DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 108 Tahun 2018

Nomor: 108
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur 8 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA CENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ACEH JAYA PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR to8' TAHUN 2018 BUPATI ACEH JAYA PROVINS! ACEH # Mengingat Menimbang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah un 2 0 15 ten tang Peru bah an ked ua a tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tah un 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9;
18.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 2);
19.Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Kebij akan Akun tansi Pemerin tah MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

BAB I

4

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut kabupaten, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerin tahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masin-masing.
3.Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah unsur penyelenggara Pemerin tah Daerah.
4.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikh ti saran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
5.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan rnenyajikan laporan keuangan pemerin tah.
6.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui Kabupaten Aceh Jaya (Serita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 27) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya (Serita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 15); Menetapkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.
7.Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
8.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
9.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10.Bagan Akun Standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tan pa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13.Basis Kas adalah basis akun tansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14.Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
15.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 1 7. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
18.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan ar.ggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
20.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, be ban dan surp.us / defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
26.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
27.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dae rah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara um urn daerah.
28.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31.Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
32.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran/ barang •. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
33.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPK.
34.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
35.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
36.Pejabat PenE.tausahakan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
37.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
38.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerin tah.
39.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
40.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali.
41.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
42.Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
43.Aset adalan sumber daya ekonomi yang c.ikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa rr:asa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa de pan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
44.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat rr:eningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
45.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
46.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerin tah.
47.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam Japoran keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
48.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode unruk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
49.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitxan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
50.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 5

(1)BAS sebagairnana dirnaksud dalam pasal 2 huruf b sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalarn melakukan kodefikasi mencakup akun- akun yang menggarnbarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
(2)BAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci se bagai beriku t :
1. a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun; ,..

Pasal 3

(1)Sistem akuntansi SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, be ban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPK, sedangkan Sistem akuntansi PPKD terdiri dari pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah
(2)Sistem akuntansi SK.PK dan Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Jaya ini.

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bab II tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah kabupaten terdiri dari:

a.Sistem Akuntansi SKPK dan Sistem Akuntansi PPKD;
b.Bagan Akun Standar.
1. 51.Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

BAB III

63 \tr :~{},;

Pasal 6

(1)LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.
(2)LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Laporan Realisasi Semester Pertama APBK; dan
2. b.Laporan Tahunan
(3)Laporan Realisasi Semester Pertama APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Laporan Realisasi yang merupakan gabungan seluruh laporan realisasi semester pertama APBK SKPD disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan beriku tnya.
(4)Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
3. c.Neraca;
(4)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan didalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
(5)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
1. b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
2. c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
3. d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
4. e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(3)Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.Akun 1 (satu) menunjukkan aset;
2. b.Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
3. c.Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
4. d.Akun 4 (empat) menunjukkan Pedapatan-LRA;
5. e.Akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
6. f.Akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
7. g.Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
8. h.Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO;
  1. 1.Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban; BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR \08 2018 M 1440 H Diundangkan di Calang pada tanggal \'2- November y Rabi'ul Awai QQ SEKRETARIS DAERAH /'(' KA UPATEN ACEH JAYA, *~ 1:,,., ~~ Ditetapkan di Calang pada tanggal \?... November 2018 M lf Rabi'ul Awal 1440 H

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya No 29 Tahun 2014 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 29) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

