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LRA Jurnal LRA I . . .•. ,r .- .i):. I 14 Juli I Nota 3.1.3.01.01 RK PPKD 2.500.000 18 Kredit I I 1.1.3.01.15 Piutanz PBB 2.500.000 Jumal LO atau Neraca 13 '1' : .,,:~·i:i.. 1. ·i'l):i, Ii ir""P~- .~ . 'I:~) ~ ,'' . . I . ..: . . ' u'.,(~ 01 Sep 18 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan 36.000.000 SAL 4.1. 1.04.0 l Pajak Reklame 36.000.000 Papan I Billboard . I videotron I megatron JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ·.--'iii; ;~,:~:1,:·, ' 1"fr.1 ; ;: - ·,1:$:rfr:;;-'~~ ;:,~~r~--· ·i~;·,i.. ;or.i\\1 . .,. ;-.: s,• ••· 9.1I "\\ I ,JI If~' I ::1,j~~j· '.' . ' ..~ r ,> ; :-: . ·~ '~ 't ••• ~. Ji . .. ~.t~ 01 Sep 18 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan 36.000.000 SAL
~·'· ..• J, ,:,!!' .. ••··. . ...... ~ ~'··~ .. ,.,,c, ,•'Ji,,_,:,,,. •. _'-• - - ... :.. __ l •••• ,. ___ ..__._,p,,...11 - - ~ ... ,...._, .... - ·-·-· ... ·-.J- 01 Sep TBP 1.1.1.02.0 I Kas dt 36.000.000 18 Bendahara Penerimaan 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Illustrasi : a) Tanggal 1 September 2018, BPKK menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 15 ·.:: ...... -. t,.,t; • ~~·.,.:(..: rf'l:.i~. r • • . ~ .:;i°~\~;,· - --:· ,'7:.r. ,,:. : ... -.J~~ •• -:: - .. -:.,·... : :': l • -~'. Jurnal LRA !'.· 'j'r·,re1:¥'.;,; \~il.11 ,:,t,f.ii~';f/.:p. '! -r: D- ,·.r:,·.:.., - ~ ·. ·,~ C'l .. ,~f!; ·=; :.-~. ·2 iJr:;_H:ilJ - l : . ~'~: .. --~I ' ·:fw~~- '/ - ' :}~ .. . . ' ::\J ' .. .. --· ·- _, - - ..... .. . . . _ ...... ~~· 01 Des TBP 1.1.1.02.01 Kas di 36.000.000 18 Benda hara Penerimaan 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Illustrasi : a) Tanggal 1 September 2018, BPKK menerima pembayaran pajak reklame dari PT "ABC" yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan Jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan / Billboard I videotron / megatron - LO 12.000.000 12.000.000BM 2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima dimuka 31 Des 18 Jumal LO atau Neraca c) Tanggal 31 Desember 2018, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan - LO dari pajak reklame untuk tahun 2018 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (1/09/18 s/d 31/ 12/ 18 atau 4 bulan). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : .. :,• ,•:{:, ·~,; : [, ,:., .. ,, 1 ' . \~ ! - • ~\1111· •• ~ 02 Sep SSP 3.1.3.01.0 I RK PPKD 36.000.000 18 1.1.1.02.0 I Kas di 36.000.000 Bendahara Penerimaan Jurnal LO atau Neraca 16 ;:'\ .. i.,:-l:.- " , .. ,,-,~·-;,;1r.- 'i:f:.P-~~ffl,Wiff~~.i:~~ ''ffl"' -~.,,. , --· --··111,. r,· •' 1 er r.· ;i .. ·1i::t·1 . . . .. •. (;J'~" , .::.1,,: ' 17 Juli SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.600.000 18 l.l.l.C2.0l Kas di Bendahara 5.600.000 Penerimaan Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 17 Juli 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan lill ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran terse but a tau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan Jurnal • I ,:-1::,• '''"' ... :'./:. H::•1. r. ',. . .:, ... :.1 : 16 Juli TSP 0.0.0.00.00 IPerubahan SAL 5.600.000 18 4.1.2.29.02 retribusi lzin 5.600.000 Travek Jurnal LRA •1:,. .. . : .,. 16 Juli TSP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 5.600.000 18 Penerirnaar; 8.1.2.29.02 Pemberian Izin 5.600.000 Trayek kepada Sadan- LO Jurnal LO atau Neraca 2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh oemerintah daerah. Illustrasi : a) Tanggal 16 Juli 2018, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi Izin trayek sebesar Rp. 5.600.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan Jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 17 Jan SKPD 1.1.3.01.15 Piutang PBS 15.000.000 18 01 14 8.1.1.15.01 PBS- LO 15.000.000 20 Feb TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 3.500.000 18 01 14 Penerimaan 8.1.1.06.01 Pendapatan 3.500.000 Paiak Hotel - LO 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.500.000 4.1.1.06.01 Pendapatan 3.500.000 Paiak Hotel- LRA 21 Feb STS 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.500.000 18 01 14 Kas di 1.1.1.02.01 Bendahara 3.500.000 Penerimaan 20 Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPK BPKK selama tahun 2018:
Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPK BPKK akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. n Daerah Pendapat Kas di an oleh Bend Xxx RK SKPK xxx SKPD Penerimaan Pendapat RK PPKD Xxx Kas di Kas Daerah xxx an Piutang...... RK SKPK Langsung Xx:x xxx 4 disetor ke .. Perubahan Kas SAL Xx:x Umum Daerah Pendapatan xxx .......... LRA 21 pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. penerimaansemuamembukukandan1) Mencatat C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
• Penjualan Aset Dokumen Kontrak Penjualan/Perjanjian yang Dipisahkan Penjualan/ Dokurnen yang dioersarnakan • Jasa Giro/bunga Nota Kredit,' Sertifikat Deposito deposito/dokumen yang dipersamakan • Tun tu nan ganti SK Pembebanan I SKP2K I SKTJM I rugi dokumen yang dipersamakan Pendapat Pendapatan Transfer an Pemerintah Pusat: Transfer • Bagi Hasil Pajak PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan • Bagi Has ii Bukan PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Pajak • DAU Perpres / Dokumen yang Dipersamakan • OAK PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnva : • Dana Otonomi PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Khusus • Dana PMK / Dokumen yang Dipersamakan Keistimewaan • Dana Penyasuaian PMK / Dokumen yang Dipersamakan Pendapatan Transfer Pemerintah Dae rah lainnva : • Pendapatan Bagi Keputusan Kepala Daerah I Dokumen Hasil Paiak yang dipersamakan • Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah I Dokumen yang dipersamakan Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daer ah I PMK I Pendapat Dokumen yang Dipersamakan an Dae rah yang Sah Dana Darurat Keputusan Kepala Dae rah I PMK I Dokumen yang Dipersamakan Pendapatan lainnya Dokumen yang Dipersamakan
1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajakjretribusi daerah. 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPK.
2) Membuat rekap penenmaan harian yang bersum ber dari pendapatan. 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas Daerah setiap hari. 23 2) PAD Tanpa Penetapan Ketika pihak ketiga melakukan pembayaran PAD tanpa penetapan, kemudian akan menenma Tanda Bukti I.•" I I~~ - -t' - .. • ~ ~ !·-1- ~ ...... xxx Perubahan SAL xxx I I xxx xxx Pendapatan I I xxx Paiak ........... LRA xxx Jurnal LRA xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx xxx Piutan Pa'ak.......... xxx Jurnal LO atau Neraca Piutang pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pebayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 1 : . ,v. • ~ I [-'I• I • J:.!:~ : • L ·,•:, j"• • I I : :4: tr ,:( - . xxx Piutanz Pendaoatan .......... xxx I xxx xxx Pendapatan Pajak I xxx ........... LO xxx Jurnal LO Atau Neraca
1) PAD melalui Penetapan Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatatjurnal. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut :
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
24 Prosedur Pencatatan Transfer/ Dana Pe rim bangan Ketika Pemerintah daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka b. xxx xxx xxx Perubahan SAL xx:x xxx Penda atan LRA xxx Jurnal LRA xxx xxx xxx xxx Utan iarninan xxx Penda atan LO xxx Jurnal LO atau Neraca Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya terlah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Bedasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Utan Jaminan....... xxx xxx Jurnal LO atau Neraca 3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. ' " .. -, : , \".!~F - .. ,:· ' ,, ' ·1:- 'J '~ = •.I.• '' '~·' .'(,j'l, .:-, 1' xxx Piutang Pendapatan Hibah xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Hi bah xxx LO xxx Jurnal LO atau Neraca
Jurnal LRA Jurnal LO atau Neraca Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Jurnal LO atau Neraca berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : 26 .. ,. ,, ... 1.. . - ··- STS / TBP / 0.0.0.00.00 IPerubahan 12.000.000 10 Feb Dokumen ISAL 18 yang Pendapat Dipersamak 4.1.1.01.01 an Pajak 12.000.000 an Hotel Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA : • ~ :-. ... : J ), '::) ~~I ' . ,. • c 'I :., .. STS I TSP I 0.0.0.00.00 Perubahan 12.000.000 10 Feb Dokumen SAL 18 yang Pendapat Dipersamak 4.1.1.06.01 an Pajak 12.000.000 an Hotel LRA Jurnal LRA 12.000.000 Piutang 1.1.3.01.06 Pajak Hotel STS / TSP I Dokumen yang Dipersamak an 10 Feb 18 Jurnal LO atau Neraca 12.000.000 aerah b) Tanggal 10 Februari 2018, Hotel Mawar selaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor pajak melalui penetapan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 1 ': ;•4• I ~'(~ 1:;i l :- '1(. u: ,: L •r':'~t: , . , .. ' SPT / SKP 1.1.3.01.06 Piutang 12.000.000 Daerah / Pajak Hotel 01 Feb Dokumen Pendapata 18 yang
1) Pajak Hotel a) Tanggal 1 Februari 2018, PPKD menerbitkan SKP Daerah atas Pajak Hotel Mawar untuk bulan Januari sebesar Rp. 12.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca 27 "lL, ·;i)!! I :.,.i,t:1:/:. ~ .... l•'•'· ~......~ :, ...,.r,: .. 1:.,"r Ul .. •111,, : " . ~ :: It I,, ,I ~ 1 • ' RUPS Piutang I 1.1.3.03.03 Bagi an Laba 250.000.000 05 Jan Doku Perusahaan 18 men Swasta yang Bagi an Laba Dipers 8.1.3.03.01 yang 250.000.000 am aka dibazikan ke Jurnal LO atau Neraca 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan a) Tanggal 5 Januari 2018, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pernegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp. 250.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar: i, ,..,:.:,,i n\~·· 1·:,1tr,:,l' 1 ~-..)1~t. I~, ;• ~ •1•:it;II!, ... 1L(.J,i,, ~ ': I j !;; I ·, l .... -:'! Utang Jamin an TBP / 2.1.1.08.01 Pemasangan 5.000.000 Iklan 17 Apr Dokumen PendapatanHa 18 yang sil Eksekusi Dipersama 8.1.4.12.02 atas Jaminan 5.000.000 kan Pembongkaran Reklame - LO b) Tanggal 17 April 2018, pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca I - : 'l '( :.t :~::. . ~,·(., =:i, ,: '1 '· ,,,:,. ~·L 1!~ . J ':~1::. )/ •• \ I • .... :t(_~i.. STS I 1.1.1.01.01 Kas di Kas 5.000.000 TBP / baerah 17 Maret Dokumen Utang 18 yang 2.1.1.08.01 Jami nan 5.000.000 Dipersam Pemasangan akan Iklan 2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan a) Tanggal 1 7 Maret 2018, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran penzman untuk pemasangan iklan sebesar Rp. 5.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Jurnal LO atau Neraca 28 4) Tuntutan Ganti Rugi a) Tanggal 2'7 Januari 2018, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan . .. . ) ·.·· I• ~., 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 !SAL Nota Pendapat Kredit / an atas 31 Jan TSP/ Sagian 18 Dokumen Laba atas yang 4.1.3.01.03 Penyertaa 250.000.000 Dipersam n Modal akan pada Perusaha an Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) ,· ·, " ·' . , ' -. ' : 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 SAL Nota Bagian Kredit / Laba yang TSP/ dibagikan 31 Jan ke Pemda 18 Dokumen atas yang 4.1.3.03.01 Penyertaa 250.000.000 Dipersam n Modal akan pad a Swasta - LRA Jurnal LRA ,._.'. ) . ':- .,~1 ... ... . ,.. ,- ' ·· .1. - ' ' Nota 1.1.1.01.01 IKas di Kas 250.000.000 Kredit / Daerah 31 Jan TSP/ Piutang 18 Dokumen Sagian yang 1.1.3.03.03 Laba 250.000.000 Dipersam Perusaha akan an Swasta Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 31 Januari 2018, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal satandar : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 n Pemda atas Penyertaan Modal pada Swasta - LO 29 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomo 13 Tahun 2006) -J •'":. '~'Ir~ J ~'II I",,,• {,.,, ., ~{."i!, : ~,. ~. ,. , Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan 2.000.000 SAL / TSP Tun tu tan 27 Jan Dokumen ganti 18 yang 41.4.05.01 Kerugian 2.000.000 Dipersamak daerah . an LRA Jurnal LRA . •t·, ~ .... ·: • l' -~ : • : .,· .. - :,.1· - ,, '· Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas 2.000.000 Daerah I TSP I Piutang 27 Jan Dokumen Tun tu tan 18 yang 1.1.3.04.03 Gan ti 2.000.000 Dipersamak Kerugian an Dae rah Jurnal LO atau Neraca PNS atas tuntutan ganti fungsi akun tansi akan angsuran kerugian dari kerugian daerah maka men ca tat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) b) Tanggal 27 Januari 2018, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk ·;·_;q"• :,:. .,:., : v, '. - .. ,;1. :' •. '• . :.t: . - Piutang SK Tun tu tan 1.1.3.04.03 Gan ti 24.000.000 Pernbeba Kerugian nan/ Daerah 27 Jar: SKP2K / Tun tu tan 18 SKTJM / ganti Dokumen yang Kerugian 8.1.4.05.01 daerah 24.000.000 Dipersam terhadap akan Sendahara - LO Jumal LO atau Neraca hasil sidang terse but, diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian daerah sebesar Rp. 24.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal : 30 pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) ' ' . ·. .,. ""(.' '. .·I.. :· . ' JJ Nota 0.0.0.00.00 Peru bah 81.500.000.000 an SAL Kredit / Pendap 02Jan Dokume 18 a tan n yang 4.2.1.03.01 Transfer 81.500.000.000 D:persa DAU· makan LRA Jurnal LRA ... ,I '] ~~' I l' ~" ,, 111," :- ..• : ~'I.',; :.... -s : ~ ( I u ; 'I, " ~ , • , ' ' J Nota Kas di Kredit / 1.1.1.01.01 Kas 81.500.000.000 02 Jan Dokume daerah 18 n yang Piutang Dipersa 1.1.3.05.03 Transfe 81.500.000.000 rr.akan r DAU
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca ; '. ~. .. • ~ -' ( \ I~~ , ' ·1.11, ,J • .,1 ... . . PMK IDiutang I 1.1.3.05.03 trransfer 978.000.000.000 bAU 01 Doku Pend a Jan men pa tan 18 yang 1ran sf Di per 8.2.1.03.01 978.000.000.000 er sama DAU - kan LO Jurnal LO atau Neraca
1) Dana Transfer - DAU
Dokumen Tun tu ta yang n Dipersamakan 41.4.05.01 Kerugia 2.000.000 n Daerah 31 I :.ut:-1:,:1 ,, ::- =~-. '.. t, ·~-.~r..·. ?".t:,r. 1: ' • ··[ i/:·:,:. ..-c :·. ·~ i ~): '. . ,, J Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 60.000.000 Kredit / SAL 01 Juni Dokumen Pendapatan 18 yang 4.2.3.01.01 Hibah/Bagi 60.000.000 Dipersam hasil Pajak akan LRA Jurnal LRA Ti\,.~:,:i:: .I ..,~ · : · ,, • • •• -, ...... 1--;.' ~-- 1c-:-· .....··~J\Y~~ .· -; 1-rr ...~ ..""J'fijj\. I ••• . ·• - ~·.. , ..,;~(; ':.11, I\: ••lH.,qw, ., ........ )ol.- ,,~..t1~;: l · .,_ l'" ~. ~ .t:-!, .. _._:_ ,_1[_ :_._";_ . -h)•a ; Neta 1.1.1.01.0 I Kas di Kas 60.000.000 Kredit I Daerah 01 Juni Dokumen Piutang 18 yang Dipersam 1.1.3.05.01 Bagi Hasil 60.000.000 akan Pajak b) Tanggal 1 Juni 2018, PPKD menenma pemindahbukuan/Nota kredit dari Bank atas Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Triwulan I (Januari s/d Maret 2018) sebesar Rp. 60.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca -=r :: ;I ~ ~~ :"' = - •'r.} ;~i , '·i · ; , o (1 I~ ~~. :: ~ ' . ..... .. . . ' . .· •••• _ .. _ .. 4'1 : . • • ~ +. ·. ""'! - ' • - f,. 'II ' VJ~ j (I~ L] Sura: Piutang Kepurusa 1.1.3.05.01 Bagi 240.000.000 Hasil n Kepala Paiak 01 Maret Daeral: / Pendapa 18 Dokumen yang tan Bagi 8.2.3.01.01 Hasil 240.000.000 Dipersam Pajak - akan LO Jurnal LO atau Neraca 2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah a) Tanggal 1 Maret 2018, PPKD Pemda "ABC" menenma Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 240.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar : Nota 0.0.0.00.00 Peru bah 81.500.000.000 Kredit / an SAL 02 Jan Dokume Pendap 18 n yang 4.2.2.01.01 a tan 81.500.000.000 Dipersa DAU- makan LRA Jurnal LRA 32 Jurnal LRA (:' :.i.~°'.••:_i:~:{:~· ~(-1- 1:1.~1~;; Ii £:'{,r_~r.- -~~f~_jt,)~'li;!ht.:.':Jf,__. .'.j@'J~'\i .:.-: ... 1;,i'" ..,.;~:t··. ::ii Neta I. I.1.01.0 I Kas di Kas 250.000.000 Kredit / Dae rah 01 Apr Dokumen Piutang 18 yang 1.1.3.08.01 Pendapata 250.000.000 Dipersam n Lainnya akan - Hibah Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal O 1 April 2018, PPKD menenma nota kredit bank atas Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) .. .-.,t), r-:,\; ~· .... ; : ~ .. ·' ~' ' :'... , ~ vi':!1:,. . er .: . , ~' I• I f ~ I: l ('J • ( ~J: I J'. Piutang Naskah 1.1.3.08.0 I Pendapata 250.000.000 Hibah / n Lainnya - Hibah 01 Maret Dokumen Pendapata 18 yang n Hiaah Dipersam 8.3.1.01.0 I dari 250.000.000 akan Pernerinta h - LO Jurnal LO atau Neraca
1) Pendapatan Hibah a) Tanggal 1 Maret 2018, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp. 250.000.000,00. Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : '"·•:4:~" '' 1.... '::~..I~ .... •,.,!II~ - : 11 - I : l I:.~. ~ I• J) Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 60.000.000 Kredit / SAL 01 Juni Dokumen Pendapatan 18 yang Dipersam 4.3.3.01.01 Bagi hasil 60.000.000 akan Pajak - LRA Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) 33 Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait pendapatan yang terjadi di PPKD selama tahun 2018 :
, No Transaksi Pencatatan Oleh SKPD Pencatatan Oleh PPKD Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit Pen eta pa Piutanz ....... xxx 1 n No Pen::iapat Entry Pendapatan ..... xxx an .-LO Kas di Kas Daerah xxx Penerirna Piutang ....... xxx 2 an No Perubahan Pen.::fapat Entry SAL xxx an Pendapatan ..... xxx ... -LRA Kas di Kas Daerah xxx Pendapat Pendapatan ..... xxx 3 an Tanpa No .-LO Penetapa Entry Perubahan SAL xxx n Pendapatan ..... xxx .-LRA Berikut adalah jurnal standar pencatatan pendapatan di PPKD: . : .. ,:":":~ ' '" -; '• ~ ! I '. r, ., . .. : ..... )'' l,.,,' .1 Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 SAL Kredit / Pendapata 01 Apr Dokumen n Hibah 18 yang 4.3.1.01.01 dari 250.000.000 Dipersam Pemerinta akan h Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) Dokumen Pendapata yang n Hibah Dipersam 8.3.1.01.01 dari 250.000.000 akan Pemerinta h - LRA 34 ~...-...,.,,,._ ·: J -··· .. I :.:-j~j. ... ! '~ ~ _--.. ·, ;, lvt- '.,., ... .,,:: ' 1., '" '. - . ,. ., •• "· .11 1•. j'• . '. , 17 Mai 1.1.3.08.02 IPiutang Dana 500.000.000 18 IDarurat 1 8.3.2.01.01 Pendapatan 500.000.000 Dana Darurat - LO 01 Jun NK l.1.1.01.01 IKas di Kas 18 115/ !Daerah 500.000.000 14 1.1.3.08.02 Piutang Dana 500.000.000 Darurat 2 0.0.0.01.00 IPerubahan 500.000.000 SAL 4.3.2.01.01 Pendapatan Dana 500.000.000 Darurat - LRA 05 Nov SK 1.5.1.02.02 trOR thd PNS 18 TOR lbukan 50.400.000 01/1 IBendahara 3 4 8.1.4.05.02 TOR thd PNS bukan 50.400.000 Bendahara - LO 05 Des TBP 1.1.1.01.01 Kas di Kas 18 107/ Pae rah 2.100.000 14 1.5.2.02.02 TOR thd PNS bukan 2.100.000 4 Bendahara 0.0.0.01.00 Perubahan ISAL 2.100.000 4.1.4.05.02 TOR thd PNS bukan 2.100.000 Bendahara - LRA 31 Des 1. 1.3.05.03 Piutang Dana 1.750.000.000 18 Alokasi Umum 5 8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO
2.100.000,00
Atas jumlah yang belum ditransfer ini, Pemerintah Pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun 2018. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BAB II 35 ;i~.:i::'.~ _;~~\',' : ~t.\.:.:.!'l: .. :.'../ , .. . - .. --- __ J BEEAN Operasi - LO Beban Pegawai SKPK Be ban Barang dan Jasa SKPK Beban Sunga PPKK Beban Subsidi PPKK 3eban Hibah PPKD & SKPK Beban Bantuan Sosial PPKD Beban Penyusutan dan Amonisasi SKPK Berikut adalah klasifikasi beban dan kewenangan atas beban terse but: Beban dan belanja diklasifikasikan menurut;
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifi.kasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak tercuga, dan belanja lain-lain.
Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkuatan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ada bebarapa perbedaan antara Beban dan Belanja, Yaitu : •
Belania Operasi Belania Pezawai SKPK Belania Baranz SKPK Bunza PPKD Suhsidi PPKD Hibah [Uang, Baranz dan Jasal*l PPKD/SKPK Bantuan Sosial (Uane dan Baranzl"] PPKD/SKPK Belania Modal Belania Tanah SKPK Belanja Peralatan dan Mesin SKPK Belania Gedunz dan Banzunan SKPK Belar:ia Jalan, lriaasi dan .Jaringan SKPK Belar.ia Aset Tetao Lainnva SKPK Belar.ja Aset Lainnva SKPK Belania Tak Terduza Belanja Tak Terduza PPKD 1 Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Kewenangan atas belanja :ersebut : !~".'!"·'.- .: ,·;' ' \~\-1::~;--~. - ··- - ~. .: '··r,·-Jr: ~~-.--:_·~ . .. -. (~~1:~-=i~i:,:-./:: ~ ' - ""';':.-:- --·- _-.3.i Belania Tidak Lanzsunz SKPK Belania Pezawai PPKD Belania Bunza PPKD Belanja Suhsidi PPKD Belanja Hibah PPKD Belania Bantuan Sosial PPKD Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kahupaten/Kota dan Pernerintahan PPKD Desa Belanja Bantuan Keuang:an Kepada Provinsi PPKD /Kahupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belania Tidak Terduza PPKD Belania Lanzsung PPKD Belania Pezawai SKPK Belania Barang dan Jasa SKPK Belania Modal SKPK Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBK menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: PPKDBehan Luar Biasa PPKD PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan Lainn a PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Des a PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainn a PPKD Behan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainn a Behan Transfer Ba i Hasil Paiak Daerah Behan Transfer PPKD Behan Transfer Dana Otonomi Khusus Beban Lain-lain PPKDDefisit Nor. 0 erasional 37 Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBK menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: SP2D Dokumen an Di ersamakanBeban Lain-lain Bukti Memorial/Dokumen yang Di ersamakan Beban Penyisihan Piutang NPHD/SP2D/Dokumen yang 01 ersamakan Beban Hibah BAST/ SP2 D / Doku men yang 01 ersamakan Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Beban Barang dan .Jasa f Bukti Memonal/Dokumen yang Di ersamakan Beban Penyusutan dan Amortisasi
1) Mencatat transaksi /kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi / kejadian be ban dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan.
1) Menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi beban dan belanja ke PPK-SKPK 2) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam Buku Kas Umum SKPK. 3) Membuat SPJ atas beban dan belanja.
38 Jurnal LRA xxx Beban Gaii Pokok xxx xxx RK PPKD xxx xxxXxx
• BAST/SP2D/Dokumen yang Dioersamakan Belanja Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang Dioersamakan Belanja Modal Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Belanja Pegawai Belanja Banruan Keuangan Kepada Provmsi/Kabupaten/Kota dan Pernerintahan Desa Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Belania Lan sun 39 Berdasarkan kejadian terse but maka jurnalnya adalah:
1) Pendekatan Beban. Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana barang dan jasa terse but akan digunakan/ dikonsumsi segera. Misalnya Pembelian barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran dan Barang dan Jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. • Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Beban dan belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pem bayarannya melalui mekanisme UP/GU /TU di man a pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran ke masing-masing PNS, maka jurnal nya adalah: Jurnal LRA Kas di Bendahara Pen eluaranxxx xxxxxx xxxxxx xxxXxx Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal nya adalah : Jurnal LO dan Neraca 40 Pendekatan Aset akan diakui jika pernbelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa terse but akan digunakan/dikonsumsi dalarn jangka waktu lama atau untuk berjaga-jaga. Misalnya Pembelian barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK terse but tidak langsung akan digunakan/ dikonsurnsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalarn satu periode 2) Pendekatan Aset. xxx Persediaan ATK xxx xxx Behan ATK x.xx xxxXxx Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca xxx Belania ATK xxx xxx Perubahan SAL xxx xxxXxx Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU makajurnal standar: xxx Belania ATK xx:x xxx Peru bahan SAL xxx xxx Xxx Jurnal LRA .. xxx xxx Utan Belania ATK xxx xxx RK PPKD xxxxxx Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Jurnal LO dan Neraca 41 Apabila ,.· perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname)terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil stock opname tersebut jurr.alnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ~ ?i=~~ Jurnal LRA F!~~ 1•'r·· ~\..'ul,.-t. ,,-., " :.t. -:..-1:.t:. • r. I;~I=- J .. , .... ~,, : _ · .1.ti .. 1 1:1 .... :..... • :'.:. t ~. ., x:xx Utanz Belania ATK x:xx xxx xxx Kas di Kas xxx Bendahara xxx Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU /TU maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca xxx Selan· a ATK xxx xxx Perubahan SAL x:xx xxxxxx JurnalLRA Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ~rt"1 - _xxx - atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca - ----- -------------------- 42 Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname)terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: Ba rangBelanja ;;it ; ·~ ... .rC1 .. . '; •( . 1:· ,(~;iiJ",::,n,:,(:,:c· I ::llt~t•:r. 1..,, ..·~,r:Jt":a-,1 ,· ,~,,~~••, :'../..,, ' .... ..... xxx dihibahkan kepada xxx I xxx xxx masvarakat I xxx Perubahan SAL xxx I Jurnal LRA b.,,,Jf " .. .. I I'• I - ~·: \~t.i1: ··1 -;·· • ~ ,. 11~11:.:r:.r::-i•··1 ::-~~.:;,_,_,~i1: -~.:.":.~· -: i..'! ~:. .. J..:..\.S~ SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 '.Belanja 5.000.000 IGaji/Dokum Gaii Pokok 02 Jan 18 en yang 0.0.0.000.C Peru bah a dipersamaka 0 In SAL 5.000.000 n Jurnal LRA ~I1i1':rif:.:i:i::~·:. 'J!'·1~I~1tlri!=!~!': r_~w;:j~mi~r·.~./i_o~Ft.. ·_ .~ .r~~.~t.t~ S P2 D / Daftar 9.1.1.01.0 l ~eban Gaji 5.000.000 Gaji/Dokum okok 02 Jan 18 en yang dipersamaka 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.000.000 n Jurnal LO dan Neraca 44
Asumsi pelaksanaan anggaran rr.engikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) t.. : ·:·. · -~r.· ~"":~~·... _~Jr--~;'?o-?."tZ\-~1r:,;~~ ~~z~~1r,-;~-~-- ~~::·:~1~· -~- _ · ~· .-;:. it 7·.··i~~,: •;::f,\•.(•~:.!: ]' - ,f· I 1 \• '. Jt ;,• I 1v)ri:\1:'£;1• ,T'' ' t' !'f.,l~}~. J• !.',,{J~~f'.~ - - ' ):;\,J:~al l :=-{,;}~~ : '• • • • - • -•· • . ·~ I Beban Penyisihan Piutang Ixxx xxx xxx xxx ...... xxx Penyisihan Piutang xxx I.......
Jurnal LO dan Neraca xxx Beban Pen sutan xxx xxx Akm Pen sutan xxx xxxxxx Jurnal LO dan Neraca
45 Pada tanggal 6 Januari 2018 Beban dan Belanja pegawai (rnisalnya untuk pembayaran lembur) SKPK Disperindagkop yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-rnasing PNS. Berdasarkan pembayaran :: ; .. !' 1:4:'\~ ~" ~I ~\ ... ·~d l~l. :--, .. ~'. ·L' ':.l:,: n.,-,, SP2D/Daf 5.1.1.01.0 I IBelanja Gaji 5.000.000 tar IPokok PNS Gaji/Dok 02 Jan 18 umen Perubahan yang 0.0.0.00.00 SAL 5.000.000 dipersam akan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA :11·1~:4::,:• 1;1,.., '~~,- J: ! •• 1: ... ,,f-lh ,·~.f.1f, .;' •:Loi;,, r.,«, 1, I SP2D/Daftar Belanja 5.1.1.01.01 Gaji 5.000.000 02 Jan Gaji/Dokumen Pokok 18 yang Perubaha dipersamakan 0.0.0.000.00 n SAL 5.000.000 Jumal LRA :.,'u) .: ... ~: J .... ! .. ,)U.(, ':-J..•°:._ - .. I I • 1 J ~: :.i.=· : ',• '1 -~ Belanja Ba rang yang SP2D / akan 24 Dokume 5.2.2.23.01 diserahkan 40.000.000 Septemb n yang kpd er 18 dipersa Masyarakat/ makan Pihak Ketiga 0.0.0.00.00 Perubahan 4(.000.000 SAL Jurnal LRA Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 0.0.0.00.00 Perubaha n SAL Septemb er 18 24 SP2D I Dokumen yang dipersam akan Belanja 5 1 5 0 4 01 Hibah kpd 40.000.000 · · · · Kelompok Mas arakat 40.000.000 Jurnal LRA .. 'i•, :- •• i c t : . .... ' . Utang Belanja SP2D I Barang ... yg 24 Dokumen 2.1.5.02.06 akan 40.000.000 Septemb yang diserahkan er 18 dipersam kpd akan Masvarakat 3.1.3.01.01 RK 40 000.000 PPKD Jurnal LO dan Neraca • • 52 •' ~/-~ . . . -~·,:.-!F!_~-:~ ~-: ·.. '.· . : ' .;j 1r ·~,eJii1 .. i~,(.. ,:, I( · · Jt~:u:~. h r ~•'I .. 'l•• 111:, :,:. ·' ' I~ ' .) 11• !l .. 1::t .. 11•:·1 .... Be ban Barang BAST/ 9.1.2.20.01 yang akan 40.000.000 diserahkan kpd NPHD / Masyarakat 25 Sep Dokume Persediaan 18 n yang Barang dipersa 1.1.7.03.01 diserahkan 40.000.000 makan kpd Pihak Ketiza Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 25 September 2018 SKPK Disperindagkop melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani maka PPK-SKPK akan melakukan jurnal sebagai berikut: [ , .... ; . - . Ii J'i_.. ~ ti~,,._-:~·;--~ :.1~·~:~1~~~·~=-~7"'.Z_(~~-:-;~;f~.---~l _· .: .. * ,-.;.,, r • ~ . :.: • :.t:,,:l, i: ,:)~~~~~I 1 .. 1-.,r•J'- 1,(-l.•· ":~:rr;:~-::_-.,: ·::: ,- ~.( ·.:: ... ·~,I ; -, ~ ! .. ~,, ·Zt 1 ·~:1! ~ : 11:' c t , c , ' Be ban Surat Transfer Keputusa 9.2.2.01.01 Bagi Hasil 35.000.000 Pajak kpd n Kepala Pemerintah 14 Okt Daerah/D Kabupaten 18 okumen Utang yang dipersam Be ban 35.ooo.ooo I akan 2.1.5.07.01 Transfer bagi Hasil Patak
Jurnal LO dan Neraca .. _, - - ;: 1 l , ~ ·-. 2.1.5.06.01 Utang Be ban 15.000.000 Ban sos Dokume Be ban 31 Des n yang Bantu an 18 dipersya Sosial kpd ratkan 9.1.6.01.01 Organisasi 15.000.000 Sosial Kemasyarak a tan Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pernberian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjumal : 66 15 Nov 18 SP2D/Do Utang kumen 2.1.5.07.01 Behan 45.000.000 yang Transfer .... Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 15 November 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) '~I :- . ~ . .... ··.••,t:. -·- .... ,· -· , .... '· Surat 9.2.3.02.01 Behan 45.000.000 Keputusa Transfer .... n Kepala 25 Okt Daerah/D Utang 18 okumen 2.1.5.07 .0 I Behan 45.000.000 yang Transfer .... dipersam Iakan Jurnal LO dan Neraca
,·,·. ·' -,_ . ~ Transfer SP2D/Do Bagi Has ii kumen 5.1.6.02.01 Pajak kpd 35.000.000 02 Des Pemerintah 18 yang Kabupaten dipersam akan 0.0.0.00.00 Perubah 35.000.000 an SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)fc ·. ·h · 1,f{, :: ' · ., .. )• Transfer SP2D/Do 6.2.1.02.01 Banruan 45.000.000 15 Nov kumen Keuangan 18 yang Kabu oaten dipersam akan 0.0.0.00.00 Peru bah 45.ooo.ooo I an SAL Jurnal LRA dipersam Kas di akan 1.1.1.01.01 Kas 45.000.000 Dae rah Jurnal LRA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER BAB III 68 Uraian LRA LO Pendaoatan Transfer: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan xxx xxx Dana Baai Hasil Paiak xxx xxx Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx I xxx Dana Alokasi Umum xxx xxx Dana Alokasi Khusus xxx xxx Transfer Pernerintah Pusat Lainnva xxx xxx Dana Otonomi Khusus xxx xxx Dana Penvesuaian xxx xxx Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx Pendaoatan Baal Hasil Paiak xxx xxx Pendapatan Bagi Hasil lainnya xxx xxx Behan Transfer : xxx xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx Beban Transfer Bantuan Keuanzan ke Pemerintah Lainnva 'CXX xxx Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 'CXX xxx Bcban Transfer Keuangan Lainnya 'CXX xxx Transfer : \XX xxx Transfer/Bagi Hasil Pendaparan \XX xxx
Transfer masuk adaJah penerimaan uang dari entitas pelaporan Jain, misaJnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keJuar adaJah pengeJuaran uang dari entitas peJaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeJuaran dana perimbangan oJeh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oJeh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
I) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan: a) Dana Bagi HasiJ Pajak; b) Dana Bagi HasiJ Bukan Pajak (Sumber Daya Alam); c) Dana Alokasi Umum; dan d) Dana Alokasi Khusus 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya: I) Dana Otonomi Khusus; dan 2) Dana Penyesuaian 3) Transfer Pemerintah Provinsi:
4) Transfer/Bagi HasiJ Ke Desa 5) Transfer/Bantuan Keuangan A. UMUM SI STEM AKUNT ANSI TRANSFER BAB III 63 \tr :~{},; .- - ;, .·;· ·F-,:·· . -- ~ r.;17',~P 1·1 n.t; • ,Y ... , . .il- •• -- Pendapatan Transfer Transfer Pernerir.tat Pusat-Dana Perirnbangan PMK/Perpres/Keputusar. Kepala Daerah/Dokumen vanz dioersarnakan Dana Bagi Haasil Pajak PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dioersamakan Dana Bagi Hasil Surnber Daya Alam PMK/Dokumen yang dioersamakan Dana Alokasi Ur-urn PMK/Perpres!Keputusar, Kepala Daerah/Dokumen vane. dioersamakan Dana Alokasi Kh.sus PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen vana dipersarnakan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dinersarnakan Dana Otonomi Khusus PMK/Kepurusan Kepala Daerah/Dokumen yang di oersamakan Dana Penyesuaian . PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen ~ang dioersamakan Transfer Pernerintah Provinsi PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersarnakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak PM K/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang. dipersamakan Pendapatan Bagi Hasil Lainnva PMK/Keoutusan Kenala Daerah/Dokurnen vang Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
I) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jumal LRA dan Buku JumaJ LO dan Neraca; 2) Melasukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-rnasing rekening (rincian objek): 3) Menyusun Laporan Keuangan. yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catalan atas Laporan Keuangan.
l) Mencatat dan membukukan semua transfer ke dalarn buku Penerimaan PPKD; 2) Membuat SPJ penerimaan.
l) Mencatat dan membukukan sernua transfer kedalam buku Pengeluaran PPKD; 2) Mernbuat SPJ Pengeluaran.