d.LO;
e.LAK;
f.LPE;dan
g.CaLK. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAY/\ 2018 1 . Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 74 80 80
1. 4.Illustrasi . Sis tern Akuntansi Pembiayaan . A. Umum . A. Umum 68
2. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 B. Sistem Akuntansi Transfer di PPKD .. . . . . . . . .. . .. .. 69
4. 1.Pihak-Pihak Terkait .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. . .. .. . .. .. .. . 69
5. 2.Dokumen yang Digunakan .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. 69
6. 3.Jurnal Standar .. .. .. ... .. .... .. ... ... .. .. .. ..... .. .. .. .. 70 44 68
7. 4.Illustrasi . Sistem Akuntansi Transfer .. B. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja di SKPK 37
8. 1.Pihak-Pihak Terkait .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... .. . .. 37
9. 2.Dokumen yang Digunakan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 7
10. 3.Jurnal Standar .. . .. . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 38 4 4 10 35 35 35 35 1 3 3 Hal
11. 2.Dokumen yang Digunakan ..
12. 3.Jurnal Standar ..
13. 4.Illustrasi . Sis tern Akuntansi Be ban dan Belanja .. A. Umum .
14. 1.Definisi .
15. 2.Klasifikasi .
16. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
17. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Sistem Akuntansi Pendapatan di SKPK
18. 1.Pihak-Pihak Terkait .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 3 Sistem Akuntansi SKPK dan PPKD . Sis tern Akuntansi Pendapatan . A. Umum . DAFTAR ISi Lampi ran
19. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
20. 2.Klasifikasi 136
21. 8.Pihak-Pihak Terkait.......................................... 137 C. Dokumen yang Digunakan................................ 138 D. Jurnal Standar dan Illustrasi........ ... ... .. ... ...... .... 139 117 136 136 E. Illustrasi . Sis tern Akuntansi Investasi .. A. Umum .
22. 1.Definisi .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. 111
23. 2.Klasifikasi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. .. 1 1 1
24. 8.Pihak-Pihak Terkait.................... . .. 112 C. Dokumen yang Digunakan................................ 112 D. Jurnal Standar.................................................. 113 1 1 1 1 1 1 Sis tern Akuntansi Persediaan .. A. Umu:n .
25. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
26. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
27. 8.Sistem Akuntansi Piutang dl SKPK 99
28. 1.Pihak-Pihak Terkait .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. 99
29. 2.Dokumen yang Digunakan .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 99
30. 3.Jurnal Standar .. .. .. .. . . . . . . . .. 100
31. 4.Illutrasi 101 96 96 Sistem Akuntansi Piutang . A. Umum .
32. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
33. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
34. 8.Pihak-Pihak Terkait . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . . 89 C. Dokumen yang Digunakan 91 D. Jurnal Standar dan Illustrasi .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. . 91 87 87 Akuntar:si Kas dan Setara Kas .. A. Umum .
35. 8.Pihak-Pihak Terkait .. 80 C. Dokumen yang Digunakan . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. . 81 D. Jurnal Standar 81 E. Illustrasi . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. 81
36. 802.Klasifikasi .
37. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
38. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 B. Pihak-Pihak Terkait .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. 227 C. Dokumen yang Digunakan 227 D. Jurnal Standar dan Illustrasi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 227 BAB XIII Si stern Akuntansi Kewajiban .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 237 A. Umum 237 226Akuntansi Dana Cadangan .
39. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
40. 2.Klasifikasi . ... .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 200 B. Pihak-Pihak Terkait ... .. . .. .. . . . . .. . . .. . . 201 C. Dokumen yang Digunakan 202 D. Jurnal Standar dan Illustr .. .. . . . . 203 200 200 Sis tern Akuntansi Aset Lainnya . A. Umum . A. Umum 159
41. 1.Definisi .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 159
42. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 B. Pihak-Pihak Terkait.... .. . .. .. .. . .. .. . 160 C. Dokumen yang Digunakan................................. 161 D. Jurnal Standar................................................... 161 E. Pengeluaran Setelah Perolehan.......................... 163 F. Pelepasan Aset Tetap . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. 164 G. Illustrasi . .. .. 167 Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 194 A. Umum 194
43. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 94 B. Pihak-Pihak yang Terkait . .. .. . . . . .. .. . 194 C. Dokumen yang Digunakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 195 D. Jurnal Standar .. . . .. . 195 E. Metode Penyusutan .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 F. Illustrasi Amortisasi . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 194 G. Illustrasi Penyajian di La po ran Keuangan . . . . . . . . . 197 159Sis tern Akuntansi Aset Tetap .
44. 1.Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
45. 2.Klasifikasi . ... ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 238 B. Sistem Akuntansi Kewajiban di SKPK .. . .. .. .. . .. .. 239
46. 1.Pihak-Pihak Terkait . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 239
47. 2.Dokumen yang Digunakan .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 240
48. 3.Jurnal Standar .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 240
49. 4.Illustrasi . 243 C. Sistem Akuntansi Kewajiban di PPKD .. . .. . .. .. .. . .. 249
50. 1.Pihak-Pihak Terkait .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 249
51. 2.Dokumen yang Digunakan .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . 250
52. 3.Jurnal Standar .. .. .. .. .. .. .. 250
53. 4.Illustrasi ... .... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 251 BAB XIV Akun tansi Koreksi Kesalahan................................. 260 A. Umum 260
54. 1.Definisi . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 260
55. 2.Klasifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 B. Pihak-Pihak Terkait . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 261 C. Dokumen yang Digunakan .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 261 D. Jurnal Standar dan Illustrasi 262 BAB XV Sis tern Akuntansi Laporan Konsolidasian .. .. . .. .. . .. .. 272 A. Umum 272 B. Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi 273 C. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan 276 SISTEM AKUNTANSI SKPK DAN PPKD LAMPIRAN I 1
56. 3.Menentukan dokumen terkait Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana
57. 2.Menentukan pihak-pihak terkait Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, diteritukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.
58. 1.Identifikasi prosedur Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah ti:n penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat. Peraturan ini akan mendeskripsikan SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca pemerintah daerah. Setiap pembahasan SAPD atas elemen laporan keuangan akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut : Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan rnenegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Sistern akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrurnen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang tela.i ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD meriunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. PENDAHULUAN SISTEM AKUNTANSI SKPK DAN PPKD LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA 2 Untuk memberikan gambaran bentuk periyajian sistem akuntansi pemerintah daerah. dibawah ini diuraikan mengenai sistem akuntansi PPKD dan sistern a.cuntansi SKPK yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam siste:n akuntansi pemerintah daerah.
59. 5.Menuangkannya dalam Jangkah teknis Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun Jangkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan , dan bagairnana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akun:ansi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem akun:ansi pemerintah daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi soal atau transaksi beserta jawabannya. yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.
60. 4.Meneritukan jurnal standar Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan unruk rnencatat. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN BABI 3
61. 1.Pihak Pihak Terkait Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPK antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK- SKPK), Bendahara Penerimaan SKPK dan PA/KPA.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) Dalam sistem akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA, PPK-SKPK melaksanakan fungsi akuntansi SKPK, memiliki tu gas se bagai beriku t :
1. 8.SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPK Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Dana Bagi hasil/ DAU/ OAK/ Pendapatan Perimbangan/Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah lainnva Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnva Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:
2. 1.Definisi Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. 2.Klasifikasi Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara gans besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu :
a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. A. UMUM SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN
1. 3.Jurnal Standar
a.Pendapatan LO diakui pada saat:
1. 1.Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. 2.Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
b.Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
1. 1.Diterima direkening Kas Umum Daerah; atau
2. 2.Diterima oleh SKPK; atau Kelom1>ok Pendapatan Jenis Pendapatan Dokumen Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah SKP Daerah / SKR Daerah Retribusi Daerah / STS I TBP / Dokumen Hasil Pengelolaan Kekayaan Lain yang dipersamakan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lam PADyang Sah
3. 2.Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pendapatan SKPK adalah sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing- masing rekening (rincian objek); 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catalan atas Laporan Keuangan.
b.Bendahara Penerimaan SKPK Dalam sistem akuntansi pendapatan, bendahara penenmaan SKPK memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan; 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan; 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
c.PA/KPA Dalam sistem akuntansi pendapatan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut: 1) Menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/ retribusi daerah; 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPK. 5 Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Paiak ........ LRA xxx Jurnal LRA Dalam LRA PPK-SKPK mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPK akan mencatat dalam Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: • Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Piutang Pajak ................ xxx Pada saat Wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mencatat penerimaan pendapatan pajak tersebut dengan menjurnal se bagai beriku t: Jurnal LO atau Neraca Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Piu tanz Paiak ............................ xxx xxx Pendaoatan Paiak ............ LO xxx Jurnal LO atau Neraca
1. 3.Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
c.Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPK dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:
1. 1.Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak a) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (earned). Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah, SKPK telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal: 6 Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPK mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredu Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut a tau STS (Surat Tanda Seto ran), PPK SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ......... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Ura ian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Pajak ........... LO xxx Jurnal LO atau Neraca b) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), PPK- SKPK mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ....... LRA xxx Dalam LRA PPK-SKPK mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Re~ xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Piutanz Pajak. ....... xxx Jurnal LO atau Neraca Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank PPK-, SKPK akan menjurnal: 7 Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Pendaoatan Diterirna Dimuka xxx xxx Pendapa tan Pajak .............. LO xxx Jurnal LO atau Neraca diterbitkan bukti LO, PPK SKPK Diakhir tahun atau akhir periode akan memorial untuk mengakui pendapatan menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Penerimaan akan menyetorkan Daerah. Berdasarkan dokumen STS (Surat Tanda Setoran), PPK- Selanjutnya, Bendahara pendapatan ini ke Kas penyetoran tersebut atau SKPK menjurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debn Kred it Buku Rek xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ........... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Jurnal LO atau Neraca c) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : Tanggal No. Koje Uraian Debit Kredn Bukti Rek xxx xxx xxx Pendapatan Pajak ............. LO xxx xxx Utang Kelebihan Pembayaran xxx Pajak Jurnal LO atau Neraca Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPK mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPK menjurnal Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredn Bukti Rek xxx xxx xxx Piu tang Pajak ..................... xxx xxx Pendapatan Pajak ............... LO xxx Jumal LO atau Neraca 8 xxxXXX XXX Penda atan Diterima Dimukaxxx Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan KreditDebitUraianTanggal No. Kode Bukti Rek Jurnal LO atau Neraca Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPK akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal terse but dicatat pengakuan dengan jurnal : xxx xxx xxxxxx xxx xxx Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar xxxXXX X:X:X Penda atan Diterima Dimukaxxx Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan Debit KreditUraianTanggal No. Kode Bukti Rek xxx Jurnal LO atau Neraca Pada akhir periode SKPK melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPK akan mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx x:xx RK PPKD xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Jurnal LO atau Neraca Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : Tanggal No. Kode Uraian Debit I Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx I xxx Pendapatan Pajak .......... LRA I xxx Jurnal LRA Tanggal No. Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rek xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx Jurnal LO atau Neraca d) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPK menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal : 9 Jurnal LO atau Neraca 2) Jurnal Standar - Realized Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal : Kas di Bendahara Penerimaan Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPK menjurnal Jurnal LO atau Neraca Jurnal LRA Jurnal LO atau Neraca Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk mencatat pendapatan retribusi-LRA dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca
2. 2.Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi 1) Jurnal Standar - Earned Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPK telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi {earned). Oleh Karena itu, PPK-SKPK mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal : • xxx I Pendapatan Paiak. ........... LO xxx Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar xxx xxx xxx Pendapatan Pajak .......... LO xxx xxx Utang Kelebihan xxx Pembayaran Pajak 10 ', 'l - J :.,: - ,'v!u, .. ·. -:.i. !·11' 13 Seb SPPT 1.1.3.01.15 Piutang PBS 2.500.000 18 8.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LO Jurnal LO atau Neraca
3. 4.Illustrasi Jenis Pendapatan yang terdapat pada SKPK dapat meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada SKPK dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPK tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan pada SKPK tersebut.
a.Prosedur Pencatatan Pajak 1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official assessment). Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. Illustrasi : a) Tanggal 13 Februari 2018, BPKK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang [SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00. Berdasarkan informasi/ transaksi terse but, fungsi akuntansi SKPK mencatat dengan jurnal : Kas di Bendaharaxxx xxx Perierimaan RK PPKD XXXxxxxxxxxx Berikut adalah rangkumanjurnal standar pencatatan pendapatan di SKPK : Kas di Bendahara Penerimaan Jumal LO atau Neraca• Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: . . -IEEEII .... IIEEm Jurnal LRA 11 d) Bila wajib pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka fungsi akuntansi SKPK akan menjurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor q4 Tahun 2013) ! i· ·'~) 1' ' - .. 'r ;:...,,rtil. .-:-, .. ,:~ •, ·;-l ·i{: .. {":'l.-,1:'":JL1;•J•.(:~1 1, ~ I .. 1..J' . ' - - ~···l!·:;.. ; _, 14 Juli SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 2.5rn.ooo 18 1.1.1.02.01 Kas di 2.500.000 Bendahara Penerimaan Jurnal LO atau Neraca c) Tanggal 14 Juli 2018, Bendahara Penerirnaar; menyetorkan pendapatan im ke Kas Oaerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Seto ran), PPK SKPK menjurnal : ·~1 •. -v, . - .. . ,;. :u,:.(:.i::w '~--., t• (_. ;-~..-...~ ~. 'L ;1 : ~ \: t. t. . • u,i .... - '· ~- .. :, ~· · ~o.l :, . ~ 13 Juli SSP/N 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 ota Kredit 4.1.1.15.01 Pendapatan 2.500.000 PBB-LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ~ ... ' ' ,..., . ' .. •:-':,-., ~ • \ l • ''. •' :.1: . : ,.;,,! .... . ·- 13 Juli SSP/N 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 Ota Kredit 4.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LRA Jurnal LRA v., . : , ~:~ ..(. ~ • " I, ... :•,: I.·.u1;: ...... .l 13 Juli SSP/N 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 2.500.000 18 ota Penerimaan Kredit 1.1.3.01.15 Piutanz PBB 2.500.000 Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 13 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank. Berdasarkan SSP / Nota kredit yang diterima bendahara penerimaan BPKK, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 tahun 2013) 12 . . . '. .. ,, . : . I 05 Mei TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 7.500.000 18 Penerimaan I 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 7.500.000 Jumal LO atau Neraca 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pernbayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Illustrasi : a) Tanggal 5 Mei 2018, BPKK menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar Rp. 7 .500.000,00. Berdasarkan hal terse but cicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 20131 • j\ :·4- I ", ,•, - - :., ,. 14 Juli Nota 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.500.000 18 Kredit 4.1.1.12.01 Pendapatan PBS 2.500.000 Pedcsaan dan Perkotaan Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 4.1.1.15.01 Pendapatan PBB- 2.500.000 LRA Jurnal LRA I . . .•. ,r .- .i):. I 14 Juli I Nota 3.1.3.01.01 RK PPKD 2.500.000 18 Kredit I I 1.1.3.01.15 Piutanz PBB 2.500.000 Jumal LO atau Neraca 13 '1' : .,,:~·i:i.. 1. ·i'l):i, Ii ir""P~- .~<.;,:. l\i"! .. ;.,:·t~ ' ·•'J 'I ~ .i ~ ~ I 1· ':. J ~;. ! : ... ; 10 Mei SKPDL 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 1.700.000 18 B 2.1.6.01.01 Utang 1.700.000 Kelebihan Pembayaran Paiak d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, BPKK akan mengeluarkan surat ketetapar: lebih bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca L'.. ~~ .. 1~t.. :-, ... ~ ;d:.' - } .. .ll ~ • . ..- ·~\ ;1:•. ,u:<·:. :-: . . ~. " ,,.., I 10 Mei SKPD 1.1.3.01.06 Piutang Pajak 1.700.000 18 KB Hotel 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - 1.700.000 LO Jurnal LO atau Neraca c) Tanggal 10 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.700.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan terse but, BPKK akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : ' t'i1_ .: ~:.t:i: ' .--,,~.\ 1( ... ,·e{.:· ~t1!· ~ ..... :--:-'J~-,_:nr;;f,I ·" ·,· - • ·i·tt ,. · ~t~l'.. ,~~( ; r:: :,ih..''~ :: ... i~ v :. ··~. .... 06 Mei SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 7.500.000 18 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 7.500.000 Penerimaan Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 6 Mei 2018, Bendahara Penerimaan rnenyetorkan pendapatan iru ke Kas Dae rah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : :; :t ~•:-':'.; ~.'. .~ h' .. r, ::-,,.1~ 'L 'i:,::,J : •r.c/~1(, ~ ... ~L ··1 . ~ .... ;,. ~ ( 05 Mei TEP 0.0.0.00.00 Perubah an SAL 7.500.000 18 4.1.1.01.01 Pajak Hotel 7.500.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 1-·=- 1.~4:,-· .. ,-. ,·:·. ,, .1(. ~.:•• i: - -· ·-: d • •,'f :. I :;if. J. ~ : ',·~ ... 05 Mei TEP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.500.000 18 4.1.1.06.01 Paiak Hotel - LRA 7.500.000 Jurnal LRA 14 b) Tanggal 2 September 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : ;·.:'":.\.;-,ij:~:{:.!' :,~(~L1 ,, , -··~ -:- · T-" -:.r~ ,. =·mfft:·~;- .: 11•tn -ci:·'• ,1 .. - )~~:r~u ;i' ' . ff ,,<;;·r·(--:'~<·lo'.1 • .,.~J.'S~ ,u. ---·~··, r~ ...., .._,., ! . ' @\.uH.'1. _. ~ ~ ., /~1!: :!' ~Y~.t~! ·~: :·i{: ~, l >. 'I:~) ~ ,'' . . I . ..: . . ' u'.,(~ 01 Sep 18 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan 36.000.000 SAL 4.1. 1.04.0 l Pajak Reklame 36.000.000 Papan I Billboard . I videotron I megatron JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ·.--'iii; ;~,:~:1,:·, ' 1"fr.1 ; ;: - ·,1:$:rfr:;;-'~~ ;:,~~r~--· ·i~;·,i.. ;or.i\\1 . .,. ;-.: s,• ••· 9.1I "\\ I ,JI If~' I ::1,j~~j· '.' . ' ..~ r ,> ; :-: . ·~ '~ 't ••• ~. Ji . .. ~.t~ 01 Sep 18 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan 36.000.000 SAL
1. 4.l. l.09.01 Pajak Reklame 36.000.000 Papan/Bill board/vide otron/mega tron - LRA Jurnal LRA r ,- ~ .-, t· . 1i • ,. ·- . ·-~.1.~·~,·~~q~"!i3'tt~"· 1,1 , ••• }-~''"'llll' I''=••,·~·;:: I ",/"" • · ;:,,;r.rs• ,~r.l\, }~:,., .....:, ~ a. ;;f •. • · 1 • ,,.,,(.f• ",.,.. ... -- . ':tt,.,.,-, .. 1~-- .', ... '.) . ,..,. '','ci~~.: ·.' ..' .JI.·: .... ~·'· ..• J, ,:,!!' .. ••··. . ...... ~ ~'··~ .. ,.,,c, ,•'Ji,,_,:,,,. •. _'-• - - ... :.. __ l •••• ,. ___ ..__._,p,,...11 - - ~ ... ,...._, .... - ·-·-· ... ·-.J- 01 Sep TBP 1.1.1.02.0 I Kas dt 36.000.000 18 Bendahara Penerimaan 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Illustrasi : a) Tanggal 1 September 2018, BPKK menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 15 ·.:: ...... -. t,.,t; • ~~·.,.:(..: rf'l:.i~. r • • . ~ .:;i°~\~;,· - --:· ,'7:.r. ,,:. : ... -.J~~ •• -:: - .. -:.,·... : :': l • -~'. Jurnal LRA !'.· 'j'r·,re1:¥'.;,; \~il.11 ,:,t,f.ii~';f/.:p. '! -r: D- ,·.r:,·.:.., - ~ ·. ·,~ C'l .. ,~f!; ·=; :.-~. ·2 iJr:;_H:ilJ - l : . ~'~: .. --~I ' ·:fw~~- '/ - ' :}~ .. . . ' ::\J ' .. .. --· ·- _, - - ..... .. . . . _ ...... ~~· 01 Des TBP 1.1.1.02.01 Kas di 36.000.000 18 Benda hara Penerimaan 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Illustrasi : a) Tanggal 1 September 2018, BPKK menerima pembayaran pajak reklame dari PT "ABC" yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan Jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan / Billboard I videotron / megatron - LO 12.000.000 12.000.000BM 2.1.4.04.01 Pendapatan Diterima dimuka 31 Des 18 Jumal LO atau Neraca c) Tanggal 31 Desember 2018, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan - LO dari pajak reklame untuk tahun 2018 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (1/09/18 s/d 31/ 12/ 18 atau 4 bulan). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : .. :,• ,•:{:, ·~,; : [, ,:., .. ,, 1 ' . \~ ! - • ~\1111· •• ~ 02 Sep SSP 3.1.3.01.0 I RK PPKD 36.000.000 18 1.1.1.02.0 I Kas di 36.000.000 Bendahara Penerimaan Jurnal LO atau Neraca 16 ;:'\ .. i.,:-l:.-<.:J 1~'ic - - .lJJ •. ~, .. ·.l ,....,..,1.::1. '(,-i: '..W 1 ,_;II~~ ~1' . " I ·• ·~\o1~11i1 ) ' -:» •' '· . 31 Des 18 BM 2.1.4.04.01 IPendapatan 12.000.000 IDiterima IDimuka 4.1.1.04.01 Pajak Reklame 12.000.000 Papan I Billboard I I Videotron I Mezatron - Jurnal LO atau Neraca c) Tanggal 31 Desember 2018, BPKK melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame sebesar Rp. 12.000.000,00. Selain hal terse but, Dinas Pendapatan juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT "ABC". Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak reklame sebesar Rp. 1.200.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan terse but, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan jurnal : 'I, i ~'.. ' ' '• ':wf;-" '' ~ ... '~ :-. : . - " ., .. I :.,. •, j .. I 02 Sep SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 36.000.000 18 1.1.1.02.01 Kas di 36.000.000 Bendahara Penerimaan b) Tanggal 2 September 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen peneytoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal: Jurnal LO atau Neraca 36.000.000 Pajak Reklame Papan / Billboard I videotron I me atron 4.1 1.04.01 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 18 4.1.1.09.01 Pajak Reklame 36.000.000 Papan I Billboard I videotron I megatron - I LRA 17 : .. ,:i:·· "\', ' . f(:.:.,111~ ::-..r...:". "' r ':;~I:~°.} i · r _ ~ , • ~\c ,'• ., . :'.! 01 Mai 18 SKR 1.1.3.02.15 Piutang 48.000.000 D IRetribusi IPemakaian IKekayaan IDaernh 8.1.2.15.01 Pendapatan sewa tan ah 48.000.000 dan Bangunan - LO Jurnal LO atau Neraca
b.Prosedur Pencatatan Retribusi 1) Pengakuan Pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Illustrasi : a) Tanggal 1 Mei 2018, BPKK mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 48.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPK mencatat dengan jurnal: 31 BM 2.1.4.04.01 !Pendapatan 12.000.000 !Diterima Dirnuka 4.1.1.04.01 Pajak Reklame 12.000.000 Papan I Billboard I Videotron I Megatron - LO 31 Des 18 SKP 4.1.1.04.01 !Pajak Reklame 1.200.000 DKB !Papan I !Billboard I IVideotron I IMegatron - LO 2.1.6.01.0 I Utang Kelebihan 1.200.000 Pembayaran Pajak Jurnal LO atau Neraca d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, BPKK akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal : LO 31.12.15· SKP 1.1.3.01.09 Piutang Pajak 1.200.000 DKB Reklame 4.1.1.04.01 Pajak Reklame 1.200.000 Papan I Billboard I Videotron I Megatron - LO 18 'r ;, ·, :,~4; u ,,, .... ! f • ... l ' ': :. ~ f:: ~~' ,., '. ,-.J!.'..l, ,,,:.,., -. ' ., ', ;:.;-J,·.,.i· l . ' 16 Mai SSP 3.1.3.01.01 ~K PPKD 48.000.000 18 1.1.1.02.01 Kas di 48.000.000 Bendahara Penerimaan Jurnal LO atau Neraca c) Tanggal 16 Mei 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan mi ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Seto ran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : r .'ii·;,;;,-~;:;,., l, ,7','.. . '· . -, - ,;~ • l: ··J •p:·,,·.<~Jf~ C~T '•" ',If•~·,.- ii':\··.:·., . ·•: .: i~\;~I~·::~~ :I:~t~t.•J. '\ .• .: .. 01u1,..-· ,,~ ..}.<. ' ~ *"~.-."., . \9,l i ·~ ;,,r . Jk1,:.::f,)1r . I
c.. - - :: 1~ti~~1~ ;· . _ .. . .', ·· _;[-~)~t:i;.!S~J,.;~t:<i~..:. :.:jl:~-~-' __ ._ ... 11?-: : . . ':,~ -- ·- ---! _...... 15 Mai TSP 0.0.0.00.00 IPerubahan SAL 48.000.000 18 4.1.2.02.01 Pendapatan Retribusi 48.000.000 Pemakaian Kekayaan Dae rah Jurnal LRI\ Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) r-:·?·fr;~•.f:r:{)1 .... A'7>" , .. ,,-,~·-;,;1r.- 'i:f:.P-~~ffl,Wiff~~.i:~~ ''ffl"' -~.,,. , --· --··111,. r,· •' 1 er r.· ;i .. ·1i::t·1 . . . .. •. (;J'~" ,<,L •- . ,,O • .. ,, ,., • . " .- • I • ,,'\i c ~I "; ~ .. j ':";~~--!~.Z.. '. . . .. .1~~~.\~~~·~~··y~l·_··.) ..'j1: ... - _: . . ,Ji. '~ ~-~:~:u1 15 Mai 18 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan 48.0C0.000 SAL 4.1.2.15.01 Pendapatan Retribusi - 48.000.000 Penyewa Tan ah dan Bangunan - LRA Jurnal LRA ': ; '. ~ :"\:-'· .' 1\ ... : .... rJ,- .:\.:: .. ::..,:.it. l J. ' . • • ~ c •• I I .::.:. .. .1: .. 1 15 Mai 18 TBP 1.1.1.02.01 Kas di 48.000.000 Bendahara Penerimaan 1.1.3.02.15 Piutang Retribusi 48.000.000 Pemakaian Kekayaan Daerah Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 15 Mei 2018, wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat pendapatan retribusi dengan jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 20131 X:0< No Entry Xxx Penerima X:0< 2 an No Entry Pembayar Xxx an X:0< 3 Xxx as di Kas xxx 19 Berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk atan di SKPK : . ' . ' ... _... :,. .. •• •\· •• I "' ,. > .::.1,,: ' 17 Juli SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.600.000 18 l.l.l.C2.0l Kas di Bendahara 5.600.000 Penerimaan Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 17 Juli 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan lill ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran terse but a tau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan Jurnal • I ,:-1::,• '''"' ... :'./:. H::•1. r. ',. . .:, ... :.1 : 16 Juli TSP 0.0.0.00.00 IPerubahan SAL 5.600.000 18 4.1.2.29.02 retribusi lzin 5.600.000 Travek Jurnal LRA •1:,. .. . : .,. 16 Juli TSP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 5.600.000 18 Penerirnaar; 8.1.2.29.02 Pemberian Izin 5.600.000 Trayek kepada Sadan- LO Jurnal LO atau Neraca 2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh oemerintah daerah. Illustrasi : a) Tanggal 16 Juli 2018, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi Izin trayek sebesar Rp. 5.600.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan Jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 17 Jan SKPD 1.1.3.01.15 Piutang PBS 15.000.000 18 01 14 8.1.1.15.01 PBS- LO 15.000.000 20 Feb TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 3.500.000 18 01 14 Penerimaan 8.1.1.06.01 Pendapatan 3.500.000 Paiak Hotel - LO 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.500.000 4.1.1.06.01 Pendapatan 3.500.000 Paiak Hotel- LRA 21 Feb STS 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.500.000 18 01 14 Kas di 1.1.1.02.01 Bendahara 3.500.000 Penerimaan 20 Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPK BPKK selama tahun 2018:
1. 1.Pada tanggal 17 Januari 2018, terbit SKP Daerah yang menyatakan bahwa SKPK BPKK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp. 15.000.000,00.
2. 2.Tanggal 20 Februari 2018, Bendahara Penerimaan SKPK BPKK menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp.3.500.000,00. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 2018.
3. 3.Tanggal 5 Maret 2018, Bendahara Penerimaan SKPK BPKK menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.5.000.000,00. Bendahara Penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama.
4. 4.Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp. 500.000,00 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2018. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 2014. Bendahara Penerimaan SKPK BPKK menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah pada tanggal 28 Maret 2018.
5. 5.Tanggal 31 Desember 2018, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesahatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp. 7 .500.000,00. Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPK BPKK akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. n Daerah Pendapat Kas di an oleh Bend Xxx RK SKPK xxx SKPD Penerimaan Pendapat RK PPKD Xxx Kas di Kas Daerah xxx an Piutang...... RK SKPK Langsung Xx:x xxx 4 disetor ke .. Perubahan Kas SAL Xx:x Umum Daerah Pendapatan xxx .......... LRA 21 pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. penerimaansemuamembukukandan1) Mencatat C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
6. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.
a.Fungsi Akuntansi PPKD Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas se bagai beriku t : 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
b.Bendahara Penerimaan PPKD • 05 Maret TBP 1.1.1.02 .0 I Kas di Bendahara 5.000.000 18 02/ 14 Penerimaan 1.1.3.01.15 Piutanz PBB 5.000.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 4.1.1.15.01 Pendapatan PBB 5.000.000 - LRA 05 Maret STS 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.000.000 18 02/ 14 Kas d1 I . I. I. 02. 0 I Bendahara 5.000.000 Penerimaan 22 Maret SKPK 1.1. 1.03.06 Piutang Pajak 500.000 18 B Hotel 8.1.1.06.0 l Pendapatan 500.000 Paiak Hotel - LO 27 Maret TBP 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara 500.000 18 03/14 Penerimaan 1.1. 1.03.06 Piutang Pajak 500.000 Hotel 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000 4.1.1.06.01 Pendapatan PBB 500.000 - LRA 28 Maret STS 3.1.3.01.0 I RK PPK:) 500.000 18 03/14 Kas di l.1.1.02 .0 I Bendanara 500.000 Penerimaan 31 Des BM Piutang Retribusi 18 OJ /14 1.1.3.02.01 Pelayanan 7.500.000 Kesehatan Retribusi 8.1.2.01.05 Yankes RSUD - 7.500.000 LO • 22
1. 3.J urn al S tandar Pendapatan LO diakui pada saat :
a.Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria mi dikenal juga dengan earned; atau Dokumen Pendapat Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah an Asli Dae rah Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen yang Kekayaan Daerah yang dipersamakan Dioisahkan Lain-lain PAD yang Sah: • Penjualan Aset Dokumen Kontrak Penjualan/Perjanjian yang Dipisahkan Penjualan/ Dokurnen yang dioersarnakan • Jasa Giro/bunga Nota Kredit,' Sertifikat Deposito deposito/dokumen yang dipersamakan • Tun tu nan ganti SK Pembebanan I SKP2K I SKTJM I rugi dokumen yang dipersamakan Pendapat Pendapatan Transfer an Pemerintah Pusat: Transfer • Bagi Hasil Pajak PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan • Bagi Has ii Bukan PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Pajak • DAU Perpres / Dokumen yang Dipersamakan • OAK PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnva : • Dana Otonomi PMK / Dokumen yang Dipersa:nakan Khusus • Dana PMK / Dokumen yang Dipersamakan Keistimewaan • Dana Penyasuaian PMK / Dokumen yang Dipersamakan Pendapatan Transfer Pemerintah Dae rah lainnva : • Pendapatan Bagi Keputusan Kepala Daerah I Dokumen Hasil Paiak yang dipersamakan • Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah I Dokumen yang dipersamakan Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daer ah I PMK I Pendapat Dokumen yang Dipersamakan an Dae rah yang Sah Dana Darurat Keputusan Kepala Dae rah I PMK I Dokumen yang Dipersamakan Pendapatan lainnya Dokumen yang Dipersamakan
c.PPKD Selaku BUD 1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajakjretribusi daerah. 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPK.
1. 2.Dokumen yang digunakan 2) Membuat rekap penenmaan harian yang bersum ber dari pendapatan. 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas Daerah setiap hari. 23 2) PAD Tanpa Penetapan Ketika pihak ketiga melakukan pembayaran PAD tanpa penetapan, kemudian akan menenma Tanda Bukti I.•" I I~~ - -t' - .. • ~ ~ !·-1- ~ ...... xxx Perubahan SAL xxx I I xxx xxx Pendapatan I I xxx Paiak ........... LRA xxx Jurnal LRA xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx xxx Piutan Pa'ak.......... xxx Jurnal LO atau Neraca Piutang pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pebayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 1 : . ,v. • ~ I [-'I• I • J:.!:~ : • L ·,•:, j"• • I I : :4: tr ,:( - . xxx Piutanz Pendaoatan .......... xxx I xxx xxx Pendapatan Pajak I xxx ........... LO xxx Jurnal LO Atau Neraca
a.Prosedur Pencatatan PAD 1) PAD melalui Penetapan Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatatjurnal. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut :
a.Diterima direkening Kas Umum Daerah; atau
b.Diterima oleh SKPK; atau
c.Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
b.Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized). 24 Prosedur Pencatatan Transfer/ Dana Pe rim bangan Ketika Pemerintah daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka b. xxx xxx xxx Perubahan SAL xx:x xxx Penda atan LRA xxx Jurnal LRA xxx xxx xxx xxx Utan iarninan xxx Penda atan LO xxx Jurnal LO atau Neraca Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya terlah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Bedasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Utan Jaminan....... xxx xxx Jurnal LO atau Neraca 3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. ' " .. -, : , \".!~F - .. ,:· ' ,, ' ·1:- 'J '~<t ~ °':-: i: xxx Perubahan SAL xxx xxx xxx Pendapatan xxx Pajak. .......... LRA xxx Jurnal LRA . ' . :•\: ... ~ -.J ~ J ; l'<J ! ... ~ ; .. : - ~ '•1· ,., ~ ' j • . .; ~ : ·_:~ xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx Pendapatan xxx Pajak ........... LO xxx Jurnal LO atau Neraca Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. 25 Penda atan Hibah - LRA Jurnal LRA :\ ~ J '7 . . ~ . , · '' : ·, i;: IJ': ':';~ I "lw; h .~ .. \o'tY,~{; : . ,u,; ::t:h , • ! .: ~ : · ... ', ' ,:.,~~:~~! Ii j~,f. I'• 1 - ' ·- - .. xxx Kas di Kas Daerah xxx Xxx xxx Piutang Pend a pa tan xxx Hibah ..... xxx .. Jurnal LO atau Neraca Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : :., ...'11 :, . __ . :i:>= •.I.• '' '~·' .'(,j'l, .:-, 1' xxx Piutang Pendapatan Hibah xxx xxx xxx Pendapatan Transfer Hi bah xxx LO xxx Jurnal LO atau Neraca
c.Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Contoh : Pendapatan Hibah Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Jurnal LRA Jurnal LO atau Neraca Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Jurnal LO atau Neraca berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : 26 .. ,. ,, ... 1.. . - ··- STS / TBP / 0.0.0.00.00 IPerubahan 12.000.000 10 Feb Dokumen ISAL 18 yang Pendapat Dipersamak 4.1.1.01.01 an Pajak 12.000.000 an Hotel Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA : • ~ :-. ... : J ), '::) ~~I ' . ,. • c 'I :., .. STS I TSP I 0.0.0.00.00 Perubahan 12.000.000 10 Feb Dokumen SAL 18 yang Pendapat Dipersamak 4.1.1.06.01 an Pajak 12.000.000 an Hotel LRA Jurnal LRA 12.000.000 Piutang 1.1.3.01.06 Pajak Hotel STS / TSP I Dokumen yang Dipersamak an 10 Feb 18 Jurnal LO atau Neraca 12.000.000 aerah b) Tanggal 10 Februari 2018, Hotel Mawar selaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor pajak melalui penetapan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 1 ': ;•4• I ~'(~ 1:;i l :- '1(. u: ,: L •r':'~t: , . , .. ' SPT / SKP 1.1.3.01.06 Piutang 12.000.000 Daerah / Pajak Hotel 01 Feb Dokumen Pendapata 18 yang
1. 8.1.1.06.0 l n Pajak 12.000.000 Dipersama Hotel - LO kan
2. 4.Illustrasi PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan untuk pengakuan pendapatan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan (earned).
a.Prosedur Pencatatan PAD 1) Pajak Hotel a) Tanggal 1 Februari 2018, PPKD menerbitkan SKP Daerah atas Pajak Hotel Mawar untuk bulan Januari sebesar Rp. 12.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca 27 "lL, ·;i)!! I :.,.i,t:1:/:. ~ .... l•'•'· ~......~ :, ...,.r,: .. 1:.,"r Ul .. •111,, : " . ~ :: It I,, ,I ~ 1 • ' RUPS Piutang I 1.1.3.03.03 Bagi an Laba 250.000.000 05 Jan Doku Perusahaan 18 men Swasta yang Bagi an Laba Dipers 8.1.3.03.01 yang 250.000.000 am aka dibazikan ke Jurnal LO atau Neraca 3) Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan a) Tanggal 5 Januari 2018, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pernegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp. 250.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar: i, ,..,:.:,,i n\~·· 1·:,1tr,:,l' 1 ~-..)1~t. I~, ;• ~ •1•:it;II!, ... 1L(.J,i,, ~ ': I j !;; I ·, l .... -:'! Utang Jamin an TBP / 2.1.1.08.01 Pemasangan 5.000.000 Iklan 17 Apr Dokumen PendapatanHa 18 yang sil Eksekusi Dipersama 8.1.4.12.02 atas Jaminan 5.000.000 kan Pembongkaran Reklame - LO b) Tanggal 17 April 2018, pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca I - : 'l '( :.t :~::. . ~,·(., =:i, ,: '1 '· ,,,:,. ~·L 1!~ . J ':~1::. )/ •• \ I • .... :t(_~i.. STS I 1.1.1.01.01 Kas di Kas 5.000.000 TBP / baerah 17 Maret Dokumen Utang 18 yang 2.1.1.08.01 Jami nan 5.000.000 Dipersam Pemasangan akan Iklan 2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan a) Tanggal 1 7 Maret 2018, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran penzman untuk pemasangan iklan sebesar Rp. 5.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : Jurnal LO atau Neraca 28 4) Tuntutan Ganti Rugi a) Tanggal 2'7 Januari 2018, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan . .. . ) ·.·· I• ~., 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 !SAL Nota Pendapat Kredit / an atas 31 Jan TSP/ Sagian 18 Dokumen Laba atas yang 4.1.3.01.03 Penyertaa 250.000.000 Dipersam n Modal akan pada Perusaha an Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) ,· ·, " ·' . , ' -. ' : 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 SAL Nota Bagian Kredit / Laba yang TSP/ dibagikan 31 Jan ke Pemda 18 Dokumen atas yang 4.1.3.03.01 Penyertaa 250.000.000 Dipersam n Modal akan pad a Swasta - LRA Jurnal LRA ,._.'. ) . ':- .,~1 ... ... . ,.. ,- ' ·· .1. - ' ' Nota 1.1.1.01.01 IKas di Kas 250.000.000 Kredit / Daerah 31 Jan TSP/ Piutang 18 Dokumen Sagian yang 1.1.3.03.03 Laba 250.000.000 Dipersam Perusaha akan an Swasta Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal 31 Januari 2018, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal satandar : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 n Pemda atas Penyertaan Modal pada Swasta - LO 29 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomo 13 Tahun 2006) -J •'":. '~'Ir~ J ~'II I",,,• {,.,, ., ~{."i!, : ~,. ~. ,. , Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan 2.000.000 SAL / TSP Tun tu tan 27 Jan Dokumen ganti 18 yang 41.4.05.01 Kerugian 2.000.000 Dipersamak daerah . an LRA Jurnal LRA . •t·, ~ .... ·: • l' -~ : • : .,· .. - :,.1· - ,, '· Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas 2.000.000 Daerah I TSP I Piutang 27 Jan Dokumen Tun tu tan 18 yang 1.1.3.04.03 Gan ti 2.000.000 Dipersamak Kerugian an Dae rah Jurnal LO atau Neraca PNS atas tuntutan ganti fungsi akun tansi akan angsuran kerugian dari kerugian daerah maka men ca tat jurnal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) b) Tanggal 27 Januari 2018, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk ·;·_;q"• :,:. .,:., : v, '. - .. ,;1. :' •. '• . :.t: . - Piutang SK Tun tu tan 1.1.3.04.03 Gan ti 24.000.000 Pernbeba Kerugian nan/ Daerah 27 Jar: SKP2K / Tun tu tan 18 SKTJM / ganti Dokumen yang Kerugian 8.1.4.05.01 daerah 24.000.000 Dipersam terhadap akan Sendahara - LO Jumal LO atau Neraca hasil sidang terse but, diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian daerah sebesar Rp. 24.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal : 30 pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) ' ' . ·. .,. ""(.' '. .·I.. :· . ' JJ Nota 0.0.0.00.00 Peru bah 81.500.000.000 an SAL Kredit / Pendap 02Jan Dokume 18 a tan n yang 4.2.1.03.01 Transfer 81.500.000.000 D:persa DAU· makan LRA Jurnal LRA ... ,I '] ~~' I l' ~" ,, 111," :- ..• : ~'I.',; :.... -s : ~ ( I u ; 'I, " ~ , • , ' ' J Nota Kas di Kredit / 1.1.1.01.01 Kas 81.500.000.000 02 Jan Dokume daerah 18 n yang Piutang Dipersa 1.1.3.05.03 Transfe 81.500.000.000 rr.akan r DAU
b.Tanggal 2 Januari 2018, PPKD menenma pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 81.500.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca ; '. ~. .. • ~ -' ( \ I~~ , ' ·1.11, ,J • .,1 ... . . PMK IDiutang I 1.1.3.05.03 trransfer 978.000.000.000 bAU 01 Doku Pend a Jan men pa tan 18 yang 1ran sf Di per 8.2.1.03.01 978.000.000.000 er sama DAU - kan LO Jurnal LO atau Neraca
b.Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer 1) Dana Transfer - DAU
a.Tanggal 1 Januari 2018, PPKD menerima PMK/Dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk tahun 2015 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 978.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan melakukan jurnal standar : Dokumen Tun tu ta yang n Dipersamakan 41.4.05.01 Kerugia 2.000.000 n Daerah 31 I :.ut:-1:,:1 ,, ::- =~-. '.. t, ·~-.~r..·. ?".t:,r. 1: ' • ··[ i/:·:,:. ..-c :·. ·~ i ~): '. . ,, J Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 60.000.000 Kredit / SAL 01 Juni Dokumen Pendapatan 18 yang 4.2.3.01.01 Hibah/Bagi 60.000.000 Dipersam hasil Pajak akan LRA Jurnal LRA Ti\,.~:,:i:: .I ..,~ · : · ,, • • •• -, ...... 1--;.' ~-- 1c-:-· .....··~J\Y~~ .· -; 1-rr ...~ ..""J'fijj\. I ••• . ·• - ~·.. , ..,;~(; ':.11, I\: ••lH.,qw, ., ........ )ol.- ,,~..t1~;: l · .,_ l'" ~. ~ .t:-!, .. _._:_ ,_1[_ :_._";_ . -h)•a ; Neta 1.1.1.01.0 I Kas di Kas 60.000.000 Kredit I Daerah 01 Juni Dokumen Piutang 18 yang Dipersam 1.1.3.05.01 Bagi Hasil 60.000.000 akan Pajak b) Tanggal 1 Juni 2018, PPKD menenma pemindahbukuan/Nota kredit dari Bank atas Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Triwulan I (Januari s/d Maret 2018) sebesar Rp. 60.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca -=r :: ;I ~ ~~ :"' = - •'r.} ;~i , '·i · ; , o (1 I~ ~~. :: ~ ' . ..... .. . . ' . .· •••• _ .. _ .. 4'1 : . • • ~ +. ·. ""'! - ' • - f,. 'II ' VJ~ j (I~ L] Sura: Piutang Kepurusa 1.1.3.05.01 Bagi 240.000.000 Hasil n Kepala Paiak 01 Maret Daeral: / Pendapa 18 Dokumen yang tan Bagi 8.2.3.01.01 Hasil 240.000.000 Dipersam Pajak - akan LO Jurnal LO atau Neraca 2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah a) Tanggal 1 Maret 2018, PPKD Pemda "ABC" menenma Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 240.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar : Nota 0.0.0.00.00 Peru bah 81.500.000.000 Kredit / an SAL 02 Jan Dokume Pendap 18 n yang 4.2.2.01.01 a tan 81.500.000.000 Dipersa DAU- makan LRA Jurnal LRA 32 Jurnal LRA (:' :.i.~°'.••:_i:~:{:~· ~(-1- 1:1.~1~;; Ii £:'{,r_~r.- -~~f~_jt,)~'li;!ht.:.':Jf,__. .'.j@'J~'\i .:.-: ... 1;,i'" ..,.;~:t··. ::ii Neta I. I.1.01.0 I Kas di Kas 250.000.000 Kredit / Dae rah 01 Apr Dokumen Piutang 18 yang 1.1.3.08.01 Pendapata 250.000.000 Dipersam n Lainnya akan - Hibah Jurnal LO atau Neraca b) Tanggal O 1 April 2018, PPKD menenma nota kredit bank atas Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) .. .-.,t), r-:,\; ~· .... ; : ~ .. ·' ~' ' :'... , ~ vi':!1:,. . er .: . , ~' I• I f ~ I: l ('J • ( ~J: I J'. Piutang Naskah 1.1.3.08.0 I Pendapata 250.000.000 Hibah / n Lainnya - Hibah 01 Maret Dokumen Pendapata 18 yang n Hiaah Dipersam 8.3.1.01.0 I dari 250.000.000 akan Pernerinta h - LO Jurnal LO atau Neraca
c.Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Pendapatan Hibah a) Tanggal 1 Maret 2018, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp. 250.000.000,00. Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal : '"·•:4:~" '' 1.... '::~..I~ .... •,.,!II~ - : 11 - I : l I:.~. ~ I• J) Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 60.000.000 Kredit / SAL 01 Juni Dokumen Pendapatan 18 yang Dipersam 4.3.3.01.01 Bagi hasil 60.000.000 akan Pajak - LRA Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) 33 Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait pendapatan yang terjadi di PPKD selama tahun 2018 :
1. 1.Tanggal 17 Mei 2018, diterima surat dari Kementerian Sosial yang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana darurat sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi seminggu sebelumnya.
2. 2.Tanggal 1 Juni 2018, diterima Nota Kredit yang menyatakan adanya transfer dari Kernen terian Sosial sebesar Rp. 500.000.000,00. , No Transaksi Pencatatan Oleh SKPD Pencatatan Oleh PPKD Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit Pen eta pa Piutanz ....... xxx 1 n No Pen::iapat Entry Pendapatan ..... xxx an .-LO Kas di Kas Daerah xxx Penerirna Piutang ....... xxx 2 an No Perubahan Pen.::fapat Entry SAL xxx an Pendapatan ..... xxx ... -LRA Kas di Kas Daerah xxx Pendapat Pendapatan ..... xxx 3 an Tanpa No .-LO Penetapa Entry Perubahan SAL xxx n Pendapatan ..... xxx .-LRA Berikut adalah jurnal standar pencatatan pendapatan di PPKD: . : .. ,:":":~ ' '" -; '• ~ ! I '. r, ., . .. : ..... )'' l,.,,' .1 Nota 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 SAL Kredit / Pendapata 01 Apr Dokumen n Hibah 18 yang 4.3.1.01.01 dari 250.000.000 Dipersam Pemerinta akan h Jurnal LRA pelaksanaan anggaran mengikuti kode anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun Asumsi rekening 2006) Dokumen Pendapata yang n Hibah Dipersam 8.3.1.01.01 dari 250.000.000 akan Pemerinta h - LRA 34 ~...-...,.,,,._ ·: J -··· .. I :.:-j~j. ... ! '~ ~ _--.. ·, ;, lvt- '.,., ... .,,:: ' 1., '" '. - . ,. ., •• "· .11 1•. j'• . '. , 17 Mai 1.1.3.08.02 IPiutang Dana 500.000.000 18 IDarurat 1 8.3.2.01.01 Pendapatan 500.000.000 Dana Darurat - LO 01 Jun NK l.1.1.01.01 IKas di Kas 18 115/ !Daerah 500.000.000 14 1.1.3.08.02 Piutang Dana 500.000.000 Darurat 2 0.0.0.01.00 IPerubahan 500.000.000 SAL 4.3.2.01.01 Pendapatan Dana 500.000.000 Darurat - LRA 05 Nov SK 1.5.1.02.02 trOR thd PNS 18 TOR lbukan 50.400.000 01/1 IBendahara 3 4 8.1.4.05.02 TOR thd PNS bukan 50.400.000 Bendahara - LO 05 Des TBP 1.1.1.01.01 Kas di Kas 18 107/ Pae rah 2.100.000 14 1.5.2.02.02 TOR thd PNS bukan 2.100.000 4 Bendahara 0.0.0.01.00 Perubahan ISAL 2.100.000 4.1.4.05.02 TOR thd PNS bukan 2.100.000 Bendahara - LRA 31 Des 1. 1.3.05.03 Piutang Dana 1.750.000.000 18 Alokasi Umum 5 8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO
3. 1.750.000.000
4. 3.Tanggal 5 November 2018, dikeluarkan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi yang menyatakan bahwa pegawai XYZ akan menyelesaikan TGR sebesar Rp. 50.400.000,00 melalui angsuran selama 2 tahun.
5. 4.Tanggal 5 Desember 2018, diterima pembayaran angsuran TGR yang pertama sebesar Rp. 2.100.000,00
6. 5.Tanggal 31 Desember 2018, diketahui terdapat sejumlah dana DAU yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1. 750.000.000,00. Atas jumlah yang belum ditransfer ini, Pemerintah Pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun 2018. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA Beban dan belanja diklasifikasikan menurut;
a.Klasifiakasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban terduga. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifi.kasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak tercuga, dan belanja lain-lain.
b.Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
1. 2.Klasifikasi Menggunakan Kode Akun 5Menggunakan Kode Akun 9c Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran LRA pembentukMerupakan unsur Operasional (LO) B Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkuatan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ada bebarapa perbedaan antara Beban dan Belanja, Yaitu : •
2. 1.Definisi A. UMUM SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA Belania Operasi Belania Pezawai SKPK Belania Baranz SKPK Bunza PPKD Suhsidi PPKD Hibah [Uang, Baranz dan Jasal*l PPKD/SKPK Bantuan Sosial (Uane dan Baranzl"] PPKD/SKPK Belania Modal Belania Tanah SKPK Belanja Peralatan dan Mesin SKPK Belania Gedunz dan Banzunan SKPK Belar:ia Jalan, lriaasi dan .Jaringan SKPK Belar.ia Aset Tetao Lainnva SKPK Belar.ja Aset Lainnva SKPK Belania Tak Terduza Belanja Tak Terduza PPKD 1 Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Kewenangan atas belanja :ersebut : !~".'!"·'.- .: ,·;' ' \~\-1::~;--~. - ··- - ~. .: '··r,·-Jr: ~~-.--:_·~ . .. -. (~~1:~-=i~i:,:-./:: ~ ' - ""';':.-:- --·- _-.3.i Belania Tidak Lanzsunz SKPK Belania Pezawai PPKD Belania Bunza PPKD Belanja Suhsidi PPKD Belanja Hibah PPKD Belania Bantuan Sosial PPKD Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kahupaten/Kota dan Pernerintahan PPKD Desa Belanja Bantuan Keuang:an Kepada Provinsi PPKD /Kahupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belania Tidak Terduza PPKD Belania Lanzsung PPKD Belania Pezawai SKPK Belania Barang dan Jasa SKPK Belania Modal SKPK Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBK menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: PPKDBehan Luar Biasa PPKD PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan Lainn a PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Des a PPKD Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainn a PPKD Behan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainn a Behan Transfer Ba i Hasil Paiak Daerah Behan Transfer PPKD Behan Transfer Dana Otonomi Khusus Beban Lain-lain PPKDDefisit Nor. 0 erasional 37 Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBK menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: SP2D Dokumen an Di ersamakanBeban Lain-lain Bukti Memorial/Dokumen yang Di ersamakan Beban Penyisihan Piutang NPHD/SP2D/Dokumen yang 01 ersamakan Beban Hibah BAST/ SP2 D / Doku men yang 01 ersamakan Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Beban Barang dan .Jasa f Bukti Memonal/Dokumen yang Di ersamakan Beban Penyusutan dan Amortisasi
3. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antaran lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) dan Bendahara Pengeluaran SKPK.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPK melaksanakan fungsi akuntansi SKPK, memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi /kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi / kejadian be ban dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan.
b.Bendahara Pengeluaran SKPK 1) Menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi beban dan belanja ke PPK-SKPK 2) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam Buku Kas Umum SKPK. 3) Membuat SPJ atas beban dan belanja.
1. 2.Dokumen yang Digunakan Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut :
2. 8.SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPK •i Hibah dan Bantuan sosia. berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPK. 38 Jurnal LRA xxx Beban Gaii Pokok xxx xxx RK PPKD xxx xxxXxx
a.Beban dan Belanja Pegawai Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal nya adalah Jurnal LO dan Neraca
1. 3.Jurnal Standar B 1 0 .. I·,.,:,::~ (:)i(! ·,·-.~·"J~: ....'llh'-'ll-1'~·,4·: ~-. ~-- • , ·''-~1' . - _:._ ~~.~~~~ !.:!__:..:_ ____ ·-· .. : .....-- I e anja -perasr I Belanja Pegawai Daftar Gaji/ SP2D / Dokumen yang Dipersamakan Belanja Barang BAST/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan 'Hibah (Uang, Barang dan .Jasa'"] NPHD/SP2D/Dokumen yang Dioersarnakan Bantuan Sosial (uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala I Daerah/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belania Modal Belanja Tanah Serttfikat/BAST /SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belanja Peralatan dan Mesin BAST/SP2D/Dokumen yang Dipersarnakan I Belanja Gedung dan Bangunan BAST PekerJaan/SP2D/Dokumen yang' Dioersamakan Belanja Jalan, lrigasi dan .Jaringan BAST PekerJaan/SP2D/Dokumen yang Dipersarnakan Belanja Aset Tetap Lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan Belanja Aset Lainnya BAST/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan I Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: • BAST/SP2D/Dokumen yang Dioersamakan Belanja Barang dan Jasa BAST/SP2D/Dokumen yang Dioersamakan Belanja Modal Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Belanja Pegawai Belanja Banruan Keuangan Kepada Provmsi/Kabupaten/Kota dan Pernerintahan Desa Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang Di ersamakan Belania Lan sun 39 Berdasarkan kejadian terse but maka jurnalnya adalah:
b.Beban dan Belanja Barang dan Jasa Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu : 1) Pendekatan Beban. Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana barang dan jasa terse but akan digunakan/ dikonsumsi segera. Misalnya Pembelian barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran dan Barang dan Jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. • Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Beban dan belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pem bayarannya melalui mekanisme UP/GU /TU di man a pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran ke masing-masing PNS, maka jurnal nya adalah: Jurnal LRA Kas di Bendahara Pen eluaranxxx xxxxxx xxxxxx xxxXxx Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal nya adalah : Jurnal LO dan Neraca 40 Pendekatan Aset akan diakui jika pernbelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa terse but akan digunakan/dikonsumsi dalarn jangka waktu lama atau untuk berjaga-jaga. Misalnya Pembelian barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK terse but tidak langsung akan digunakan/ dikonsurnsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalarn satu periode 2) Pendekatan Aset. xxx Persediaan ATK xxx xxx Behan ATK x.xx xxxXxx Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca xxx Belania ATK xxx xxx Perubahan SAL xxx xxxXxx Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU makajurnal standar: xxx Belania ATK xx:x xxx Peru bahan SAL xxx xxx Xxx Jurnal LRA .. xxx xxx Utan Belania ATK xxx xxx RK PPKD xxxxxx Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Jurnal LO dan Neraca 41 Apabila ,.· perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname)terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil stock opname tersebut jurr.alnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ~ ?i=~~ Jurnal LRA F!~~ 1•'r·· ~\..'ul,.-t. ,,-., " :.t. -:..-1:.t:. • r. I;~I=- J .. , .... ~,, : _ · .1.ti .. 1 1:1 .... :..... • :'.:. t ~. ., x:xx Utanz Belania ATK x:xx xxx xxx Kas di Kas xxx Bendahara xxx Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU /TU maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca xxx Selan· a ATK xxx xxx Perubahan SAL x:xx xxxxxx JurnalLRA Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ~rt"1 - _xxx - atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca - ----- -------------------- 42 Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname)terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar: Ba rangBelanja ;;it ; ·~ ... .rC1 .. . '; •( . 1:· ,(~;iiJ",::,n,:,(:,:c· I ::llt~t•:r. 1..,, ..·~,r:Jt":a-,1 ,· ,~,,~~••, :'../..,, ' .... ..... xxx dihibahkan kepada xxx I xxx xxx masvarakat I xxx Perubahan SAL xxx I Jurnal LRA b.,,,Jf " .. .. I I'• I - ~·: \~t.i1:<r.i .."•'- .. , ··~·~. ~. ·;: Jt:1:, .-r .. l..n 1. ~! ""'"r, ....?~,.. ";,1,11'-1, 1:"J .... : '.r., Utang Belanja Barang ..... yg xxx akan diserahkan pada pihak xxx xxx xxx ketiza xxx RK PPKD xxx Kemudian PPK-SKPK melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnalnya adalah: J urnal LO dan N eraca xxxxxx xxx xxx
c.Hibah dan Bantuan Sosial Beban Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah Zbantuan sosial. Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu : 1) Pendekatan Beban SKPK melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan/ diserahkan kepada pihak ketiga dan barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Serita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPK, akan tetapi belum dilakukan pembayaran, kernudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD)atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca 43 .. , ··....... , -~•;•J; ,;•. ,. ~' .. Behan Barang yg akan xxx diserahkan knd Masvarakat xxx xxx xxx xxx Persediaan Baranz ..... xxx Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh kepala SKPK melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD /Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani, maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ,·, .. ,I .. ;., . I : .. --:,. : .. . \ ~ . Belanja Hibah kpd xxx kelornpok Masvarakat ...... xxx xx:x xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Kemudian PPK-SKPK melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca xxx Utang Belanja Barang xxx xxx xxx Persediaan Barang yg akan diberikan k d Pihak Keti a xxx xxx 2) Pendekatan Aset SKPK melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan/ diserahkan kepada pihak ketiga dan barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Serita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPK, akan tetapi belurn dilakukan pembayaran serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnalnya adalah: Jurnal LO dan Neraca ,, : .. . . ,t •. .. IPersediaan Ba rang ..... xxx dihibahkan kepada xxx masvarakat xxx xxx Behan Persediaan Barang xxx ..... dihibahkan kepada xxx rnasyarakat Jurnal LO dan Neraca = , 1r - ~-··-=- -- ·,·- J ... , ':1""~~·~~ ~·@1ii~iC!4.. '>··1 -;·· • ~ ,. 11~11:.:r:.r::-i•··1 ::-~~.:;,_,_,~i1: -~.:.":.~· -: i..'! ~:. .. J..:..\.S~ SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 '.Belanja 5.000.000 IGaji/Dokum Gaii Pokok 02 Jan 18 en yang 0.0.0.000.C Peru bah a dipersamaka 0 In SAL 5.000.000 n Jurnal LRA ~I1i1':rif:.:i:i::~·:. 'J!'·1~I~1tlri!=!~!': r_~w;:j~mi~r·.~./i_o~Ft.. ·_ .~ .r~~.~t.t~ S P2 D / Daftar 9.1.1.01.0 l ~eban Gaji 5.000.000 Gaji/Dokum okok 02 Jan 18 en yang dipersamaka 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.000.000 n Jurnal LO dan Neraca 44
1. 4.Illustrasi