I. Pihak-pihak Terkait B. SISTEM AKUNT ANSI TRANSFER DI PPKD Bagi Hasil Paiak 1 xxx I xxx Bagi Hasil Pendaparan Lainnya xxx xxx Transfer Bantuan Keuanaan xxx xxx Bantuan Keuanzen ke Pemerintah Lainnva xxx xxx Bantuan Keuanaen Ke Desa xxx xxx Bantuan Keuangan Lainnya xxx xxx 70 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : \;\.'( XX)I. Pendapaian Transfer/Dana Darurat LRA (\_\ Perubahan SAL(\. '( )I.XX Jumal LR_A \X\Piutan Transfer/Dana Darurat edit.: ' .XX Pemerintah Kabu atenxxx Jumal LRA l ;1u•.,i•,t.l ''tt) 1:1111 .. , ~· ... l .1. I:\,_,/ I I ~ .• i ... ··' -'H:, Utang Transfer Bantuan xxx Keuangan xxx X>.X xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LO dan Neraca Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D L dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : Jumal LO dan Neraca 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersarnakan tentang bantuan keuangan ke kabypaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : xxxPerubahan SALxxx 74 2) Tranfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Pada tanggal 5 Januari 2018 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersarnakan tentang bagi hasil /i ;u1:"•... i ·/10 t:111 {i, ::. ':'-•Ttf- ·~,\.it• T .·_ .,, , _i'fij-;lf::i_-,, . ~ . •r . .. i:i\:j;f,, l 1(~ ,.jlf?r ')J:!• Nora 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2(•.000.000 Dana Darurat 02 Feb Kredit/Ooku Penanggulangan 18 men yang 4.3.2.01.0 I Korban/Kerusakan 20.000.000 Dipersamak Akibat Bencana an Alam LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti koce rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA .,. : . ·r: .\lt:.f:~:i - ''. ~;;i:j)~i\.. v·.-~{1ir:·r~r1~-::-o~ .".:"i1ij-;:i"1:1f:·-·-./·{'. ·~·a, .. ·. ~.n·t~~ Nota 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 20.000.000 02 Feb 18 Krediu'Dokum Dana Darurat en yang 4.3.2.01.0 I LRA 20.000.000 Dioersamakan Jumal LRA . l•j·:·,: ' ·- - \ r ·· ·~· ·1r,-·--·, ···- ~r. •.. ...,,,,,·-·-f., .. --- ,. 'Ji'"Bltit, 1:,,1~, ',"='1l~r: ;~·?.:i!\ ... : . · 1l;fi:'ff.ll··--=: • ·~··· 11) :.1,11: :. I _ 't,'a~~,,_l Nora 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 2°).:JOO.OOO Co2 Feb 18 Kredit/Ookum Piutang Transfer en yang 1.1.3.05.05 Dana Darurat 20.000.000 Di nersamakan Pada tanggal 02 Februari 2018 Pemerintah Daerah rnenerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp20.000.000,00 atas PMKJPerpres/Dokumen yang cipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Perrnendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Dana Darurat LO 8.3.2.01.0 I 20.000.000 PMK/Perpres/ Ookumen yang Di ersamakan
1) Transfer Dana Darurat Pada tanggal 3 Januari 2018 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Darurat dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : J urnal LO dan N eraca - -. ,' I~ 1•1 \: I . .. . . --~ ~ .... .. ·- - - ... ~ : , .. , .•1· ....·l,11,•i• ., : .._o,l\ t..~ ~ ~ .1 I '.· .. :i1 H ,l1,, .. - Transfer Bantuan Keuang:an ke xxx Desa xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx Jumal LR. 1:. _ . :...du~~ PMK/Perpres/D 1.1.3.05.0 I Piutang Transfer 50.000.000 05 Jan Bagi Hasil Pajak 18 okumen yang Bagi Hasil Pajak Dipersamakan 8.2.1.01.0 I PBB LO 50.000.000 Jumal LO dan Neraca Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar RpS0.000.000,00. Berdasarkan PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersamak.an fungsi ak.untansi ak.an melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : 76 Pada Tanggal 2 Februari 2018 Pernerintah daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMKJPerpres!I)okumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 8.2.1.04.01 80.000.000 Khusus 02 Jan 18 80.000.000 Piutang Transfer PMK/Perpre I. l .3.05.04 Dana Alokasi Khusus s!Dokumen f--~~~-+-..::....;;.....;:.;..:._;.c_.;.;;:..;..:.__,.-..:...~1--~~~-+~~~----1 Dana Alokasi yang Dipersamak an lnfrastruktur Jalan LO 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tanggal 2 Januari 2018 Pernerintah Daerah menenrna dokumen berupa PMKJPerpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00. Berdasarkan PMKJPerpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : J umal LO dan N era ca i .1, •:~:" .11 ' .... .,_ .. w .. .t,,, ': '•11 ~ J: 111 ')~ I 1 ..... t. t', ..1' •• 1);11 . ,-1 Nota 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 25.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 4.2.1.03.0 I · Dana Alokasi 25.000.000 Dipersarnak Urnurn an Jumal LRA Umum 1.1.3.05.03 25.000.000 men yang Dipersamak an 02 Feb 18 Pi nang Transfer Dana Alokasi 25.000.0001.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah Pada tanggal 2 Februari 2018 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMKJPerprest:::)okumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut rnaka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca ii 11.· .. .:, i ,~ ... ::. ·:. 1 ·-, :: ~~~ - -.. _ - - : "1 . :~ .....~. ',·.tt I '1 •• PMK/Perpre 1.1.3.05.03 Piutang Transfer 75.000.000 02 Jan s/Dokumen Dana Alokasi Umum 18 yang Dana Alokasi Dipersamak 8.2.1.03.0 I Unum LO 75.000.000 an Jumal LO dan Neraca • 77 . ' •, I • : ' ~ c I ~ : , ~- ·w~---..·. -.··· w"... ....,,.,.... 1"'··~·-filr,'. ····~· -·",''Yl(Bl 1.--.~l•{• I~ ... ..!. ~ .:.. '._: \l~l.~;_;!1J::'' ~ i' ... ~· ... .: '·. Jt I • 'r. \ -"~'Ji.':~~} ... SP20/Dokum 5.1.7.03.0 I Belanja Bantuar 50.000.000 02.09.15 en yang Keuanaan kpd Dess Dipersarnakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) i"iiJ.i,:,:-i:J· 'T ·····~~iJ:\t •.~~- -:.- ~~ 1~;,;:r][~:·-::· -:J:r.ill~f':·:~:-~:-- ":''".,Ji*~·. . -. ..... , ' ,·r1,1~ ••• ':~ SP2D/Dokum 6.2.2.01.0 I Transfer Bantu a, 50.000 000 I02.08.15 en yang Keuanaan ke Desa Dipersamakan 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 50.000.000 I Jumal LRA Daerah 1.1.1.01.0 I 50.000.000 02.08.15 SP2D/Dokum en yang Dipersamakan 50.000.0002. 1.5.07 .0 I Jumal LO dan Neraca Pada tanggal 2 September 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke desa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian .ersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) ,HI ,:_.,j ~ 111' l ., ,,.,. ,. 1, Surat Be ban Transfer Keputusan 9.2.4.01.0 I Bantuan Keuangan 50.000.000 Kepala ke Desa Daerah/Surat 02.08.18 Persetujuan Utang Transfer Pemberian
3) Belanja Bantuan SP2D/Dokum 0 8 5.1.7.02.0 I Keuangan kpd 65.000.000 2.05. I en yang Kabu aten/Kota Dipersamakan 1------+-..:..:=.=-==.::..:..:..:.:::..----------~ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 65.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kcde rekening anggaran (Permendagri omor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA - SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN BAB IV ' 80 Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD. 1 . Fungsi Akuntansi - PPKD Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
, B. PIHAK-PIHAK TERKAIT Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yaitu: 1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pernerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pernerintah terutama dimaksudkan untuk menurup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pernbiayaaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
A. UMUM SISTEM AKUNT ANSI PEMBIA Y AA BAB IV 81 E. ILUSTRASI Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2 Saal Pernbayaran Bunga Kas di Kas Daerah XX\ I Kewajiban Bunza Utans \>.\ Perubahan SAL xxx Kewajiban Jangka Paniang xxx 3 Saal Pelunasan Kewajiban Kas di Kas Daerah xxx Penzeluaran Pembiavaan xxx Perubahan SAL xxx 4 Saal Reklas:fikasi Kewajiban Janaka Paniana xxx Bagian Lancar Kewaiiban Janzka Panianz xxx Pada dasamya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jumal standar pengak.ian penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut : D. JURNAL STANDAR Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain :
C. DOKUMEN YANG DI GUN AKAN
82 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 500.000.000 Penerimaan Hasil Penerbitan Obli asi 7.1.4.03.01 xxx Nota Kredit 7.3.4.01.0 I Jumal LRA 1'":1o1·.···· 1011 ,:111'~1, I ,;:··\ .. it. :~~J I:., 11 •.;. I xxx Noia Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 500.000.000 2.2.1.03.0 I Utang Dalam Negeri 500.000.000 Obligasi J urn al LO dan N era ca
Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) .1 I > ',ti • ' 'I '. ' 1 ,II .. xxx Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 7 .1.4.03.0 I Penerimaan Hasil 500.000.000 Penerbitan Obligasi Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA II. • •d ·~ ': t •:t. ~ ,J' : 1:.n.:1 ••• 1. .. J,:·~· ~~ xxx Nota Kredit 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 500.000.000 7.14.01.01 Pinjaman Dalam 500.000.000 Negeri dari Bank Jurnal LRA Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerahxxx 500.000.000 500.000.000 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2.2.1.01.0 I Jurnal LO dan Neraca Aceh Jaya menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal: Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 83 J;.,1,,:~:,,I :,1&11,1, ,·d1i{ .. :, .. J' I ·· · · ~iii-:1,~r ·::::- .... ·, ·::J,i1.~·,i,, ., '":>'"'!'.·~ '" ' ··•·::· Bukti xxx Pemindah I.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 11.500.000.000 Bukuan 1.4.1.01.0 I Dana Cadanaan 11.500.000.000
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca t t: ; 111 •.- ~ •,' ·,-,"" ,-::,.,•.;tr 1r ':,,,~i:!"f;.;f~. '. .... : .': :-'"::-·•~}.~...... ~-~··~ ·si_,., :'..·~~·- itr:i~n,:... -~!·, 11; r~:;-;~ ,.. \-~··· _., .... 1,-,1-.-,.,,..:JL,C:i:oc-?, , ... _ ~....,~r. .. ~ , .... ~ xxx Nota Kredit 0.0 o.oo.oo Perubahan SAL 250.000.000 Penerimaan Kembali 6.1.S.(•l.01 Pemberian Pinjaman 250.000.000 kepada Perusda Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA . ,j :, I' ,~,.l ·.; ;, • J ~. I~.,_,•'~ I· : , -l '; . - 1·o1i.:.'I• ,. ' -·) ;, xxx Nota Kredit 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 250.000.000 Penerimaan Kembali 7.1.5.02.0 I Pemberian Pinjarnan kepada 250.000.000 Perusda Jurnal LRA ! ,l,1' • " d I',~ ... ,·.1 ! .. ·y, . !.•-: ~ ~1: - - ..... ·.. _--:_. ~ ~~'~J~~1i. ·. -.. '.··.~-..,!!1ilj .. -·· - xxx Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 250.000.000 I 1.1.4.02.02 Bagian Lancar Tagihan 250.ooo.ooo I kpd BUMD Jumal LO dan Neraca
fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 500.000.000 Penerimaan Pernbiay aan - Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Dae rah 7.1.4.03.01 xxx 500.000.000Nora Kredit 7.3.4.01.01 Perubahan SAL Jumal LRA 84 ::-''iF--.j.;111 -;:.··_-\':.;\-;,.;-Jr"~~ ,····r-:-:;:""":·~ .---: :··,;i ··~ "":'~ - --- . ·~'--'...J•[\1 j~l' "1!J, · .. ; "lk.. !._ll,!tl "..:..!l. • -~._?~ ..lt ·-~- . C·:....!.ll~~--1.l!.....:,~ .~·· --~L.o.i.:.J.:l). !lf Pengeluaran Pernbiayaan - xxx SP20 LS 6.2.:!.02.0 I Penyertaan Modal 300.000.000 BUMD ........ 0.0.0.00.00 Perubahan S.A.L 300.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA .. ·Ji ;fi,~.(:;.i: ;; ~-h. ~1.i.'.;f f @ii- ::~.re J" . - . ~ .. @.fr:!Eli · .. -~--~:'.: ·:.:jf,)~~11 I. . - ~ ,. ' 1 I I .i'~ ., -·~·· ..J Pengeluaran Pembiayaan xxx SP2D LS 7.2.2.02.01 - Penyertaan vlodal 300.000.000 BUMD 7.3.4.01.0 I Perubahan S.I\ L 300.000.000 Jurnal LRA l i; :fwi:i:1' : -~lo 1":\n.'-ci1 ~· . i~·t)ir.'.·F~.;~, I ';. ·.. . •ft.::!(:'rf-~- ..... ,·· 1:'. ' t~r..);lt~ . -, ,.qi, ~. ~-·~ SP2D LS 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd 300.000.000xxx BUMD I. I.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 300.000.000 J urnal Lo dan N eraca
Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) : T;:11,~_.~~.11 j1 , ·~;.,.· i:hl•Jff ;:-)V,f.F:'~"Fi,Y;-·]t~ ~~~~~y;-••-:-~'N7.fflt·~-' . -l-, ... ~- ,...,_: .. - },~i· Bukti xxx Pemindah 0.0.0.0u.OO Perubahan SAL 11.500.000.000 Bukuan Penerimaan I Bukti xxx Pemindah 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL I 1.500.000.000 Bukuan Penerimaan
, I~ -- -.li11 Pengeluaran SP2D · 7 .2.1.01.0 I Pernbiayaan -
• ' .;::..~· - ·.·.-:~ ... -,!' ic'iiij~·-,·- ., 1~-·-- ~-~· ;f.~ .. '_:_ .... ~1~t\;··~·.i ... i:_:_i...:r.:,.:1;:.:~_::.:___-..... ~ i ... :J..::t.....~;L..:.J.-·'..:. .. ~l ... SP2D· 1.4.1.01.0 I Dana Cadangan ........ I 2.000.000.000 I Ixxx LS 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah I I 2.000.000.000 I Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) '. lll;)o'1:t~·I, l ~o, t:\u~.:,, j. i~ .. 116 ' f • j I \ .. ' ~" .. .,,,.,, ~ .. "' ' ., . , . ., ' " • ,1 ..... ' Persediaan xxx Tidak ada Pembelian Kas di xxx .Jurnal la Persediaan Bendahara dengan Pengeluaran Uang Belanja xxx Tidak ada UP/GU/TU Persediaan Jurnal Perubahan SAL xxx Pembelian Persediaan xxx Persediaan Tidak ada dengan Utang Belanja xxx Jurnal uang LS (utang) lb Utang Belanja xxx RK PPKD xxx Pelunasan RK PPKD xxx Kas di xxx U tang/ Pen er Kasda bi tan SP2D Belanja xxx Tidak ada LS Barang Persediaan Jumal Perubahan xxx SAL 2 Pemakaian Tidak ada Jurnal Tidax ada Persediaan Jurr:al 3 Penyesuaian Be ban xxx Tidak ada di Akhir Persediaan Jurnal Tahun Persediaan xxx Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik Jumal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Nomor Kode Uraian Debit Kredit Tanggal Bukti Rekening xxx xxx xxx Behan Persediaan ....... xxx xxx Persediaan ........ xxx Jurnal LO dan Neraca Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Ir.ventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (Bl), dan kartu kendali barang, PPK SKPK akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal: 117 harga spidol adalah Pe bruari 2018 digunakan adalah RpS0.000,00/rim dan Rpl00.000,00/pak. Selama Bulan
Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni "Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Utang'' di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun "Belanja (sesuai nama persediaan)" dan mengkredit akun "Perubahan SAL".
1-t(, I J ,.: ..... - •• - ' 1[ r , . l:J'. .J,)h, .. . ' ; ,. " ,J- .. :~ ..1, r: -~~ . . Persediaan x:xx Tidak ada Pembelian Kas di x:xx Jurnal la Persediaan Bendahara dengan Uang Pengeluaran UP/GU/TU Belanja xxx Tidak ada Persediaan Jurnal Perubahan x:xx SAL Pembelian Persediaan xxx Persediaan Tidak ada dengan uang Utang Jurnal LS (utang) xxx Belanja lb Utang Belanja xxx RK PPKD xxx Pelunasan RK ?PKO xxx Kas di xxx Utang/Penerbit Kasda an SP2D LS Belanja xxx Tidak ada Barang Persediaan Jurnal Perubahan xxx SAL 2 Pemakaian Persediaan Tidak ada Persediaan Beban Jumal Persediaan 3 Penyesuaian di Tidak Ada xxx Tidak ada Akhir Tahun Jurnal Jurnal Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual - - ------------....!...--.!. 118
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau ,,.,, .• _.,,,,. " .. " . .,.r.,';'j'at''F!~~--~~~·,,, . ..,,.,.,,. ...11>,1,-•r· .,. •1 ~, • i, r ~ ...,...... ·.-.~- ,.1., 1j;._ J)~.r: 1 ·,C'."li1_ , 'i , .............,. :1~1:l~ __...,..,r_;;,,. ' "'";' ... J • e • I 6 :· -·· : ::.• • :.,~ ~ • '. • -, ,;;,:A~r ,''~'\\,, -~ ·I>•... ,,(.I~ .... ..: • ~ ,.t ...... 'I ., - : -~)···-~: j_·~~··_};i~_ ~~--~· -- .. . ..: -~- .. .· Ol-Feb-18 1/BB/20 5.2.2.01.01 Belanja Alat 1.250.000 18 Tulis Kantor
1, r,-, ;·. t •T: : ••\•ft - • __,._&._.~ . ~:-0,l~lt'-! .• ; .•. >.: . ,~;' .. -, "r 1 • ..--........... , ...... ~ ...... J _,,.-f. 1':-11·,~u • _ : .. II ••it :. • • J~l ·'I Jr I ,.\o,._•., I .. : 1~1:,~c:);~r~r--'. _ · , ···:,,· 11 ..i"''- • ~~~ o,J· - .. . . . • . . • . .::.:~ - •"-..... -A..- ._ -- ~ Ol-Feb-18 1/BB/2 5.1.2.01.01 Belanja Alat 1.250.000 018 IT'i1lis Kantor 0.0.0.00.00 Peru bahan Sal 1.250.000 Jurnal LRA .. ",, ... .. , ..... : .. Ol-Feb-18 l/BB/2 1.1.7.01.01 IPersediaan Alat Tulis 1.250.000 018 !Kantor 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 1.250.000 Penzeluaran ' Jurnal LO dan Neraca sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 119 O I-Feb- 1 /BB/ 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis 1.250.000 18 2018 Kantor 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 1.250.000 Pengeluaran (Jumal LO atau Neraca] 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis 1.250.000 Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 (JumE.I LRA meriggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.2.01.01 Belanja A lat Tulis 1.250.000 Kantor Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 (Jumal LR.A menggunakan kode rekening Permendagri 13/2006) 15-feb- 9.1.2.01.01 Behan Persediaan Alat 1.250.000 15 Tulis Kantor l.l.7.01.01 Persediaan A lat 1.250.000 Tulis Kan tor (Jumal LO atau Neraca) ..
akun "Hutang" di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. 120
Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode .. ,7'",-.1; .. ,' -:,:, -. ~--"1"j \, ... ' ·• ,., Metode Biaya Piutang Lainnya xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kas di Kas Daerah xxx Piutang Lainnya xxx Saat Pengumuman Has ii lnvestasi/Pengu muman Laba Saat Hasil Investasi diterirna Perubahan SAL xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA Perubahan SAL xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA ' Metode Nilai Kas di Kas Daerah xxx Bersih yang Pendapatan ...... -LO xxx dapat direalisasikan xxx Perubahan SAL xxx Pendapatan ....... -LRA 2 Pelepasan Investasi xxx Kas di Kae Daerah xxx Investasi J angka Pendapatan ..... -LO xxx Pendek Investasi Jangka Pendek I Perubahan SAL xxx Pendapatan ....... -LRA xxx Investasi Jangka Par:jang Surplus Kas di Kas Daerah xxx Surplus Pelepasan lnvestasi xxx Jangka Panjang-LO lnvestasi Jangka Panjang ..... xxx Peru bah an SAL xxx Penerimaan Pernbiayaan-Hasil xxx Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Defisit Kas di Kas Daerah xxx Defisit Pelepasan Investasi Jangka xxx Panianz-Lt) Investasi Jangka Panjang xxx Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan-Hasil xxx Penjualan Kekayaan daerah vang dipisahkan 145 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 2018 M/V/ 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito- LRA Jurnal LRA• \ •)11 .,,t,(. •. , J'. .... ~'" • , • I , , • L XX/K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 2.000.000 01-Mei- M/V/ Daerah 2018 2018 8.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito-LO Jurnal LO dan Neraca
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01- XX/KK 1.1.2.02.01 Invesatsi Jangka 100.000.000 April- /TV/2 Pendek- 2018 018 Deposito 1.1.1.01.01 Kas di Kas 100.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 1 April 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menempatkan dananya sebesar Rpl00.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun.
Ilustrasi: 146 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Mei- 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 2018 XX./K M/X/ 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga 2.000.000 Deposito -LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening XX./K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 2.000.000 01-0kt- M/X/ Dae rah 2018 2018 8.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito-LO Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 1.1.1.01.01 Kas di Kas 100. 000. 000 01-0kt- XX/K Daerah 2018 M/X/ 2018 1.1.2.02.01 Investasi 100.000.000 jangka Pendek- Deposito Jurnal LO dan Neraca
Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
I '11101 . ,1,r ., -··.' . :,. ~ . . ' .. 6.2.2.03.01 Pengeluaran 300.000.000 02-Feb- SP2D- IPebiayaan 2018 LS Daerah- IPenyertaan Modal I (Investasi) IPemerintah IDaerah pada IBadan Usaha IMilik Swasta 0.0.0.00.00 Perubahan 300.000.000 SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Milik Swasta 0.0.0.00.00 Perubahan 300.000.000 SAL 149
Tangg Nomor Kode Uraian Debit Kredit al Bukti Rekening 09- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 2.000.000 April- M/VI/ 2018 2018 4.1.3.03.01 Pendapatan- Bagian 2.000.000 Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta-LRA (100 jt x 20% x 10%) Jurnal LRA- Pembagian Deviden Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) I ' ~ , I ..j , ..... ,., • o O! ·.I I : 09- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 2.000.000 April- M/VI/ 2018 2018 4.1.3.03.01 Pendapatan- Bagian 2.000.000 Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta-LRA (100 jt x 20% x 10%) Jurnal LRA- Pembagian Deviden 2.000.000 2.000.00009- XX/K 1.1.1.01.01 KasdiKasDaerah Juni- M/VI/ 2018 2018 (100jtx20%x 10%) Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta 1.1.3.03.03 Jurnal LO dan Neraca- Pembagian Deviden Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 150 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Duk.ti Rekening 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 05-0kt- XX/K 2024 M/X/ 2024 6.1.3.0 l.x:x Penerimaan 300.00J.OOO Pembiayaan Daerah-Hasil Penjualan ,. Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal I Nomor Kode Uraian Debit Kredft Duk.ti Rekening 05-0kt- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 2024 M/X/ 2024 7.1.3.01.03 Penerimaan 300.000.000 Pembiayaan Daerah-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada II Perusahaan Milik Swasta Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Dukti Rekening 05-0kt- XX/K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 370.000.000 2024 M/X/ Daerah 2024 1.2.2.01.03 Investasi 300.000.000 Jangka Panjang Perman en- Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Milik Swasta- LRA 8.4.1.01.06 Surplus 70.000.000 Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 151 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 7.2.2.0'.2.01 Pengeluaran 500.000.000 I 7-Mar- SP2D- Pebiayaan 2018 LS Penyertaan Modal pada BUMD 0.0 O.C0.00 Perubahan 500.000.000 I SAL Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 1.2.2.01.02 Investasi 500.000.000 17-Mar- SP2D - Jangka 2018 LS Panjang Perman en- Penyertaan Modal pada BUMD 1.1.1.01.01 Kas di Kas 500.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
'. _it;_.~t·~~:{ .. 1 - Ir),' d ... '1.i'.ldt : .. i,d. I . I j: ' •• ~11 .. 1 .";-,.,~,:1,,;;( ·J '. ~ j ~ ~ ...... - ..·,. ... 28- XX/K 1.2.2.01.02 lnvestasi .Jangka 200.000.000 April- M/IV/ Panjang 2018 2018 Perrnanen- Penyenaan Modal BUMD 8.1.3.01.02 Pendapatan- 200.000.00 Bagian Laba 0 atas Penyertaan Modal Pad a BUMD-LO 28- XX/K 1.1.3.03.01 Piutang Bagian 40.000.000 April- M/IV/ Laba atas 2018 2018 Penyertaan Modal Pada BUMD 1.2.2.01.02 lnvestasi 40.000.000 Jangka Panjang Perman en- Penyertaan Modal BUMD .. J urnal LO dan N era ca Pada tanggal 28 April 2018, BUMD Ka bu paten Aceh Jaya mengumumkan perolehan laba tahun 2018 sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018.