a.Beban dan Belanja Pegawai Pada tanggal 2 Januari 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pernbayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPK akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran rr.engikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) t.. : ·:·. · -~r.· ~"":~~·... _~Jr--~;'?o-?."tZ\-~1r:,;~~ ~~z~~1r,-;~-~-- ~~::·:~1~· -~- _ · ~· .-;:. it 7·.··i~~,: •;::f,\•.(•~:.!: ]' - ,f· I 1 \• '. Jt ;,• I 1v)ri:\1:'£;1• ,T'' ' t' !'f.,l~}~. J• !.',,{J~~f'.~ - - ' ):;\,J:~al l :=-{,;}~~ : '• • • • - • -•· • . ·~ I Beban Penyisihan Piutang Ixxx xxx xxx xxx ...... xxx Penyisihan Piutang xxx I.......
e.Beban Penyisihan Piutang Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ a tau korporasi dan/ a tau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang: Jurnal LO dan Neraca xxx Beban Pen sutan xxx xxx Akm Pen sutan xxx xxxxxx Jurnal LO dan Neraca
d.Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama rnasa manfaat aset yang bersangkutan. Be ban penyusutan SKPK jurnal standar: 45 Pada tanggal 6 Januari 2018 Beban dan Belanja pegawai (rnisalnya untuk pembayaran lembur) SKPK Disperindagkop yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-rnasing PNS. Berdasarkan pembayaran :: ; .. !' 1:4:'\~ ~" ~I ~\ ... ·~d l~l. :--, .. ~'. ·L' ':.l:,: n.,-,, SP2D/Daf 5.1.1.01.0 I IBelanja Gaji 5.000.000 tar IPokok PNS Gaji/Dok 02 Jan 18 umen Perubahan yang 0.0.0.00.00 SAL 5.000.000 dipersam akan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA :11·1~:4::,:• 1;1,.., '~~,- J: ! •• 1: ... ,,f-lh ,·~.f.1f, .;' •:Loi;,, r.,«, 1, I SP2D/Daftar Belanja 5.1.1.01.01 Gaji 5.000.000 02 Jan Gaji/Dokumen Pokok 18 yang Perubaha dipersamakan 0.0.0.000.00 n SAL 5.000.000 Jumal LRA :.,'u) .: ... ~: J .... ! .. ,)U.(, ':-J..•°:._ - .. I I • 1 J ~:<J,:o : ,.1;. ~· .,,,'c/• ' . -' .. i Kas di SP2D/Daf 1.1.1.02.01 Bendahara 5.000.000 tar Pengeluaran 02 Jan Gaji/Dok 0.0.0.000.00 RK PPKD 5.000.000 18 umen 9.1.1.01.01 Beban Gaji 5.000.000 yang Pokok dipersam Kas di akan 1.1.1.02.01 Bendahara 5.000.000 Pengeluaran Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode Rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Jika Beban dan Belanja Pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp5.000.000,00 serta pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Beban dan belanja pegawai, PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut: 0 r ; ·· :•:,:. 't'.... .:\ .. .,:.•. 1'.· .. 1;1_ ,fJ.1:, Y:..~ 1:~l:.Jo ~t-t~,L ~ '. ~t. < ...... ! Belanja SP2D/Daftar 5.1.1.01.01 Gaji 5.000.000 02 Jan Gaji/ Dokumen Pokok 18 yang PNS dipersamakan 0.0.0.000.00 Peru bah a 5.000.000 n SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 46 Pada tanggal 20 Februari 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pembayaran dengan Utang 2.1.5.02.01 Belanja ATK Jurnal LO dan Neraca
b.Beban dan Belanja Barang dan Jasa 1) Pendekatan Beban Pada tanggal 25 Januari 2018 SKPK Disperindagkop melakukan pembelian Barang dan Jasa yakni berupa ATK sebesar Rp3.050.000,00 yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh Bendahara pengeluaran belum dilakukan Pernbayaran, dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh penyimpan barang/pengurus barang dengan Serita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPK akan melakukan jurnal sebagai berikut: 1 ~ :1 11:,:,: • I 1~ ... "-;.,Ii .... ~clr • j ~;;· ,11 •I.' lf,i .1 t, ··."':. t: 1 ·• l ,.,.,); ~ ., ; • l ' Daftar 5.2.1.03.01 Belanja Uang 5.000.000 Honor/ Lernbur PNS 06Janl8 SP2D I Dokumen 0.0.0.00.00 Perubahan 5.000.000 Lain SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Daftar Honor/ SP2D I Dokumen Lain 05 Jan 18 5.000.000 5.000.000 Belanja Uang Lembur PNS
1. 5.1. 1.07.01 Jurnal LRA l~~,~ l:''I!~':, I , , ',:t" II"', • ~"'• - f • • T • ,', ' , 'l ' ' :·.· ~ ~ I : t ii 5:i:-'.? ' 1~··0 1;1~ 1~./~1•,· • •-, 1l,11;,;11f:llil 1 1<1'r.:i;.H1 _ _ .,,.,,_t~)~~~w • •• - )IA.- .... ••·-· -·- ·· .... :.-.1. ··--- Daftar 9.1.1.07.01 IBeban Uang 3.000.000 06 Jan Honor/ ILembur PNS 18 SP2D I Kas di Dokumen 1. 1.1.02.01 Bendahara 3.000.000 Lain Pengeluaran J urrial LO dan N era ca tersebut PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal se bagai beriku t : Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permeridagri Nomor 64 Tahun 2013) 3.050.000 3.050.0009.1.2.01.01 Persediaan ATK BAST/ Dokumen yang dipersam akan 25 Jan 18 47 ·~·:.·~~:-1:.~:t, ,' ~,,:• 1:hJ~,rn1 : , ~ .... -., 1.1 I, 1 :'<t..._1 ~.. ~ : '.I: - r .,;, ... SP2D I 5.1.2.01.01 Belania ATK 3.050.000 20 Feb Dokumen 18 yang 0.0.0.00.00 Perubahan 3.050.000 dipersamak SAL an Jurnal LRA ' :. • .J ~ : .. :-':.. ,,{t :: Hl ~ .... : ., ~..:~·· .. SP2D I 2.1.5.02.01 Utang Belanja 3.050.000 20 Feb Dokumen ATK 18 yang Kas di dipersamak 1.1.1.03.01 Bendahara 3.050.000 an Perigeluaran Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca . ' :11:;:.t:-l=· 1'~(V~ J:0\.i-. !,,.j ~-- J·r~c, :fr.. ,~ : ·, • "- ~ ,; L f: • • ·• .. 1.JJi : ·' n SP2D / 5.2.2.01.01 Belania ATK 3.050.000 20 Feb Dokumen 18 yang 0.0.0.00.00 Peru bah a 3.050.000 dipersam n SAL akan Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) r --,;·,,_ .- - . "' 1 ~·r ~rl~1£"" ""·. i°/ _ , ':";"' · 'fL-, ;r- . i"'".- ?~._; :::r "I'" P ~~)~·~i:. :, ',{i.~-1 ., ' I j /:"22~:.,:,2l.,, , l~,,t, •• .i\j,._A ,o'-;•Jq,,.' ,._S:,.){ .'.°if ,,.':,:':'.•·!~j:.,..~J 1 "' ·• l~ SP2D / 5.1.2.01.01 Belanja ATK 3.050.000 20 Feb Dokumen 18 yang 0.0.0.00.00 Perubahan 3.050.000 dipersam SAL akan Jurnal LRA i~ :: _.u1~:4:J~.: ' . ::,~ r:;·;r: .. ,?,~,:~ ... ,~~;j\' il~P •i,"l~~ft~r:~7 ,~ .. -· 7::. It. ' •• t.l ~ ""1 : SP2D I 2.1.5.02.01 Utang 3.050.000 20 Feb Dokumen Belania ATK 18 yang dipersam 2.1.5.02.01 RK PPKD 3.050.000 akan J urn al LO dan N eraca mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) i"a. ~ ... _: . I ~· ": ~ t , :. : • ',, ......, . ., .. SP2D I 5.1.2.01.01 Belanja ATK 4.000.000 20 April Dokumen 18 yang Perubahan dipersamak 0.0.0.00.00 SAL 4.000.000 an Jurnal LRA ,'(• .:.:,,1' .. : ~,:o11~1- ;'.J. t! 1..·:.1:t: : •1.· .. 11 ' . ', ..... '•~I I::~:,;• 1,i,.1.a_, •• , ~ SP2D I 2.1.5.02.0 l Utang Belanja 4.000.000 Dokumen ATK 20 April yang 18 dipersamak 3.1.3.01.01 RK PPKD 4.000.000 an Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 20 April 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 \ :· :;~\:~:,:. " ;.,~ ..;,i._i~~-1 ~_-,,,1~ ·~.( :"k ·J~. \ _.l~,.:~1:1: . J, '• I j ~ • I :,_, ~ . ., . I ,, -· BAST/ 1.:.7.01.01 Persediaan 4.000.000 20 Dokumen ATK Maret yang Utang 18 dipersamak 2.1.5.02.01 Belanja ATK 4.000.000 an 2) Pendekatan Aset Pada tanggal 20 Maret 2018 SKPK Disperindagkop melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp4.000.000,00 yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan/ dikonsumsi secepatnya serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan pembayaran serta banrang dan jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh penyimpanan/pengurus barang dengan Surat Serita Acara Serah Terima Barang dari rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: J urnal LO dan N era ca .., .. " - .. ", ' SP2D I 5.2.2.01.01 Belanja ATK 3.050.000 20 Feb Dokumen 18 yang dipersamak 0.0.0.00.00 Perubaha 3.050.000 an n SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 48 49 ': : .. ,.~_.:,;· ; t:~. I ..,.,, J ,, ~ :·,: I. ~./.·:, ~' l • ,. •: ~.. •I t , ~II, '.' •I •,1:,_.,.. ~j~ - I • I SP2D I 5.2.2.01.01 Belania ATK 4.000.000 20 April Dokumen 18 yang 0.0.0.00.00 Perubaha 4.000.000 Dipersama n SAL kan Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 4.000.000 Perubahan SAL SP2D I Dokumen 5· 1.2.0l.Ol 20 April 18 yang Dipersam 0.0.0.00.00 akan JurnalLRA f.',. . ' : - . ~ .'.....:.,/ +-· : ..:::. ~i:.: - ..1. . SP2D I 2.1.5.02.01 Utang Belanja 4.000.000 Dokume ATK 20 April n yang Kas di 18 Dipersa 1.1.1.03.01 Bendahara 4.000.000 makan Penzeluaran Asumsi pada tanggal 20 April 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam j urn al se bagai beriku t : Asumsi Pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Beban ATK9.1.2.01.01 memorial 30 April 18 Pada tanggal 30 April 2018 PPK-SKPK Disperindagkop melakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir bulan April 2018 didapati persediaan ATK sebesar Rp 1.000.000,00 maka PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca . •:. ·,, ·. ~ I '~ ! ' I,. - SP2D I 5.1.2.01.01 Belanja 4.000.000 20 April Dokumen ATK 18 yang 0.0.0.00.00 Peru bah 4.000.000 dipersarnakan an SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 3.000.000 3.000.000 Persediaan ATK 1.1.7.01.01 so Pada tanggal 24 September 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) j.,. .·.1 ; I'•.,., ~ • 'I t., , ';..; :, - - ' - ~ . ',I~ , ,: :.1 .. ,·,., . "I -- ~; ... ,' . ..:I Be ban Barang .. yg akan 9.1.2.20.01 diserahkan 40.000.000 BAST/ kpd 25 NPHD / Masvarakat Agustus Dokume Utang 18 n yang Belanja dipersa Barang ... yg makan 1.1.7.01.01 akan 40.000.000 diserahkan kpd Masvarakat
c.Beban Hibah dan Bantuan Sosial 1) Pendekatan Beban Pada tanggal 22 Agustus 2018 SKPK Disperindagkop melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan/ diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00 dan barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Serita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPK dan belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/Surat Perjanjian/ atau dokumen yang dipersamakan ditanda tangani oleh kepala SKPK. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal : Jurnal LO dan Neraca r,,; .. ' ' -~· ... .. i ; .. ~ ~ :~:-'; .. ·:' .1:, t .;), .: -, .... , .. , . ,,1. - ' r 21 : '' 30 April 9.1.2.01.01 Beban ATK 3.000.000 I memoria Persediaan l 18 1.1.7.01.01 ATK 3.000.000 Pada tanggal 30 April 2018 PPK-SKPK Disperindagkop melakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir bulan April 2018 didapati persediaan ATK sebesar Rp 1.000.000,00 maka PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : J urnal LO dan N eraca • •· 51 2.1.5.02.06 40.000.000 Utang Belanja Barang ... yg akan 24 Agustus 18 diserahkan kpd Mas arakat BAST/ Dokume n yang dipersa makan 40.000.000 Persedian Barang ... yg akan 1.1.7.03.01 2) Pendekatan Aset Pada tanggal 22 Agustus 2018 SKPK Disperindagkop melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan/ diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.000.000,00 dan barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPK dan belum dilakukan pembayaran. Serta NPHD / Surat Perjanjian/ atau dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani oleh kepala SKPK dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Jurnal LO dan N eraca ' ·- ' •f.ti•.~-;··:·' : ', ., ;~~./~-,-~?:?~-;~;'~' -~~;._·,~' ;:·--· ... :.i . :· ;:;. ·:>:.i.=· : ',• '1 -~ Belanja Ba rang yang SP2D / akan 24 Dokume 5.2.2.23.01 diserahkan 40.000.000 Septemb n yang kpd er 18 dipersa Masyarakat/ makan Pihak Ketiga 0.0.0.00.00 Perubahan 4(.000.000 SAL Jurnal LRA Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 0.0.0.00.00 Perubaha n SAL Septemb er 18 24 SP2D I Dokumen yang dipersam akan Belanja 5 1 5 0 4 01 Hibah kpd 40.000.000 · · · · Kelompok Mas arakat 40.000.000 Jurnal LRA .. 'i•, :- •• i c t : . .... ' . Utang Belanja SP2D I Barang ... yg 24 Dokumen 2.1.5.02.06 akan 40.000.000 Septemb yang diserahkan er 18 dipersam kpd akan Masvarakat 3.1.3.01.01 RK 40 000.000 PPKD Jurnal LO dan Neraca • • 52 •' ~/-~ . . . -~·,:.-!F!_~-:~ ~-: ·.. '.· . : ' .;j 1r ·~,eJii1 .. i~,(.. ,:, I( · · Jt~:u:~. h r ~•'I .. 'l•• 111:, :,:. ·' ' I~ ' .) 11• !l .. 1::t .. 11•:·1 .... Be ban Barang BAST/ 9.1.2.20.01 yang akan 40.000.000 diserahkan kpd NPHD / Masyarakat 25 Sep Dokume Persediaan 18 n yang Barang dipersa 1.1.7.03.01 diserahkan 40.000.000 makan kpd Pihak Ketiza Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 25 September 2018 SKPK Disperindagkop melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani maka PPK-SKPK akan melakukan jurnal sebagai berikut: [ , .... ; . - . Ii J'i_.. ~ ti~,,._-:~·;--~ :.1~·~:~1~~~·~=-~7"'.Z_(~~-:-;~;f~.---~l _· .: .. * ,-.;.,, r • ~ . :.: • :.t:,,:l, i: ,:)~~~~~I 1 .. 1-.,r•J'- 1,(-l.•·<l'. <;"__···\~'~'l?'-'' ~ , L . ,ur~···. .: ...... i .. .j •• l ·.·- • ,_.l Belanja Barang yg akan 24 Sep 5.2.2.23.01 Diserahkan kpd 40.000.000 SP2D Masyarakat/ Pih 18 ak Ketiga 0.0.0.00.00 Perubahan 40.000.000 SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jumal LRA l,\J tt;, ... ;: .. :,. .. ,' ,,~ v 1·•·- :,.i: ~ •, , .1u: ~ .. ..,, ~ ,.•;., ·::,b1,: ,. Belanja Hi bah 24 Sep 5.1.5.04.01 kpd Kelompok 40.000.000 SP2D Masvarakat 18 Perubahan 0.0.0.00.00 SAL 40.000.000 Jumal LRA ~' I ' .», '?J ,. ;_.:·-· :"' .I ... ,.. ' : •I•~ • I : . .... , ·I j ,; • '. ~ • Utang Belanja 24 Sep 2.1.5.02.06 Ba rang ... yg 40.000.000 SP20 akan diserahkan :s kod Masvarakat 3.1.3.01.01 RK PPKD l::l0.000.000 Pada tanggal 24 September 2018 Bendahara Pengeluaran SKPK Disperindagkop melakukan pem bayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) J urn al LO dan N era ca diserahkan kpd Masyarakat Piutang Retribusi Rp50.000.000,00 Ku rang 10% Rp5.000.000,00 La near Piutang Retribusi Rp 15.000.000,00 Ragu 50% Rp7.500.000,00 ragu Piutang Reuibusi Rp5.000.000,00 Macet 100% Rp5.000.000.00 JUMLAH Rpl 8.000.000.00 Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2018 sebagai berikut:
e.Beban Penyisihan Piutang Penyisihan Piutang SKPK Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPK BPKK dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp 170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK-SKPK menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retri busi terdiri dari : 1) Lancar 2) Kurang Lancar 3) Ragu ragu 4) Mancet ,, .. jt{,:-·-~;·!' ·-,. - --~·, .... ~1~·..--::-·..--::,;·_"~·-- ,~.--··7-!f"·-·::·:·~ .. ~-- ·,r- - ·--·--~*"-"":.--:: if:·:·~a,~J:r1 I ·~, -~-.·~ , 1~\1, 7t. ~,-1..:. -~~ , : '. . 1~17,~ua~. _ .: . I~. <,}. '1)~. 1 ~- .·,,'~~~t:'t:: '·~I Be ban 9.1.7.01.04 Penyusutan Alar 5.000.000 Angkutan Darat 31 Des Bermotor 18 Memorial Akm Penyusutan I 1.3.7.01.04 Alat Angkutan 5.000.000 Darat I IBerrnotor Hasil perhitungan diatas PPK-SKPK akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca . , " ; . t=f-~~1::.1 (. "fj:' :. \ ~ .. ;' ,•, .. '.' - ,.: . ,, »r - I"," "'t-' ' .. ,, ·,11r, .. .. . .. -·-'j"I' ,, 1,'.1•·, ·" .1., ·-· ', : :·:': ·1: •, :• .. ~ Kendar I an .,. 2018 35.000.000 5.000.000 30.000.000 5.000.000 Roda 2
d.Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPK melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 2018 be ban penyusutan sebagai berikut: 53 54 C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DJ PPKD
1. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
b.Bendahara Pengeluaran PPKD 1) Menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi beban dan belanja ke fungsi akuntansi PPKD. 2) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umu:n PPKD. 3) Membuat SPJ atas beban dan belanja.
c.Dalam sistem akuntansi beban danbelanja, PPKD mernpunyai tugas sebagai berikut: 1) Memberikan otorisasi atas transaksi beban dan belanja yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi; r~, .. , 'I~ -· ....... -r - ,- ···-·-1~ ,..,,,, . ' " '""""i;··-:,•,:·•:,:: ·;"-r.,t. ., ' I l, I :u:.::- l l ~I~•~• : ~ ', .. 'l :i ::1 ... :., .l Be ban 9.1.8.01.01 Penyisi.han 18.000.000 Mem Piutang 31 Des 18 Retribusi orial Penyisihan 1.1.5.01.01 Piutang 18.000.000 Retribusi Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Be ban Penyisihan Piutang tahun 2018sebesar Rpl8.000.000,00. PPK-SKPK akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca 55 Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: Sura: Keputusan Kepala Daerah / SP2D I Dokumen an di ersamakan Belanja Tidak terduga Surat Kepucusan Kepala Daerah / SP2D / Dokumen yang dipersamakan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D I Dokumen yang dipersamakan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerin tahan Desa Surat Keputu san Kepala Daerah I SP2D I Dokumen an di ersamakan Belanja Bantuan Sosial NPHD / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Belanja Hibah Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D I Dokurnen an di ersamakan Belanja Subsidi Nota Debet / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Belanja Sunga , Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Behan Luar Biasa yangBukti Memorial di ersamakan DokumenI di er sarnakan Defisit Non Operasional Bukti Memorial / Dokumen yang Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D / Doku:nen an di ersamakan Be ban Transfer Dana Otonomi Khusus Surat Kepucusan Kepala Daerah I SP2D / Dokurnen an di ersamakan Behan Transfer Bantuan Keuan an Lainnva Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D / Dokumen an di ersamakan Behan Transfer Bantuan Keuan an ke Desa Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D / Dokumen yang dipersamakan Behan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainn a Surat Keputusan Kepala Daerah / SP20 / Dokumen an di ersamakan Behan Transfer Bagi Hasil Penda atan Lainnva Surat Keputusan Kepala Daerah / SP20 / Dokumen an di ersamakan Behan Transfer Eagi Hasil Paiak Daerah Be ban Transfer Surat Keputusan Kepala Daerah I SP2D / Dokumen an di ersamakan Behan Bantuan Soisal NPHD / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Behan Hibah Surat Keputusan Kepala Daerah I SP2D I Doku:nen an di ersamakan Behan Sudsidi Nota Debet / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Behan Sunga
1. 2.Dokumen yang digunakan Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010: 2) Menandatanggani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses pengabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; 3) Menandatanggani surat pernyataan tanggung jawab PPKD. I j 56
b.Beban Subsidi Pengakuan beban subsidi didasarkan pada peraturan perundang-undangan diantaranya berupa Qanun/Peraturan Bupati/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Qanun/Peraturan Bupati/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnal LRA oleh Kas berdasarkan PPKD akan Ketika dilakukan pembayaran beban bunga aerah/ BUD melalui mekanisme SP2D LS pembayaran SP20 LS maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca il U. • • 6 °', ~i ,11r' -,- Cr'•.·• . • ' ,_..;:.~v • I ~ • ~~-.·~-,, -,•vi?.' I'• • ~..,_ J ,· 't I ~1;, i :~,JJ, • ~---;_: .... ':.., ... - ', ~~ , - , :'7 : 1L.:h(:T:H. • .I":: ·j·. -·~ , • ·: i;. j!.Jtltl~. ,: ,.- ·· , :;,'i:.:;"I,. . ''.: .'J"uf;, :~I L:' .... ' ,.loffi!.-··· ',,..1., • -- ......_ •r:!•··:r,t;:;;.."'·~-~ --·· .. ' .. l ·-.;;zt._ • •• .., ... __ .,.. __ • ..........z,. _....,. -- ··-- -· • ,, • •• --· • - --11.. xxx Beban Sunga Utang Pinjarnan xxx xxx xxx Utang Sunga kpd xxx Pemerintah xxx Jurnal LO dan Neraca
1. 3.Jurnal Standar
a.Beban Bunga Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang :ersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar : Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D / Dokumen an di ersarnakan Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga NPHD / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Subsidi Nota Debet / SP2D / Dokumen yang di ersamakan Surat Keputu san Kepala Daerah / SP2D / Dokumen an di ersamakan Hibah (Uang, Barang dan Jasa * Surat Keputusan Kepala Daerah / SP2D / Dokumen an di ersamakan Bantuan Sosial (Uang dan Baran * 57 Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar Jurnal LO dan Neraca
c.Beban Hibah Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang narna-narna penerima hi bah daerah dan tel ah rnenandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pernberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut make. fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : .Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA Jurnal LRA Kerr.udian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal star:dar: Jurnal LO dan Neraca 58 Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnalnya sebagai berikut: ' ' ''YI " \..,'"I• '·*';.•• •J•, I ' " t: ' ~ ' -:- ••. c,. ... .. xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx I xxx xxx xxx Utang Beban Transfer xxx
e.Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak kabupaten maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Jurnai LO dan Neraca '.. , . . . - ., ,1., : Belanja Sosial kpd Organisasi xxx xxx xxx xxx Kemasyaraka tan xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Kemudian Pemerintah daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Bantuan kpd Or anisasi Sosial Kemas arakatan xxx x.xxxxx xxxUtan Beban Bantuan Sosialxxx
d.Beban Bantuan Sosial Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan Surat Perjanjian bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standarik: Jurnal LO dan Neraca 59
1. 4.Illustrasi
a.Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yg terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Sunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan 3eban Sunga Obligasi. Seban Bunga diakui saat bunga :ersebut jatuh tempo untuk Perubahan SAL Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menenma berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam sebagai berikut: Utang Behan Transfer Beban Transfer . Jurnal LO dan Neraca
f.Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: - , ,, ... ... ' . . : : . ~ :,:1:. .... . :,, . :. ·. ~ ........ Transfer Bagi Has ii Pajak kpd xxx Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca 60 : ' • 'I\ :1 ,:i:-- •o' ;.1•,4· .. : '. ~' ..i T' :*f ,:, , ~ r: •' ,1,,,., - c tf"I • • i Bunga Utang SP2D/Do Pinjaman kpd kurnen 5.1.3.0 l.03 Lembaga 5.000.000 xx.xx.18 yang Keuangan dipersam Bank akc.n 0.0.0.00.00 Perubahan 5.000.000 SAL Jurnal LRA ( ' ~\7 I !t ....... . . ·~; . -It.ii '·":,:,. ~.. vrtl ... ~,.,: I ''-'":Jf: ... • '.,.l,J. ·: ,, J~·~: '"'~1 I~ " SP2D/D Utang Sunga okumen 2.1.2.04.01 lkpd Lembaga 5.000.000 06 Juli 18 yang Keuarigan Bank dipersa 1.1.1.01.01 Kas di Kas 5.000.000 makan Daerah Pada tanggal 6 Juli 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca 1'11., : ,. ' ::lJI : I ,o': ~ :J: I : "'''l, _ ::,(.1:. ..' : "t:, \ I ,q ... ,"1.r ,:, • ·'"~iii .:!;1 I:: .. I,: !~· I/ . \ IBeban Sunga Surat 9.1.3.01.03 IUtang Pinjaman 5.000.000 Perjanjia lkpd Lembaga 25 Juni n/DJku Keuanzan Bank 18 men Utang Sunga Iyang kpd dipersa 2.1.2.01.04 Lembaga 5.000.000 makan Keuangan IBank Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 25 Juni 2018 Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian Utang, dimana Pemerintah daerah berutang pada Lembaga keuangan Bank sebesar Rpl50.000.000,00. Di dalam klausal perjanjian utang dimana pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : .. dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. 61 <' • ,·)!,. :. ·,:.' •.,(.\~·~< ,1; ,- ;_:··:'!~·'·~· '>":~:rr;:~-::_-.,: ·::: ,-<:·~:.::~,,' J'J: u:-4::J:L l' 1:: .. .1 .. ~~r. Surat Utang Beban Keputus 2.1.5.04.02 Subsidi 50.000.000 an Lembaga 10 Kepala Desember 18 Daerah/ Perjanjia 1.1.1.0 l.O1 Kas di Kas 50.000.000 n/Doku Dae rah men Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 10 Oktober 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar RpS0.000.000,00 kepada Lembaga Mattirodeceng. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal se bagai beriku t : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) yang dipersa makan men 2. l.5.04.02 50.000.000 Utang Beban Subsidi Lembaga Keputus an Kepa la Daerah/ 10.09.15 Perjanjia n/Doku 50.000.000 Jurnal LO dan Neraca
b.Beban Subsidi Pada tanggal 10 September 2018 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/ Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dimana Pemerintah Dae rah akan mem berikan su bsidi kepada Lem baga Mattirodeceng sebesar RpS0.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal: ~ .• ~~. t ,•. - '~ ' .• t :1 • ;" / l' ,· :,-::• .. :1.1cit• ' - .. ' ,1 L l ~ ~ :J _J Sunga Utang SP2D/Dok Pinjaman kpd umen 5.1.2.01.03 Lembaga 5.000.000 xx.xx.18 yang Keuangan dipersama Bank kan 0.0.0.00.00 Perubahan 5.000.000 SAL - Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 62 Pada tanggal 05 Oktober 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 kepada penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:. 'j •': I 1,•.:':~; ~' •,,) _,\ I•:\., I : ~ ~'-.01~1. :"< .... 1:, , ,.-::••:Lr ,,, . NPHD/Do Be ban Hi bah 9.1.5.04.01 kpd Kelompok 5.000.:)00 15 Sep kumen Masvarakat 18 yang Utang dipersam 2.1.5.05.01 Be ban 5.000.000 akan Hi bah Jurnal LO dan Neraca
c.Beban Hibah Pada tanggal 15 September 2018 Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima nibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : ·'.o ,•;f,t:·' ~ ' •• : •• ~ '· l, ';.· ,:.t:r• :,1 '· c Surat IBelanja Kepurusa 5.1.3.01.02 ISubsidi 50.000.000 n Kepala lkpd
1. 10.Des Daerah/P ILembaJ;(a 18 erjanjian/ Dokumen Perubaha yang 0.0.0.00.00 n SAL 50.000.000 dipersam akan Jumlah LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) \l,.J ; : "\~I• !'.°I.,! ....-: .. r , I ~ l ,11, I : ·~<" 1:,p ~:, 'Surat IBelanja Keputus 5.1.4.01.03 ISubsidi kpd 50.000.000an ILembaga Kepala Daerah/ 10 Des 18 Perjanjia n/Doku men 0.0.0.00.00 Perubahan 50.000.000 yang SAL dipersa makan JurnalLRA yang dipersa makan 63
d.Be ban Ban tuan Sosial Pada tanggal 05 Agustus 2018· Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rpl5.000.000,00. Kepala Daerah telah menandatangani Perjanjian pemberian ban tuan sosial dengan penerima ban tuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Daerah dan Surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Utang Beban Dokumen 1--2_.1_.5_._05_._0_1.+-:H..:..:ic.:::.b=ah:..:....___ -1-_5_.o_o_o_.o_o_o-+------< yang Be ban dipersam Hibah kpd k 9.1.5.04.01 M k a an asyara at 5.000.000 31 Des 18 Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjurnal : .. : ~'I• ,, .. ;:.... _ SP2D/D Belanja Hibah okumen 5.1.4.06.01 kpd Kelompok 5.000.000 05 Okt I Anggota 18 yang Masvarakat dipersa Perubahan makan 0.0.0.00.00 SAL 5.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekenir.g anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA 5.000.0000.0.0.00.00 Perubahan SAL SP2D/D okumen yang dipersa makan 5.000.0005.1.4.06.01 Belanja Hibah kpd Kelompok/ Ang gota Mas arakat 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.0002.1.5.05.01 Utang Beban Hi bah 5.000.000 05 Okt 18 Jurnal LRA 05 Okt 18 SP2D/Do kumen yang dipersam akan Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 64 ,,,,, ' i . , ....... •" JI ',. ~ 4° ~ • .... / . .. ! :,. . Belanja SP20/ Banruan Sosial OS Agus Dokum S.l.S.01.01 kpd Organisasi 15.000.000 en yang Sosial 18 dipersa Kemasvarakatan makan 0.0.0.00.00 Perubahan 15.000.000 SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ; ~l•. .. ' - .. .. . .. , 'I i ·~,.,., .. ~·~.,~ I i'.,r1:t:J;., ~=~.d: .. 1.· l ;"; 11: .. • .,.,u.,. ·- .. ,.:c, .J Belanja Bantu an SP2D/D Sosial kpd 5.1.6.01.01 Organisasi 15.000.000 05 Desa okumen Sosial 18 yang Kemasyaraka dipersa tan makan 0.0.0.00.00 Perubaha 15.000.000 n SAL Jurnal LRA 15.000.000 SP20/D tang 2.1.5.06.01 eban 05 Agus okumen an sos 18 yang Kas di dipersa 1.1.1.01.01 Kas makan Daerah Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 30 Agustus 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP20 LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal se bagai beriku t : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 15.000.000 I ,; s , .. 1:•:i: ~ .,!1 ... ";;\~· ~-.: " .:.t11j~. ::~-,~: =··=· ,IF, 'lJ(' Surat Beban Keputusa Bantuan n Kepala 9.1.6.01.01 Sosial kpd 15.000.000 Daerah/S Organisas OS Agus urat i Sosial 18 Perjanjian /Dokume Utang n yang 2.1.5.06.01 Belanja 15.000.000 drpersam Ban sos akan Jurnal LO dan Neraca 65 '''":J:. ;:...:,:~ ~ •• ·~ .. ~·! ... ~· :.. ,:' ,. .. .. .. 1.:., ,t 1~ , ,· .. SP2D/D Utang Beban 02 Des okumen 2.1.5.07.01 Transfer bagi 35.000.000 18 yang Hasil Pajak dipersa
l.l.1.01.01 Kas di Kas 35.000.000 makan Daerah Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 2 Desember 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. - ,: '>~.( ·.:: ... ·~,I ; -, ~ ! .. ~,, ·Zt 1 ·~:1! ~ : 11:' c t , c , ' Be ban Surat Transfer Keputusa 9.2.2.01.01 Bagi Hasil 35.000.000 Pajak kpd n Kepala Pemerintah 14 Okt Daerah/D Kabupaten 18 okumen Utang yang dipersam Be ban 35.ooo.ooo I akan 2.1.5.07.01 Transfer bagi Hasil Patak
e.Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pada tanggal 14 Oktober 2018 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp35.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Jurnal LO dan Neraca .. _, - - ;: 1 l , ~ ·-. 2.1.5.06.01 Utang Be ban 15.000.000 Ban sos Dokume Be ban 31 Des n yang Bantu an 18 dipersya Sosial kpd ratkan 9.1.6.01.01 Organisasi 15.000.000 Sosial Kemasyarak a tan Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pernberian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjumal : 66 15 Nov 18 SP2D/Do Utang kumen 2.1.5.07.01 Behan 45.000.000 yang Transfer .... Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 15 November 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) '~I :- . ~ . .... ··.••,t:. -·- .... ,· -· , .... '· Surat 9.2.3.02.01 Behan 45.000.000 Keputusa Transfer .... n Kepala 25 Okt Daerah/D Utang 18 okumen 2.1.5.07 .0 I Behan 45.000.000 yang Transfer .... dipersam Iakan Jurnal LO dan Neraca
f.Beban Transfer Bantuan Keuangan Pada tanggal 25 Oktober 2018 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : ,·,·. ·' -,_ . ~ Transfer SP2D/Do Bagi Has ii kumen 5.1.6.02.01 Pajak kpd 35.000.000 02 Des Pemerintah 18 yang Kabupaten dipersam akan 0.0.0.00.00 Perubah 35.000.000 an SAL Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)fc ·. ·h · 1,f{, :: '< ~ 'I Cl •·.i. 1' '' - ... .. Transfer SP2D/Do Bagi Hasil kumen 6.1.1.01.01 Pajak kpd 35.000.000 02 Des Pemerintah 18 yang Kabupaten dipersam akan 0.0.0.00.00 Peru bah 35.ooo.ooo I an SAL Jurnal LRA 67 ' :~::.:,:,: .. ft, i ~ ,, .. ~- ,j ' ;~, ;!••~ ~~~..J!, . ·: ·l\,'::1\ .•;1 :. : • .J)r.1~~-h 1::\o.J ..YU}i1 1 J~~ SP2D/Do Banruan 15 Nov kumen 5.1.7.02.01 Keuangan 45.000.000 18 yang Kabupaten dipersam 0.0.0.00.00 Perubaha 45.000.000 akan n SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) :~ .. \ :~:,: ~r· 1:'11 J' ·n ~ .... a i .~ :-1....1• .• :.),>· ., .. )• Transfer SP2D/Do 6.2.1.02.01 Banruan 45.000.000 15 Nov kumen Keuangan 18 yang Kabu oaten dipersam akan 0.0.0.00.00 Peru bah 45.ooo.ooo I an SAL Jurnal LRA dipersam Kas di akan 1.1.1.01.01 Kas 45.000.000 Dae rah Jurnal LRA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan xxx xxx Dana Baai Hasil Paiak xxx xxx Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx I xxx Dana Alokasi Umum xxx xxx Dana Alokasi Khusus xxx xxx Transfer Pernerintah Pusat Lainnva xxx xxx Dana Otonomi Khusus xxx xxx Dana Penvesuaian xxx xxx Transfer Pemerintah Provinsi xxx xxx Pendaoatan Baal Hasil Paiak xxx xxx Pendapatan Bagi Hasil lainnya xxx xxx Behan Transfer : xxx xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx Beban Transfer Bantuan Keuanzan ke Pemerintah Lainnva 'CXX xxx Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 'CXX xxx Bcban Transfer Keuangan Lainnya 'CXX xxx Transfer : \XX xxx Transfer/Bagi Hasil Pendaparan \XX xxx
b.DaJam Bas, Transfer dikJasifikasikan Sebagai Berikut:
1. 1.Definisi Transfer adalah penerimaan atau pengeJuaran uang oJeh suatu entitas peJaporan dari/kepada entitas peJaporan Jain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adaJah penerimaan uang dari entitas pelaporan Jain, misaJnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keJuar adaJah pengeJuaran uang dari entitas peJaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeJuaran dana perimbangan oJeh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oJeh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
2. 2.Klasifikasi
a.Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan dikJasifikasikan antara lain: I) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan: a) Dana Bagi HasiJ Pajak; b) Dana Bagi HasiJ Bukan Pajak (Sumber Daya Alam); c) Dana Alokasi Umum; dan d) Dana Alokasi Khusus 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya: I) Dana Otonomi Khusus; dan 2) Dana Penyesuaian 3) Transfer Pemerintah Provinsi:
a.Pendapatan Bagi HasiJ Pajak 4) Transfer/Bagi HasiJ Ke Desa 5) Transfer/Bantuan Keuangan A. UMUM SI STEM AKUNT ANSI TRANSFER .- - ;, .·;· ·F-,:·· . -- ~ r.;17',~P 1·1 n.t; • ,Y ... , . .il- •• -- Pendapatan Transfer Transfer Pernerir.tat Pusat-Dana Perirnbangan PMK/Perpres/Keputusar. Kepala Daerah/Dokumen vanz dioersarnakan Dana Bagi Haasil Pajak PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dioersamakan Dana Bagi Hasil Surnber Daya Alam PMK/Dokumen yang dioersamakan Dana Alokasi Ur-urn PMK/Perpres!Keputusar, Kepala Daerah/Dokumen vane. dioersamakan Dana Alokasi Kh.sus PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen vana dipersarnakan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dinersarnakan Dana Otonomi Khusus PMK/Kepurusan Kepala Daerah/Dokumen yang di oersamakan Dana Penyesuaian . PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen ~ang dioersamakan Transfer Pernerintah Provinsi PMK/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersarnakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak PM K/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang. dipersamakan Pendapatan Bagi Hasil Lainnva PMK/Keoutusan Kenala Daerah/Dokurnen vang Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD) Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut : I) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jumal LRA dan Buku JumaJ LO dan Neraca; 2) Melasukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-rnasing rekening (rincian objek): 3) Menyusun Laporan Keuangan. yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catalan atas Laporan Keuangan.
b.Bendahara Penerimaan PPKD l) Mencatat dan membukukan semua transfer ke dalarn buku Penerimaan PPKD; 2) Membuat SPJ penerimaan.
c.Bendahara Pengeluaran PPKD l) Mencatat dan membukukan sernua transfer kedalam buku Pengeluaran PPKD; 2) Mernbuat SPJ Pengeluaran.
1. 2.Dokumen yang digunakan dalam akuntansi transfer adalah sebagai berikut: I. Pihak-pihak Terkait B. SISTEM AKUNT ANSI TRANSFER DI PPKD Bagi Hasil Paiak 1 xxx I xxx Bagi Hasil Pendaparan Lainnya xxx xxx Transfer Bantuan Keuanaan xxx xxx Bantuan Keuanzen ke Pemerintah Lainnva xxx xxx Bantuan Keuanaen Ke Desa xxx xxx Bantuan Keuangan Lainnya xxx xxx 70 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : \;\.'( XX)I. Pendapaian Transfer/Dana Darurat LRA (\_\ Perubahan SAL(\. '( )I.XX Jumal LR_A \X\Piutan Transfer/Dana Darurat edit.: '<XX Jumal LO dan Neraca Pemerintan Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : . ·-:,a i t1~,,j· ~~ I~ i:t.• ~!~i! • :~-::i.1rr~~~~· ~i ~ ~· ·: _:~, · --· r i~,;;t.~.• ~ _., - -e ~ ... , . rr- 'j~~\:Ji~I lu1.1,1, - xxx Piuiana Transfer/Dana Oarurat xxx xxx xxx Pendapatan Transfer/Dana xxx Darurat LO XX'< J umal LO dan era ca
2. 3.Jurnal Standar
a.Transfer Masuk 1) Dana Dan:rat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : dipersarnakan Behan Transfer Behan Transfer Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersarnakan Behan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersarnakan Behan Transfer Bantuan Kei.angan ke Pemerintah Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang Lainnva dipersarnakan Behan Transfer Bantuan Kei.angan ke Desa Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang di persamakan Behan Transfer Keuangan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang di persamakan Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa Bagi Hasil Pajak Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang di persamakan Bagi Hasil Retribusi Keputusan Kepala Daerah/Ookumen yang dioersamakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Transfer Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Ookumen yang dipersamakan Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Ookumen yang di persamakan Bantuan Keuangan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang di persamakan 71 4) Dana Alokasi Khusus (OAK) Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (OAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA xxx Perubahan SAL vxx\)1.)1. Jurnal LRA xxx xxx Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: J urnal LO dan N era ca ,lU~ ,·,J 'r,t ~n\ ~·- · er, • .1 ' ,, I xxx Piutang DAU xxx xxx xxx Pendapatan Dana Alokasi xxx Umum-LO xxx Jurnal LO dan Neraca 3) Dana Alokasi Umum (DAU) Jika Pemerintah Daerah menenma PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk. Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: 1,1 :n1··.~ - .... j ···: ... · . , 'i r w '~~ .1 • '' I 1,~ I ' I ~' • •j w'~) ft xxx Perubahan SAL xxx xxx xxx Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx LRA xxx Jurnal LRA xxx Piutan Ba i Hasil Paiak xxx xxxxxx Jurnal LO dan Neraca Pemerintah Daerah menenma pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam j urnal standar : Piutan Ba i Hasil Paiak xxx JI.XX Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO xxxxxx xxx Jumal LO dan Neraca vx \xxx - •1,1·1~ht« r ~..... ~r; :"i.,-: T' -- -·' ,lll'-'J,I i..• HI; - ' Belanja Transfer Bagi Hasil xxx Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA : . . '1. ~ . '"'.'#'.: j1I' ,, "Iii c• 11 I• .. . .... !~, xxx Utang Bagi Hasil Pajak Oaerah ke xxx xxx xxx Kabupaten/Kota xxx Kas di Kas Daerah xxx J umal LO dan N era ca Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalarn jumal standar: 1 1·1·,.1 ·H <' ... ' . ... ,. xxx Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx Daerah ke Kabuoaten/Kota xxx xxx Utang Bagi Hasil Pajak xxx Daerah ke Kabupaten/Kota xxx
b.Transfer Keluar 1) Beban transfer keluar bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota Pernerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersarnakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar Jumal LO 'tl) :-· .,,.-.: . 1.i:.:·· ' : '.{. ,11,I• '. .... xxx Perubahan SAL xxx xxx xxx Pendapatan Dana Alokasi xxx Khusus LRA xxx Jumal LRA .. - ··(_.: -,~\1lr~·I ~ I' ~). - ..... • .... .. 1: :ri,:~~,.1 ~· I I,• : I I . , . ' .. , .. ·• I . - xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx Piutang Dana Alokasi xxx Khusus xxx Jurnal LO dan Neraca Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMKJPerpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalarn jurnal standar : • I •' ' ·,ii' .. .. ... - ,~r,..; xxx Piutang OAK xxx xxx xxx Pendapatan Dana Alokasi xxx Khusus LO xxx Jumal LO dan Neraca 72 73 . t t I:"' ~ •',I 1•.• •• 1 • ~ , •• t - .... .,,.1 " Utang Transfer Bantuan xxx xxx xxx xxx Keuanzan xxx Kas di Kas Daerah xxx Kemudian Pemerintah Oaerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke desa dengan diterbitkan SP20 LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar: Jurnal LO dan Neraca l'.:.1"if.(:.t;i_; :'-rti ii,_•I~~; 11 j~JTtt; ·,_t~~!• ;i ~~ ;_:__~.:~~j;{ .. ~~ft:f[t\i..'l.~~~~-. ::..: ' ' • . ' . r: 'ffilj _i - 1-:-J;1!)". ' . ~·~·"iT.?.• Beban Transfer Bantuan xxx Keuangan ke Desa xx, xxx xxx Utang Transfer Bantuan xxx Keuangan xx, Jumal LO dan Neraca 3) Beban Transfer bantuan keuangan ke desa Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/ urat persetujuan pernberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : >.XX Pemerintah Kabu atenxxx Jumal LRA l ;1u•.,i•,t.l ''tt) 1:1111 .. , ~· ... l .1. I:\,_,/ I I ~ .• i ... ··' -'H:, Utang Transfer Bantuan xxx Keuangan xxx X>.X xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LO dan Neraca Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D L dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : Jumal LO dan Neraca 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersarnakan tentang bantuan keuangan ke kabypaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : xxxPerubahan SALxxx 74 2) Tranfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Pada tanggal 5 Januari 2018 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersarnakan tentang bagi hasil /i ;u1:"•... i ·/10 t:111 {i, ::. ':'-•Ttf- ·~,\.it• T .·_ .,, , _i'fij-;lf::i_-,, . ~ . •r . .. i:i\:j;f,, l 1(~ ,.jlf?r ')J:!• Nora 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2(•.000.000 Dana Darurat 02 Feb Kredit/Ooku Penanggulangan 18 men yang 4.3.2.01.0 I Korban/Kerusakan 20.000.000 Dipersamak Akibat Bencana an Alam LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti koce rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA .,. : . ·r: .\lt:.f:~:i - ''. ~;;i:j)~i\.. v·.-~{1ir:·r~r1~-::-o~ .".:"i1ij-;:i"1:1f:·-·-./·{'. ·~·a, .. ·. ~.n·t~~ Nota 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 20.000.000 02 Feb 18 Krediu'Dokum Dana Darurat en yang 4.3.2.01.0 I LRA 20.000.000 Dioersamakan Jumal LRA . l•j·:·,: ' ·- - \ r ·· ·~· ·1r,-·--·, ···- ~r. •.. ...,,,,,·-·-f., .. --- ,. 'Ji'"Bltit, 1:,,1~, ',"='1l~r: ;~·?.:i!\ ... : . · 1l;fi:'ff.ll··--=: • ·~··· 11) :.1,11: :. I _ 't,'a~~,,_l Nora 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 2°).:JOO.OOO Co2 Feb 18 Kredit/Ookum Piutang Transfer en yang 1.1.3.05.05 Dana Darurat 20.000.000 Di nersamakan Pada tanggal 02 Februari 2018 Pemerintah Daerah rnenerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp20.000.000,00 atas PMKJPerpres/Dokumen yang cipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Perrnendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca Dana Darurat LO 8.3.2.01.0 I 20.000.000 PMK/Perpres/ Ookumen yang Di ersamakan
1. 03.Jan 18
2. 4.Illustrasi
a.Transfer Masuk 1) Transfer Dana Darurat Pada tanggal 3 Januari 2018 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Darurat dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : J urnal LO dan N eraca - -. ,' I~ 1•1 \: I . .. . . --~ ~ .... .. ·- - - ... ~ : , .. , .•1· ....·l,11,•i• ., : .._o,l\ t..~ ~ ~ .1 I '.· .. :i1 H ,l1,, .. - Transfer Bantuan Keuang:an ke xxx Desa xxx xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx Jumal LR.<\ 75 3) Dana Alokasi Umum Pada tanggal 2 J anuari 2018 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp75.000.000,00. Berdasarkan PMK!Perpres/Dokumen yang Dipersamakan fungsi akuntansi ak.an melak.ukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut : 111:.:~·j · ··• 1:ul~a· 1: ,e!i(~ -~~~h : .-, . .-, . , . . . ' ! Nota 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 4.2.1.01.0 I Bagi Hasil dari 50.000.000 Dipersamak PBB LRA an Jurnal LRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ., • .I J" r. ., '. 1' ... Nota 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 50.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 4.2.1.01.01 Bagi Hasil Pajak 50.000.000 Dipersamak PBB LRA an Jurnal LRA ' · ·~,,I' .» '., ... : .. 1•. ' . '.. , . •,' •,1 •ii. j Nota 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 50.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 1.1.3.05.0 I Piutang Transfer Bagi 50.000.000 Dipersamak Hasil Pajak an Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 2 Februari 2018 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari tank dimana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar RpS0.000.000,00 atas PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersamak.an tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal : Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) I J .111•1•i.L . .,,,; ::.;n-..11 ~;: ·~·~:.:,,~1. 11~:.'.i1~1r:1;:~~:t\ :- ·::~--~;rr.!-:.-:.. -.:-~L! -·. ::1~··>1:. _ . :...du~~ PMK/Perpres/D 1.1.3.05.0 I Piutang Transfer 50.000.000 05 Jan Bagi Hasil Pajak 18 okumen yang Bagi Hasil Pajak Dipersamakan 8.2.1.01.0 I PBB LO 50.000.000 Jumal LO dan Neraca Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar RpS0.000.000,00. Berdasarkan PMKJPerpres/Dokumen yang Dipersamak.an fungsi ak.untansi ak.an melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : 76 Pada Tanggal 2 Februari 2018 Pernerintah daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMKJPerpres!I)okumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 8.2.1.04.01 80.000.000 Khusus 02 Jan 18 80.000.000 Piutang Transfer PMK/Perpre I. l .3.05.04 Dana Alokasi Khusus s!Dokumen f--~~~-+-..::....;;.....;:.;..:._;.c_.;.;;:..;..:.__,.-..:...~1--~~~-+~~~----1 Dana Alokasi yang Dipersamak an lnfrastruktur Jalan LO 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tanggal 2 Januari 2018 Pernerintah Daerah menenrna dokumen berupa PMKJPerpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00. Berdasarkan PMKJPerpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : J umal LO dan N era ca i .1, •:~:" .11 ' .... .,_ .. w .. .t,,, ': '•11 ~ J: 111 ')~ I 1 ..... t. t', ..1' •• 1);11 . ,-1 Nota 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 25.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 4.2.1.03.0 I · Dana Alokasi 25.000.000 Dipersarnak Urnurn an Jumal LRA Umum 1.1.3.05.03 25.000.000 men yang Dipersamak an 02 Feb 18 Pi nang Transfer Dana Alokasi 25.000.0001.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah Pada tanggal 2 Februari 2018 Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp25.000.000,00 atas PMKJPerprest:::)okumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut rnaka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca ii 11.· .. .:, i ,~ ... ::. ·:. 1 ·-, :: ~~~ - -.. _ - - : "1 . :~ .....~. ',·.tt I '1 •• PMK/Perpre 1.1.3.05.03 Piutang Transfer 75.000.000 02 Jan s/Dokumen Dana Alokasi Umum 18 yang Dana Alokasi Dipersamak 8.2.1.03.0 I Unum LO 75.000.000 an Jumal LO dan Neraca • 77 . ' •, I • : ' ~ c I ~ < .11. .1: I, '.') ,;·~,_., :,'Sl"~ SP20/Doku Utang Bagi Has ii 02 Okt men yang 2.1.5.07.01 Pajak Daerah ke 45.000.000 18 Dipersamak kabuoatenlkota an 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 45.000.000 Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan sebesar Rp.45.000.000,00 dan telah dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian terse but fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam j umal standar: Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) J urnal LO dan N era ca ' Utang Bagi hasil pajak daerah ke kab/kota Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke 45.000.000 kab/kota SK Kepala Daerah/Pers 9.2.1.01.01 etujuan Kepala Daerah/Dok umen yang 2.1.5.07.01 Dipersamak an 03 Sep 18 45.000.000
b.Transfer Keluar 1) Behan transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota Pada tanggal 3 September 2018 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Oaerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokurnen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut : Jumal LO . ·" -~~ .... t "'•11 i:u1·,. 1,,.,1. •; l' • ~: .. , I( ',, . ', Nota 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang -l.2.3.01.01 Dana Alokasi 25.000.000 Dipersamak Khusus an Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Perrnendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA .111·.,· .. j ,\,,l 1·.,.1 ... : ••• t , ~ t ' .. I . .. Nota 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 25.000.000 02 Feb Kredit/Doku 18 men yang 4.2.1.04.01 OAK lnfrastruktur 25.000.000 Dipersarnak Jalan LRA an Jurnal LRA • -1 ·~., ' Nota 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 25.000.000 02 Feb Kredit/Doku Piutang Transfer 18 men yang 1.1.3.05.04 Dana Alokasi 25.000.000 Dipersamak Khusus an J urnal LO dan N era ca 78 ''11~ ·~''""'' • ,1t1. :: ..... 11, , . "'':"1 .. (\:<~~.' i j ~ •11; i I .1,1, : .. au , : SP2D/Dokum 6.2.1.02.01 Bantuan Keuangan 65.000.000 02.05.18 en yang Kabupaten/Kota Dipersamakan 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 65.000.000 Jurnal LRA ~ ll,~0.1~-i:-i l , , .. , ~,.,,,: 1: .. ,,:{ ~ ..... 1\ 'fr,t),11' , .. :.,1 ",• I~ t : . SP2D/Dokum 2.1.5.07.0 I Utang Transfer 65.000.000 02 Mai Bantuan Keuanaan 18 en yang Kas di Kas Dipersamakan 1.1.1.01.0 I Dae rah 65.000.000 ' Pada Tanggal 2 Mei 2018 Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BA (Perrnendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca ~f 'i:1:..1:.1 j ,.. ·- ... i~~·~1i(=-Til:i'i:" :-1:-..,_.. ·1:~Gijf;ii~'.'":: ~: :: .~ ·r)1~~t . . .. 1; ,,·:-.r,;;~ .~h ·~;,1· ... , • • 1~ ... 4 ,. .. Surat Keputusan Behan Transfer Kepala 9.2.3.02.01 Bantu an 65.000.000 Daerah/Surat Keuangan ke 02 Apr Persetujuan Kabupaten/Kota 18 Pemberian Utang Bantuan/Ookurne 2.1.5.07.01 Transfer 65.000.000 n yang Bantuan Dipersamakan Keuanaan 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten Pada tanggal 20 April 2018 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp65.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian Bantuan/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal sebagai berikut Jumal LO dan Neraca ! .111 :~~.. ·: ·,b l:.\111• ~ : •• rt 1. 1 ~ .: .. 1· 1 :·~ ,, I ,j 1 ,, ,.·::-.' ... - - SP2D/Doku Belanja Bagi Hasil 02 Okt men yang 5.1.6.02.01 Pajak Dae rah kpd 45.000.000 18 Dipersamak Kabunaten/Kota an 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 45.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA ;f .111:1·~.1 ~ - -~ .. ::: •ti i• ./ ~~~ .:,r, :i·. ":,f.i&··"i'i:' 1;u1'~i, ... -·. 11,,;11 SP2D/Doku Belanja Transfer Bagi 02 Oki men yang 6.1.1.01.0 I Hasil Pajak Daerah ke 45.000.000 18 Dipersamak Kabunaten/Kota an 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 45.000.000 Jumal LRA 79 ii:,,;1i:,.:I• :: i:_,t.;.!!11iT,ij? . -:~r ,. ' ..>: , ~- ·w~---..·. -.··· w"... ....,,.,.... 1"'··~·-filr,'. ····~· -·",''Yl(Bl 1.--.~l•{• I~ ... ..!. ~ .:.. '._: \l~l.~;_;!1J::'' ~ i' ... ~· ... .: '·. Jt I • 'r. \ -"~'Ji.':~~} ... SP20/Dokum 5.1.7.03.0 I Belanja Bantuar 50.000.000 02.09.15 en yang Keuanaan kpd Dess Dipersarnakan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) i"iiJ.i,:,:-i:J· 'T ·····~~iJ:\t •.~~- -:.- ~~ 1~;,;:r][~:·-::· -:J:r.ill~f':·:~:-~:-- ":''".,Ji*~·. . -. ..... , ' ,·r1,1~ ••• ':~ SP2D/Dokum 6.2.2.01.0 I Transfer Bantu a, 50.000 000 I02.08.15 en yang Keuanaan ke Desa Dipersamakan 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 50.000.000 I Jumal LRA Daerah 1.1.1.01.0 I 50.000.000 02.08.15 SP2D/Dokum en yang Dipersamakan 50.000.0002. 1.5.07 .0 I Jumal LO dan Neraca Pada tanggal 2 September 2018 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke desa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian .ersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jumal standar : Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) ,HI ,:_.,j ~ 111' l ., ,,.,. ,. 1, Surat Be ban Transfer Keputusan 9.2.4.01.0 I Bantuan Keuangan 50.000.000 Kepala ke Desa Daerah/Surat 02.08.18 Persetujuan Utang Transfer Pemberian
1. 2.1.5.07 .0 I Bantuan 50.000.000 Bantuan/Doku Keuangan ke I men yang Desa Dipersamakan Jurnal LO dan Neraca Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Pada tanggal 22 Agustus 2018 Pemerintah Daer ah mengeluarkao Surat Kepala Daerah/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan ke Desa/Dokurnen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa sebesar RpS0.000.000.00. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : 3) Belanja Bantuan SP2D/Dokum 0 8 5.1.7.02.0 I Keuangan kpd 65.000.000 2.05. I en yang Kabu aten/Kota Dipersamakan 1------+-..:..:=.=-==.::..:..:..:.:::..----------~ 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 65.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kcde rekening anggaran (Permendagri omor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA - SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 1 . Fungsi Akuntansi - PPKD Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
a.Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
b.Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-rnasing rekening (rincian objek); , B. PIHAK-PIHAK TERKAIT Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yaitu: 1) Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pernerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pernerintah terutama dimaksudkan untuk menurup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pernbiayaaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
1. 2.Klasifikasi - Definisi1. A. UMUM SISTEM AKUNT ANSI PEMBIA Y AA
2. 1.Akuntansi Penerimaan Pinjaman
a.Penerimaan Pinjaman Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 Tahun antara Pemerintah Daerah Aceh Jaya dengan Bank Aceh, Pemerintah Daerah No Transaksi PENCAT AT AN OLEH PPKD Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah xxx I Saal Penerirnaan Kewajiban Janzka Paniana xxx Pernbiayaan Perubahan SAL xxx Penerirnaan Pernbiayaan XX\ Beban Bunza XX>. 2 Saal Pernbayaran Bunga Kas di Kas Daerah XX\ I Kewajiban Bunza Utans \>.\ Perubahan SAL xxx Kewajiban Jangka Paniang xxx 3 Saal Pelunasan Kewajiban Kas di Kas Daerah xxx Penzeluaran Pembiavaan xxx Perubahan SAL xxx 4 Saal Reklas:fikasi Kewajiban Janaka Paniana xxx Bagian Lancar Kewaiiban Janzka Panianz xxx Pada dasamya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jumal standar pengak.ian penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut : D. JURNAL STANDAR Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain :
1. 1.Peraturan Daerah (Qanun) terkait transaksi pembiayaan;
2. 2.askah Perjanjian Kredit;
3. 3.SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. 4.Nota Kredit;
5. 5.Dokumen la.nnya. C. DOKUMEN YANG DI GUN AKAN
6. 3.PPKD Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keu.angan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.
7. 2.BUD Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerirnaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala KPKD.
c.Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 82 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 500.000.000 Penerimaan Hasil Penerbitan Obli asi 7.1.4.03.01 xxx Nota Kredit 7.3.4.01.0 I Jumal LRA 1'":1o1·.···· 1011 ,:111'~1, I ,;:··\ .. it. :~~J I:., 11 •.;. I xxx Noia Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 500.000.000 2.2.1.03.0 I Utang Dalam Negeri 500.000.000 Obligasi J urn al LO dan N era ca
b.Penerbitan Obligasi Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah Aceh Jaya menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku I Maret 2018 dan berakhir 28 Februari 2023 sebanyak l 000 I em bar @ RpS00.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan I September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) .1 I > ',ti • ' 'I '. ' 1 ,II .. xxx Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 7 .1.4.03.0 I Penerimaan Hasil 500.000.000 Penerbitan Obligasi Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA II. • •d ·~ ': t •:t. ~ ,J' : 1:.n.:1 ••• 1. .. J,:·~· ~~ xxx Nota Kredit 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 500.000.000 7.14.01.01 Pinjaman Dalam 500.000.000 Negeri dari Bank Jurnal LRA Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerahxxx 500.000.000 500.000.000 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2.2.1.01.0 I Jurnal LO dan Neraca Aceh Jaya menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal: Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 83 J;.,1,,:~:,,I :,1&11,1, ,·d1i{ .. :, .. J' I ·· · · ~iii-:1,~r ·::::- .... ·, ·::J,i1.~·,i,, ., '":>'"'!'.·~ '" ' ··•·::· Bukti xxx Pemindah I.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 11.500.000.000 Bukuan 1.4.1.01.0 I Dana Cadanaan 11.500.000.000
d.Pencairan Dana Cadangan Berdasarkan ilutrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-S dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Um urn Daerah dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca t t: ; 111 •.- ~ •,' ·,-,"" ,-::,.,•.;tr 1r ':,,,~i:!"f;.;f~. '. .... : .': :-'"::-·•~}.~...... ~-~··~ ·si_,., :'..·~~·- itr:i~n,:... -~!·, 11; r~:;-;~ ,.. \-~··· _., .... 1,-,1-.-,.,,..:JL,C:i:oc-?, , ... _ ~....,~r. .. ~ , .... ~ xxx Nota Kredit 0.0 o.oo.oo Perubahan SAL 250.000.000 Penerimaan Kembali 6.1.S.(•l.01 Pemberian Pinjaman 250.000.000 kepada Perusda Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA . ,j :, I' ,~,.l ·.; ;, • J ~. I~.,_,•'~ I· : , -l '; . - 1·o1i.:.'I• ,. ' -·) ;, xxx Nota Kredit 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL 250.000.000 Penerimaan Kembali 7.1.5.02.0 I Pemberian Pinjarnan kepada 250.000.000 Perusda Jurnal LRA ! ,l,1' • " d I',~ ... ,·.1 ! .. ·y, . !.•-: ~ ~1: - - ..... ·.. _--:_. ~ ~~'~J~~1i. ·. -.. '.··.~-..,!!1ilj .. -·· - xxx Nota Kredit 1.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 250.000.000 I 1.1.4.02.02 Bagian Lancar Tagihan 250.ooo.ooo I kpd BUMD Jumal LO dan Neraca
c.Penerimaan Kembali Pinjaman Pemerintah Daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusahaan Daerah XYZ sebesar Rp250.000.000,00. Dari informasi tersebut. fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 500.000.000 Penerimaan Pernbiay aan - Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Dae rah 7.1.4.03.01 xxx 500.000.000Nora Kredit 7.3.4.01.01 Perubahan SAL Jumal LRA 84 ::-''iF--.j.;111 -;:.··_-\':.;\-;,.;-Jr"~~ ,····r-:-:;:""":·~ .---: :··,;i ··~ "":'~ - --- . ·~'--'...J•[\1 j~l' "1!J, · .. ; "lk.. !._ll,!tl "..:..!l. • -~._?~ ..lt ·-~- . C·:....!.ll~~--1.l!.....:,~ .~·· --~L.o.i.:.J.:l). !lf Pengeluaran Pernbiayaan - xxx SP20 LS 6.2.:!.02.0 I Penyertaan Modal 300.000.000 BUMD ........ 0.0.0.00.00 Perubahan S.A.L 300.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jumal LRA .. ·Ji ;fi,~.(:;.i: ;; ~-h. ~1.i.'.;f f @ii- ::~.re J" . - . ~ .. @.fr:!Eli · .. -~--~:'.: ·:.:jf,)~~11 I. . - ~ ,. ' 1 I I .i'~ ., -·~·· ..J Pengeluaran Pembiayaan xxx SP2D LS 7.2.2.02.01 - Penyertaan vlodal 300.000.000 BUMD 7.3.4.01.0 I Perubahan S.I\ L 300.000.000 Jurnal LRA l i; :fwi:i:1' : -~lo 1":\n.'-ci1 ~· . i~·t)ir.'.·F~.;~, I ';. ·.. . •ft.::!(:'rf-~- ..... ,·· 1:'. ' t~r..);lt~ . -, ,.qi, ~. ~-·~ SP2D LS 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd 300.000.000xxx BUMD I. I.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 300.000.000 J urnal Lo dan N eraca
1. 2.Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Aceh Jaya menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai Rp300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatatjurnal: Asurnsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) : T;:11,~_.~~.11 j1 , ·~;.,.· i:hl•Jff ;:-)V,f.F:'~"Fi,Y;-·]t~ ~~~~~y;-••-:-~'N7.fflt·~-' . -l-, ... ~- ,...,_: .. - },~i· Bukti xxx Pemindah 0.0.0.0u.OO Perubahan SAL 11.500.000.000 Bukuan Penerimaan <, I 2.01 01 Pembiayaan - I 0.000.000.000 Pencairan Ona Cadangan -I I-I ll1 O:? Pendapatan Bunga - 1.500.000.000 Dana Cadanaan Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri omor 13 Tahun 2006) :'\h :,.1•.j,~ ;: i?::..J{.. i:..j · ... , ,-:..~-;::;{~,- ·: ~-.-··":r ---::_~·@:1Jif." - ·· ·:,. ·~ ':~••~m. _: :.:.~11,:hlT>I Bukti xxx Pemindah 7.3.4.01.0 I Perubahan SAL I 1.500.000.000 Bukuan Penerimaan
1. 7.1.2.01.01 Pernbiayaan - I 0.000.000.000 Pencairan Dn J Cadangan Lain-lain PAC· yang 4.1.4.02.03 Sah-Jasa Giro Dana I 500.000.000 Cadanzan - LRA Jurnal LRA 85 F =a,t~~~,;i. ! ,~ij .1~,~11 '1~1 J~ :l~}(a1vt:~~} : :! . , "~:~_:_;_rem}® ~~·~'j 1' ~ •• i~·••,: ~ ..~.:)':~=-\•! : .: ... , I~ -- -.li11 Pengeluaran SP2D · 7 .2.1.01.0 I Pernbiayaan -
2. 2.000. 000. 000xxx LS Pernbentukan Dana Cadanzan 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2.000.000.000 ; 1: ... ,·.1:,.1 . , l'1~. : : \11•. i' ·~' 1';~:~t: ~:t.j(. 1~ . • ' .;::..~· - ·.·.-:~ ... -,!'<, ..... >ic'iiij~·-,·- ., 1~-·-- ~-~· ;f.~ .. '_:_ .... ~1~t\;··~·.i ... i:_:_i...:r.:,.:1;:.:~_::.:___-..... ~ i ... :J..::t.....~;L..:.J.-·'..:. .. ~l ... SP2D· 1.4.1.01.0 I Dana Cadangan ........ I 2.000.000.000 I Ixxx LS 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah I I 2.000.000.000 I Jurnal LO dan Neraca Jurnal LRA
c.Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Daerah Aceh Jaya membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 10.000.000.000,00, atau masing-masing Rp2.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) '. lll;)o'1:t~·I, l ~o, t:\u~.:,, j. i~<~;;;r; lf<.11•• ;~ ·~r.;:ii:1i1 - - . ,, it11.i~11: . ·n -•;\'.1•, ; •• - .. ,./J 1 • Pengeluaran Pernbiayaan - xxx SP2D LS <, ~ .. 1.03.0 I Pernbayaran Pokok Utang kpd 60.000.000 Lernbaza Keuanaan Bank ....... \l.0.0.UO.OO Perubahan SAL 60.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 60.000.000Perubahan SAL7.3.4.01.01 SP2D LS 60.000.000 - Pengeluaran Pernbiayaan - Pernbayaran Pokok Utang kpd Lernbaga Keuangan Bank ....... 7.2.3.01.0 Ixxx Jumal LRA r .,..~i:'~··:..-:"·'t ~ ·~·" 1:"11.:~ r i":~.-rfr.~i:~:i,, .. !', - ••. ··"'- :1.":':-,'jl'i'?{" ::'l'.,~?,··--,.·~rrn·-·Rfffi- -··l"r.'~ 1§1 ~ .- • ~1-:r~•,,.i!.! ...1~::• ~·-1:J. ~t '-~~~JI~•·•~~;.: ~I _. Utang Dal am Negeri Sektor xxx SP2D LS 2.2.1.01.0 I Perbankan Bank Aceh 60.000.000 I.1.1.01.0 I Kas di Kas Daerah 60.000.000
b.Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank Aceh yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jumal : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jumal LO dan Neraca 86 , f ;1 ·'"~"':~ h ~\II'•;, x l~~:·t'1; t; ;r~, l''' ' 1:r•f{:"\~ ·~,· ~ ~ T •• ~: ;~--·~ ~ ~!i,LJjfti4_;. " ~ . .: "JJ :ti",·· . '•:;'I]~~It • h ' ' ': ,& - __ j • Pengeluaran SP2D- 6.2.1.01.0 I Pembiayaan - 2.000.000.000xxx LS Pembentukan Dana I Cadanzan 1 O.O.ll.00.00 Perubahan SAL 2.000.000.000 Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Perrnendagri Nomor 13 Tahun 2006) SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS BABV 87
1. 2.Klasifikasi Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendanara umum daerah terdiri dari: Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi ::iimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas pada pernerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. 1.Definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
a.saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b.setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah. 89 PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