' •• ,t ' ,1 .. J ',r• :11 ... ., 07-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 40.000.000 2018 M/V/2 018 4.1.3.01.02 Pendapatan- 40.000.000 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pad a Perusahaan • Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA \ ... , .. .• ,r,, ' I ~I i • ~ • ,, '' : I I • ~ . ,, 07-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 40.000.000 2018 M/V/2 018 4.1.3.01.02 Pendapatan- 40.000.000 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD- LRA (200jt x 20% x 100%) Jurnal LRA (200jt x 20% x 100%) Piutang-Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pad a SUMO 40.000.000 Kas 40.000.000di07-Mei- XX/K 1.1.1.01.01 Kas Dae rah 1.1.3.03.01 M/V/2 018 2018 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca - - _J__J_ 154 ,,1111111 ,,I I(. ·~! 'I•''''"" '.). ,; ,, I'\, .. :,. ·,.I ~ ·' xxx xxx xxx Aset Tetap ... xxx xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b) bertambah umur ekonomis, dan/ a tau c) bertambah volume, dan/ a tau d) bertambah kapasitas produksi.
Sebagai contoh, SKPK Inspektorat melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPK menjurnal kapitalisasi sebagai berikut: • E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. - - :.____:_ 164 xxxRK PPKDxxx xxxxxx Jurnal LO atau Neraca :,,-:;,· .r: -- . . ,. ~\'l,,,·,1,) ..._']. ,,• II ti ~ :-, I •• .• I .1 _1,,, :,1, I' ~ 1 • I ~,-., I I • 01 \ • xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan ... xxx xxx Aset Lainnva xxx xxx Aset Tetap ..... xxx • Jurnal LO dan Neraca Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPK harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun dernikian, PPK SKPK tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: 1, r;y:... , : ,-;1 ~ I . ''1-~· );,·-4·~ • 1, ..•.•. ~ ' .l , I I -, .. ,,t,, . : , .. ·~ '· ~1.,·'(~)dl,~·, I .. . . xxx xxx xxx Delisit Penghapusan Aset Non xxx La near xxx Aset Lainnya xxx Jurnal LO atau Neraca ' 1' f I ~t t I I ) :.,,-,1 - : -:~. . ' ,. - r·. liq { / • :,r, i l 1:1 '' ~~ :,,_ -.:,. •• I 1 ,,,II . xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan ... xxx xxx Aset Lainnya xxx xxx Aset Tetap ..... xxx Jurnal LO dan Neraca Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pernindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPK akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPK kemudian membuat jurnal: F. PELEPASAN ASET TETAP 165 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPK: ',,1,111•) : ·,1,1 ,.:.1 " ... 4. .. . . •• ; I. • :,, .. ,,1,1 I ,'~1 xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Hasil Penjualan Aset daerah xxx yang dipisahkan • Jurnal LRA ' I • ~ .. ' I I :.,r,1. ~-, "'' ! .,_.:,.• I :l,·,. 11 ... :; ' ~ .... ~i-, f ... ~il xxx xxx x.xx Kas di Kas Daerah xxx xxx Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx Aset Lainnya xxx A tau Jurnal LO dan Neraca ,'f ,) 11 \t) :,;1,t. ~.1, . , •'t' "''' ,. •( ... - . 4-Mar- BAST 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 20.000.000 18 4.1.4.01.01 Hasil Penjualan Tanah 20.000.000 Jurnal LRA .... . ' : . - • 1· • . I 1.3.7.02.01 ~mulasi 1.500.000.000 Depreeiasi Gedung 1.3.3.02.01 Gedung (lama) 2.000.000.000 8.4.1.01.03 Surplus 120.000.000 Penjualan Aset dan bangunan 172 Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan Ilustrasi 1: Pada tanggal 8 Juli 2018, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah RpS00.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sarnpai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rpl.000.000,00. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
' ' \ . ' .. :, ~ .: . .-- .. . ·'••1 . '. :H . .., ~l •• ~, • I , I I • :-; 16-Sept- BAST 1.3.3.02.01 Pedung 60.000.000 18 8.3.1.03.01 Pendapatan Hibah dari 60.000.000 Lembaga Swasta Jumal LO atau Neraca 173 Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: (500m2 x Rp.1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 ------------------l{ Rp3.200.000.000,00Gedung Rp.2. 700.000,00 =Rp.800.000.000,00 (500m2 x Rp.1.800.000,00) + Rp.2. 700.000.000,00 x Rp.3.200.000.000,00Tan ah ( 500m2 x Rp. 1.800.000,00) Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu: Ilustrasi 2: Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rpl.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00. baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar . Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangku tan. • 174 0.0.0.00.00 Perubahan 3.200.000.000 SAL 5.2.3.01.01 Modal 2.400.000.000 ntuk Bangunan 18 57/2018 Jurnal LRA ''.iilf,\•r·,·«·s ..... ~;m·~-··1• . ····=- BJ~;-u!..»: •\_:.~{:.lt.-1! "1'!)111•)• ' ·· ~· . , ',- ~\~.::.- :':.·:·r··I:. f:'I),:.;,· -: ,·o!.'..mTff·~ · 1: ·' . ~ \o.':r "-"•r'c...:~~-~-~~~..:•-~ ~~-~~-~~- -'•7!!.'.,'- 15-sept- SP2D 2.1.5.03.01 IUtang Belanja Modal 800.000.000 18 LS tranah 57/20 18 2.1.5.03.03 !Utang Belanja Modal 2.400.000.0::>0 IGedung dan IBangunan 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.200.000.000 Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 15 September 2018, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 1·~~:·':• f,r.r.;,-\0 :• I iT.~r. '! .- .. :,:~ffiJ:i,>· :.1r-,:.··~·"'7f.i~1 I ·•' -,. • ., • ' ~ i··. ·.Jl, > • ;fut: .. ·: ' •.·•-: ,t;·. ,·;'.·_; ,;.·-'.:_·.'. • ... , ... a.3,i -, ,·\·: ., :i~.i:;,;t;. : .. ~rr.: :i ··:..;.~~'-:..lt;il-,.· ;l:_, 't.··>1!.'!.-~- .. ·., ·_. ~ ~~ ' .. ·'~· '-~ I 'I'··' • -- .,, . .. ,,,'....c.:n: .. ,l) ~ .6-~...,;,:,,:Ll.:,.;.:.i!!',L 7 -sept- BAST 1.3.1.11.04 h'anah Untuk 800.000.000 18 24/2018 IBangunan trempat IKerja/Jasa 1.3.3.01.01 IBangunan 2.400.000.000 IGedung kantor 2.1.5.03.01 Utang Belanja 800.000.000 Modal Tanah 2.1.5.03.03 Utang Belanja 2.400.000.000 Modal Gedung dan Bangunan Jurnal LO dan Neraca .. 175 Ilustrasi: Pada tanggal 27 Oktober 2018, Dinas Pendidikan melakukan reriovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/ atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
··~~·-···· ·Ll- .. ~ ., "'·~;::~· •• ,, -~~v,v•"r.:'"~..,.. ·-~·-·""'f'""··-· ,,... lli; •,•df/i' 1•(,i.;'iu), r i' i,iofor: ', · • · ~I: ! o\lf' · ..,_ . ,' .. l:a'""'::'(.(,; :-'·:-."~~-· .·;: ··· .: ··\tr·~;-. ··.-::;-:~ ;;-',!,: :: • -_·; .... ~-.c:·:; .. , t J::r•t~iL~ ·1r· 1*-t .- ! . ~; M ··• ,4 ii • G:1,1;,:~1~~~" .••.'. - ',·h' :a~·~.i .. !--... ~~~.;,, -~~'1.. ,1 :i..ii.ri£':, . .1,_.;,1...,.•'--••·f• L- W:S.,._ ... ....-.~~;j!J'_-"I,. \o ~- 15-sept- SP2D LS 5.2.1.11.04 Belanja Modal 800.000.000 18 57/2018 Pengadaan Tanah untuk Kantor 5.2.3.01.01 Belanja Modal 2.400.000.000 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan 3.200.000.000 SAL • Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA 176
: '"'T'?s~'(:1:~;,; :· . ·,,,Jr;~lv'\ ~. L't:c."' 1, r - --~- ..;~,~t~~-\w::t~-. I.· ·r .~. ·::,·r. : t , '· -ii ,, . . . . . '· . ~ ' .. , .. ~ . .. ·' ·, . l '1 ,, \:; '~ ~ ( M j~"sl.l~"l( ... l:lli•~~:. .. . . ' ..~. . 27-0kt- SP2D LS 5.2.3.26.01 IBelanja Modal 50.000.000 18 69/2018 IPengadaan Konstruksi Gedung Kantor 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 50.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) F''ii'?.-'1-'':W,f ., ~-.·!]~;,-,,.); rr.-c· ,e··· .. , ... ----~-""""~·r=~,- .. - ., '. ·,,.,-11 ; ,f,.uL _.., 1, l.\.iiYa ~ - , ·~- , 3:'"i•. l.t+··iC .-·••'r • 11 ,-1 'Jw • ;~ ... J ~ '-: .. ,. L.r,.,i .. ,.: , . __ ,._ ,=, ·.:.t ., .;\(,~·:·~- ..... ·.:y.1'. ... ~\t i 27-0kt- SP2D LS 5.2.3.01.01 IBelanja Modal 50.000.000 18 69/2018 IPengadaan Bangunan bedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 Jurnal LRA 3.1.3.01.01 50.000.000 18 Kantor RK PPKD 1.3.3.01.01 Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 177 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan 12.000.000 Alat Angkutan Darat IBermotor 1.5.x.xx.xx ~set Lainnya 3.000.000 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor 15.000.000 roda dua - 1-Nov- BA PFB 18 Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop berdasarkan Berita Acara Perneriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor terse but dibeli pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar Rpl2.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPK): Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat "aset tetap (sesuai jenisnya)" yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, "Akumulasi Penyusutan" di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:
... 177 Bermotor 1.3.7.01.30 kumulasi Penyusutan 12.000.000 lat Angkutan Darat 3.000.000BAST 3.1.3.01.01 K PPKDl-Nov- 18 15.000.000 errnotor 1.3.2.04.05 Kendaraan roda dua Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar Rpl2.000.000,00. SKPK akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut: Defisit Penghentian Ase: Lainnya 1.5.x.xx.xx 3.000.000Aset Lainnya 30-Des- BAST 1.3.7.01.30 18 Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: 3.000.0001.1.8.01.01 RK PPKD 1.5.x.xx.xx ... Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: ... BAST 3.1.3.01.01 RK PPKD5-Nov- 18 3.000.000 3.000.000 Aset Lainnva1.5.x.xx.xx . ,.;:,..,:, ... 1:-4:1:, '\~)~••• ~ ..... , .. C.. .:,r~:~1. _ d, .. _ ., ._. L1 -u ~1. "~·i-~:~:·· .. ~~i:~1 ~:~~ ~. ··~ ,. -~~._ ~&. ~~_;~~- ~ Pada tanggal 5 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPK untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut: 178 Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motomya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar ' ;•,, ,:,,,,,, : .•, ""'' :·« . .,, "!i: , ~ ' .·,1:· ··,,,';;;''';,~~- . dit .r-~!fJ:.~l3~ ' ;: •~,,.) .. (Q)I ~; i. ,fi_r...: J .' ,,. ~.... ~ ,.,\.... • . '. ,'":' ·r. '1 ~:,..Jr~..)-..~i;1f~ ,! , ... ~~: _1.. ,#..A1,ii.-~'~f ~'1··: ,!'~··... \:.) t~··-i :~·~~-- 1 ., ::-~,._. ... "· • ~;~~-~1:·:~:·~._;~~--:~-~- -~ - . /11:.·ij ··. ; ::, .... !-.w ' . .. ·· ... : ... 1.3.3.01.01 Pedung dan 5.000.000.000 IBangunan 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam 5.000.000.000 Pengerjaan Stadion (Jumal LO a tau Neraca) 20-des- SP20 2.1.5.02.01 IUtang Belanja 3.000.000.000 :9 LS 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.000.000.000 (Jumal LO a tau I Neraca) 5.2.3.01.11 Belanja Modal 3.000.000.000 IPengadaan IBangunan Gedung trempat Olah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.000.000.000 (Jumal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.3.26.09 IBelanja Modal 3.000.000.000 IPengadaan IKonstruksi Gedung Plah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3. 000. 000. 000 (Jumal LRA jika menggunakan kode I rekening Permendagri 13/2006) • 186 .. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA NERACA PER 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20XO (Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah) Uraian 20Xl 20XO ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Investasi Jangka Pendek Piutang xxx xxx Pajak xxx xxx Piutang Retribusi xxx xxx Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara x.xx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pernerintah Pusat xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya x.xx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran x.xx xx.x Bagian Lancar Tun tu tan Gan ti Rugi xxx xx.x Piutang Lainnya xxx xx.x Persediaan xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx lnvestasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx Investasi Non Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah lnvestasi Non Permanen xxx xxx Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx Investasi Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Permanen xxx xxx Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx ASETTETAP Tan ah xxx x:xx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan,lrigasi, dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam pengerjaan xxx x:xx Akumulasi Penyusutan x.xx xxx Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN 187 Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga racus lima puluh juta rupiah) dinilai 2015 Rp.350.000.000,00 Rp.150.000.000,00 2014 Rp.300.000.000,00 Rp.100.000.0::>0,00
1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4) uang muka kerja yang diberikan; 5) retensi. Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPK:
1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ( carrying amount); 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap; 3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; 5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lainnya xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx Jumlah Aset xxx xxx 188 Jumlah Rp. 50.000.000 Rp. 150.000.000 No SKPK
K:mstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp 300.000.000,00 dengan jangka wakru pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014-2017. Uang Muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50% Rp 150.000,00Rp 50.000,00Rp 100.000,001. Konstruksi Dalarn Pengerjaan Dalam Rupiah 2015BerkurangBertambah2014 Kontruksi dalam pengerjaan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus Iima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: Alat Kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari l unit PC dan 3 Unit Laptop. Alat angkutan bertarnbah Rpl00.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas . Alat angkutan berkurang Rp50.000.000,00 dosebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas. Rp50.000,00 Rp300.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp250.000,00 Rp 50.000,00 I. Alat Angkutan
• 189
Penilai properti independen menilai gedung sebesar Rp450.000.000,00 dan tanah sebesar Rp150.000.000,00 . Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait aset tetap yang terjadi di SKPK BPKKselama tahun 2016:
• Harga beli Rp220.000.000,00 • Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp2.000.000,00 • Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp3.000.000,00 SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2018. Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan . Rp. 30.000.0002. 3. Dinas Kesehatan Jumlah Rp. 20.000.000 Peralatan clan Mesin senilai Rp.150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dirniliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: No SKPK
.. • 190 18 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 225.000.000 Peralatan dan Mesin 21- SP2D 2.1.5.03.02 tang Belanja Modal 225.000.000 jan-18 LS eralatan dan Mesin 03/15 .. 3.1.3.01.01 RK PPKD 225.000.000 5.2.2.04.01 Modal 225.000.000 engadaan Kendaraan inas Bermotor erorangan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 225.000.000 2 21- BAST 1.3.1.11.04 Untuk 125.000.000 Feb- 02/18 angunan Tempat 1a erja/Jasa Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPK DPKKD dengan jurnal sebagai berikut 1 unit Mobil Kijang 85.000.000 imusnahkan
Mar- LS tranah ' 18 06/15 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 375.000.000 Gedung dan IEangunan 3.1.3.01.01 RK PPKD 500.000.000 5.2.1.11.04 Belanja Modal 125.000.000 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 5.2.3.01.01 Belanja Modal 375.000.000 IPengadaan Bangunan Pedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 (Jumal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 3 10- Kuitan 1.3.2.14.08 Mesin Fotocopy 15.000.000 apr-18 si 11 /18 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 15.000.000 Pengeluaran 5.2.2.14.08 Belanja Modal 15.000.000 Pengadaan Mesin Fotocopy 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 15.000.000 4 25- 1.3.2.16.02 Personal Computer 40.000.000 Mei-18 8.3.1.03.01 Pendapatan Hi bah 40.000.000 Dari Badan/Le:nbaga/Or ganisasi Swasta dalam Negeri ... -LO 5 06- Kuitan 9.1.2.18.02 eban Pemeliharaan 250.000 jun-18 si eralatan dan Mesin 21/ 18 1.1.1.03.01 Kas di bendahara 250.000 Pengeluaran 5.1.2.18.02 elanja Pemeliharaan 250.000 eralatan dan Mesin
... 6 11-jul- Kuitan 1.3.2.16.02 ersonal Komputer 7.000.000 18 si 29/18 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 7.000.000 Pengeluaran 5.2.2.16.02 Modal 7.000.000 engadaan Personal 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 7.000.000 7a 30- SK 1.3.7.01.03 2.000.000 des-18 KOH enyusutan Peralatan 11/18 9.3.1.01.02 Penghapusan 500.000 Peralatan dan esin 1.3.2.16.02 Personal Komputer 2.500.000 7b 30- SK 1.3.7.01.04 75.000.000 des-18 KOH enyusutan A lat 11/18 Darat 3.1.3.01.01 10.000.000 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas 85.000.000 Bermotor Perorangan AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD BABX 194 Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/ aset tidak berwujud antara lain adalah:
B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan. Penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated). •
Harga sebuah printer adalah Rp5.000.000,00. Diestimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kernampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut diharapkan dapat terjual dengan harga Rp500.000,00 (estimasi nilai sisa). Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rpl.500.000,00 per tahun (Rp5.000.000,00 Rp500.000,00)/3 tahun). F. ILUSTRASIAMORTISASI Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. - Beban Penyusutan Estimasi Masa Manfaat Harga Perolehan - Estimasi Nilai Sisa
E. Metode Penyusutan penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (book value} aset tetap/ aset tidak berwujudnya terse but. 195 dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap / aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap / aset tidak berwujud yang tel ah dikurangi dengan akumulasi tel ah daritotal yang merupakan berwujud dan amortisasi tetap / aset tidak penyusutan suatu aset Akumulasi penyusutan Beban penyusutan Zbeban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. xxx xxxBeban Penyusutan dan Amortisasixxxxxx Akumulasi Pen su tan Amortisasi xxx xxx Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: D. JURNAL STANDAR Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah: Bukti Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/ aset tidak berwujud. • C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
197 ,,·-~ """"' .. -"·······,.· ,. . ."' ···''-"·""'!"'·"'"""~~~'! :· ... ,·. Ji . : __" :· . , ........ :.~., ~~t:. -~·"::':...?,-,'~·-~ L ,~ . : ·-·· :· / t-)~(• • , ~ ~:i.l:h, t,. "~'"'' ~ ·•; ~S1111G'1;r,..... o\: J ~-· ,: · · -:~>~t~t:· -~~ J :,-.1; \·. l •f1,• rr r: . -J '11 ~· (=T('( I "; •• -,.., .. -,,. :1:1 ·,::-. ;11 ;, . .r.1;,1, : ... (di, ,.~: J ; ··t.. i . _·;_ ~ !.:...:...... • - _, • -- • • - -·- - ...:. - • •U--~ xxx xxx xxx Aset Tetap - Gedung dan xxx Bangunan xxx: RK SKPK xxx xxx Akumulasi Penyusutan xxx: Gedunz dan Banzunan Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal LO dan Neraca: Jumal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPK ke PPKD Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPK maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPK ke PPKD. Fungsi akuntansi PPKD dan PPK-SKPK melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut: dan Bansrunan-LO xxx Aset Tetap - Gedung dan xxx Bangunan 206 Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/ a tau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja ma u pun lalai. - '' t , I • , ~ ~ • • • . • , r t c:; ' •• •t" j. • r. I I . '. • ,• ' •• ·• • r .:...j :....._+. . r1i ! l ;· ;~)~~\') !'r. - . . ' • -·· \' . . ... r r:1.,--':i ' ,,0,Cl-c. ,:, : .. ,:: --·~ti?'!"'~'--..-'~··i;., .. ,,, Clot''· '"··~ . ··,"!-'.·.- -,1-•:tn~ ' ~ r-~-1~ -, ,r·· ~~ ·!t_N l~dr!'{ ~ ..... -~, • • .. ~··) ·1 ... ;;(,\, :'{,Y~ (. !if;"'H',,, ,. 11,,/_,.,,. i: .. ,.\~,r~.~ . ' i:,-.,~.:.; t :'1:i i-,:)7'; 1 ~y .. r: • I . , .. - . . " . -· ... - " ... L .. _ ... ~ _... •l •• , •• ~-~- L _, .,:,,.,.......... :._~::.1~~...&.J...... • ·,/..,.( ... • '--· ~ -~. •·• .·.' " I xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bagian Lancar Tuntutan Gan ti xxx Kerugian terhadap Pegawai Bukan Jurnal LO dan Neraca Ketika pegawai yang terkena kasus TGR mi melakukan pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti setor berupa STS/yang dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 1.i . , . .. . • ; ' -r • ":'' rf'-- ~!;ti'?,,-T'T''.i1 ~t;"'~I : ,,f,) .. 1,), ;.~'(,t. . . . , ·-- ·;h- ·:. ..· . - 'H ~- ~-1 . , -;\. , , ;l":,• _ -- ; il(i_l ...'I ·. , '.~:.J• • ·~·~ ( •·· " • I 1_. 1 ! ,""' . ' r .. - . ',.J,:~J xxx xxx xxx Dana Cadangan xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah- xxx Jasa Giro/Sunga Daria Cadarigan-Lf) Jurnal LO dan Neraca Fungsi akuntansi PPKD mencatat hasil pengelolaan dana cadangan dengan jurnal sebagai berikut;
Perubahan SAL xxxxxxxxx xxx xxxPengeluaran Pembiaya- Pembentukan Dana Cadangan Pilkada xxx Jurnal LRA xxx xxxDana Cadangan-Pilkadaxxxxxx xxxKas di Kas Daerah xxx Jurnal LO dan Neraca 229 membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. xxx Peru bahan SAL xxx xxx Penerimaan Pembiayaan- xxx Pencairan Dana Cadan an Ilustrasi 1: Pad a tanggal 1 Februari 2018, Pemerintah Samawa Rea JurnalLRA xxxDana Cadanganxxx Jurnal LO dan Neraca Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan transaksi tersebut fungsi akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal sebagai berikut;
231 membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 2023. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/2020 tertanggal 1 Februari 2023 dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 2018, Pemerintah Samawa Rea Ilustrasi 3: Pada tanggal 1 Februari 25.000.0008.1.4.xx.xx Lain-lain PADyang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana Cadan an- LO 25.000.00001-Mar- 06/NK/III/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 18 2018 Jurnal LO dan Neraca Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar Rp25.000.000,00. 2018, Pemerintah Samawa ReaPada tanggal 1 Februari Ilustrasi 2: 232 Ilustrasi 4: Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membentuk Dana Cadangan- Pembangunan Waduk Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 2019, dengan nilai se besar Rp45. 000. 000. 000, 00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp9.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.30.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024. Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja. 1.500.000.0004 .. 1.4.03.03 Pendapatan Sunga-Dana Cadan an 10.000.000.0007.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadan an 01-Feb- 23/NK/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 11.500.000.000 2023 2023 JurnalLRA *) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Februari 2018 s.d. 1 Februari 2023 sebesar Rpl .500.000.000,00 1.4.1.01.01 Dana 11.500.000.000•) Cadan an Jurnal LO dan Neraca 233 01- SP2D- 6.2.1.01.XX Pengeluaran 9.000.000.000 Maret- LS Pembiayaan- 2019 Pembentukan Dana Cadangan Waduk 0.0.0.00.00 Perubahan 9.000.000.000 SAL JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 9.000.000.000 9.000.000.000 2019 Peru bah an7.3.4.01.01 Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan Waduk Maret- SAL LS SP2D- 7.1.2.01.01 Pengeluaran01- Jurnal LRA 9.000.000.0001.1.1.01.01 2019 9.000.000.000 Kas di Kas Daerah Cadangan- Waduk Maret- Saat Pembentukan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca 234 01-Apr- XX/8 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2019 M/Ill/ 2019 Jurnal LRA Asumsi pelaksariaari anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 30.000.0004.1.4.03.03 30.000.000 Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana Cadangan - LRA 01-Apr- XX./B 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2019 M/III/ 2019 Jurnal LRA Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LO 8.1.4.03.03 30.000.000 XX/BM/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan01- 30.000.000 Apr- IIl/2019 2019 Jurnal LO dan Neraca Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali). Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahuri 2013) 235 6.1.2.01.01 Penerimaan 45.000.000.000 Mar- /2024 2024 Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan - Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000 Mar- 2024 Jurnal LRA *) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2019 s.d. Maret 2024 sebesar Rpl.800.000.000,00 Dana Cadangan 1.4.1.01.01 46.800.000.000 46.800.000.000 Mar- 2024 Daerah 23/NK 1.1.1.01.01 Kas di Kas /2024 01- Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan). Pencairan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca 4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang 30.000.000 Sah-Jasa Giro Dana Cadangan - LRA 236 Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah. Pembiayaan - Pencairan Dana Cadangan SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN BAB XIII • 237 Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. A. UMUM BAB XIII SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 238
1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Kewaj i ban J angka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau pera tu ran perundang-undangan. 239
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian investasi ke dalarn Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); •
1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan; 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan clibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); 3) menyiapkan dokumen pembayaran. PPTK, PPK-SKPK dan PPKD.
Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Belanja Pendapatan Diterima dimuka Utang Sunga Utang Perhitungan Pihak Keuga (PFK)Kewajiban JangkaPendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kewajiban Jar:gka Panjang Utang Dalam Negeri 240
1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 2) Nota Pesanan; 3) Serita Acara Serah Terima; 4) Kuitansi; 5) Surat Perjanjian Kerja; 6) SP2D UP/GU/TU; 7) SP2D LS; 8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPK.
1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPK; 2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPK untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPK.
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 241 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx IUtang Belanja Bahan Pakai Habis xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LO atau Neraca pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: 1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: dilakukansaatpad autangpembayaranb. Transaksi Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx !Persediaan Alat Tulis Kantor xxx xxx Utang Belanja Bah an Pakai xxx Ha bis Jurnal LO atau Neraca 2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx x.xx lBeban ATK x.xx x.xx Utang Belanja aahan Pakai x.xx Ha bis Jurnal LO atau Neraca pelunasan belum dilakukan . 1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: • danpengadaan / pembelian saatterjadinya utang pad a ATK yang telah dilaksanakan pengakuana. Transaksi dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPK akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (cua) pendekatan, yaitu:
------ 242 pembelian/ pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan transaksidenganterkaitutangadanyaPengakuan Catatan: Tanggal Nomor Kode Uraian Debet I Kredit Bukti Rekening I I xxx xxx xxx IBelanJa ATK xxx I xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal I Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx ~tang Belanja Saban Pakai Habis xxx xxx RK PPKD xxx mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Jurnal LO atau Neraca menggunakanasumsipembayaran/ pelunasan dilakukansaatpad autang dengan pembayaranc. Transaksi *) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan, Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx IBelanja ATK xxx*) xxx Perubahan SAL xxx*) Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kr edit Bukti Rekening xxx xxx xxx Utang Belanja Bahan Pakai Habis xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LO atau Neraca .. Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Belanja ATK xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA 243 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet l Kredit Bukti Rekening I I -Apr- 30/KK/I 5.2.2.01.01 IBelanja 5.000.000 18 V/2018 0.0.0.00.00 Perubah an SAL 5.000 000 JurnalLRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 11-Apr- 30/KK/I 5.1.2.01.01 IBeban ATK 5.000.000 18 V/2018 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian 1 De bet Kredit Bukti Rekening 9-Apr- 9/BA/fV 9.1.2.01.01 IBeban ATK 5.C00.000 18 /2018 2.1.5.02.01 Utang Belanja Bah an 5.00::> 000 Pakai Habis 11-Apr- 30/KK/1 2.1.5.02.01 Utang Belanja Bahan Pakai 5.000.000 18 V/2018 Ha bis 1.1.1.03.01 Kas di Benda hara 5.000.:x>O Pengeluaran Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) menggunakan mekanisme UP. .,.. dengansupplierkepadaterse butATKmembayar
244 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-Ap:-- 30/KK 5.2.3.12.02 IBelanja Modal 25.000.000 18 .1rv 120 IPengadaan 18 komputer/PC 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahuri 2006) Tanggal I Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 30/KK 5.2.2.16.05 IBelanja Modal Peralatan 25.000.000 18 /IV /20 IPersonel Komputer 18 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LR'\ Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 19-Apr- 10/BA 1.3.2.16.05 Belanja modal peralatan 25.0C0.000 18 /IV /20 dan mesin personal 18 kornputer 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 25.000.000 Peralatan dan Mesin Personal Komputer I I -Apr- 30/KK 2.1.5.02.09 Utang Belanja Bah an 25.000.000 18 1:v 120 Pakai Habis 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000 000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran meriqikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013)
245 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 15/KK 5.2.2.06.01 IBelanja Cetak 25.J00.000 18 /IIl/20 18 0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian I Debet Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 15/KK 9.1.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.00C 18 /!II/20 18 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 21-Mar- 15/BA 9.1.2.06.0 l lseban Cetak 10.000.000 18 /III/20 18 2.1.5.02.0 I Utang Belanja Cetak 10.000.000 & Penggandaan 1 1-Apr- 30/KK 2.1.5.02.01 lltang Belanja Bah an 25.000.000 18 /IV /20 Pakai Habis 18 1.l.l.C3.01 Kas di Bendahara 25.000.000 I Pengeluaran I Jurnal LO atau Neraca
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahuri 2013) Contoh Transaksi: 246 Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 04-Jul- 10/KK 5.2.3.0~.03 IBelanja Modal 25.000.000 18 /IV/20 Pengadaan Alat-alat 18 l-6.ngkutar. Kenderaan lBermotor ... 0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahuri 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 04-Jul- 10/KK 5.2.2.04.01 lBelanja Modal 25.000.000 18 /IV /20 IPengadaar. Kenderaan 18 IDinas Bermotor IPerorangan 7.3.4.01.01 Peru bah an SAL 25.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Ura.ian Debet Kredit Bukti Rekening 01-Apr- 03/BA 1.3.2.04.01 Peralatan &Mesin - 25.000.000 18 /IV/20 Kenderaan 18 2.1.5.08.01 Utang Belanja 25.000.000 Modal-Peralatan Mesin 04-Jul- 10/KK 2.1.5.08.01 Utang Belanja Modal 25.000.000 18 /IV/20 Peratatan Mesin 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
- - -- -- -- -------·----------=--__!__ 247
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) 248 Asums! pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 09-Jan- 7/BK 7.3.4.01.01 IPeru bahan SAL 36.000.000 15 M/IX:" 2015 I 4.1.2.16.02 Rernbusi Fasihtasr 36.000 000 Pasar yang Dikontrakkan-LRA I Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Buktl Rekening 09-Ja:1- 7/BK l.1.1.02.01 !Kas di Benda hara 36.000.000 18 M/IX/ Penerimaan 2018 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permend.agri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 15-Jul- 1/BM/ 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 4.000.000 18 >C/201 Pengeluaran 8 2.1.6.04.0 I Utang PFK 4.000.000 I 16-Jul- l /BM/ I 2.1.6.04.C l IUtang PFK I 4.000.000 18 Xl/201 I 8 I I I 1.1.03.0 I Kas d1 Bendahara I 4.000.000 Pengeluaran I I Jurnal LO atau Neraca Juli 2018, Bendahara Pengeluaran "SKPK Bappeda" melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/ GU /TU) senilai Rp4.000.000,00. 249
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : ( 1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.
C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekenine: 12-Des- BM 2.1.4.04.01 IPendapatan Diterirna 12.000.000 18 Dimuka 8.1.2.16.02 Retribusi Fasilitas 12.000.000 Pasar yang Dikontrakkan · LO
Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 09-Jan- 7 /BK 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000 18 M/IX/ 2018 4.1.2.02.01 Retribusi Pasar 36.000.000 Grosir / Pertokoan- LRA Jurnal LRA 250 PENCATATAN OLEH PPKD NO Uraian Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah XX)( Saat Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang XX)( 1 Pembiayaan Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Beban Sunga xxx Saat Pembayaran Kas di Kas daerah xxx Sunga Kewajiban 2 Sunga Utang xxx Perubahan SAL xxx Kewajiban Jangka Panjang XX)( Saat Pelunasan 3 Kewajiban Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan XX)( Perubahan SAL xxx Kewaj:ban Jangka Panjang xxx 4 Saat Reklasifikasi Bagi an Lan car Kewajiban Jangka xxx Panjang
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK. c.
1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 251 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kr edit Bukti Rekening xxx SP2D- xxx IPembayaran Pokok Pinjaman xxx LS Kepada Bank xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx SP2D- xxx IUtang Dalam Negeri Sektor xxx LS Perbankan xxx Kas di Kas Daerah xxx Jumal LO atau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx Nota xxx Perubahan SAL xxx Kredit xxx Pinjaman Dal am Negeri dari xxx Bank .... Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 12-Des- Nota xxx IKas di Kas Daerah x.xx 18 Kredit xxx Utang Dalam Negeri Sek tor xxx Perbankan Jurnal LO atau Neraca
252 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx Nota 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 300.000.000 Kredit 2.2.1.01.01 Utang Dalam 300.000.000 Negeri Sek tor Perbankan -Bank ABC Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Rp300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2023. senilaiABCBankdaripmjamanmenenma
1) Penerimaan Utang Pada tanggal 3 Mei 2018, Pemerintah Kota Sentosa Tanggal Nomor Kode Uraian I Debet I Kredit I Bukti Rekening xxx BM xxx Utang Dalam Negen Sek tor xxx I I Perbankan xxx Bagian Lanear Utang Dalam xxx Negen Sektor Perbankan Kas di I Kas Daerah Jurnal LO atau Neraca
253 3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman Pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2018 selama 2 bulan (november s/d desember 2018} sebesar Rp6.000.000,00. Taoggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 03-Ncv- SP2D- 5.1.3.01.03 IBunga Utang Pinjaman 18.000.000 18 LS !Kepada Bank ABC I I
2) Pembayaran Bunga Kewajiban - 1 Pada tanggal 5 November 2018, terbit SP20 LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank Aceh sebesar Rpl8.000.000,00. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Petmendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode I Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- Nota 0.0.0.00.00 !Perubahan SAL 300.000.000 15 Kredit 6.1.4.03.01 Penerimaan 300.000.000 Pembiayaaan Pinjarnan Dalam I Ne gen dan Bank ABC Jurnal LR!\ 254 5) PembayaranPokok Utang Pada tanggal 2 Mei 2019, Pemerintah Daerah Aceh Jaya membayar pokok utang pinjamannya kepada bank Aceh Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- SP2D- 5.1.3.01.03 Sunga Utang Pinjaman 18.000.000 I IE LS Kepada Bank ABC 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 18.000.000 ,. JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran menqikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- SP2D- 5.1.3.01.03 :Sunga Utang Pinjaman 18.000.000 18 LS IKepada Bank ABC 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 18.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 3-Mei- SP2D- 9.1.3.01.03 :Se ban Sunga Pinjarnan- 12.000.000 19 LS Bank ABC 2.1.2.04.01 ~tang Sunga Pinjaman 6.000.000 Kpd Bank ABC 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 18.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran menqikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 4) Pembayaran Bunga Kewajiban - 2 Pada tanggal 3 Mei 2019, terbi t SP2D LS un tuk mem bayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank ABC sebesar Rpl8.000.000,00. Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 31-Des- BM 9.1.3.01.03 IBeban Sunga Pinjaman- 6.000.000 18 Bank ABC 2.1.2.04.01 Utang Sunga Pinjaman 6.000.000 Kpd Bank ABC Jurnal LO atau Neraca 255 6) Reklasifikasi Utang Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Aceh atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00. ... Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit I Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 7.2.3.01.01 Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000 19 LS Pernbayaran pokok Pinjarnan Kepad a Bank 13CA 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 7.2.3.01.01 IPengeluaran Pembiayaan 60.000.000 19 LS Pembayaran pokok Pinjaman Kepada Bank BCA 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 60.000.000 I Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri 60.000.000 19 LS Sektor Perbankan- Bank SCA 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. 256
1) Penerimaan Kewajiban a) Pada tanggal 7 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima pinjaman dari Bank Central senilai Rp250.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari 2023. b) Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 01-Des- 2/BM/ 2.1.1.07.01 IUtang PFK 60.000.000 18 XI/ 18 1.1.101.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 30-Nov- 2/BM/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 18 XI/ 18 2.1.1.07.01 Utang PFK 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca 7) Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) - Pemotongan Pajak Pada tanggal 30 November 2018, Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2018, Bendahara PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 31-Des- 4/KK/ 2.1.2.01.02 μtang Dalam Negeri 60.000.000 18 Xl/18 Sek tor Perbankan- Bank l3CA 2.1.3.01.01 Bagian Lancar Utang 60.000.000 Dalam Negeri SektorPerbankan- I Bank ABC I Jurnal LO atau Neraca 257 No Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 1 7-Jan-18 5/KM/ 1.1.1.01.01 IKas di Kas 250.000.000 1/18 IDae:rah 2.1.2.01.01 Utang DaJam Negeri Sek tor 250.000.000 Perbankan 7.3.4.01.01 Perubahan ~AL 250.000.000 7.1.4.01.01 Penerirnaan Pe:rn biayaan 250.000.000 Pinjaman Dalam Negeri • 2) Pembayaran Sunga Kewajiban Pada tanggal 1 Oktober 2018, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank. a) Pelunasan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp75.000.000,00. SP2D LS untuk pelunasan kewajib b) Reklasifikasi Kewajiban Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Sentral atas hutang yang akan jatuh tempo senilai RpS0.000.000,00. c) Penyesuaian Sunga Pada tanggal 31 Desem ber 2018, Pemerintah Aceh Jaya mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank. senilai Rpl00.000.000,00 dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Sunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret. c) Pada tanggal 31 Maret 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai Rp150.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang. 258 dari ABC 2 8-Feb-18 21/KM 1.1.1.01.01 IKas di Kas 100.000.000 /II/18 Daerah 2.2.1.04.01 Utang 100.000.000 Pemerintah Pusat 0.0.0.00.00 IPerubahan SAL 100.000.000 Penerimaan Pembiayaan 100.000.000 Pinjaman ON dari Pem.Pusat 3 l-Mar-18 35/KM 1.1.1.01.01 tKas di Kas 150.000.000 /IIl/18 IDaerah 2.2.1.02.01 Utang dari 150.000.000 LKBB 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 150.000.000 7.1.4.02.01 Penerimaan Pembiayaan- 150 000.000 Pinjaman DN dari LKBB 4 l-Okt-18 89/KK 9.1.3.01.04 IBeban Sunga 9.000.000 /X/18 IUtang IPinjaman kpd ILKBB 1.1.1.01.01 Kas di Kas 9 000.000 Daerah 5.1.3.01.04 IBunga Utang 9.000.000 IPinjaman kpd ILKBB 0.0.0.00.00 Perubahan 9.000.000 SAL 5 O-Nov-18 91/KK 2.2.1.05.01 IUtang 75.000.000 /Xl/18 !Pemerintah IDaerah Lainnya 1.1.1.01.01 Kas di Kas 75.000.000 Daerah 7.2.3.06.01 IPembayaran 75.000.000 IPokok Pinjaman lkpd Pemerintah tKab/Kota 0.0.0.00.00 Perubahan 75.000.000 SAL 6 1-Des-18 65/BM 2.2.1.01.01 IUtang Dalam 50.000.000 /XJI/ 1 INegeri Sek tor 8 IPerbankan Bagian Lancar Utang DN 50.000.000 259 Sek tor Perbankan- Bank Centra 7 31-Des- 72/BM 9.1.3.01.03 IBeban Bunga 30.000.000 18 /XII/ 1 IU tang Pinjaman 8 !kpd Bank 2.1.2.04.01 Utang Kepada 30.000.000 Bank 31-Des- 9.1.3.01.01 IBeban Bunga 18 lutang Pinjaman 8.333.333 lkpd Pemerintah IPusat 2.1.2.01.01 Utang Bunga 8.333.333 kpd Pemerintah Pusat 31-Des- 9.1.3.01.04 Beban Bunga 4.500.000 18 IUtang Pinjaman lkpd LKBB 2.1.2.04.02 Utang Bunga 4.500.000 kpd LKBB AKUNTANSIKOREKSIKESALAHAN BAB XIV 260
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akur-f pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akur../ pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang rnempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.
C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas : 1 . Fungsi Akun tansi PPKD dan
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPK terdiri atas : B. PIHAK-PIHAK TERKAIT : l • I ~ : .. ti,11,if1J '' Kesalahan Terjadi pad a periode I lridak Berulang berjalan I Terjadi pad a periode La po ran Keuangan I Sebelumnya Belum diterb.tkan ILaporan Keuangan Sudah ditetapkan dalam ISudah diterb:tkan Perda ~PSAP P4 I 1lllOC--l-O ·- --~ .~, IKesalahan Serulang Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya 262 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 8.3.1.01.01 IPendapatan Hi bah dari xxx IPemerin tah - LO 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Koreksi : Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 4.3.1.01.0 I Pendapatan Hi bah dari xxx Pemerintah - LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah xxx 8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari xxx Pemerin tah - LO Jurnal Semula: Jurnal LO dan Neraca Ilustrasi : Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 1 . Kesalahan Tidak Berulang
Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembentulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan.