1. 1.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPK antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK- SKPK), Bendahara Penerimaan SKPK, Bendahara Pengeluaran SKPK dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPK melaksanakan Fungsi Akun tansi SKPK, memiliki tugas se bagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek) 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b.Bendahara Penerimaan SKPK Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPK memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokurnen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPK.
c.Bendahara Pengeluaran SKPK Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPK memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokurnen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPK.
d.Pengguna Anggaran (PA) Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) menandatangani laporan keuangan SKPK sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD) 90 2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
1. 2.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK- PPKD), Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b.Bendahara Penerimaan PPKD Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD).
c.Bendahara Pengeluaran PPKD Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD).
d.PPKD Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas: 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD) 91 Rpl00.000.000,00 tanggal 30 Juni 2018 dari Hotel Tambora Baleku, dengan bukti setor bank nomor 04 /20 /VI/ 18. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) menerima pembayaran pajak hotel sebesarBPK Kab.Aceh Jaya Ilustrasi 1 - Kas dan Setara Kas Bertambah: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Be ban/ Aset/Kewajiban/Ekuitas xxx xxx Kas dan Setara Kas xxx Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas dan Setara Kas xxx xxx Pendapatan- xxx LO/ Aset/ Kewajiban I Ekuitas Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah Jurnal LO dan Neraca Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPK maupun PPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi "debit" sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi "kredit".
1. 3.JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan se:ara kas pada SKPK maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan- LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. 2.DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 2) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab PPKD. 92 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kr edit Bukti Rekeoing 22-Des- STS/02/22 1.1. 1.02.0 I Kas di Bendahara 500.000 2018 /X.11/ 18 Penerimaan 8.1.2.21.0 I Retribusr Ru mah 500.0(•0 Potong Hewan IPelavan an Jurnal LO dan Neraca Iiustrasi 2 - Kas dan Setara Kas Bertambah: Pada tanggal 22 Desember 2018, Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong sebesar RpS00.000,00, dengan nomor bukti STS 02/22/Xil/ 18. Berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPK derigar; jurnal: Asumsi pelaksanaar: anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekeoiog 30-Juni- Bank/04/2 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 100.000.0,)0 2018 0/VI/18 4.1.1.06.01 Pendapatan 100.000.00C, Pajak Hotel ....... ·LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraiao Debit Kr edit Bukti Rekening 30-Juni- Bank/04/2 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 100.000.000 2018 0/VI/ 18 4.1.1.06.01 Peridapatan 100.00J.OOO Pajak Hotel- LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening I 30-Juni- Bank/04/2 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 100.000. (•00 2018 0/V /1/ 18 8.1.1.06.01 Pendapatan 100.000.000 Pajak Hotel-LO Jurnal LO dan Neraca 93 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 3-Mar- LS/007/03 9.1.3.01.01 Be ban Sunga 200.000.000 2018 /18 Utang Pinjaman Kepada Pemerintah I. I.1.01.01 Kas di Kas 200.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca Ilustrasi 3 - Kas dan Setara Kas Berkurang: BPKK Kab.Aceh Jaya membayar beban bunga pinjarnan kepada pemerintah pusat sebesar Rp200.000.000 tertanggal 3 Maret 2018, dengan bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/007 /03/ 18. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan be ban bunga dan belanja bunga dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 22-Des- STS/02/22 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000 2018 /XII/ 18 4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong 500.000 Hewan-LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 22-Des- STS/02/22 7.3.4.01.01 Peru bahan SAL 500.000 2018 /XII/ 18 4.1.2.21.01 Retribusi Ru mah Po tong 500.000 Hewan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong- LO Jurnal LRA Pemeriksaan Kesehatan He wan Sebelum Dipotong- LO 94 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 9-Nop- SPJ/007/S 5.1.2.01.01 Belanja ATK 9.000.000 2018 PJ/XI/18 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 9.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 9-Nop- SPJ/007/S 9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK 9.000.000 2018 PJ/XI/18 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 9.000.000 Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca Ilustrasi 4 - Kas dan Setara Kas Berkurang: Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membayar pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar Rp 9.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007 /SPJ/XI/ 18 tertanggal 9 Nopember 2018. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut dicatat oleh PPK-SKPK dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 3-Mar- LS/007 5.1.2.01.01 Belanja Sunga- Sunga 200.000.000 2018 /03/18 Utang Pinjaman Kepada Pemerintah 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 200.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 3-Mar- LS/007/03 5.1.3.01.01 Belanja Sunga 200.000.000 2018 I 18 Utang Pinjaman Keoada Pemerintah 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 200.000.000 Jurnal LRA 95 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 9-Nop- SPJ/007/S 5.2.2.01.01 Belanja ATK 9.000.000 2018 PJ/XI/18 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 9.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) '\ SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutarig yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ a tau korporasi dan/ a tau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pan dang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam perigakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pernbayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
3. 1.Definisi A. UMUM
4. 2.Klasifikasi Piutang dilihat dari sis: peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pungutan Pungutan yang timbul dari peristiwa pungutan terdiri atas: 1) Piutang Pajak Pemerintah; 2) Piutang Pajak Kabupaten; 3) Piutang Retribusi; 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya. b) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikata, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; 4) Pem berian Fasili tas; 5) Transaksi Dibayar Dimuka. c) Transfer antar Pemerintah Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; 7) Piutang Transfer antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer. d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Ken.:..gian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; • Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. 98 SP2D/ Nota Debet/ Dokumen yang dipersamakan Uang Muka Surat Keputusan Pembebanan Kerugian /Dokumen yang dipersamakan Bagian lancar Tu nrutan Gan ti Kerugian Dae rah Kontrak/ Perjanjian Penjualan secara angsuran/dokumen yang dipersamakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Surat Keputu san Bupati dan Dokumen yang dipersamakan Surat Keputusan Bupati dan Dokumen yang dipersamakan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dokumen yang dipersamakan Piutang Lainnya Piutang Pendapatan Lainnya Keputusan BupatiPiutang Transfer Pernerintah Daerah La.innya Peraturan Menten Keuangan, Keputusan Bupati, dan Dokumen yang dipersarnakan. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Nota Kredit/Sertifikat Depositi/Dokumen yang dipersamakan SKPembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan Piutang Lam-lain PAD yang Sah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham/Dokumen yang dipersamakan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/SKPDKB/ SKR Daerah Dokumen an di ersamakan Piutang Pajak Daerah/ Piutang Retribusi .. 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara. e) Transaksi Dibayar Dimuka Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga, yai;u penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka. 99 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Nota Kredit/Sertifikat Depositi/Dokumen • Jasa Giro/Sunga Deposito yang dipersamakan f---.--Tu-n_tu_t_a_n_G_a_n_ti_.K-e-ru-gi_a_n_D_a_e-ra-h---1SKPembebanan / SKP2K/ SKTJ M / Dokumen t--------------------i yang dipersamakan • Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan Piutang Pajak Daerah/Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Saham/Dokumen yang dipersamakan
5. 2.Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada SKPK adalah se bagai beriku t:
6. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) dan Bendahara Penerimaan SKPK.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK (PPK-SKPK) Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPK melaksanakan fungsi akuntansi SKPK, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-rnasing rekening. 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
b.Bendahara Penerirnaan SKPK. 1) mencatat dan membukukan semua penenmaan ke dalam buku kas penerimaan SKPK. 2) membuat SPJ atas pendapatan.
1. 8.SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPK 100 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx ?erubahan SAL xxx xxx Pendapatan ...... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Pendapatan ...... LO xxx I Jurnal LO dan Neraca Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan ...... LRA xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Piutang ...... xxx Apabila Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka pencatatan yang dilakukan dengan jurnal standar sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx I xxx xxx Piutanz xxx I xxx Pendaoatan ...... LO xxx Jurnal LO dan Neraca
2. 3.Jurnal Standar Pada saat Diterbitkan SKR Daerah oleh SKPK maka bendahara penenmaan mencatat bukti transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut; 101 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 Des BTP/ 1.1.1.02.0 '. Kas di Bendahara .500.000 2018 Dokumen Penenmaan I y:1.ng 1.1.3.02.17 Piutang Retribusr- j 500.000 I Dipersama Ternpat Pelelangan kan I I Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca ' Kemudian diterima perr.bayaran dari wajib retribu si at.as SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPK BPKK telah menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK SKPK BPKK akan mencatat dalam jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 SKR/ 1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tern pat S,)0.000 Desemb Dokumen Pelelangan er 2018 yang 8.1.1.17.01 Pendapatan Retribusi- 500.000 Dipersama Pelelangan lkan-LO kan Jurnal LO dan Neraca
3. 3.Ilustrasi Piutang Retribusi SKPK BPKK mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp 500.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran at.as SKR Daerah yang dikeluarkan maka berdasarkan hal terse but dicatat jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Pen:.bahan SAL xxx xxx Pendapatan ...... LRA I xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx RK PPKD xxx xxx Piutang ...... LO xxx Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang rr.aka jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca 102 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 Des BTP/ 1.1.1.01.01 RK PPKD 500.000 2018 Dokumen yang 1.1.3.02.17 Piutang Retribusi- 500.000 Dipersama Tempat Pelelangan kan Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 BTP/ 0.0.0.00.00 Perubahan Sal 500.000 Desemb Dokumen er 2018 yang 1.1.3.02.17 Retribusi Tempat Pelelangan 500.000 Dipersama LRA kan ' Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan SKPK menerima nota kredit dari bank, maka PPK SKPK BPKK akan mencatat didalam jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 Des BTP/ 0.0.0.00.00 Peru bah an Sal 500.000 2018 Dokumen yang 4.1.2.03.05 Pendapatan Retribusi 500.000 Dipersamakan Pelelanzan Ikan LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA • Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 12 Des BTP/ 0. 0. 0. 00. 00 Perubahan Sal 500.000 2018 Dokumen yang 1.1.3.02.17 Pendapatan Retribusi 500.000 Dipersama Pelelangan lkan LRA ' kan Jurnal LRA 103 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 31 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piuta ng 18.000.000 Desemb Memoria Pajak er 2018 l 1.1.5.01.0 I Penyisihan Piutang 18.000.000 Paiak Jumal LO dan Neraca Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Be ban Penyisihan Piutang tahun mi sebesar Rpl8.000.000,00. PPK BPKK akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: 1 Uraian Jumlah Kualitas % Taksiran Penyisihan Tidak Piutang Tertagih Piutang Retribusi Rp 100.000.000,00 Lan car 0,5% Rp 500.000,00 Piutang Retribusi Rp 50.000.000,00 Ku rang 10% Rp 5.000.000,00 la near I Piutang Retribusi Rp 15.000.000,00 Ragu- 50% Rp 7.500.000,00 ragu Piutarig Retribusi Rp 5.000.000,00 Macet 100°/.., Rp.5.000.000,00 Jumlah Rp.18.000.000
c.ragu-ragu;
d.macet. Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2018 sebagai berikut:
b.kurang Lancar; Penyisihan Piutang SKPK Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola oleh BPKK dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp 1 70.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK BPKK menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:
a.lancar; Tanggal Nomor Kode Ura ia n Debit Kredit Bukti Rekening 12 BTP/ 0.0.0.00.00 Peru bah an Sal 500.000 Desemb Dokumen er 2018 yang 4.1.2.02.03 Pendapatan Retribusi 500.000 Dipersama Tempat Pelelangan kan Jurnal LRA 104 PMK• Bukan Hasil Pajak PMK• DAU PMK• Bukan hasil Pajak PMK• Bagi Hasil Pajak Piutang Transfer Pemerintah Pusat: • Tu ntutan Ganti Kerugian Daerah • Jasa Giro/Sunga Deposito Piutang Lain-lain PAD yang sah: Nota Kredit/ sertifikat defosito/dokumen yang dipersamakan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan Keputu san Pengadilan/Dokumen yang diper sarnakan • Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Hasil RUPS/Dokumen yang di persamakan • OAK Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1 SKP Daerah/ SKPKKB/Dokumen yang dipersamakan Piutang Pajak Daerah PMK
1. 2.Dokumen yang digunakan 1) mencatat dan mem bukukan semua penenmaan kedalam buku kas penerimaan PPKD; 2) membuat SPJ atas pendapatan.
b.Bendahara Penerimaan PPKD
1. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Penerimaan PPKD.
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca. 2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening. 3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan. C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD 105 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas Di Kas Daerah xxx xxx Piutang ...... xxx J urnal LO dan N era ca pem bayaran / bukti penerimaan kas / dokumen yang di persamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar: tanda terimaTelah diterima Nota Kredit dari bank/ bukti Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Piutanz xxx xxx Pendapatan ...... LO l xxx Perjanjian/ Dokumen PMK/Perpres/Surat Keputusan Jurnal LO dan Neraca dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar: yang SP2D/Nota Debet /Dokumen yang dipersamakan Surat Keputu sar; Pembebanan kerugian/dokumen yang dipersamakan
1. 3.Jurnal Standar Telah diterima dokumen berupa Kepala Daerah/ Kontrak/ Surat Bagian Lancar tuntutan Ganti kerugian Daerah Kon trak/ Perjanjian Penjualan secara angsuran/ Dokumen yang dipersamakan Surat Kepu tu san Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Surat Kepu tu san Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Dokumen yang c ipersamakan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang • Piutang Pendapatan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan • Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah/Dckumen yang dipersamakan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya • Bagi Hasil Pajak PMK PMK Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dc,kumen yang dipersamakan Piutang Transfer Pemerintah Lainnya: • Dana Otsus • Dana Penyesuaian • Piutang Dana Bos Kurang Salur Uang Muka • 106 Tanggal Nornor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 20 Nov BTP/ 0.0.0.00.00 Perubahan Sal 400.000 2018 Dokumen 4.1.1.06.01 Pajak 400.000 yang Dipersamakan Hotel. .... LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening BTP/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 400.000 2C Nov Dokumen 2018 yang 1.1.3.01.06 Piu tang Pajak 400.000 dioersamakan Hotel ' Jumal LO dan Neraca Kemudian pada tanggal 20 November 2018 wajib pajak melakukan pembayaran atas SKP Daerah Pajak hotel dan pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan PPKD maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kr edit Bukti Rekening 20 SKP/ 1.1.3.01.06 Piu tang Pajak Hotel 400.000 Oktober Dokumen 2018 yang 8.1.1.06.01 Pendapatan Hotel 400.000 dioersamakan LO Jurnal LO dan Neraca
2. 4.Ilustrasi Piutang Pajak Pada Tanggal 20 Oktober 2018 PPKD Kab.Aceh Jaya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp400.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran maka berdasarkan hal itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: .. Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kr edit Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan ...... LRA xxx Jurnal LRA 107 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 03 Feb Nota Kredit, 1.1.1.01.01 Kas di Kas 2.000.000 2018 Dokumen yang Daerah Dipersamakan 1.1.3.05.01 Piutang Bagi 2.000.000 Hasil Pajak Jumal LO dan Neraca Pada tanggal 3 Februari 2018 Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp2.000.000,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 02 1.1.3.05.01 Piutarig Bagi 2.000.000 Januari Nota Kredit, Hasil Pajak 2018 Dokumen yang 8.2.1.01.01 Pendapatan 2.000.000 Dipersamakan Bagi Hasil PBB LO Jumal LO dan Neraca Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pada tanggal 02 Januari 2018 PPKD Kab.Aceh Jaya menenma dokumen berupa PMK dan Pepres dimana didalam PMK/Pepress dicantumkan hak daerah atas Dana transfer dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00. Dan Dana Transfer tersebut belum diterima dari Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu Fungsi akuntansi PPKD Kab.Aceh Jaya melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: • Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 20 Nov BTP/ 0.0.0.00.00 Perubahan Sal 400.000 2015 Dokumen yang 4.1.1.01.xx Pendapatan 400.000 Dipersamakan Pajak Hotel. .... LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 108 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Pada tanggal 20 November 2018 diterima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah se besar Rpl0.000.000,00 untuk pelunasan/pencairan atas Surat Keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan ten tang bagi Hasil Pajak. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan jurnal sebagai berikut: ,e '"""'"'T' ··irr:FoW"· r·~~"""''t'~~~="'f'"''·~'''""'I·'i",t·:··. : ,- . .. I.. :' , .. , .. t .. '. , ., .~.. ,:~Jf ~·\ ~ t"~;· '~, ~·-·,':' ···~·! if~ l!F~"ll ' -: . e T -~ - f . ;; ,!.. ,l I qx,t , .. . - - . i:l" . .. - ' • . , .... ~,- •. ,. - ..... '"• ,,· , ... 1 .. · ' : .. "~ • : '1 ~~,:,: ~ 1 l~(:r~:mr7,-:-: ! ... +, ' ' .. :·;\:1::1~ r,, ~~ ... ~.~_·. ) - . 1 - ,. . . • . ~ ........-•.' •• •• ·-L-- • - ~--·· . ••• "• - ~-- --· 2(, Nota Kredit, 1.1.3.07.01 Piutang Bagi 10.000.000 Oktober Dokumen Hasil Pajak 2018 yang Daerah Dipersamakan 8.2.3.01.01 Pendapatan 10.000.000 Bagi Hasil Pajak-LO Jurnal LO dan Neraca Piutang Pemerintah Daerah Lainnya Pada tanggal 20 Oktober 2018 Pemerintah Daerah menenma Surat Keputusan Kepala Daerah / dokumen yang dipersamakan ten tang bagi Hasil Pajak dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar Rpl0.000.000,00. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 03 Nota Kredit, 0.0.'J.00.00 Peru bah an Sal 2.000.000 Februar Dokumen yang i 2018 Dipersamakan 4.2.1.01.01 Pendapatan 2.000.000 Bagi Hasil dari PBS LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 03 Feb Nota Kredit, 0.0.0.00.00 Perubahan Sal 2.000.000 2018 Dokumen yang Dipersamakan 4.2.1.01.01 Pendapatan 2.000.000 Bagi Has ii PBS LRA Jurnal LRA 109 Rp 5.000.000,0050%Piutang Pajak Rp 15.000.000,00 Ragu-ragu Rp 5.000.000.0010% Piutang Pajak Rp 100.000.000,00 Lancar Rp 500.000,00 Piucang Pajak Rp 50.000.000,00 Kurang la near Penyisihan Piutang PPKD Berdasarkan data piutang pajak yang dikelola PPKD di:nana didapatkan saldo piutang pajak sebesar Rpl 75.000.000,00. Dari saldo piutang pajak PPKD menetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari:
a.Lancar;
b.Kurang Lancar;
c.Ragu-ragu;
d.Macet. Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2018 sebagai berikut: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 20 Nota Kredit, 0.0.0.00.00 Peru bah an Sal 10.000.000 Novemb Dokumen er 2018 yang 4.2.1.01.xx Bagi Hasil dari 10.000.000 Dioersamakan Pajak LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 20 Nora Kredit, 0.0.0.00.00 Perubahan Sal 10.000.:)00 I Novemb Dokumen er 2018 yang 4.2.3.01.01 Pendapatan I 10.000.000 Dipersamakan Bagi Hasil Pajak LRA I JurnalLRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 20 Nota Kredit, 1.1.1.01.01 Kas di Kas l •).000.000 Novemb Dokumen Dae rah er 2018 yang 1.1.3.07 .0 l Piutang Bagi :0.000.000 Dipersamakan Hasil Pajak Jurnal LO dan Neraca 110 Tanggal Nomor Kode Urafan Debit Kredit Bukti Rekening 31 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan 25.500.000 Desemb Memoria Piutang Pajak er 2018 I 1.1.5.01.01 Penyisihan 25.500.000 Prutang Pajak Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 ini sebesar Rp25.500.000,00. PPK SKPK akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca Piutang Pajak I Rp 5.000.000,00 I Macet 100% Rp.15.000.000,00 Jumlah Rp.25.500.000 SISTEM AKUNTANSI 1 ERSEDIAAN
a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintan Kabupaten. Contohnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b.Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan Benih, dan lain-lain;
c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Conteh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi dan benih yang belum cukup umur;
d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:
1. 1.Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. 2.Klasifikasi Suatu aset dapat diklasifikasikan se bagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria, yaitu: A. UMUM C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:
3. 1.Bendahara Barang atau Pengurus Barang Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan persediaan.
4. 2.Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokurnen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
5. 3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
6. 4.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPK bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPK. B. PIHAK-PIHAK YANGTERKAIT Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor Bahan Pakai Persediaan Dokumen / Administrasi Tender Ha bis Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery kering) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Persediaan Isi Tabung Gas Persediaan Persediaan Bahan Baku Bangunan Bah an/Material Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Persediaan Bibit Temak Persediaan Bahan Obat-obatan Persediaan Bahan Kimia Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga Barang Lair:nya 113 Jika SKPK melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Serita Acara Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx Belanja Persediaan ..... xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA ,... Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx Persediaan xxx xxx xxx Kas di Bendahara xxx Penzeluaran Jurnal LO dan Neraca
7. 1.Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPK melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPK akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPK. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPK akan men ca tat jurnal:
8. 0.JURNAL STANDAR Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.
9. 1.Bukti Belanja Persediaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.
10. 2.Seri ta Acara Ser ah Teri ma Barang Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.
11. 3.Seri ta Acara Pemeriksaan Persediaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock opname.
12. 4.SP20 LS .. 114
13. 2.Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual Ketika SKPK melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPK akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPK. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPK untuk menjurnal: *Sebesar Persediaan Yang Oipakai Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx Beban Persediaan xxx· xxx xxx Persediaan xxx Jurnal LO dan Neraca Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (stock opname), PPK-SKPK akan menjurnal sebagai berikut: Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Be.anja Persediaan .... xxx xxx Peru bah an SAL xxx Jurnal LRA Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Utang Belanja Barang dan xxx Jasa xxx RK PPKD xxx Jurnal LO dan Neraca Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK- SKPK akan menghapus utang belanja dengan menjurnal: Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Persediaan xxx xxx Utang Belanja Barang xxx dan Jasa Jurnal LO dan N eraca Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPK untuk menjurnal: 115 Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Belania Persediaan ..... xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Nomor Kode Uraian Debit Kredit Tanggal Bukti Rekening xxx xxx xxx Utang Belanja Barang xxx dan Jasa xxx RKPPKD xxx Jurnal LO dan Neraca Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPK akan menjurnal: Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx Persediaan ....... xxx xxx xxx Utang Belanja Barang xxx dan Jasa Jurnal LO dan Neraca Jika SKPK melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Serita Acara Serah Terima Barang, Serita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPK untuk menjurnal: Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Belanja Persediaan ..... xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Persediaan xxx xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca > .. 116 ' f • j I \ .. ' ~" .. .,,,.,, ~ .. "' ' ., . , . ., ' " • ,1 ..... ' Persediaan xxx Tidak ada Pembelian Kas di xxx .Jurnal la Persediaan Bendahara dengan Pengeluaran Uang Belanja xxx Tidak ada UP/GU/TU Persediaan Jurnal Perubahan SAL xxx Pembelian Persediaan xxx Persediaan Tidak ada dengan Utang Belanja xxx Jurnal uang LS (utang) lb Utang Belanja xxx RK PPKD xxx Pelunasan RK PPKD xxx Kas di xxx U tang/ Pen er Kasda bi tan SP2D Belanja xxx Tidak ada LS Barang Persediaan Jumal Perubahan xxx SAL 2 Pemakaian Tidak ada Jurnal Tidax ada Persediaan Jurr:al 3 Penyesuaian Be ban xxx Tidak ada di Akhir Persediaan Jurnal Tahun Persediaan xxx Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik Jumal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Nomor Kode Uraian Debit Kredit Tanggal Bukti Rekening xxx xxx xxx Behan Persediaan ....... xxx xxx Persediaan ........ xxx Jurnal LO dan Neraca Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Ir.ventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (Bl), dan kartu kendali barang, PPK SKPK akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal: 117 harga spidol adalah Pe bruari 2018 digunakan adalah RpS0.000,00/rim dan Rpl00.000,00/pak. Selama Bulan
14. 1.Ilustrasi Pengakuan Persediaan Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni "Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Utang'' di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun "Belanja (sesuai nama persediaan)" dan mengkredit akun "Perubahan SAL".
a.Ilustrasi Pengakuan Persediaan Pada tanggal 1 Pebruari 2018, SKPK BPKK membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS E. ILUSTRASI i:L~,t..l ,,;·1~ •• a)t. ;, (:):,,.:): : ~ •f I l ~· " ... .. 1-t(, I J ,.: ..... - •• - ' 1[ r , . l:J'. .J,)h, .. . ' ; ,. " ,J- .. :~ ..1, r: -~~ . . Persediaan x:xx Tidak ada Pembelian Kas di x:xx Jurnal la Persediaan Bendahara dengan Uang Pengeluaran UP/GU/TU Belanja xxx Tidak ada Persediaan Jurnal Perubahan x:xx SAL Pembelian Persediaan xxx Persediaan Tidak ada dengan uang Utang Jurnal LS (utang) xxx Belanja lb Utang Belanja xxx RK PPKD xxx Pelunasan RK ?PKO xxx Kas di xxx Utang/Penerbit Kasda an SP2D LS Belanja xxx Tidak ada Barang Persediaan Jurnal Perubahan xxx SAL 2 Pemakaian Persediaan Tidak ada Persediaan Beban Jumal Persediaan 3 Penyesuaian di Tidak Ada xxx Tidak ada Akhir Tahun Jurnal Jurnal Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual - - ------------....!...--.!. 118
1. 2.Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset disarankan untuk persediaan- persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPK, persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau ,,.,, .• _.,,,,. " .. " . .,.r.,';'j'at''F!~~--~~~·,,, . ..,,.,.,,. ...11>,1,-•r· .,. •1 ~, • i, r ~ ...,...... ·.-.~- ,.1., 1j;._ J)~.r: 1 ·,C'."li1_ , 'i , .............,. :1~1:l~ __...,..,r_;;,,. ' "'";' ... J • e • I 6 :· -·· : ::.• • :.,~ ~ • '. • -, ,;;,:A~r ,''~'\\,, -~ ·I>•... ,,(.I~ .... ..: • ~ ,.t ...... 'I ., - : -~)···-~: j_·~~··_};i~_ ~~--~· -- .. . ..: -~- .. .· Ol-Feb-18 1/BB/20 5.2.2.01.01 Belanja Alat 1.250.000 18 Tulis Kantor