263 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit I Bukti Rekening xxx xxx 9.1.1.XX.XX IJ3eban Pegawai -LO xxx I 3.1.3.01.0 l RK PPKD x.xx Jurnal LO dan Neraca Jurnal semula : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Terjacti pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.
1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 4.3.1.01.01 Pendapatan Hi bah dari xxx Pemerin tah - LRA 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA 264 Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening XX>: xxx 7.3.4.01.01 !Peru bah an SAL xxx 4.3.X.XX.XX Lain-lain Pendapatan xxx Daerah yang Sah - LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening XX>: xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 4.3.3.01.02 Pendapatan Lainnya - LRA xxx .Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 IKas di Kas Daerah xxx 8.3.3.01.02 Pendapatan Lainnya - LO xxx Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal Koreksi: Adapun jumal koreksi yang akan dicatat oleh PPK-SKPK sebagai berikut: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5. 1. l .XX.XX IBelanja Pegawai x:xx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaari anggaran mengikuti kode rekening anqqarari (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.1. l.XX.XX IBelanja Pegawai - LRA xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA 265 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.1.1.01.01 IBelanja Gaji Pokok PNS-LRA xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Nomor Kode Uraian De bet Kredit Tanggal Bukti Rekening xxx xxx 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS-LRA xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS - LO xxx Kas di Benda hara xxx 1.1.1.03.01 Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca Jurnal semula: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jurnlah gaji. 2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 266 Jurnal semula : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat Koreksi kesalahan atas penenmaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Tang gal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 7 .3.1.01.0 l Surplus/Defisit LRA xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 IPerubahan SAL xxx 7.3.1.01.01 Surplus/ Defisit LRA xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 3.1.1.01.01 Ekuitas xxx Jurnal LO dan Neraca J urn al Koreksi: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) 267
Asumsi pelaksanaari anggaran menqikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 4.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum xxx JurnalLRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO xxx Jurnal LO dan Neraca 268 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 15-04-18 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 25.000.000 4.1.1.01.01 Pajak Hotel 25.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 15-04-18 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 25.000.000 4.1.1.06.01 Pajak Hotel - LRA 25.000.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 15-04-18 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 25.000.000 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 25.000.000 Ilustrasi: Pada tanggal 15 April 2018, BPKK menenma pendapatan pajak hotel bulan maret dari Hotel Pantai Barat sebesar Rp.25.000.000,- Asumsi Pelaksanaan anggaran mengik:uti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahuri 2013) Jurnal - LO Dan Neraca yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 269 Jurnal Semula: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Pada tanggal 20 Mei 2018, ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar Rp 5.400.000,00 (transaksi 19 April 2018),- yang seharusnya belanja ATK sebesar Rp 4.500.000,00 dengan menggunakan UP/GU. Ilustrasi: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Re kerring 25-04-18 BM 4.1.1.06.01 !Pajak Hotel 7.000.000 Perubahan SAL 7.000.000 0.0.0.00.00 Jurnal - LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekeninz 25-04-18 BM 4.1.1.01.01 !Pajak Hotel - LRA 7.000.000 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 7.000.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-04-18 BM 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 7.000.000 Kas di Kas l.1.1.01.01 Daerah 7.000.000 I Jurnal - LO Dan Neraca Ilustrasi: Pada tanggal 25 April 2018, atas pajak hotel yang diterima dari Hotel Maleo dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp7 .000.000,00. Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 270 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekentnz 25-04-18 BKK 5.1.2.01.01 IBelanja ATK - LRA 4.500.000 7.3.4.01.01 Peru bah an SAL 900.000 5.1.2.06.01 Belanja Cetak - LRA 5.400.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekentnz 25-05-18 l enjualan Aset Daerah Yang Tidak Oiprsahken 1 . 1 . 3 . 04 . 16 Piutang Hasil .jari Pengelolaan Dana Bergulir 1 . 1 . 3 . 04 . 17 Piutang Hasil =enjuelen Aset La,nnya 1 . 1 . 3 . 04 . 18 Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda 1 . 1 . 3 . 04 . 19 Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum KODE URA I AN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 1 . 3 . 04 . 20 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 1 . 1 . 3 . 04 . 21 Piutang Pendapatan Dana Kapltasi JKN 1 . 1 . 3. 05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1 . 1 . 3 . 05 . 01 Piutang Bagi Hasil Pajak 1 . 1 . 3 . 05 . 02 Piutang Bagi Hasll Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1 . 1 . 3 . 05 . 03 Piutang Dana Alokasi Umum 1 . 1 . 3 . 05 . 04 Plutang Dana Alokasi Khusus 1 . 1 . 3 . 05 . 05 Ost ........... 1 . 1 . 3 . 06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 1 . 1 . 3 . 06 . 01 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur 1 . 1 . 3 . 06 . 02 Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus 1 . 1 . 3 . 06 . 03 Piutang Transfer Dana Keistimewaan 1 . 1 . 3 . 06 . 04 Piutang Transfer Dana Penvesuaien 1 . 1 . 3 . 07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 1 . 3 . 07 . 01 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah l . l . 3 . 07 . 02 Piutang Transfer Lainnya ... 1 . l . 3 . 07 . 03 Ost ........... l . 1 . 3 . 08 Piutang Pendapatan Lainnya 1 . 1 . 3 . 08 . 01 Piutang Pendapatan Lainnya .... 1 . 1 . 3 . 08 . 02 Ost ..... 1.1.4 Plutzmg Lalnnya D 1 . 1 . 4 . 01 Bagian Lancar Tagihan Jangk.a Panjang 1 . 1 . 4 . 01 . 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 1 . l . 4 . 01 . 02 Ost.. ......... l . 1 . 4 . 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjarran Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya l . 1 . 4 . 02 . 01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara 1 . 1 . 4 . 02 . 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah 1 . 1 . 4 . 02 . 03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah 1 . 1 . 4 . 02 . 04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lamnya 1 . 1 . 4 . 02 . 05 Ost.. ......... 1 . l . 4 . 03 Bagian Lancar Tagihan Penjuclan Angsuran 1 . l . 4 . 03 . 01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III l . 1 . 4 . 03 . 02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1 . 1 . 4 . 03 . 03 Ost.. ... 1.1.4.04 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 . 1 . 4 . 04 . 01 Bagian lancar Tuntutan Ganti Keruqian Daerah Terhadap Bendahara l . 1 . 4 . 04 . 02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 1 . 1 . 4 . 05 Uang Muka 1 . 1 . 4 . 05 . 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1 . 1 . 4 . 05 . 02 Ost ........... l . l . 4 . 06 Panjar Kegiatan l . l . 4 . 06 . 01 Panjar Kegiatan 1 . 1 . 4 . 06 . 02 Ost ...........
KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 1 . 5 . 02 Penyisihan P1utang Lainnya 1 . 1 . 5 . 02 . 01 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang l . l . 5 . 02 . 02 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Plnjarnan Jangka Panjanq kepada Entitas Lainnya l . l . 5 . 02 . 03 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran l . l . 5 . 02 . 04 Penvisihan Bagian lancar Tuntutan Gant: Kerugian 1 . 1 . 5 . 02 . 05 Penyisihan Uang Muka 1 . l . 5 . 02 . 06 Dst ...........
1 . 1 . 6 . 02 Beban Barang Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 02 . 01 Beban Barang Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 02 . 02 Dst ........... 1 . 1 . 6. 03 Beban Jasa Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 03 . 01 Beban Jasa Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 03 . 02 Ost ........... 1.1.6.04 Beban Pemeliharaan Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 04 . 01 Beban Pemeliharaan Oibayar Dirnuka 1 . 1 . 6 . 04 . 02 Dst ........... 1 . 1 . 6. 05 Beban Lainnya Oibayar Oimuka 1 . l . 6 . 05 . 01 Beban Lainnya Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 05 . 02 Dst ...........
1 . 1 . 7 . 02 Persedlaan Bahan/Material 1 . 1 . 7 . 02 . 01 Persediaan Bahan baku bangunan 1 . l . 7 . 02 . 02 Persediaan Bahan/blbit tanaman 1 . 1 . 7 . 02 . 03 Persediaan Bibit temak 1 . 1 . 7 . 02 . 04 Persediaan Bahan obat-obatan 1 . 1 . 7 . 02 . 05 Persediaan Bahan klmia 1 . 1 . 7 . 02 . 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok l . 1 . 7 . 02 . 07 Dst ........... 1 . 1 . 7 . 03 Persediaan Barang Lainnya 1 . 1 . 7 . 03 . 01 Persediaan Barang Yang Akan Oiberikan Kepada Pihak Ket1ga 1 . 1 . 7 . 03 . 02 Ost ...... l . l . 8 Aset Untuk Dikonsolidasikan D 1 . 1 . 8 . 01 R/K SKPO 1 . 1 . 8 . 01 . 01 R/K SKPO 1.2
1 . 2 . 1 . 02 Investasi dalam Obligasi KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 2 . 1 . 02 . 01 Investasi dalam Obligasi. .... 1 . 2 . 1 . 02 . 02 Ost... ........ 1 . 2 . l . 03 Investasi dalam Proyek Pembangunan l . 2 . 1 . 03 . 01 Investasi dalam Proyek Pembangunan 1 . 2 . 1 . 03 . 02 Ost... ........ 1.2.1.04 Dana Bergulir 1 . 2 . 1 . 04 . 01 Dana Bergulir 1 . 2 . 1 . 04 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 1 . 05 Deposito Jangka Panjang 1 . 2 . 1 . 05 . 01 Deposito Jangka Panjang 1 . 2 . 1 . 05 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 1 . 06 Investasi Non Permanen Lainnya 1 . 2 . l . 06 . 01 Investasi Non Perrnanen Lainnya 1 . 2 . 1 . 06 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 2 Investasl Jangka Panjang Permanen D 1 . 2 . 2 . 01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1 . 2 . 2 . 01 . 01 Penyertaan Modal Kepada BUMN 1 . 2 . 2 . 01 . 02 Penyertaan Modal Kepada BUMD 1 . 2 . 2 . 01 . 03 Penyertaan Modal Kepada Sadan Usaha Milik Swasta 1 . 2 . 2 . 01 . 04 Ost ........... l . 2 . 2 . 02 Investasi Permanen Lainnya 1 . 2 . 2 . 02 . 01 Inve.stasi Permanen Lainnya 1 . 2 . 2 . 02 . 02 Ost... ........ 1.3
1.3.2.17.06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 . 3 . 2 . 17 . 07 Leman dan Arsip Pejabat 1 . 3 . 2 . 18 Alat Studio 1 . 3 . 2 . 18 . 01 Peralatan Studio Visual l . 3 . 2 . 18 . 02 Peralatan Studio Video dan Film 1 . 3 . 2 . 18 . 03 Peralatan Studio Video dan Film A 1 . 3 . 2 . 18 . 04 Peralatan Cetak 1 . 3 . 2 . 18 . 05 Peralatan Computing 1 . 3 . 2 . 18 . 06 Peralatan Pemetaan Ukur 1.3.2.19 Alat Komunikasi l . 3. 2. 19. 01 Alat Komunikasi Telephone 1 . 3 . 2 . 19 . 02 Alat Komunikasi Radio SSB 1 . 3 . 2 . 19 . 03 Alat Komunikasi Radio HF/FM 1.3.2.19.04 Alat Komunikas, Radio VHF 1 . 3 . 2 . 19 . 05 Alat Komunikasi Radio UHF 1 . 3 . 2 . 19 . 06 Alat Komunikas, Sosial l . 3 . 2 . 19 . 07 Alat-alat Sandi l . 3. 2. 20 Peralatan Pemancar 1 . 3 . 2 . 20 . 01 Peralatan Pemancar MF/MW 1 . 3 . 2 . 20 . 02 Peralatan Pemancar HF/SW l . 3 . 2 . 20 . 03 Peralatan Pemancar VHF/FM KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 20 . 04 Peralatan Pemancar UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 05 Peralatan Pemancar SHF 1 . 3 . 2 . 20 . 06 Peralatan Antena MF/MW 1 . 3 . 2 . 20 . 07 Peralatan Antena HF/SW l . 3 . 2 . 20 . 08 Peralatan Antena VHF/FM l . 3 . 2 . 20 . 09 Peralatan Antena UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 10 Peralatan Antena SHF/Parabola 1 . 3 . 2 . 20 . 11 Peralatan Translator VHF/VHF 1 . 3 . 2 . 20 . 12 Peralatan Translator UHF/UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 13 Peralatan Translator VHF/UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 14 Peralatan Translator UHF/VHF 1 . 3 . 2 . 20 . 15 Peralatan Microvawe FPU 1 . 3 . 2 . 20 . 16 Peralatan Microvawe Terestrial l . 3 . 2 . 20 . 17 Peralatan Microvawe TYRO 1 . 3 . 2 . 20 . 18 Peralatan Dummy Load l . 3 . 2 . 20 . 19 Switcher Antena 1 . 3 . 2 . 20 . 20 Switcher/Menara Antena 1 . 3 . 2 . 20 . 21 Feeder 1 . 3 . 2 . 20 . 22 Humitity Control 1 . 3 . 2 . 20 . 23 Program Input Equipment 1 . 3 . 2 . 20 . 24 Peralatan Antena Penerima VHF 1 . 3. 2. 21 Alat Kedokteran 1 . 3 . 2 . 21 . 01 Alat Kedokteran Umum 1 . 3 . 2 . 21 . 02 Alat Kedokteran Gigi 1 . 3 . 2 . 21 . 03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 . 3 . 2 . 21 . 04 Alat Kedokteran Mata 1 . 3 . 2 . 21 . 05 Alat Kedokteran T.H.T 1 . 3 . 2 . 21 . 06 Alat Rotgen 1 . 3 . 2 . 21 . 07 Alat Farrnasi 1 . 3 . 2 . 21 . 08 Alat Kedokteran Bedah 1 . 3 . 2 . 21 . 09 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1 . 3 . 2 . 21 . 10 Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam 1 . 3 . 2 . 21 . 11 Alat Kedokteran Mortuary 1 . 3 . 2 . 21 . 12 Alat Kesehatan Anak 1 . 3 . 2 . 21 . 13 Alat Kedokteran Poliklinik Set 1 . 3 . 2 . 21 . 14 Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 1 . 3 . 2 . 21 . 15 Alat Kedokteran Neurologi (syarat) 1 . 3 . 2 . 21 . 16 Alat Kedokteran Jantung 1.3.2.21.17 Alat Kedokteran Nuklir 1 . 3 . 2 . 21 . 18 Alat Kedokteran Radiologi 1 . 3 . 2 . 21 . 19 Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 1 . 3 . 2 . 21 . 20 Alat Kedokteran Gawat Darurat 1 . 3 . 2 . 21 . 21 Alat Kedokteran Jiwa 1 . 3 . 2 . 21 . 22 Alat Kedokteran Hewan 1 . 3 . 2. 22 Alat Kesehatan 1 . 3 . 2 . 22 . 01 Alat Kesehatan Perawatan 1 . 3 . 2 . 22 . 02 Alat Kesehatan Rehabilltasi Medis 1 . 3 . 2 . 22 . 03 Alat Kesehatan Matra Laut 1 . 3 . 2 . 22 . 04 Alat Kesehatan Matra Udara 1 . 3 . 2 . 22 . 05 Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 1 . 3 . 2 . 22 . 06 Alat Kesehatan Olahraga 1 . 3 . 2 . 23 Unit-Unit Laboratorium 1 . 3 . 2 . 23 . 01 Alat Laboratorium Kimia Air 1 . 3 . 2 . 23 . 02 Alat Laboratorium Microbiologi 1 . 3 . 2 . 23 . 03 Alat Laboratorium Hidro Kimia l . 3 . 2 . 23 . 04 Alat Laboratorium Model/Hidrolika 1 . 3 . 2 . 23 . 05 Alat laboratorium Buatan/Geologi 1 . 3 . 2 . 23 . 06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 . 3 . 2 . 23 . 07 Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 1 . 3 . 2 . 23 . 08 Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan 1 . 3 . 2 . 23 . 09 Alat Laboratorium Co:ok Tanam 1 . 3 . 2 . 23 . 10 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 23 . 11 Alat Laboratorium Logam, Mes1n Llstnk A 1 . 3 . 2 . 23 . 12 Alat Laboratorium Umum 1 . 3 . 2 . 23 . 13 Alat Laboratorium Umum A 1 . 3 . 2 . 23 . 14 Alat Laboratorium Kedokteran 1 . 3 . 2 . 23 . 15 Alat Laboratorium Microbiologi 1 . 3 . 2 . 23 . 16 Alat Laboratorium Kimia 1 . 3 . 2 . 23 . 17 Alat Laboratorium Microbiolog1 A 1 . 3 . 2 . 23 . 18 Alat Laboratorium Patologi 1 . 3 . 2 . 23 . 19 Alat Laboratorium Immuooloqr 1 . 3 . 2 . 23 . 20 Alat Laboratorium Hematologi 1 . 3 . 2 . 23 . 21 Alat Laboratorium Film 1 . 3 . 2 . 23 . 22 Alat Laboratorium Makanan 1 . 3 . 2 . 23 . 23 Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibras1 dan Instrumentasi 1 . 3 . 2 . 23 . 24 Alat Laboratorium Farmasi l . 3 . 2 . 23 . 25 Alat Laboratonum Fisika l . 3 . 2 . 23 . 26 Alat Laboratorium Hidrodinarruka 1 . 3 . 2 . 23 . 27 Alat Laboratorium Klimatologi 1 . 3 . 2 . 23 . 28 Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 . 3 . 2 . 23 . 29 Alat Laboratorium Pasir 1 . 3 . 2 . 23 . 30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan 1 . 3 . 2 . 23 . 31 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 1 . 3 . 2 . 23 . 32 Alat Laboratorium Metalography l . 3 . 2 . 23 . 33 Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 . 3 . 2 . 23 . 34 Alat Laboratorium :.Jji Proses Pengelasan 1 . 3 . 2 . 23 . 35 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 1 . 3 . 2 . 23 . 36 Alat Laboratorium Matrologie 1 . 3 . 2 . 23 . 37 Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam 1 . 3 . 2 . 23 . 38 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 . 3 . 2 . 23 . 39 Alat Laboratorium Proses Teknologi Text1l 1 . 3 . 2 . 23 . 40 Alat Laboratorium Uji Tekstel 1 . 3 . 2. 23. 41 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kerarruk 1 . 3 . 2 . 23 . 42 Alat Laboratorium Proses Teknolog1 Kulit Karet 1 . 3 . 2 . 23 . 43 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 . 3 . 2 . 23 . 44 Alat Laboratorium Uji Keramik 1 . 3 . 2 . 23 . 45 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 1 . 3 . 2 . 23 . 46 Alat Laboratorium Pertanian l . 3 . 2 . 23 . 47 Alat Laboratorium Pertanian A 1 . 3 . 2 . 23 . 48 Alat Laboratorium Pertanian B 1 . 3 . 2 . 23 . 49 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 . 3 . 2 . 23 . so Alat Laboratorium Energi Surya 1 . 3 . 2 . 23 . 51 Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 . 3 . 2 . 23 . 52 Alat Laboratorium Oceanografi 1 . 3 . 2 . 23 . 53 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 1 . 3 . 2 . 23 . 54 Alat Laboratorium Biologi Peralatan 1 . 3 . 2 . 23 . SS Alat Laboratorium Biologi l . 3 . 2 . 23 . 56 Alat Laboratorium Geofisika 1 . 3 . 2 . 23 . 57 Alat Laboratorium Tambang 1 . 3 . 2 . 23 . 58 Alat Laboratorium Proses{Teknik K1m1a l . 3 . 2 . 23 . 59 Alat Laboratorium Proses Industri 1 . 3 . 2 . 23 . 60 Alat Laboratorium Kesehatan Kerja l . 3 . 2 . 23 . 61 Laboratorium Kearsipan 1 . 3 . 2 . 23 . 62 Laboratorium Hematoloot & unnausis 1 . 3 . 2 . 23 . 63 Alat Laboratorium Lainnya 1 . 3 . 2 . 23 . 64 Laboratonum Hematologi & unnahs.s A l . 3. 2. 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah l . 3 . 2 . 24 . 01 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Bahasa Indonesia 1 . 3 . 2 . 24 . 02 .A.lat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika 1 . 3 . 2 . 24 . 03 Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi : IPA Dasar 1 . 3 . 2 . 24 . 04 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studt : IPA Lanjutan l . 3 . 2 . 24 . OS Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Stud1 : IPA Menengah 1 . 3 . 2 . 24 . 06 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas 1 . 3 . 2 . 24 . 07 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : !PS 1 . 3 . 2 . 24 . 08 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 30 . 10 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop 1 . 3 . 2 . 30 . 11 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop 1 . 3 . 2 . 30 . 12 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop 1 . 3 . 2 . 30 . 13 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop 1 . 3 . 2 . 30 . 14 Peralatan Laboratorium Hidrodmarruka MOB 1 . 3 . 2 . 30 . 15 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment 1 . 3 . 2 . 31 Senjata Api 1 . 3 . 2 . 31 . 01 Senjata Genggam 1 . 3 . 2 . 31 . 02 Senjata Pinggang 1 . 3 . 2 . 31 . 03 Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang 1 . 3 . 2 . 31 . 04 Senapan Mesin 1 . 3 . 2 . 31 . 05 Senjata Api Mortir 1 . 3 . 2 . 31 . 06 Senjata Api Anti Lapis Baja 1 . 3 . 2 . 31 . 07 Senjata Api Artileri Medan (Armed) 1 . 3 . 2 . 31 . 08 Senjata Api Artilerl Pertahanan Udara (Arhanud} I . 3 . 2 . 31 . 09 Senjata Api Peluru Kendali{Rudal 1 . 3 . 2 . 31 . 10 Senjata Api Kavaleri 1.3.2.31.11 Senjata Lain-lain 1 . 3 . 2 . 32 Persenjataan Non Senjata Api 1 . 3 . 2 . 32 . 01 Alat Keamanan 1 . 3 . 2 . 32 . 02 Non Senjata Api 1 . 3 . 2. 33 Amunisi 1 . 3 . 2 . 33 . 01 Amunisi Umum 1 . 3 . 2 . 33 . 02 Amunisi Darat 1 . 3. 2. 34 Senjata Sinar 1 . 3 . 2 . 34 . 01 Senjata Sinar Laser 1 . 3 . 2 . 35 Alat Keamanan dan Perlindungan 1 . 3 . 2 . 35 . 01 Alat Bantu Kemanan 1 . 3 . 2 . 35 . 02 Alat Perlindungan 1 . 3. 3 GedungdanBangunan D 1 . 3 . 3 . 01 Bangunan Gedung Ternpat Kerja 1 . 3 . 3 . 01 . 01 Bangunan Gedung Kantor 1 . 3 . 3 . 01 . 02 Bangunan Gudang 1 . 3 . 3 . 01 . 03 Bangunan Gudang Untuk Bengkel 1 . 3 . 3 . 01 . 04 Bangunan Gedung Instalasi 1 . 3 . 3 . 01 . 05 Bangunan Gedung Laboratoriurn 1 . 3 . 3 . 01 . 06 Bangunan Kesehatan 1 . 3 . 3 . 01 . 07 Bangunan Oceanarium/Opservatonurn 1 . 3 . 3 . 01 . 08 Bangunan Gedung Ternpat Jbadah 1 . 3 . 3 . 01 . 09 Bangunan Gedung Ternpat Perternuan 1 . 3 . 3 . 01 . 10 Bangunan Gedung Ternpat Pendidikan l . 3 . 3 . 01 . 11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 . 3 . 3 . 01 . 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 . 3 . 3 . 01 . 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 . 3 . 3 . 01 . 14 Bangunan Gedung Garasi{Pool 1 . 3 . 3 . 01 . 15 Bangunan Gedung Pernotongan Hewan 1 . 3 . 3 . 01 . 16 Bangunan Gedung Pabrik 1 . 3 . 3 . 01 . 17 Bangunan Stasiun Bus 1 . 3 . 3 . 01 . 18 Bangunan Kandang Hewan(Ternak 1 . 3 . 3 . 01 . 19 Bangunan Gedung Perpustakaan 1 . 3 . 3 . 01 . 20 Bangunan Gedung Museum 1 . 3 . 3 . 01 . 21 Bangunan Gedung Terrninal/Pelabuhan/Bandar 1 . 3 . 3 . 01 . 22 Bangunan Pengujian Kelaikan 1 . 3 . 3 . 01 . 23 Bangunan Lembaga Pernasyarakatan 1 . 3 . 3 . 01 . 24 Bangunan Rurnah Tahanan 1 . 3 . 3 . 01 . 25 Bangunan Gedung Krarnatoriurn 1 . 3 . 3 . 01 . 26 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan KODE URAIAN SAL DO RE KEN ING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 3 . 01 . 27 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 . 3 . 3. 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 . 3 . 3 . 02 . 01 Rumah Negara Golongan I 1 . 3 . 3 . 02 . 02 Rumah Negara Golongan II 1 . 3 . 3 . 02 . 03 Rumah Negara Golongan III 1 . 3 . 3 . 02 . 04 Mess/Wisma/Bungalow{Tempat Peristlrahatan 1 . 3 . 3 . 02 . 05 Asrama 1 . 3 . 3 . 02 . 06 Hotel 1 . 3 . 3 . 02 . 07 Motel 1 . 3 . 3 . 02 . 08 Flat/Rumah Susun 1 . 3. 3. 03 Bangunan Menara 1 . 3 . 3 . 03 . 01 Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 1 . 3 . 3 . 03 . 02 Bangunan Perambut Penerangan Pantai 1 . 3 . 3 . 03 . 03 Bangunan Menara Telekomunikasi 1.3.3.04 Bangunan Bersejarah 1 . 3 . 3 . 04 . 01 Istana Penngatan 1 . 3 . 3 . 04 . 02 Rumah Adat 1 . 3 . 3 . 04 . 03 Rumah Peninggalan Sejarah 1.3.3.04.04 Makam Sejarah 1 . 3 . 3 . 04 . 05 Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah 1 . 3. 3. 05 Tugu Peringatan 1 . 3 . 3 . 05 . 01 Tugu Kemerdekaan 1 . 3 . 3 . 05 . 02 Tugu Pembangunan 1 . 3 . 3 . 05 . 03 Tugu Penngatan Lainnya