2. 0.0. 0. 00. 00 Perubaha 1.250.000 n Sal Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) i 't -~ - ", - - • , \. " ~ . -,- ·, . 'r - . .-·-· ···~- · ~,..,,....,...,.,,... .•• ~ ..... ~ ..•• , . : ·~s-rtr'. 1, r,-, ;·. t •T: : ••\•ft - • __,._&._.~ . ~:-0,l~lt'-! .• ; .•. >.: . ,~;' .. -, "r 1 • ..--........... , ...... ~ ...... J _,,.-f. 1':-11·,~u • _ : .. II ••it :. • • J~l ·'I Jr I ,.\o,._•., I .. : 1~1:,~c:);~r~r--'. _ · , ···:,,· 11 ..i"''- • ~~~ o,J· - .. . . . • . . • . .::.:~ - •"-..... -A..- ._ -- ~ Ol-Feb-18 1/BB/2 5.1.2.01.01 Belanja Alat 1.250.000 018 IT'i1lis Kantor 0.0.0.00.00 Peru bahan Sal 1.250.000 Jurnal LRA .. ",, ... .. , ..... : .. Ol-Feb-18 l/BB/2 1.1.7.01.01 IPersediaan Alat Tulis 1.250.000 018 !Kantor 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 1.250.000 Penzeluaran ' Jurnal LO dan Neraca sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 119 O I-Feb- 1 /BB/ 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis 1.250.000 18 2018 Kantor 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 1.250.000 Pengeluaran (Jumal LO atau Neraca] 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis 1.250.000 Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 (JumE.I LRA meriggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.2.01.01 Belanja A lat Tulis 1.250.000 Kantor Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1.250.000 (Jumal LR.A menggunakan kode rekening Permendagri 13/2006) 15-feb- 9.1.2.01.01 Behan Persediaan Alat 1.250.000 15 Tulis Kantor l.l.7.01.01 Persediaan A lat 1.250.000 Tulis Kan tor (Jumal LO atau Neraca) ..
a.Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset Pada tanggal 1 Pebruari 2016, SKPK Sektdakab membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rpl00.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2015, SKPK Sektdakab menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut: akun "Hutang" di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. 120
1. 3.Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode .. ,7'",-.1;<;"(~-: :~:r:r. f"':·-- "~: :-~:· ~- '·J~ i' '1[. ;-~ .... ., . 1;); ,r); ,•.·,:11 ;.,_ .,,I(, • ' ' . ~' ,'1.\,du • -e ,i. , , . ',, . . • , ~u- -1 .... , . . - ..... ·...:"""' Ol-Feb-18 1/BB/201 5.2.2.01.01 Belanja A lat 1.250.000 8 Tulis Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan 1.250.000 Sal Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Sal Tulis Kantor8 1.250.000Perubahan0.0.0.00.00 Ol-Feb-18 1 /BB/201 5.1.2.01.01 Belanja Alat 1.250.000 °' ' ~:1,1,!(,f, ~-.y:t·. . . . . .. , ·':' -.. ·--~- ,, ~ · ..... -~ ·,,, ... , ·' •-- ,~ ,,,·~·· 1. 1 ~· , • • • •• , , .,r. ,r ,,,· ·.- i..... , .. 1,11, .• ~ ,,...,•tv• ' ·' -, ' ~ ),•·•, ~~ ..... ,,. ·,· ... ··- ·1•· •· ~~-'-' ~-.: •· i1 .·: .)·1!_ .~,j, -. 1 ~~~~--·· ;,:,.· , .. -:..A.J-L.:.-·--~~.:-.__ ·- a. ~JL:-..~ ....v. -~~I!:..~"""--• .. --1. Jurnal LRA Kas di Benda hara Pen eluaran 1.250.000 1.250.000 1.1.1.03.01 1/BB/ 9.1.2.01.01 Beban 2015 Persediaan Alat Tulis Kantor 01-Feb-18 Jurnal LO dan Neraca • Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) •
b.Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban Pada tanggal 1 Pebruari 2018, SKPK BPKK membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan Akuntansi Akrual. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp 100.000,00/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: 121 .. . , . "' " ·' .. 01-Des- 1/BB/ 1.1. 7 .02.04 Persediaan 30.000.000 18 2018 Bahan Obat- obatan 1.1.1.03.01 Kas di 30.000.000 Bendahara Penzeluaran (Jumal LO at.au Neraca) 5.1.2.02.04 Belanja 30.000.000 Persediaan Bahan Obat- obatan 0.0.0.00.00 Perubahan 30.000.000 SAL (Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.2.02.04 Belanja Bahan 30.000.000 Obat-obatan pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu:
a.Metode Perpetual Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama di SKPK dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat- obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Ilustrasi Sistem Pencatatan Perpetual: Pada tanggal 1 Desember 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya membeli obat-obatan senilai Rp30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2018, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rpl0.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan stock opname obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp20.000.000,00. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh J aya menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya. 122 .,1.'. ,1,, .. ,,, : •• ,t :,,. . 1,,,1 31-Des- 18 BA 9.1.2.02.04 Beban Persediaan : .000.000 Pemeri Obat-obatan ksaan 1.1.7.02.04 Persediaan 1.000.000 Bahan Obat- obatan (Jika Selisih persediaan tdk signifikan ) (Jumal LO atau Neraca) 3 l-Des-18 BA 9.4.101.03 Kerugian Dae rah 1.000.000 Pemerik Beban Luar Biasa saan Kerugian daerah 1.1.7.02.04 Persediaan 1.000.000 Bahan Obat- obatan (Jika Selisih persediaan signifikan ) (Jumal LO a tau Neracal Pengakuan Selisih Persediaan Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil stock opname menunjukkan bahwa sisa obat-obatan adalah Rpl9.000.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih Rpl .000.000,00 dari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah. 0.0.0.00.00 Perubahan 30.000.000 SAL (Jumal LRA menggunakan kode rekening Permendagri 13/2006) 18-Des- 9.1.2.02.04 Beban 10.000.000 18 Persediaan Bahan Obat- obatan Persediaan 10.000.000 Bahan Obat- obatan (Jurnal LO a tau Neraca) 31-Des- Tidak Ada 18 Jumal 123 : •I' ~ • ,, .... . .. ' " ... " 01-Des- 1/88/ 9.1.2.02.04 Persediaan 8ahan 30.000.000 18 2018 Obat-obatan 1.1.1.03 Kas di 30.000.000 Bendahara Penzeluaran (Jurnal LO atau Neraca) 5.1.2.02.04 8elanja Persediaan 30.000.000 8ahan Obat-obatan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 30.00:).000 (Jurnal LRAdengan kode rekening Permendagri 64/20131 5.2.2.02.04 8elanja 8ahan 30.000.000 Obat-obatan 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 30.000.000 (Jurnal LRAdengan kode rekening Permendagri 13/20061 18-Des- Tidak Ada Jurnal 18 31-Des- 1.1.7.02.04 8eban Persediaan 10.JD0.000 18 8ahan Obat-obatan 9.1.2.02.04 8eban 10.000.000 Persediaan 8ahan Obat- obatan (Jurnal LO a tau Neraca] Ilustrasi Sistem Pencatatan Periodik: Jika Dinas Kesehatan Kota Jaya menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut: Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pad.a akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPK,contohnya adalah persediaan ATKdi sekretariat.
b.Metode Periodik 124 Ilustrasi: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Ilustrasi: Pada tanggal 1 Pebruari 2018 Dinas Kesehatan membeli obat- obatan senilai Rpl00.000.000,00. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar Rp2.000.000,00. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: Biaya Perolehan = Pembelian + biaya lelang = Rp100.000.000,00+Rp2.000.000,00 = Rp102.000.000,00
b.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Biaya langsung dan tidak langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBK. Dalam konteks harga pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung ( overheadcost) adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung tempat produksi. •
1. 4.Ilustrasi Pengukuran Persediaan Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan, untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:
a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. - 125 Ilustrasi: Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya:
1. 5.Ilustrasi Penilaian Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaandengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai be ban persediaan yang telah dipakai/ dijual/ diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode? Ilustrasi: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rpl.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100 ton x Rpl.000.000,00 atau Rpl.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: Biaya Perolehan = Biaya Langsung + biaya tidak langsung = (Rp75.000.000,00+Rp25.000.000,00) + Rp 5.000.000,00 = Rp105.000.000,00
c.Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ra Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar ( arm length transaction). Rp75.000.000,00, gaji para pekerja sebesar Rp25.000.000,00, serta biaya overhead senilai Rp5.000.000,00. 126 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. 8 450 dus300 dus@ Rp 200.0008 Agustus 2018 ·~ . I r ~ 'J 'f • : .. . ' ;, . t ~ • ' .. ~) 300 dus200 dus@ Rp 150.00020 April 2018 : • • :·;";ti,,''-,• ' '.':"01·-I ·~--~----~~~"" . .,,t;,••·-..-. •. ;.~r. ••"'t~."~· 1,~, -c . . ~. PenggunaanPernbelianTanggal Jumlah
a.Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/ dijual/ diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi pertanyaan adalah pada harga mana yang akan dipakai untuk menghitung beban persediaan dan nilai persediaan? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketiga metode terse but adalah: •:!r"''f"'• . ~.·;,.;, --· ••• ,,·.r; 1;; ..••. ··,· ••. - • '~· -""-'= .,'1'.7' ?', • ,I w• ••h••1,.1r ~t'•' _,,.1,11.-f:" , '' ·• ,·~ ~~ "'f!:~1.-:,;,,;,,0·r~~· .1 • ...1. .::-. ..... ~ ... ,.x""r..:-~ -~'TL .. ~ ... ,. 300 dus@ R? 200.0008 Agustus 2018 200 dus@ Rp 150.00020 April 2018 ·v··· ~, ...:-., . ,, . -,. ~ - -.. - ... -....... -;, ..... .,.1.- - ... '\t,..:}......J • , I:, ,,,:J .. , , . . , ~., ~.!.,. (;! , ,.1..,,,...,. . . .: '_ .1,. 1~·- ..'-'.~ • • ' J I,:.' • .. '. -·-"'· JumlahPenggunaanPembelianTanggal 127 Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya adalah Rp67 .500.000,00 dan be ban (150dus @ Rp 150.000,00) (300 dus @ Rp 200.000,00) 8 Agustus 2018 (300 dus @ Rp 200.000,00) Rp 60.000.000,00 } (WO dus @ Rp 150.000,00) (200 dus @ Rp 150.000,00) Rp 30.000.000,00 20 April 2018 + (300 x Rp 200.000,00)) - Rp 67.50).000,00 = Rp 32.500.000,00 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: = 0 + {(100 x Rpl00.000,00) + (200 x RplS0.000,00) = Persediaan Awai +Pembelian- PersecLiaanAkhirBeban Persediaan Beban Persediaan Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: Rp 7.500.000,00 ~p 67 500.000,00 Rp 150.000,00 Total Harga Rp60.000.000,00 Harga per Unit Rp 200.000,00 Jumlah Unit 300 dus 50 dus 350 dus Tanggal 8 Agustus 2018 20 April 2018 Persediaan Akhir 128 = 0 + Rp 100.000.000,00 - Rp 58.333.333,33 .. Rp 41.666.666,67 = Persediaan Awai+ Pembelian - Persediaan AkhirBeban Persediaan Beban Persediaan = Rp 166.666,67 x 350 unit = Rp 58.333.333,33 Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: = Rp 166.666,67 = Biaya rata-rata per unit x persediaan akhirNilai Persediaan = Rp 100.000.000,00/600 dusBiaya rata-rata Persediaan per unit • ' I •~• / I 1< I I . ' ., • ,.1... 15 Maret 2018 100 dus Rp 100.000,00 Rp 10.000.000,00 20 April 2018 200 dus Rp 150.000,00 Rp 30.000.000,00 8 Agustus 300 dus Rp 200.000,00 Rp 60.000.000,00 2018 Total 600 dus Rp 100.000.000,00 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Rata-Rata Tertimbang sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: 8 Agustus 2018 300 dus200 dus@ Rp 150.00020 April 2018 PenggunaanPembelianTanggal Jumlah persediaannya adalah Rp32.500.000,00 (Rpl 7.500.000,00 + Rpl5.000.000,00).
b.Metode Rata-Rata Tertimbang Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan demikian nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata. Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya. 129 200 dus@ Rp 150.00020 April 2018 Jumlah J..00iclus :---~~-....-........... 300 dus PenggunaanPembelianTanggal Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya adalah Rp62.222.222,22 dan beban persediaannya adalah Rp37.777.777,78 (Rp20.000.000,00 + Rpl 7.777.777,78).
c.Harga Pembelian Terakhir Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir . Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya ... (300 dus @ Rp 133.333,33') Rp 40.000.000,00Rp 30.000.000,00 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Metode Rata-Rata sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: (100 dus 2018 @ Rp 100.000,00) Rp 10.000.000,00 ,, 20 April (200 dus (100 dus 2018 @ Rp 150.000,00) @ Rp 100.000,00) ..... Rp 30.000.000,00 (200 dus @ Rp 150.000,00) Rp 40.000.000,00 17 Juni (150 dus (150 dus 2018 (Rp 40.000.000,00 - @ Rp 150.000,00) Rp 22.500.000,00) Rp 22.500.000,00 Rp 17.500.000,00 8 Agustus (300 dus (150 dus 130 Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: = 0 + (1100 x Rp 100.000,00) +(200 x Rp 150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} - Rp 70.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 = Persediaan Awai+ Pembelian - Persediaan AkhirBeban Persediaan Beban Persediaan Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: = Rp 70.000.000,00 (350 dus x Rp 200.000.000,00)Beban Persediaan Jika Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: • r,.i,· • ,• ' ", • ' " <" • " ' - • v•, I :1r.',~· '1 ' " • ~ "! T~ 'J••' • I,' • .,•r,l,.i,~ • /< <• • ' ',• • ' ,.h:...")c,w.tl•~ ", t; • '.J•.:_,,:-:1... ~·t ·-r ., - - . ·, . ":.:~I...'.·...... , ' . ~~! 450 dus300 dus@ Rp 200.0008 Agustus 2018 JumlahPenggunaanPembelianTanggal 131 xxx xxxJumlah Aset Lancar (4 s/ d 19) PEMERINTAHKABUPATENACEH JAYA (Dalam Rupiah) NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO Uraian 20Xl 20XO ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Investasi Jangka Pendek xxx xxx Piutang Pajak xxx xxx Piutang Retribusi xxx xxx Penyisihan Piu tang (xxx) (xxx) Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Bagian Lancar Tun tu tan Ganti Rugi xxx xxx Piutang Lainnya xxx xxx • :"t. I .. f ,.J., I~,,.• ..
1. 6.Ilustrasi Penyajian Dan Pengungkapan Ilustrasi Penyajian Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah Rp70.000.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp33.750.000,00(Rpl 7.500.000,00 + Rpl6.250.000,00). • September 2018 13 (100 dus Rp 82.500.000.00 - Rp 70.000.000,00) Rp 12.500.000,00 (350 dus @ Rp 200.000,00) Rp 70.000.000,00 @ Rp 150.000,00) (300 dus @ Rp 200.000,00) Rp 82.500.000,00 2018 @ Rp 200.000,00) Rp 60.000.000,00 (150 dus8 Agustus (300 dus 132 PERSEDIAAN Ilustrasi Pengungkapan pada N eraca Pemda Tanaman Kepada masyarakat Rp 800.000Rp 10.00080 unitBaikDiserahkan2 Bibit Persediaan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari: No SKPK Jumlah
2. 1.Dinas Pendidikan Rp. 4.000.000,00
3. 2.Dinas Kesehatan Rp. 2.000.000,00
4. 3.Rp . Rp 100.000 PERSEDIAAN Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir. Persediaan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari: Ilustrasi Pengungkapan Persediaan Pada Neraca SKPK NilaiHarga/ Unit Rp 50.000 Volume 2 rim Peruntukan Kondisi Pelayanan Baik No Nama Kertas Ilustrasi Pengungkapan Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi: 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut diatas tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 133 Rp24.500.000,00 Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 003/80/2018. =Rp 5.250.000,00 =Rp 37.500.000,00 =Rp 3.000.000,00 =Rp 12.500.000,00 • 15 dus paracetamol@ Rp 350.000,00 • 100 botol obat batuk@ Rp 50.000,00 • 30 dus vitamin@ Rp 100.000,00 • 20 dus obat maag@ Rp 200.000,00 Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Jaya menggunakan metode perpetual untuk pencatatan persediaan obat-obatan yang dimilikinya. Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 002/80/2018.
5. 3.Tanggal 20 mei 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya membeli lagi obat-obatan sebagai berikut: =Rp 15.000.000,00 =Rp 5.000.000,00 =Rp 3.000.000,00 =Rp 4.000.000,00 Rp27.000.000,00 • 50 dus paracetamol@ Rp 300.000,00 • 100 botol obat batuk@ Rp 50.000,00 • 30 dus vitamin@ Rp 100.000,00 • 20 dus obat maag@ Rp 200.000,00 Jaya mendapatkan diskon sebesar Rp.100.000,00 dari supp lier. Bukti transaksi ini adalah No ta No. 00 1 / 8 8 / 2 0 18. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya menggunakan metode periodik untuk pencatatan persediaan ATKyang dimilikinya.
6. 2.Tanggal 15 maret 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya membeli obat-obatan sebagai berikut: • 100 rim kertas HVS@ Rp 100.000,00 =Rpl0.000.000,00 • 50 pak spidol@ Rp 50.000,00 =Rp 2.500.000,00 ,. • 10 tinta printer@Rp 80.000,00 =Rp 800.000,00 ... • 10 pak amplop@ Rp 30.000,00 =Rp 300.000,00 Rpl3.600.000,00 Diskon Rp 100.000,00 Rpl3.500.000,00 Atas pembelian terse but, Dinas Kesehatan Kabu paten Aceh Berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.
7. 1.Tanggal 19 Januari 2018, Dinas Kesehatan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut: CONTOH SOAL 134 • ..... (100 botol@Rp50.000,00) (30 dus Rpl00.000,00) (20 dus@ Rp 200.000,00) (15 dus@ Rp350.000,00) (50 botol@Rp75.000,00) (20 dus@ Rpl50.000,00) (50 botol@Rp75.000,00) } (20 dus@ Rpl50.000,00) (50 dus@ Rp 250.000,00) Rp 27.000.000,00 2018 .. Kode rekeningjumal LRA menggunakan kode rekening LRA dalam BAS Permendagri 64/2013 • Perhitungan Persediaan Obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aeh Jaya (metode MPKPI . I I ~ ~ 1,,,,,,1 ·•,•I· ' :,, :, •• ,,.•c, 1.1.1. 03 Kas di 24.500.~00 Bendahara Pengeluaran 5.1.2.02.04 Belanja Bahan 24.500.000 Obat-obatan 0.0.0.00.00 Perubahan 24.500.000 SAL 09- 9.1.2.02.04 Be ban 20.500.000· agustus- Persediaan 18 Obat-obatan 1.1. 7.02.04 Persediaan 20.500.000· Bahan obat- obatan 31-Des-18 012/SO 1.1. 7 .02.04 Beban Bahan 12.780.000 /2015 Obat-obatan 9.1.2.02.04 Persediaan 12.780.000 Bah an obat- obatan 135 . .. ' ... ' ~ ,,,1,,. , 1111 ''' ,, . .. . " .. ,,.. , 19- 001/8 9.1.2.01.01 Persediaan Alat 13.500.000 .Januari- 8/201 Tulis Kantor 18 8 1.1.1.03 Kas di 13.500.000 8endahara Penzeluaran 5.1.2.01.01 8elanja A lat 13.500.000 Tulis Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan 13.500.000 SAL 15- Maret- 002/80 1.1. 7 .02.04 Persediaan 27.000.000 18 /2018 8ahan Obat- obatan 1.1.1. 03 Kas di 27.000.000 8endahara Penzeluaran 5.1.2.02.04 8elanja 8ahan 27.000.000 Obat-obatan 0.0.0.00.00 Perubahan 27.000.000 SAL 20-Mei-18 003/80 1.1.7.02.04 Persediaan 24.500.000 /2018 8ahan Obat- obatan .. • 25 dus obat maag Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menggunakan metode MPKP untuk menilai persediaan akhir yang dimilikinya .
8. 5.Pada tanggal 31 Desember 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh J aya melakukan stock opname terhadap persediaan ATK yang dimilikinya. Berdasarkan laporan hasil stok opname diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat tulis kantor sebagai berikut: • 5 rim kertas HVS • 1 pak spidol • 1 tin ta printer • 3 pak amplop Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi diatas: .. • 35 dus vitamin
9. 4.Tanggal 9 Agustus 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya mengadakan balai pengobatan gratis. Dalam acara tersebut,terpakai obat-obatan dengan rincian sebagai berikut: • 30 dus paracetamol • 50 botol obat batuk SISTEM AKUNTANSl INVEST ~I
a.Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
b.Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
1. 2.Klasifikasi Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi antara lain:
2. 1.Definisi lnvestasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. A. UMUM
3. 1.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKDyang memiliki tugas sebagai berikut:
a.Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. Investasi Permanen Lainnya Penyertaan Modal Kepada Sadan Usaha Milik Swasta Penyertaan Modal Kepada BUMD Penyertaan Modal Kepada BUMN Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Jangka Panjang Permanen Deposito Jangka Panjang Dana Bergulir lnvestasi dalam Proyek Pembangunan lnvestasi dalam Obligasi lnvestasi Kepada Sadan Usaha Milik Swasta Investasi Kepada Sadan Usaha Milik Daerah Investasi Kepada Sadan Usaha Milik NegaraInvestasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Pendek Lainnya Investasi Jangka Pendek BLVD Investasi dalam SPN Investasi dalam SBI Investasi dalam SUN Investasi dalam Deposito Investasi dalam Sahamlnvestasi Jangka Pendek Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. 2) Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 138 . -·- -· .. ' ·~ - ... "'c"'"l"?.".:-!7'.:~:J~7i,'F.f!;';~;,"_,·;:-~'~•• I : ~I: ... . .. , ,"·· .- •• ·- ·:1,.l .. ,: .. ·' - -· ; ·"·. • ·~ .. I .r. • ' • I • . r,- -~.J;.._i,·_ .,~~ !;.,,._\~-~ ..,..... u ......... 'a...:l Investasi lnvestasi dalam Sertifikat Saham/Nota Kredit/ Jangka Pendek Saham Dokumen yang dipersamakan lnvestasi dalam Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ Deposito Dokumen yang dipersamakan lnvestasi Dalam Sun Sertifikat Obligasi/SUN/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan lnvestasi dalam SB! Sertifikat SBI/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Investasi dalam SPN Sertifikat SPN / Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Investasi Jangka - Pendek Lainnya lnvestasi Jangka Investasi kepada SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Panjang Non Badan Usaha Milik Berupa aset)/Nota Kredit/ Perman en Negara Dokumen yang dipersamakan lnvestasi kepada SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Sadan Usaha Milik Berupa aset)/Nota Kredit/ Dae rah Dokumen yang dipersamakan lnvestasi kepada SP2D-LS (jika tunai)/5AST (jika Sadan Usaha Milik Berupa aset)/Nota Kre:iit/ Swasta Dokumen yang dipersamakan lnvestasi dalam SP2D-LS [jika tunai)/BAST (jika Obligasi Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan .. Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi lnvestasi pada PPKD: C. DOKUMENYANG DIGUNAKAN Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:
a.menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akun tansi PPKD
b.menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.
b.Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
c.Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1. 2.PPKD 139
b.Perolehan lnvestasi (Investasi Jangka Panjang) Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS [jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut Bomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Relcening xxx xxx xxx Investasi Jangka Pendek xxx I xxx Kas di Kas Daerah xxx
1. 1.Perolehan lnvestasi
a.Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal: Jurnal LO dan Neraca D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI ~ .- · - ·r ,~ ·, .··.·,, ·11··~:~"'"~"le'S""~.:""'~~ 1f(,n. . : .. :..I,_-.--:, ... ~-·,. , ·~·..._,_._..,_ - '-' --- 1......, _..,,.,,,..,,._....,~,1.t.1o.!.A,Ul~\.; ~ • ~ Investe.si dalam SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Proyek Pembangunan Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Dana Bergulir SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Deposito Jangka SP2D-LS (jika tunai)/ Nota Kredit/ Panjang Dokumen yang dipersamakan lnvestasi Non SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Permanen Lainnya Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Investasi Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Jangka Panjang Kepada BUMN Berupa aset)/Nota Kredit/ Permanen Dokumen yang dipersamakan Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Kepaca BUMD Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan Penyertaan Modal SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Kepada Sadan Usaha Berupa aset)/Nota Kredit/ Milik Swasta Dokumen yang dipersamakan Investasi Permanen SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika Lairinya Berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan .... 140 pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.
a.Hasil Investasi Jangka Pendek Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. -- Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek terse but, sehingga
1. 2.Hasil Investasi Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kr edit Bukti Rekening x.xx x.xx xxx Pengeluaran Pembiayaan- xxx Penyertaan Modal/Investasi Pemda x.xx Perubahan SAL x.xx Jurnal LRA Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening x.xx x.xx x.xx lnvestasi Jangka Panjang xxx Perman en xxx Kas di Kas Daerah xxx 2) Investasi Jangka Panjang Permanen Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening x.xx x.xx x.xx Pengeluaran Pernbiayaan- xxx Dana Berzulir x.xx Peru bah an SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening x.xx x.xx x.xx Investasi Jangka Panjang x.xx Non Pennanen xxx Kas di Kas Daerah x.xx 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Jurnal LO dan Neraca fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jumal: 141 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx x:xx Kas di Kas Daerah xxx xxx Piutang Hasil Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah yang dioisahkan -LO Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal: Jurnal LO dan Neraca Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xx:x x:xx Piu tang Has ii Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah yang dipisahkan xx:x Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LO Jurnal LO dan Neraca
b.Hasil Investasi Jangka Panjang 1) Metode Biaya Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal: Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx xxx Pendapatan xxx Bunga ....... -LRA Jurnal LRA Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di Kas daerah xxx xxx Pendapatan xxx Bunga.... -LO Jurnal LO dan Neraca 142 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Investasi jangka xxx Panjang Jurnal LO dan Neraca Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat penenmaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Investasi Jangka xxx Panjang..... xxx Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dioisahkan -LO Jurnal LO dan Neraca tersebut denganakuntansi PPKD mencatat kejadian melakukan penjumalan sebagai berikut: pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi ternpatperusahaankeuanganla poran 2) Metode Ekuitas Berdasarkan Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LRA Jurnal LRA 143 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx x.xx Pedapatan ......... - LO xxx x.xx Investasi Jangka Pendek xxx berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal: Jurnal LO dan Neraca pendek,
c.Pelepasan Investasi 1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Peru bah an SAL x.xx xxx Pendapatan Sunga Dana xxx Berzulir -LRA Jurnal LRA Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening x.xx x.xx x.xx Kas di Kas Daerah xxx x.xx Pedapatan Sunga xxx Dana Berzulir-Lo 3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterirna, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal: Jurnal LO dan Neraca Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening x.xx x.xx Perubahan SAL xxx x.xx x.xx Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan Dae rah yang dipisahkan -LRA Jurnal LRA 144 "':> .. ,' -:,:, -. ~--"1"j \, ... ' ·• ,., Metode Biaya Piutang Lainnya xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kas di Kas Daerah xxx Piutang Lainnya xxx Saat Pengumuman Has ii lnvestasi/Pengu muman Laba Saat Hasil Investasi diterirna Perubahan SAL xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA Perubahan SAL xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA ' Metode Nilai Kas di Kas Daerah xxx Bersih yang Pendapatan ...... -LO xxx dapat direalisasikan xxx Perubahan SAL xxx Pendapatan ....... -LRA 2 Pelepasan Investasi xxx Kas di Kae Daerah xxx Investasi J angka Pendapatan ..... -LO xxx Pendek Investasi Jangka Pendek I Perubahan SAL xxx Pendapatan ....... -LRA xxx Investasi Jangka Par:jang Surplus Kas di Kas Daerah xxx Surplus Pelepasan lnvestasi xxx Jangka Panjang-LO lnvestasi Jangka Panjang ..... xxx Peru bah an SAL xxx Penerimaan Pernbiayaan-Hasil xxx Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Defisit Kas di Kas Daerah xxx Defisit Pelepasan Investasi Jangka xxx Panianz-Lt) Investasi Jangka Panjang xxx Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan-Hasil xxx Penjualan Kekayaan daerah vang dipisahkan 145 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 2018 M/V/ 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito- LRA Jurnal LRA• \ •)11 .,,t,(. •. , J'. .... ~'" • , • I , , • L XX/K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 2.000.000 01-Mei- M/V/ Daerah 2018 2018 8.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito-LO Jurnal LO dan Neraca
b.Hasil Investasi Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01- XX/KK 1.1.2.02.01 Invesatsi Jangka 100.000.000 April- /TV/2 Pendek- 2018 018 Deposito 1.1.1.01.01 Kas di Kas 100.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 1 April 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menempatkan dananya sebesar Rpl00.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun.
a.Perolehan Investasi
1. 1.INVESTASI JANGKA PENDEK: Ilustrasi: 146 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Mei- 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 2018 XX./K M/X/ 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga 2.000.000 Deposito -LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening XX./K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 2.000.000 01-0kt- M/X/ Dae rah 2018 2018 8.1.4.04.01 Pendapatan 2.000.000 Sunga Deposito-LO Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 1.1.1.01.01 Kas di Kas 100. 000. 000 01-0kt- XX/K Daerah 2018 M/X/ 2018 1.1.2.02.01 Investasi 100.000.000 jangka Pendek- Deposito Jurnal LO dan Neraca
c.Pelepasan Investasi Pada tanggal 1 Oktober 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Dae rah Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Nomor Kode Tanggal Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 2018 M/V/ 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga 2.000.000 Deposito- Rekening Deposito pad a Sank-LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA 147 300.000.000SP2D- 7.2.2.03.01 Pengeluaran 02-Feb- LS Pebiayaan- 2018 Penyertaan Modal Kepada Sadan Usaha .. ,... . ,,.. . . ' . ' ' I I I ~ ' • :11 ·,., \. Ill Jurnal LRA 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 300.000.000 errnanen- enyertaan Modal epada Sadan saha Milik was ta 02-Feb- SP2D- 2018 LS Jumal LO dan Neraca
a.Perolehan Investasi Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan penyertaan modal kepada PT. Masuk Angin sebesar Rp300.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D- LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. Masuk Angin. Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
1. 2.INVESTASI JANGKAPANJANG METODEBIAYA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.000.000 01-0kt- M/X/ 2018 2018 4.1.4.04.01 Pendapatan Sunga 2.000.000 Deposito- Rekening Deposito pada Bank- LRA • Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA 148 . . . ~ ' ........ .1'11 .. ., • I "' ,)I •, .. ,_ ... ,, 1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba 2.000.000 05- XX/K atas Penyertaan Juni- 1/VJ/20 Modal Pada 2018 18 Perusahaan Milik Swasta 8.1.3.03.01 Pendapatan-Bagian 2.000.000 Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta (100 jt x 20% x 10%) I ~ Jurnal LO dan Neraca- Pengumuman Laba
b.Hasil Investasi Pada tanggal 5 Juni 2018, PT. Masuk Angin mengumumkan perolehan laba tahun 2018 sebesar Rpl00.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 2018. I '11101 . ,1,r ., -··.' . :,. ~ . . ' .. 6.2.2.03.01 Pengeluaran 300.000.000 02-Feb- SP2D- IPebiayaan 2018 LS Daerah- IPenyertaan Modal I (Investasi) IPemerintah IDaerah pada IBadan Usaha IMilik Swasta 0.0.0.00.00 Perubahan 300.000.000 SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Milik Swasta 0.0.0.00.00 Perubahan 300.000.000 SAL 149