dan Instrumentas, 1 . 3 . 7 . 01 . 02 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Farmas, 1 . 3 . 7 . 01 . 03 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Frsrka 1 . 3 . 7 . 01 . 04 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hrdrodmamika 1 . 3 . 7 . 01 . OS Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologr 1 . 3 . 7 . 01 . 06 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 . 3 . 7 . 01 . 07 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pasrr l . 3 . 7 . 01 . 08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan 1 . 3 . 7 . 01 . 09 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 1 . 3 . 7 . 01 . 10 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Metalography 1.3.7.01.11 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 . 3 . 7 . 01 . 12 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium UJr Proses Pengelasan 1 . 3 . 7 . 01 . 13 Akumulasl Penyusutan Alat taboratonum Proses Pembuatan Logam 1 . 3 . 7 . 01 . 14 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Matrolog,e 1 . 3 . 7 . 01 . 15 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam 1 . 3 . 7 . 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 . 3 . 7 . 01 . 17 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil 1 . 3 . 7 . 01 . 18 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium UJi Tekstel 1 . 3 . 7 . 01 . 19 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknoloqt Keramik 1 . 3 . 7 . 01 . 20 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kuht Karet 1 . 3 . 7 . 01 . 21 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 . 3 . 7 . 01 . 22 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kerarnik l . 3 . 7 . 01 . 23 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknolog1 Selulosa 1 . 3 . 7 . 01 . 24 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pertaruan l . 3 . 7 . 01 . 25 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pertanian A l . 3 . 7 . 01 . 26 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian B 1 . 3 . 7 . 01 . 27 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 . 3 . 7 . 01 . 28 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya l . 3 . 7 . 01 . 29 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 . 3 . 7 . 01 . 30 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Oceanografi l . 3 . 7 . 01 . 31 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lmgkungan Pera,ran 1 . 3 . 7 . 01 . 32 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum B1olog1 Peralatan KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 01 . 33 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Biologi 1 . 3 . 7 . 01 . 34 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Geoisika 1 . 3 . 7 . 01 . 35 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tambang 1 . 3 . 7 . 01 . 36 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses{Teknik Kimia 1 . 3 . 7 . 01 . 37 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses lndustn 1 . 3 . 7 . 01 . 38 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 1 . 3 . 7 . 01 . 39 Akumulasi Penyusutan Laboratorium Kearsipan 1 . 3 . 7 . 01 . 40 Akumulasi Penyusutan Laboratorium Hematologi & Unnalisis 1 . 3 . 7 . 01 . 41 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Lainnya 1 . 3 . 7 . 01 . 42 Akumulasl Penyusutan Laboratorlum Hematoloqt & Urinalisls A 1 . 3 . 7 . 01 . 43 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek sexoiah Bidang Studi : Bahasa Indonesia 1 . 3 . 7 . 01 . 44 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Stud1 : Matematika 1 . 3 . 7 . 01 . 45 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi : IPA Dasar 1 . 3 . 7 . 01 . 46 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan 1 . 3 . 7 . 01 . 47 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah 1 . 3 . 7 . 01 . 48 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Se~olah B1dang Studi : IPA Atas 1 . 3 . 7 . 01 . 49 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studt : !PS 1 . 3 . 7 . 01 . so Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah 81dang Studt : Agama Islam 1 . 3. 7. 01 . 51 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketramptlan 1 . 3 . 7 . 01 . 52 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sek:ilah 81dang Studt : Kesenian 1 . 3 . 7 . 01 . 53 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sek:,lah B1dang Stud1 : Olah Raga 1 . 3 . 7 . 01 . 54 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi :PMP 1 . 3 . 7 . 01 . 55 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain 1 . 3 . 7 . 02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 . 3 . 7 . 02 . 01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kanter 1 . 3 . 7 . 02 . 02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang 1 . 3 . 7 . 02 . 03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 1 . 3 . 7 . 02 . 04 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung lnstalasi 1 . 3 . 7 . 02 . 05 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratonum 1 . 3 . 7 . 02 . 06 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan 1 . 3 . 7 . 02 . 07 Akumulasi Penyusutan Bangunan Oceananurn/Coservatonurn 1 . 3 . 7 . 02 . 08 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat lbadah 1 . 3 . 7 . 02 . 09 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 . 3 . 7 . 02 . 10 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pend1d1kan 1 . 3 . 7 . 02 . 11 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 . 3 . 7 . 02 . 12 Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasl/Pasar 1 . 3 . 7 . 02 . 13 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 . 3. 7 . 02. 14 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung GaraSI/Pool 1 . 3 . 7 . 02 . 15 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 1 . 3 . 7 . 02 . 16 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pabnk 1 . 3 . 7 . 02 . 17 Akumulasi Penyusutan Bangunan Stasiun Bus 1 . 3 . 7 . 02 . 18 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kandang Hewan{Ternak 1 . 3. 7. 02. 19 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan 1 . 3 . 7 . 02 . 20 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Museum 1 . 3 . 7 . 02 . 21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 1 . 3 . 7 . 02 . 22 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan 1 . 3 . 7 . 02 . 23 Akumulasi Penyusutan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 1 . 3 . 7 . 02 . 24 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan 1 . 3 . 7 . 02 . 25 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kramatonum 1 . 3 . 7 . 02 . 26 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 . 3 . 7 . 02 . 27 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya I KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 02 . 28 Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I 1 . 3 . 7 . 02 . 29 Akumulasl Penyusutan Rumah Negara Golongan II 1 . 3 . 7 . 02 . 30 Akumulasl Penyusutan Rumah Negara Golongan III 1 . 3 . 7 . 02 . 31 Akumulasi Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow{Tempat Peristirahatan 1 . 3 . 7 . 02 . 32 Akumulasi Penyusutan Asrama 1 . 3 . 7 . 02 . 33 Akumulasi Penyusutan Hotel 1 . 3 . 7 . 02 . 34 Akumulasi Penyusutan Motel 1 . 3 . 7 . 02 . 35 Akumulasi Penyusutan Flat/Rumah Susun 1 . 3 . 7 . 02 . 36 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 1 . 3 . 7 . 02 . 37 Akumulasi Penyusutan Bangunan Perambut Penerangan Panta1 1 . 3 . 7 . 02 . 38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi 1 . 3 . 7 . 02 . 39 Akumulasi Penyusutan Istana Peringatan : . 3 . 7 . 02 . 40 Akumulasi Penyusutan Rumah Adat l . 3. 7. 02. 41 Akumulasi Penyusutan Rumah Peninggalan Sejarah 1 . 3 . 7 . 02 . 42 Akumulasi Penyusutan Makam Sejarah 1 . 3 . 7 . 02 . 43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Ibadah sersejeren 1 . 3 . 7 . 02 . 44 Akumulasi Penyusutan Tugu Kemerdekaan 1 . 3 . 7 . 02 . 45 Akumulasi Penyusutan Tugu Pembangunan 1 . 3 . 7 . 02 . 46 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lainnya 1 . 3 . 7 . 02 . 47 Akumulasi Penyusutan candi Hindhu 1 . 3 . 7 . 02 . 48 Akumulasi Penyusutan candi Budha 1 . 3 . 7 . 02 . 49 Akumulasi Penyusutan candi Lainnya 1 . 3 . 7 . 02 . 50 Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah Lamnva 1 . 3 . 7 . 02 . 51 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan 1 . 3 . 7 . 02 . 52 Akumulasi Penyusutan Tugu{Tanda Batas 1 . 3 . 7 . 02 . 53 Akumulasi Penyusutan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 1 . 3 . 7 . 02 . 54 Akumulasi Penyusutan Rambu Tidak Bersuar 1 . 3 . 7 . 02 . 55 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lmtas Udara Runway{Threshold Light 1 . 3 . 7 . 02 . 56 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu untas Udara V1sJal Approach Slope Indicator (VASI) 1 . 3 . 7 . 02 . 57 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light 1 . 3 . 7 . 02 . 58 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Ught(Rells) 1 . 3 . 7 . 02 . 59 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Latu Lintas Udara Signal 1 . 3 . 7 . 02 . 60 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu untas Udara Flood Light 1 . 3 . 7. 03 Akumulasi Penyusutan Jalan, lnqasi, dan jannqan 1 . 3 . 7 . 03 . 01 Akumulasi Penyusutan Jalan Negara/Nasional 1 . 3 . 7 . 03 . 02 Akumulasi Penyusutan Jalan Propinsl 1 . 3 . 7 . 03 . 03 Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten/Kota 1 3. 7. 03. 04 Akumulasi Penyusutan Jalan Desa 1 3. 7. 03. 05 Akumulasi Penyusutan Jalan Khusus 1 . 3 . 7 . 03 . 06 Akumulasi Penyusutan Jalan Toi 1 . 3 . 7 . 03 . 07 Akumulasi Penyusutan Jalan Kereta 1 . 3 . 7 . 03 . 08 Akumulasi Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 . 3 . 7 . 03 . 09 Akumulasi Penyusutan Jembatan Negara/Nasional 1 . 3 . 7 . 03 . 10 Akumulasi Penyusutan Jembatan Propins1 1 . 3 . 7 . 03 . 11 Akumulasi Penyusutan Jembatan Kabupaten/Kota 1 . 3 . 7 . 03 . 12 Akumulasi Penyusutan Jembatan Desa 1 . 3 . 7 . 03 . 13 Akumulasi Penyusutan Jembatan Khusus 1 . 3 . 7 . 03 . 14 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Toi 1 . 3 . 7 . 03 . 15 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kereta Ap1 1 . 3 . 7 . 03 . 16 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 . 3 . 7 . 03 . 17 Akumulasi Penyusutan Jembatan Penyeberangan 1 . 3 . 7 . 03 . 18 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 19 Akumulasi Penyusutan Bangunan Penqarnbuan lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 20 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang lnqasi 1 . 3 . 7 . 03 . 22 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman lngas1 KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 03 . 23 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi 1 . 3 . 7 . 03 . 24 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 25 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 26 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 27 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 28 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 29 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 30 Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 31 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder l . 3 . 7 . 03 . 32 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 33 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 34 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 35 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pasang Surut l . 3 . 7 . 03 . 36 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 37 Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa l . 3 . 7 . 03 . 38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 39 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai l . 3 . 7 . 03 . 40 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman l . 3 . 7 . 03 . 41 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 42 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sunga1 1 . 3 . 7 . 03 . 43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 44 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 45 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 46 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 47 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 48 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 49 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . so Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 51 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Berslh/Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 52 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih 1 . 3 . 7 . 03 . 53 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/A1r Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 54 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 55 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 56 Akumulasl Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 57 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuangan Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 58 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor l . 3 . 7 . 03 . 59 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor l . 3 . 7 . 03 . 60 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Laut 1 . 3 . 7 . 03 . 61 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Tawar l . 3 . 7 . 03 . 62 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Muka Tanah 1 . 3 . 7 . 03 . 63 Akumulasl Penyusutan Instalasi Air Sumber /Mata Air 1 . 3 . 7 . 03 . 64 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Tanah Dalam 1 . 3 . 7 . 03 . 65 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal 1 . 3 . 7 . 03 . 66 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku tamnva l . 3 . 7 . 03 . 67 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 68 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Industn l . 3 . 7 . 03 . 69 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Buangan Pertaruan 1 . 3 . 7 . 03 . 70 Akumulasi Penyusutan lnstalasl Pengolahan Sampah Organik l . 3 . 7 . 03 . 71 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Pengolahan Sampah Non Organik l . 3 . 7 . 03 . 72 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Pengolahan Bahan Bangunan 1 . 3 . 7 . 03 . 73 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Pl TA) l . 3 . 7 . 03 . 74 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PL TD) 1 . 3 . 7 . 03 . 75 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro) 1 . 3 . 7 . 03 . 76 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Llstrik Tenaga Angin (Pl TAN) - I KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 03 . 77 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Uap (PL TU) 1 . 3 . 7 . 03 . 78 Akumulas1 Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Nukllr (PL TN) 1 . 3 . 7 . 03 . 79 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Gas (PL TG) 1 . 3 . 7 . 03 . 80 Akumulas, Penyusutan Pembangkit trstnk Tenaga Panas Bum, (PLTP) 1 . 3 . 7 . 03 . 81 .Akumulas1 Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Tenaga Surya (PLTS) 1 . 3 . 7 . 03 . 82 Akumulasl Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga B1ogas (PLTB) I . 3 . 7 . 03 . 83 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Samudra/Gelombang Sarrudra (PLTSm) 1 . 3 . 7 . 03 . 84 Akumulasl Penyusutan lnstalasi Gardu Listnk lnduk 1 . 3 . 7 . 03 . 85 Akurnulas. Penyusutan tnstatas Gardu Listnk Distnbust 1 . 3 . 7 . 03 . 86 Akumulasi Penyusutan tnstalasl Pusat Pengatur Listnk 1 . 3 . 7 . 03 . 87 Akumulasi Penyusutan lnstalasl Pertahanan Di Darat 1 . 3 . 7 . 03 . 88 Akumulasl Penyusutan Instalasi Gardu Gas I . 3 . 7 . 03 . 89 Akumulasl Penyusutan Instalasi Jaringan P1pa Gas 1 . 3 . 7 . 03 . 90 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Penr I . 3 . 7 . 03 . 91 Akumulasi Penyusutan Janngan Pembawa 1 . 3 . 7 . 03 . 92 Akurnulasi Penyusutan Janngan Induk Drstnbus: 1 . 3 . 7 . 03 . 93 Akumulasi Penyusutan Janngan cabang D1stribus1 1 . 3 . 7 . 03 . 94 Akumulasl Penyusutan Janngan Sambungan ke rumah 1 . 3 . 7 . 03 . 95 Akumulasi Penyusutan Jaringan Transrmsr 1 . 3 . 7 . 03 . 96 Akumulasi Penyusutan Jaringan Distnbust 1 . 3 . 7 . 03 . 97 Akumulas1 Penyusutan Jaringan Telepon 01 atas Tanah I . 3 . 7 . 03 . 98 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon 01 bawah Tanah 1 . 3 . 7 . 03 . 99 Akurnutasr Penyusutan Jaringan Telepon oioalam Air 1 . 3 . 7 . 03 . 00 Akurnulasi Penyusutan Janngan Pipa Gas Transrmsi 1 . 3 . 7 . 03 . 01 Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Distnbusi 1 . 3 . 7 . 03 . 02 Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Dinas 1 . 3 . 7 . 03 . 03 Akumulas1 Penyusutan Jaringan BBM 1 . 3. 7. 04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya I . 3 . 7 . 04 . 01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi 1 . 4 1 . 4 . 1 Dana cadangan D 1 . 4 . 1 . 01 Dana cadangan 1 . 4 . 1 . 01 . 01 Dana cadangan 1.5
KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 5. 3. 02 Lisensl dan frenchise 1 . 5 . 3 . 02 . 01 Usensl dan frenchise .... 1 . 5 . 3 . 02 . 02 Ost ................... 1 . 5. 3. 03 Hak Cipta 1 . 5 . 3 . 03 . 01 Hak Cipta .... 1 . 5 . 3 . 03 . 02 Ost ................... 1.5.3.04 Paten 1 . 5 . 3 . 04 . 01 Paten .... 1 . 5 . 3 . 04 . 02 Ost ................... 1 . 5 . 3 . 05 Aset Tidat Berwujud LDinnya 1 . 5 . 3 . 05 . 01 Software 1 . 5 . 3 . OS . 02 Kajlan 1 . S . 3 . OS . 03 Ost ................... 1 . S. 3. 06 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1 . 5 . 3 . 06 . 01 Akumulasi Amortisasi Goodwill 1 . 5 . 3 . 06 . 02 Akumulasl Amortisasl Usensi dan frenchise 1 . S . 3 . 06 . 03 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta 1 . 5 . 3 . 06 . 04 Akumulasi Amortisasi Paten 1 . 5 . 3 . 06 . 05 Akumulasi Amortisasi Aset Tldat Berwujud tainnva 1 . S. 4 Aset Lain-lain D 1 . 5. 4 . 01 Aset Laln-laln 1 . S . 4 . 01 . 01 Aset tatn-laln ............ 1 . 5 . 4 . 01 . 02 Ost.. ................. 1 . 5. 4 . 02 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 1 . 5 . 4 . 02 . 01 Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat 1 . S . 4 . 02 . 02 Ost. .................. 2 2.1 2 . 1 . 1 Utang Perhltungan Pihak Ketiga (PFK) K 2 . 1 . 1 . 01 Utang Taspen 2 . 1 . 1 . 01 . 01 Utang Taspen 2 . 1 . 1 . 01 . 02 Ost................... 2 . 1 . 1 . 02 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 . 1 . 1 . 02 . 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 . 1 . 1 . 02 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 1 . 03 Utang PPh Pusat 2 . 1 . 1 . 03 . 01 Utang PPh 21 2 . 1 . 1 . 03 . 02 Utang PPh 22 2 . 1 . 1 . 03 . 03 Utang PPh 23 2 . 1 . 1 . 03 . 04 Utang PPh 25 2 . 1 . 1 . 03 . OS Utang PPh Ps 4 (2) 2 . 1 . 1 . 03 . 06 Utang PPh 15 2 . 1 . 1 . 03 . 07 Utang PPh 26 2.1.1.04 Utang PPN Pusat 2 . 1 . 1 . 04 . 01 Utang PPN Pusat 2 . 1 . 1 . 04 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 1 . 05 Utang Taperum 2 . 1 . 1 . OS . 01 Utang Taperum 2 . 1 . 1 . OS . 02 Ost ...................
2 . 1 . 1 . 07 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 2 . 1 . 1 . 07 . 01 Utang Perhltungan Pihak Ketiga tainnya 2 . 1 . 1 . 07 . 02 Utang Sewa Rumah 2 . 1 . 1 . 07 . 03 Utang Beras (BULOG) KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 2 . 1 . 1 . 08 Utang Jaminan 2 . 1 . 1 . 08 . 01 Utang Jaminan 2 . 1 . 1 . 08 . 02 Ost. ..................
2 . 1 . 2 . 02 Utang Sunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 . 1 . 2 . 02 . 01 Utang Sunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 . 1 . 2 . 02 . 02 Ost...................
2.1.2.04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 01 Utang Bunga kepada Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 03 Ost ...................
2 . 1 . 2 . OS . 02 Ost ...................
2 . 1 . 2 . 07 Utang Bunga Luar Negeri 2 . 1 . 2 . 07 . 01 Utang Bunga Luar Negeri 2 . 1 . 2 . 07 . 02 Ost. ..................
2 . 1 . 3 . 03 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat 2 . 1 . 3 . 03 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat 2 . 1 . 3 . 03 . 02 Ost ................... 2.1.3.04 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya 2 . 1 . 3 . 04 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya 2 . 1 . 3 . 04 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 3 . OS Sagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 2 . 1 . 3 . 05 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 2 . 1 . 3 . 05 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 4 Pendapatan Diterima Dlmuka K 2 . 1 . 4 . 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 01 . 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 01 . 02 Ost.. ................. 2 . 1 . 4 . 02 Uang Muka Penjualan Prociuk Pemda Dan Pihak Ill 2 . 1 . 4 . 02 . 01 Uang Muka Penjualan Prociuk Pemda Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 02 . 02 Ost. .................. 2 . 1 . 4 . 03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 . 1 . 4 . 03 . 01 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 . 1 . 4 . 03 . 02 Ost ................... 2.1.4.04 Pendapatan Diterima Dimuka lamnva 2 . 1 . 4 . 04 . 01 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya PERATURAN K K K K SAlDO NORMAL Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri-Obhgas1 Utang Dalam Negen-Obligas1 Utang Pemenntah Pusat Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Daerah Lainnya Utang Pemerintah Daerah Lainnya R/K PPKD RIK PPKD Kewajlban Untuk Dikonsolidasikan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemenntah Daerah Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemenntah Daerah Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah Utang Kelebihan Pembayaran Hibah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan tamova Utang Jangka Pendek tamnva Utang Jangka Pendek Lainnya Ost . Utang Behan Utang Beban Pegawa1 Utang Beban Pegawa1 Utang Beban Barang dan Jasa Utang Beban Barang dan Jasa Utang Beban Bunga Utang Beban Bunga Utang Beban Subsidi Utang Beban Subsld1 Utang Beban Hibah Utang Beban Hibah Utang Beban Bantuan Sosial Utang Beban Bantuan Sosial Utang Beban Transfer Utang Beban Transfer Utang Beban Lain-lain Utang Beban Lain-lain Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran PAD Utang Keleblhan Pembayaran Pajak Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ut.ang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Ost . URAIAN
4.1.1.04 PaJak Air Permukaan • LRA 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Air Permukaan • LRA
S. 1 . 2. 02 Belanja Bahan/Material S . 1 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan S . 1 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman S . 1 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak S . 1 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan obat-obatan S . 1 . 2 . 02 . OS Belanja Bahan Kimia S . 1 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok S . 1 . 2 . 02 . 07 Ost ....................................... S. 1 . 2. 03 Belanja Jasa Kantor S . 1 . 2 . 03 . 01 Befanja Telepon S . 1 . 2 . 03 . 02 Befanja Air S . 1 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik S . 1 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang S . 1 . 2 . 03 . OS Belanja Surat Kabar/Majalah S . 1 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet S . 1 . 2 . 03 . 07 Belanja Paketf Pengiriman S . 1 . 2 . 03 . 08 Belanja Ser:ifikasi 5 . 1 . 2 . 03 . 09 BelanJa Jasa Transaksi Keuangan 5 . 1 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 5 . 1 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor S . 1 . 2 . 03 . 12 Ost ....................................... 5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi S . 1 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan S . 1 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Oaerah S . 1 . 2 . 04 . 03 Ost ....................................... S. 1 . 2. OS Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 1 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service S . 1 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 1 . 2 . OS . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5 . 1 . 2 . OS . 04 Belanja Jase KIR S . 1 . 2 . OS . OS Belanja Pajak Kendaraan Bermotor S . 1 . 2 . OS . 06 Belanja Bea Balik Nama Kenoaraan Bermotor KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 1 . 2 . OS . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 1 . 2 . OS . 08 Belanja Perpanjarqan Surat Ijin Mengemudi
5.1.2.)9 Belanja Sewa Alat Berat 5 . 1 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eska·.,ator 5 . 1 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 5 . 1 . 2 . 09 . 03 Ost ... 5 . 1 . 2 . 10 Belanja Sewa Pe·Jeng- dal Jalan, Ingo51 dan Jaringan · Pengadaan Instates: Gardu Listrik 5 . 2 . 4 . 16 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Instatasi Gardu Ustrik Induk 5 . 2 . 4 . 16 . 1)2 Belanja Modal Jalan, lngasi dan Jaringan - Penqanaanlnstatasi Gardu Listrik Dlstribus 5 . 2 . 4 . 16 . J3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan tnstalasi Pusat Pengatur Listrik 5.2.4.17 Belanja Modal Jalan, Irigas, dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Pertahanan
Pengaman 5 . 2 . 4 . 19 . 01 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalas, Pengaman Penangkal Petir
6.2
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D 6 . 2 . 3 . 01 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 6 . 2 . 3 . 01 . 01 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 6 . 2 . 3 . 01 . 02 Dst ....................................... 6.2.4 Transfer Dana Otonoml Khusus D 6 . 2 . 4 . 01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota 6 . 2 . 4 . 01 . 01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota 6 . 2 . 4 . 01 . 02 Ost....................................... 7 11 7 . 1
I8.1.1.04 Pajak Air Permukaan - LO 8 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Air Permukaan - LO
8 . 1 . 3 . 02 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO 8 . 1 . 3 . 02 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO 8 . 1 . 3 . 02 . 02 Ost .............. B. 1 . 3 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan M1lik Swasta - LO 8 . 1 . 3 . 03 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan M1hk Swasta - LO 8 . 1 . 3 . C3 . 02 Ost ..............
8.1.4.04 Pendapatan Sunga - LO 8 . 1 . 4 . 04 . 01 Pendapatan Bunga Deposito - LO 8 . 1 . 4 . 04 . 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO PERATURAN SALDO NORMAL Pendapat.an Denda Pajak Air Permukaan - LO Pendapat.an Denda Pajak Rokok - LO Pendapat.an Denda Pajak Hotel - LO Pendapat.an Denda Pajak Restoran • LO Pendapat.an Denda Pajak Hiburan • LO Pendapat.an Denda Pajak Reklame · LO Pendapat.an Denda Pajak Penerangan Jalan · LO Pendapat.an Denda Pajak Parkir - LO Pendapat.an Oenda Pajak Air Tanah • LO Pendapat.an Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO Pendapat.an Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LO Pendapat.an Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO Pendapat.an Denda Pajak Lingkungan - LO Pe1dapatan Denda Retribusi · LO Pendapat.an Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Pendapat.an Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LO Pendapatan Denda Retribusi Penggant1an Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil - LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum • LO Pendapat.an Denda atas Ketertambat.an Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penat.aan Ruang - LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan · LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO Pendapat.an Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang LJngkungan Hldup • LO Pendapatan Oenda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekef')aan Bidang Pertanahan • LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan catatan Sip1I • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • LO Ost... Pendapatan Denda Pajak - LO Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor • LO Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • LO Pendapat.an Oenda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekef')aan · LO Tuntutan Ganti Kerugian Oaerah - LO Tuntut.an Ganti Kerugian Oaerah Terhadap Bendahara - LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negen Bukan Bendahara - LO Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Penerimaan Komisi dart Penempatan Kas Oaerah - LO Penerimaan Potongan dari • LO Penerimaan Keuntungan Sells1h N1lai Tukar Rupiah dan .. LO Ost . Ost .. URAIAN 8 . 1 . 4 . 09 . 03 8 . 1 . 4 . 08 . 17 8.1.4.09 8 . 1 . 4 . 09 . 01 8 . 1 . 4 . 09 . 02 8 . 1 . 4 . 08 . 16 8 . 1 . 4 . 08 . 04 8 . 1 . 4 . 08 . OS 8 . 1 . 4 . 08 . 06 8 . 1 . 4 . 08 . 07 8.1.4.08.08 8 . 1 . 4 . 08 . 09 8 . 1 . 4 . 08 . 10 8 . 1 . 4 . 08 . 11 8 . 1 . 4 . 08 . 12 8 . 1 . 4 . 08 . 13 8 . 1 . 4 . 08 . 14 8 . 1 . 4 . 08 . 15 8 . 1 . 4 . 07 . 13 8.1.4.08 8 . 1 . 4 . 08 . 01 8 . 1 . 4 . 08 . 02 8 . 1 . 4 . 08 . 03 8 . 1 . 4 . 07 . 12 8 . 1 . 4 . 07 . 11 8 . 1 . 4 . 07 . 10 8 . 1 . 4 . 07 . 09 8 . 1 . 4 . 07 . 08 8 . 1 . 4 . 07 . 07 8 . 1 . 4 . 07 . 06 8 . 1 . 4 . 07 . OS 8 . 1 . 4 . 07 . 04 8 . 1 . 4 . 07 . 03 8 . 1 . 4 . 07 . 02 8 . 1 . 4 . 07 . 01 8 . 1 . 4 . 06 . 04
8 . 1 . 4 . 12 Pendapatan Hasil B<sekusi atas Jaminan • LO 8 . 1 . 4 . 12 . 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO 8 . 1 . 4 . 12 . 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame • LO 8 . 1 . 4 . 12 . 03 Dst .............. 8 . 1 . 4 . 13 Pendapatan dari Pengembalian ·LO 8 . 1 . 4 . 13 . 01 Pendapat:m dari Pengenbalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO 8 . 1 . 4 . 13 . 02 Pendapat3n Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas • LO 8 . 1 . 4 . 13 . OS Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 06 Ost .............. KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8.1.4.14 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8 . 1 . 4 . 15 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjuatan · LO 8 . 1 . 4 . 15 . 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan Ill · LO 8 . 1 . 4 . 15 . 02 Angsuran/Cicllan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas · LO 8 . 1 . 4 . 16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah • LO 8 . 1 . 4 . 16 . 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa · LO 8 . 1 . 4 . 16 . 02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan· LO 8 . 1 . 4 . 16 . 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO 8 . 1 . 4 . 16 . 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO 8.1.4.17 Pendapatan Zakat • LO
8 . 1 . 4 . 18 Pendapatan BLUD · LO 8 . 1 . 4 . 18 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 8 . 1 . 4 . 18 . 02 Pendapatan Hibah BLUD • LO 8 . 1 . 4 . 18 . 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO 8 . 1 . 4 . 18 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD · LO 8.1.4.19 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya • LO
8 . 1 . 4 . 21 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan • LO 8 . 1 . 4 . 21 . 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk • LO 8 . 1 . 4 . 21 . 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO 8 . 1 . 4 . 21 . 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO 8 . 1 . 4 . 21 . 04 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 22 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 8 . 1 . 4 . 22 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergultr dari Kelompok Masyarakat... .......... • LO 8 . 1 . 4 . 22 . 02 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 23 Pendapatan Dana Kapit3si JKN - LO 8 . 1 . 4 . 23 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO 8.2 I
8 . 2 . 1 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 8 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum - LO 8.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 01 DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 02 DAK Bldang Infrastruktu Irigasi - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 03 DAK Bldang Infrastruktu Air Minum - LO 8.2.1.04.04 DAK Bidang Jnfrastruktu Sanitasi- LO 8 . 2 . 1 . 04 . OS DAK Bidang Keluarga Berencana - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 06 DAK Bidang Kehutanan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 08 DAK Bidang Kesehatan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 09 DAK Bldang Kelautan dan Perikanan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO 8.2.1.04.11 DAK Bldang Transportasl Perdesaan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 12 DAK Bidang Perdagangan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 14 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 15 DAK Bidang Pertanian - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LO 8.2.1.04.17 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 18 DAK Bidang Pendidikan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 19 OAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
KODE SALDO PERATURAN URAIAN NORMAL REKENING
8.3
8 . 3 . 1 . 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta da am Negeri • LO 8 . 3 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta da am Negeri • LO 8 . 3 . 1 . 03 . 02 Ost .............. 8.3.1.04 Pendapatan Hibah dari kelornpok masyarakat/perorangan • LO 8 . 3 . l . 04 . 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat • LO 8 . 3 . 1 . 04 . 02 Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan • LO
8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO K 8 . 3 . 3 . 01 Pendapatan Lainnya • LO 8 . 3 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Lainnya • LO 8 . 3 . 3 . 01 . 02 Ost .............. 8.4
8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO K 8 . 4 . 2 . 01 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjanq · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negen Sektor Perbankcn · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 02 Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Buka1 3ank • LO I 8 . 4 . 2 . 01 . 03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri· Obligasi · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 04 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat · LO 8 . 4 . 2 . 01 . OS Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 07 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi • LO I 8 . 4 . 2 . 01 . 08 Ost .............. ,, KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 11 8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lalnnya • LO K Ii
I I 9 . 1 . 2 . 04 Beban Premi Asuransi I 9 . 1 . 2 . 04 . 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 9 . 1 . 2 . 04 . 02 Beban Jasa Premi Asuranst Barang Mthk Daerah 9 . 1 . 2 . 04 . 03 Dst... ....................................
9 . 1 . 2 . 07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Park1r 9 . 1 . 2 . 07 . 01 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Oinas 9 . 1 . 2 . 07 . 02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 9 . 1 . 2 . 07 . 03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9 . 1 . 2 . 07 . 04 Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 9 . 1 . 2 . 07 . 05 Ost ....
9.1.2.09 Beban Sewa Alat Berat 9 . 1 . 2 . 09 . 01 Beban Sewa Eskavator 9 . 1 . 2 . 09 . 02 Beban Sewa Buldoser 9 . 1 . 2 . 09 . 03 Ost ... I 9 . 1 . 2 . 10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9 . 1 . 2 . 10 . 01 Beban Sewa Meja Kursi 9 . 1 . 2 . 10 . 02 Beban Sewa Komputer dan Printer 9 . 1 . 2 . 10 . 03 Beban Sewa Proyektor 9 . 1 . 2 . 10 . 04 Beban Sewa Generator 9 . 1 . 2 . 10 . 05 Beban Sewa Tenda 9 . 1 . 2 . 10 . 06 Beban Sewa Pakalan Adat/T'adisional 9 . 1 . 2 . 10 . 07 Ost .... 9.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman 9 . 1 . 2 . 11 . 01 Beban Makanan dan Mlnuman Harian Pegawai 9 . 1 . 2 . 11 . 02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 9 . 1 . 2 . 11 . 03 Beban Makanan dan Minuman Tamu 9.1.2.11.04 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 9 . 1 . 2 . 11 . 05 Ost ... 9 . 1 . 2 . 12 Beban Pakaian Oinas dan Atributnya 9 . 1 . 2 . 12 . 01 Beban pakaian Oinas KOH dan WKOH 9 . 1 . 2 . 12 . 02 Beban Pakaian Sipil Harian {PSH) 9 . 1 . 2 . 12 . 03 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) 9.1.2.12.04 Beban Pakalan Olnas Harian (POH) 9 . 1 . 2 . 12 . 05 Beban Pakaian Oinas Upacara (POU) 9 . 1 . 2 . 12 . 06 Ost ... 9.1.2.13 Beban Pakaian Kerja 9 . 1 . 2 . 13 . 01 Beban Pakaian kerja lapangan 9 . 1 . 2 . 13 . 02 Ost ... 9.1.2.14 Beban Pakaian khusus dan han-hari tertentu 9 . 1 . 2 . 14 . 01 Beban Pakaian KORPRI 9 . 1 . 2 . 14 . 02 Beban Pakaian Adat Oaerah 9 . 1 . 2 . 14 . 03 Beban Pakaian Batik Tradisional
9.1.2.15 Beban Perjalanan Oinas
9 . 1 . 2 . 19 Beban Jasa Konsultasi
9.1.2.21 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ket1ga
9.1.2.22 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 9 . 1 . 2 . 22 . 01 Beban Beasiswa Tugas Belajar D3 9 . 1 . 2 . 22 . 02 Beban Beasiswa Tugas Belajar 51 9 . 1 . 2 . 22 . 03 Beban seasswa Tugas Belajar 52 9 . 1 . 2 . 22 . 04 Beban Beasiswa Tugas Belajar 53 9 . 1 . 2 . 22 . OS Ost ........................
9 . 1 . 2. 25 Beban Honorarium PNS - LO 9 . 1 . 2 . 25 . 01 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO 9 . 1 . 2 . 25 . 02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa · LO 9 . 1 . 2 . 25 . 03 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber · LO 9 . 1 . 2 . 25 . 04 Beban Honorarium PNS tamrwa · LO
9 . 1 . 4 Beban Subsldl D
9.1.5.04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 9.1.5.04.Cl Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9 . 1 . 5 . 05 . 05 Dst ...
9 . l . 6 . 01 . 02 Dst ........................
9 . 1 . 6 . 02 . 02 Dst ........................
Bahasa Indonesia 9 . 1 . 7 . 01 . 44 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studt : Matematika 9 . 1 . 7 . 01 . 45 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : IPA Dasar KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 46 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan 9 . 1 . 7 . 01 . 47 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah 9 . 1 . 7 . 01 . 48 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : IPA Atas 9 . 1 . 7 . 01 . 49 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : !PS 9 . 1 . 7 . 01 . so Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam 9 . 1 . 7 . 01 . 51 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan 9 . 1 . 7 . 01 . 52 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Kesenian 9 . 1 . 7 . 01 . 53 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Olah Raga 9 . 1 . 7 . 01 . 54 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : PMP 9 . 1 . 7 . 01 . SS Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidlkan/Ketrampilan Lain-lain
9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah D 1, Lalnnya
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
9 . 2 . 6 . 01 . 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota .... 9.3
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO D 9 . 3 . 2 . 01 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 02 Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO 1, 9 . 3 . 2 . 01 . 04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 06 Defisit Penyelesalan Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 07 Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 08 Ost ........................ 1, 9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO D 9.3.3.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 01 Defisit Penghapusan Aset Lainnya 9 . 3 . 3 . 01 . 02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 03 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 04 Ost 9.4 II
Membuka PDF…