c.Pelepasan Investasi Pada tanggal 5 Oktober 2024, Pemeritah Kabupaten Aceh Jaya memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT. Masuk Angin yang senilai Rp370.000.000,00. Tangg Nomor Kode Uraian Debit Kredit al Bukti Rekening 09- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 2.000.000 April- M/VI/ 2018 2018 4.1.3.03.01 Pendapatan- Bagian 2.000.000 Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta-LRA (100 jt x 20% x 10%) Jurnal LRA- Pembagian Deviden Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) I ' ~ , I ..j , ..... ,., • o O! ·.I I : 09- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 2.000.000 April- M/VI/ 2018 2018 4.1.3.03.01 Pendapatan- Bagian 2.000.000 Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta-LRA (100 jt x 20% x 10%) Jurnal LRA- Pembagian Deviden 2.000.000 2.000.00009- XX/K 1.1.1.01.01 KasdiKasDaerah Juni- M/VI/ 2018 2018 (100jtx20%x 10%) Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta 1.1.3.03.03 Jurnal LO dan Neraca- Pembagian Deviden Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 150 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Duk.ti Rekening 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 05-0kt- XX/K 2024 M/X/ 2024 6.1.3.0 l.x:x Penerimaan 300.00J.OOO Pembiayaan Daerah-Hasil Penjualan ,. Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal I Nomor Kode Uraian Debit Kredft Duk.ti Rekening 05-0kt- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 300.000.000 2024 M/X/ 2024 7.1.3.01.03 Penerimaan 300.000.000 Pembiayaan Daerah-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada II Perusahaan Milik Swasta Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Dukti Rekening 05-0kt- XX/K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 370.000.000 2024 M/X/ Daerah 2024 1.2.2.01.03 Investasi 300.000.000 Jangka Panjang Perman en- Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Milik Swasta- LRA 8.4.1.01.06 Surplus 70.000.000 Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 151 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 7.2.2.0'.2.01 Pengeluaran 500.000.000 I 7-Mar- SP2D- Pebiayaan 2018 LS Penyertaan Modal pada BUMD 0.0 O.C0.00 Perubahan 500.000.000 I SAL Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 1.2.2.01.02 Investasi 500.000.000 17-Mar- SP2D - Jangka 2018 LS Panjang Perman en- Penyertaan Modal pada BUMD 1.1.1.01.01 Kas di Kas 500.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca
a.Perolehan lnvestasi Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Samawa Rea senilai RpS00.000.000,00. SP20-LS diterbitkan oleh PPKD / BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2018. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Ka bu paten Aceh Jaya. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
1. 3.INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pad a Perusahaan Milik Swasta 152 · Saat ini Nilai lnuestasi Pemda pada BU!tfD Samawa Rea sebesar 660]Uta (SOO;t + 200jt - 40jt) '~ I I}•,~ { • S ;:,,, ,t .· : '. _it;_.~t·~~:{ .. 1 - Ir),' d ... '1.i'.ldt : .. i,d. I . I j: ' •• ~11 .. 1 .";-,.,~,:1,,;;( ·J '. ~ j ~ ~ ...... - ..·,. ... 28- XX/K 1.2.2.01.02 lnvestasi .Jangka 200.000.000 April- M/IV/ Panjang 2018 2018 Perrnanen- Penyenaan Modal BUMD 8.1.3.01.02 Pendapatan- 200.000.00 Bagian Laba 0 atas Penyertaan Modal Pad a BUMD-LO 28- XX/K 1.1.3.03.01 Piutang Bagian 40.000.000 April- M/IV/ Laba atas 2018 2018 Penyertaan Modal Pada BUMD 1.2.2.01.02 lnvestasi 40.000.000 Jangka Panjang Perman en- Penyertaan Modal BUMD .. J urnal LO dan N era ca Pada tanggal 28 April 2018, BUMD Ka bu paten Aceh Jaya mengumumkan perolehan laba tahun 2018 sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018.
b.Hasil Investasi Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 6.2.2.02.0 l Pengeluaran 500.000.000 17-Mar- SP2D- Pebiayaan 2018 LS Daerah- Penyenaan Modal pada BUMD 0.0.0.00.00 Perubahan 500.000.000 SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA 153 .... ' •• ,t ' ,1 .. J ',r• :11 ... ., 07-Mei- XX/K 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 40.000.000 2018 M/V/2 018 4.1.3.01.02 Pendapatan- 40.000.000 ·~! 'I•''''"" '.). ,; ,, I'\, .. :,. ·,.I< I,~ d ~ 03-Juli- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan 500.000.000 2021 M/VII/ SAL 2018 7.1.3.01.02 Penerimaan 500.000.000 Pembiayaan- Hasil Penjualan Kekayaan daerah Pad a BUMD Jurnal LRA \ 1,1111 : ,,,t , I .. , """ " .. ·" ... ,,111 03-Juli- XX/K 1.1.1.01.01 Kas di Kas 700.000.000 2021 M/VII/ Daerah 2018 1.2.2.01.02 Investasi 660.000.000 Jangka Panjang Perrnanen- Penyertaan Modal Kepada BUMD 8.4.1.01.06 Surplus 40.000.000 Pelepasan Investasi Jangka Panjarig-Lf) (660it = 500it + 200it- 40itl Jurnal LO dan N eraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
c.Pelepasan lnvestasi Pada tanggal 3 Juli 2021, Pemeritah Kabupaten Aceh Jaya memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD Kabupaten Aceh Jaya. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp700.000.000,00. (asumsi periode 28 April 2018 s.d. 3 Juli 2021, BUMD Samawa Rea tidak untung dan tidak rugi). Milik Daerah/BUM D-LRA (200jt x 20% x 100%) 155 250.000.000 IPembiayaan · IPembentukan LS2018 01-Juli- SP2D- 7.2.5.02.01 IPengeluaran _. I It\ II ( ;) :l,j I,; 1- '· I·, \ .... ~ .. • ..;., • I ~ I • ·I' • I: p I-; l ~( • 1.) I II I Jurnal LRA 1•11111•1 :'111,1. ~ I I' .. .( • :,, '4. -~ • ... I, ti\ "' I 2018 LS Jangka Panjang Non Permanen- Dana Bergulir 1.1.1.01.0 l Kas di Kas 250.000.000 Daerah Jurnal LO dan Neraca Rp250.000.000,00. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) senilaibergulirdanapembentukanmelakukan
a.Perolehan Investasi Pada tanggal 1 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
1. 4.INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILA! BERSIH YANG D."\PATDIREALISASIKAN: ,,.,,.,, ,••'•I I . .11,<1 • ,I .1 "' : , I • ~ ,, • ~ • j I , I , \ I I .. 03-Juli- XX./K 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 2021 M/VIJ/ 2018 6.1.3.01.01 Penerimaan 500.000.000 Pembiayaan Daerah-Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Pada BUMD Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 156 3.000.COOPendapatan-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LRA 4.1.3.04.01 M/X/2 018 ... Jurnal LRA ', .... , .. : "I .r • I' .,, '' . : ' . - .. ' ~ . ' . ' . 01-0kt- XX./K 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 3.000.000 2018 M/X/2 018 8.1.3.04.01 Pendapatan- Hasil 3.000.000 Pengelolaan Dana Bergulir-LO Jurnal LO dan N eraca
b.Hasil Investasi Pada tanggal 1 Oktober 2018, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp3.000.000,00. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 250.000.000Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) I Dana Bergulir 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 SAL 157 ,11\1.\1) :, •I If .: '"";f.i ,q .. .t. ••· .I•' ... : .. ,.1' ·; .:, .. ·,, : i 10 o(,,H lo H 30-Des- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 2022 M/XII/ SAL 2022 7 .1.6.02.0 I Penerimaan 250.000.000 Pembiayaan- Pencairan Dana Berzulir Jurna! LRA ,; f, 1~ ,t; I• ,, : .... ;(; t , •"I\,.• • ... • f -~. .. , i ,•• 11 J J•-t • er-.. t, •. . ,r.1, ll. ., .1,,1 ;~·~ :\, .. ", :, • • l t • ~ I I . . ···1, . .: f~j 30-Des- XX/K 1.1.1.01.01 IK.as di Kas 270.000.000 2022 M/XII/ Daerah 2022 1.2.1.04.01 lnvestasi 250.000.000 Jangka Panjang Non Permanen- Dana Berzulir 8.4.1.01.06 Surplus 20.000.000 Pelepasan lnvestasi Jangka Panianz-Lt) Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
c.Pelepasan Investasi Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemeritah Kabupaten Aceh Jaya menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar Rp.270.000.000,00. ..... , .. ·"' ll .... "' .. , • • I ~ ,. ,. I ,II 01-0kt- XXJK 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 3.000.000 2018 M/X/2 018 4.1.4.14.01 Pendapatan-Hasil 3.000.000 Pengelolaan Dana Bergulir-LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 158 . .. . .. . . ~ . . ... .. ... 30-Des- XX/K 0.0.0.00.00 Perubahan 250.000.000 2022 M/XII/ SAL 2022 6.1. 7.06.02 Penerimaan 250.000.000 Pembiayaan daerah- Penerimaan I Kembali JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
1. 2.Klasifikasi Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
a.Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
b.Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.
c.Gedung dan Bangunan Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu: 1) Berwujud; 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
1. 1.Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. A. UMUM
2. 8.PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:
3. 1.Bendahara Barang atau Pengurus Barang Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan aset tetap.
4. 2.Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
5. 3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
6. 4.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK) Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPK bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset • Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, mgasi, dan jaringan yang dimiliki dan/ a tau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.
e.Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f.Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. • 161 D. JURNAL STANDAR Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPK terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Serita Acara Penerimaan Barang atau Serita Acara Serah Terima, PPK-SKPK membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK- SKPK akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jumal: • C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap an tar a lain adalah:
1. 1.Bukti Selanja/Pembayaran Aset Tetap Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aset tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.
2. 2.Serita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal a:as pengakuan aktiva tetap dengan cara pernbayaran LS.
3. 3.SP2D LS Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.
4. 4.Surat Permohonan Kepala SKPK tentang Penghapusan Aset Tetap Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.
5. 5.Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.
6. 6.Serita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. tetap yang dimulai dari jumal hingga penyajian laporan keuangan SKPK. 162 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung I\ f I I I;\ II : •. ,:1 .;J Ii; "., ~-, 4 1 "' ....~' i ; • . .1,, .. "•••ti :p( \' ~ •. , ' .. ; .. d ~~ xxx xxx xxx Belanja Modal.. .. xxx xxx Peru bah an SAL xxx Jurnal LRA q •••111 f I .• ,t I .. 11.j', .. ., :111 l • ~' ; .. , .. xxx xxx xxx Aset Tetap ... xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pem bayaran (oukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPKakan menjurnal: Jurnal LO dan Neraca ......... . ,, ' '• ~I i ' ~ ' I " .. , :,1.' ' " xxx xxx xxx Belanja Modal. .... xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA xxx )00(Utang Belanja Modal ...xxx RK PPKD xxxxxx Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS terse but PPK-SKPK akan membuat jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca . .. . .. • .,H ~ J ' ' " .. xxx xxx xxx Aset Tetap .......... xxx xxx Utang Belanja Modal.. ..... xxx Jurnal LO dan Neraca 163 T-<·r!r . . ... ~ !~ J-;\1- ••• , ..... iir.-;p:,1. . \-,-.·.,· ~· ··· ·\ .,·.1,,i ::.. r: .'t (, •:' ll 1 • :<-/'~-·;,,,( ; I xxx xxx xxx Belanja Modal. ... xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA 'I : ~' t I) ;·I I I) '1"'··1, I.· ' - . ' . ' . " . . ;.~f.;~ '11; IJl•i·.{ ·(; ~I.;'' f'. j' ...• ..... l,)1 : .. ~!·l';tJ :\1.;'":.: "Lt'i .. d I;I . . , ' I ' I->~ ·' xxx xxx xxx Aset Tetap ... xxx xxx Kas di Bendahara xxx Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
7. 1.Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa: a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b) bertambah umur ekonomis, dan/ a tau c) bertambah volume, dan/ a tau d) bertambah kapasitas produksi.
8. 2.Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan. Sebagai contoh, SKPK Inspektorat melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPK menjurnal kapitalisasi sebagai berikut: • E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. - - :.____:_ 164 xxxRK PPKDxxx xxxxxx Jurnal LO atau Neraca :,,-:;,· .r: -- . . ,. ~\'l,,,·,1,) ..._']. ,,• II ti ~ :-, I •• .• I .1 _1,,, :,1, I' ~ 1 • I ~,-., I I • 01 \ • xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan ... xxx xxx Aset Lainnva xxx xxx Aset Tetap ..... xxx • Jurnal LO dan Neraca Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPK harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun dernikian, PPK SKPK tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: 1, r;y:... , : ,-;1 ~ I . ''1-~· );,·-4·~ • 1, ..•.•. ~ ' .l , I I -, .. ,,t,, . : , .. ·~ '· ~1.,·'(~)dl,~·, I .. . . xxx xxx xxx Delisit Penghapusan Aset Non xxx La near xxx Aset Lainnya xxx Jurnal LO atau Neraca ' 1' f I ~t t I I ) :.,,-,1 - : -:~. . ' ,. - r·. liq { / • :,r, i l 1:1 '' ~~ :,,_ -.:,. •• I 1 ,,,II . xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan ... xxx xxx Aset Lainnya xxx xxx Aset Tetap ..... xxx Jurnal LO dan Neraca Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pernindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPK akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPK kemudian membuat jurnal: F. PELEPASAN ASET TETAP 165 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPK: ',,1,111•) : ·,1,1 ,.:.1 " ... 4. .. . . •• ; I. • :,, .. ,,1,1 I ,'~1 xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Hasil Penjualan Aset daerah xxx yang dipisahkan • Jurnal LRA ' I • ~ .. ' I I :.,r,1. ~-, "'' ! .,_.:,.• I :l,·,. 11 ... :; ' ~ .... ~i-, f ... ~il xxx xxx x.xx Kas di Kas Daerah xxx xxx Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx Aset Lainnya xxx A tau Jurnal LO dan Neraca ,'f ,) 11 \t) :,;1,t. ~.1, . , •'t'<I ~ I ,i. ti ... '.J,d !I ~ (' I : ll" "I ~· l ,{ • ., 1 q xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Has ii Penjualan A set daerah xxx yang dipisahkan Jurnal LRA :,:,,,t " 1 I I I j 11( I, '' .,., .J". ., .. .. I :,. -I :- •.. ·,_,,,111· I I x.xx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Aset Lainnya xxx xxx Surplus Penjualan A set Non xxx Lanear Jurnal LO dan Neraca Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKDmenjurnal: • ,11,1 : .... ,1 J '<.. I ' : \ I ~ <- •• ,, •I xxx xxx xxx Aset Lainnya xxx x.xx RK PPKD xxx Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPK, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: xxxAset Lainnya I xxx Aset Tetao ...... x.x.x Utana Belania Modal xxx Tidak ada jumal I Perolehan A set Tetap dengan Mekanisme LS Utans Belania Modal xxx RK PPK.D xxx RK PPKD xxx Kas di Kas Daerah xxx Belania Modal xxx Perubahan SAL xxx Aset Tetap ..... xxx 2 Perolehan A set Telap Kas di Bendahara Penaeluaran xxx dengan Mekanisme Belania Modal... .... xxx Tidak adajumal UP/GUrru Perubahan SAL xxx Aset Tetap...... Xxx 3 Kapitalisasi Pengeluaran Kas di Bendahara Penzeluaran xxx Setelah Perolehan Belania Modal ..... Xxx Tidak ada jumal Perubahan SAL xxx A set Lainnva ..... Xxx 4 Reklasifikasi Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Xxx Tidak adajumal ke Pos Aset Lainnya Aset Tetan ...... xxx Pelepasan Aset Defisit penghapusan Aset Non Lancar Xxx 5 Lainnya dengan Aset Lainnya xxx Pemusnahan 6 Penyerahana A set RK PPKD Xxx Aset Lainnva xxx Lainnya ke PPKD (unruk Aset Lainnya xxx RK PPKD xxx dijual/dimanfaatkan Kas di Kas Daerah xxx Asel Lainnva xxx Tidak ada Jumal Surnlus Peniualan Asel Non Lancar xxx Perubahan SAL xxx Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan xxx 7 Asel Lainnya yang dihapuskan (dihent ikan Atau penggunaannya telah Kas di Kas Daerah xxx terjual) Tidak ada Jumal Defisit Peniualan Aset Non Lancar xxx Asel Lainnva xxx ..... Peru bahan SAL xxx 0) Hasil Peniualan Aset Daerah yane. tidak dipisahkan xxx0) .. ,.• 167 1•• II t ' • ~• I " '., . ,, :1, ... ,1,1 10-april- SP2D LS 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 7.000.000 18 25/2018 Peralatan dan Mesin 3.1.3.01.01 RK PPKD 7.000.000 Jurnal LO dan Neraca.. PPK-SKPK Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 02-apr:il- BAST 1.3.2.16.07 Printer 7.000.000 18 05 2018 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 7.000.000 Peralatan dan Mesin Tanggal 10 April 2018, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian terse but. Berdasarkan dokumen terse but G. ILUSTRASI
9. 1.Ilustrasi Pengakuan Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus Pada tanggal 2 April 2018 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Serita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp700.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal LO dan Neraca - -- ,L____!. 168 :~ :, . ' .. ... ·- l-jul-18 SP2D LS 1.1.4.05.02 Uang Muka Pengadaan 25.000.000 Garasi/ Pool RK PPKD 25.000.000 (Jurnal LO atau Neraca) 5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan 25.000.000 Bangunan Gedung K}arasi/Pool Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin SKPK membangun garasi/pool dengan nilai kontrak sebesar Rp95.000.000,00. Pada tanggal 1 Juli 2018, SKPK membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 dengan menerbitkan SP2D LS atas uang muka. Tanggal 1 September 2018 SKPK menerima Laporan Berita Acara Kemajuan Fisik (BAKF)dengan tingkat penyelesaian 75%. Pada Tanggal 5 September 2018 , berdasarkan BAKF, SKPK membayar term.in pertama Rp50.000.000,00 (Pembayaran termin pertama ini dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pada tanggal 1 Juli 2018). Tanggal 1 Nopember 2018 SKPK menerima Laporan BAKF dengan tingkat penyelesaian sebesar 100%. Berdasarkan BAKF pada tanggal 25 Nopember 2018 SKPKmembayar termin kedua sebesar Rp45.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. ,, .... ,. . ... ,. .,, .... ..(. •• t, . . ' . ,,. ': .. ;·"_,, .... . 10-april- SP2D LS 5.2.3.16.07 Belanja Modal 7.000.000 18 25/2018 Pengadaan Printer 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 7.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA • \ I I I I I I j "' ,, •I',• .. :,,. ,• . .. 10-april- SP2D LS 5.2.3.16.07 Belanja Modal 7.000.000 18 25/2018 Pengadaan Printer 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 7.000.000 Jurnal LRA 169 .. - ,·:.. fJ;f-:f=-· r-: ;-- ~'~ ·:: ::,+~ •ri: ~ I ·." .... ,,,.. . ~ :... :i 11 1,,1 I 'JI, ~.,r . l e- ;_; I .. .. • . ·, -·. j ". ~. - k • : : { -- 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 25.000.000 (Jumal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan 25.000.000 Kontruksi Garasi Peru bahan SAL 25.000.000 (Jumal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006) 1-sep- BAKF 1.3.6.01.01 Kontruksi dalam 50.000.000 18 pengerjaan 1.1.4.05.02 Uang Muka 25.000.000 Pengadaan 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 25.000.000 5-sep- SP2D LS 2.1.5.03.03 IUtangBelanja Modal 25.000.000 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 (Jumal LO dan Neraca) 5.2.3.01.14 IBelanja Modal Pengadaan 25.000.000 IBangunan Gedung K,arasi/ Pool) 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 (Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013) I 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan 25.000.000 Konstruksi Garasi ' 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 25.000.000 (Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006) 1-nop- BAKF 1.3.6.01.01 Kontruksi dalam 45.000.000 18 pengerjaan 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 45.000.000 5-nop- SP2D LS 2.1.5.03.03 IUtangBelanja Modal 45.000.000 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 45.000.000 170 18 Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis Pada tanggal 4 Maret 2018 BPKK menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar Rp20.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rpl.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Aset dan Bangunan Gedung Kantor1.3.3.01.01 1.000.000.000
10. 100.000. 000 600.000.0001.3.7.02.01 18 Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis Pada tanggal 4 Maret 2018 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemerintah Desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rpl.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai pasar gedung RpS00.000.000. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah RpS00.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: dalam1.3.6.01.01 Konstruksi pengerjaan Gedung 95.000.000 95.000.000 (Jurnal LRA) BAST 171 Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah Pada tanggal 16 September 2018 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya senilai Rp60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: .... ., ., •. "f. .... . . . . 4-Mar- BAST 1.1.8.01.01 RK PPKD 600.000.000 18 1.3.3.02.01 Gedung (Baru) 600.000.000 Jurnal LO atau Neraca Selanjutnya Kepala Daerah menyerahkan Gedung Baru kepada SKPK Inpektorat, Maka jumalnya adalah: Pelepasan Hak Atas Tan ah 4-Mar- 18 20.000.000 20.000.000 4.1.4.01.01 BAST 0.0.0.00.00 Perubahan SAL Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA '>"''' ,. •( ... - . 4-Mar- BAST 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 20.000.000 18 4.1.4.01.01 Hasil Penjualan Tanah 20.000.000 Jurnal LRA .... . ' : . - • 1· • . I 1.3.7.02.01 ~mulasi 1.500.000.000 Depreeiasi Gedung 1.3.3.02.01 Gedung (lama) 2.000.000.000 8.4.1.01.03 Surplus 120.000.000 Penjualan Aset dan bangunan 172 Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan Ilustrasi 1: Pada tanggal 8 Juli 2018, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah RpS00.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sarnpai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rpl.000.000,00. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
11. 2.Ilustrasi Pengukuran - ~ I t ) II I • I :--..111. ' ' \ . ' .. :, ~ .: . .-- .. . ·'••1 . '. :H . .., ~l •• ~, • I , I I • :-; 16-Sept- BAST 1.3.3.02.01 Pedung 60.000.000 18 8.3.1.03.01 Pendapatan Hibah dari 60.000.000 Lembaga Swasta Jumal LO atau Neraca 173 Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: (500m2 x Rp.1.800.000,00) + Rp.2.700.000.000,00 ------------------l{ Rp3.200.000.000,00Gedung Rp.2. 700.000,00 =Rp.800.000.000,00 (500m2 x Rp.1.800.000,00) + Rp.2. 700.000.000,00 x Rp.3.200.000.000,00Tan ah ( 500m2 x Rp. 1.800.000,00) Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu: Ilustrasi 2: Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rpl.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000,00. baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar . Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangku tan. • 174 0.0.0.00.00 Perubahan 3.200.000.000 SAL 5.2.3.01.01 Modal 2.400.000.000 ntuk Bangunan 18 57/2018 Jurnal LRA ''.iilf,\•r·,·«·s ..... ~;m·~-··1• . ····=- BJ~;-u!..»: •\_:.~{:.lt.-1! "1'!)111•)• ' ·· ~· . , ',- ~\~.::.- :':.·:·r··I:. f:'I),:.;,· -: ,·o!.'..mTff·~ · 1: ·' . ~ \o.':r "-"•r'c...:~~-~-~~~..:•-~ ~~-~~-~~- -'•7!!.'.,'- 15-sept- SP2D 2.1.5.03.01 IUtang Belanja Modal 800.000.000 18 LS tranah 57/20 18 2.1.5.03.03 !Utang Belanja Modal 2.400.000.0::>0 IGedung dan IBangunan 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.200.000.000 Jurnal LO dan Neraca Pada tanggal 15 September 2018, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 1·~~:·':• f,r.r.;,-\0 :• I iT.~r. '! .- .. :,:~ffiJ:i,>· :.1r-,:.··~·"'7f.i~1 I ·•' -,. • ., • ' ~ i··. ·.Jl, > • ;fut: .. ·: ' •.·•-: ,t;·. ,·;'.·_; ,;.·-'.:_·.'. • ... , ... a.3,i -, ,·\·: ., :i~.i:;,;t;. : .. ~rr.: :i ··:..;.~~'-:..lt;il-,.· ;l:_, 't.··>1!.'!.-~- .. ·., ·_. ~ ~~ ' .. ·'~· '-~ I 'I'··' • -- .,, . .. ,,,'....c.:n: .. ,l) ~ .6-~...,;,:,,:Ll.:,.;.:.i!!',L 7 -sept- BAST 1.3.1.11.04 h'anah Untuk 800.000.000 18 24/2018 IBangunan trempat IKerja/Jasa 1.3.3.01.01 IBangunan 2.400.000.000 IGedung kantor 2.1.5.03.01 Utang Belanja 800.000.000 Modal Tanah 2.1.5.03.03 Utang Belanja 2.400.000.000 Modal Gedung dan Bangunan Jurnal LO dan Neraca .. 175 Ilustrasi: Pada tanggal 27 Oktober 2018, Dinas Pendidikan melakukan reriovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/ atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. 3.Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi. ··~~·-···· ·Ll- .. ~ ., "'·~;::~· •• ,, -~~v,v•"r.:'"~..,.. ·-~·-·""'f'""··-· ,,... lli; •,•df/i' 1•(,i.;'iu), r i' i,iofor: ', · • · ~I: ! o\lf' · ..,_ . ,' .. l:a'""'::'(.(,; :-'·:-."~~-· .·;: ··· .: ··\tr·~;-. ··.-::;-:~ ;;-',!,: :: • -_·; .... ~-.c:·:; .. , t J::r•t~iL~ ·1r· 1*-t .- ! . ~; M ··• ,4 ii • G:1,1;,:~1~~~" .••.'. - ',·h' :a~·~.i .. !--... ~~~.;,, -~~'1.. ,1 :i..ii.ri£':, . .1,_.;,1...,.•'--••·f• L- W:S.,._ ... ....-.~~;j!J'_-"I,. \o ~- 15-sept- SP2D LS 5.2.1.11.04 Belanja Modal 800.000.000 18 57/2018 Pengadaan Tanah untuk Kantor 5.2.3.01.01 Belanja Modal 2.400.000.000 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan 3.200.000.000 SAL • Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA 176
13. 4.Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap. : '"'T'?s~'(:1:~;,; :· . ·,,,Jr;~lv'\ ~. L't:c."' 1, r - --~- ..;~,~t~~-\w::t~-. I.· ·r .~. ·::,·r. : t , '· -ii ,, . . . . . '· . ~ ' .. , .. ~ . .. ·' ·, . l '1 ,, \:; '~ ~ ( M j~"sl.l~"l( ... l:lli•~~:. .. . . ' ..~. . 27-0kt- SP2D LS 5.2.3.26.01 IBelanja Modal 50.000.000 18 69/2018 IPengadaan Konstruksi Gedung Kantor 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 50.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) F''ii'?.-'1-'':W,f ., ~-.·!]~;,-,,.); rr.-c· ,e··· .. , ... ----~-""""~·r=~,- .. - ., '. ·,,.,-11 ; ,f,.uL _.., 1, l.\.iiYa ~ - , ·~- , 3:'"i•. l.t+··iC .-·••'r • 11 ,-1 'Jw • ;~ ... J ~ '-: .. ,. L.r,.,i .. ,.: , . __ ,._ ,=, ·.:.t ., .;\(,~·:·~- ..... ·.:y.1'. ... ~\t i 27-0kt- SP2D LS 5.2.3.01.01 IBelanja Modal 50.000.000 18 69/2018 IPengadaan Bangunan bedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 50.000.000 Jurnal LRA 3.1.3.01.01 50.000.000 18 Kantor RK PPKD 1.3.3.01.01 Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 177 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan 12.000.000 Alat Angkutan Darat IBermotor 1.5.x.xx.xx ~set Lainnya 3.000.000 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor 15.000.000 roda dua - 1-Nov- BA PFB 18 Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop berdasarkan Berita Acara Perneriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor terse but dibeli pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar Rpl2.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPK): Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat "aset tetap (sesuai jenisnya)" yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, "Akumulasi Penyusutan" di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:
a.rusak berat, terkena bencana alam/ force majeure;
b.tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
c.terkena planologi kota;
d.kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
e.penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
f.pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
g.pertimbangan teknis;
h.pertimbangan ekonomis. ... 177 Bermotor 1.3.7.01.30 kumulasi Penyusutan 12.000.000 lat Angkutan Darat 3.000.000BAST 3.1.3.01.01 K PPKDl-Nov- 18 15.000.000 errnotor 1.3.2.04.05 Kendaraan roda dua Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar Rpl2.000.000,00. SKPK akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut: Defisit Penghentian Ase: Lainnya 1.5.x.xx.xx 3.000.000Aset Lainnya 30-Des- BAST 1.3.7.01.30 18 Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: 3.000.0001.1.8.01.01 RK PPKD 1.5.x.xx.xx ... Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: ... BAST 3.1.3.01.01 RK PPKD5-Nov- 18 3.000.000 3.000.000 Aset Lainnva1.5.x.xx.xx . ,.;:,..,:, ... 1:-4:1:, '\~)~••• ~ ..... , .. C.. .:,r~:~1. _ d, .. _ ., ._. L1 -u ~1. "~·i-~:~:·· .. ~~i:~1 ~:~~ ~. ··~ ,. -~~._ ~&. ~~_;~~- ~ Pada tanggal 5 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPK untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut: 178 Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain Pada tanggal 1 Nopember 2018 SKPK Disperindagkop berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motomya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2013 dengan harga Rpl5.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2018 tercatat sebesar ' ;•,, ,:,,,,,, : .•, ""'' :·« .<. '.,r,.,, ,,. . . i. . ' •. ,.. . .J i··.:".· ,. !' ... r-: . ;;,.· ,- ,' •.. ~'.-, •• ,.. . ' ,\!,, •1, , • J' '"'" ,,,,. j' 1 ... 1~.\'J"' •, j ·;, - . ,.. .:..- ... -: ,-..,~ ,'"_:. !. : :·· • ~ • - ' .• I, ,.. ... .., ,., . ¥ ~ ••• : ....xru.......~4" .. I...,..___ .=...; .. .!.......It...... _.,.,__- .: ~ ............. Ji. .............. _... ~..w.:j~··-~ 20-Des- BAS':' 1.2.2.01.02 Investasi Jangka Panjang 3.0J0.000 18 1.5.x.xx.xx Aset Lainnya 3.000.000 Pada tanggal 20 Desem ber 2018 Pemerin tah Daerah Disperindagkop menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak lain (misalnya untuk investasi). Jumal yang dibuat oleh PPKDuntuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: :, .. :,:i: 1j.,. 1 •.i ' r.: :·:;,:. ',' .. . y • '. ~:: .... I .. , .. !•IV •• ' . ... , ..;~ ·. ' ·,::..r .. .:""" ; ..'·~~ i: . :d. 30-Nov- BA 1.3.7.01.30 Akumulasi Penyusutan 12.000.000 18 PFB ~lat Angkutan Darat IBermotor 1.5.x.xx.xx Aset Lainnya 3.000.000 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor 15.000.000 Roda Dua Pada tanggal 30 Nopember 2018 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain. Jumal yang dibuat oleh PPKDuntuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: 1.3.7.01.30 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.000.000RK SKPK1.1.8.01.01 l-Nov- 18 12.C00.000 BAST 1.3.2.04.05 IKendaraan Bermotor roda 15.000.000 dua Jumal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: 179 Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
a.besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b.biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c.aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. \ 3.000.0008.1.4.05.01
1. 5.Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalamproses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan. 30-Des- SKTGR l.5.2.01.01 Tagihan Jangka Panjang 3.000.000 18 TGR Pendapatan TGR Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut: Pf-~-- ~"''""'::\-L' ..'-" • '°"'> .,, "!i: , ~ ' .·,1:· ··,,,';;;''';,~~- . dit .r-~!fJ:.~l3~ ' ;: •~,,.) .. (Q)I ~; i. ,fi_r...: J .' ,,. ~.... ~ ,.,\.... • . '. ,'":' ·r. '1 ~:,..Jr~..)-..~i;1f~ ,! , ... ~~: _1.. ,#..A1,ii.-~'~f ~'1··: ,!'~··... \:.)<),,.I . .'ti' .\,,.~n '. \,:i~-' . , ... l. • { ,• '. • . £;~;.-:. ... ,/ i.:"_,.d,, • • ~ · ~·--'.' ... _ .. -.Jc.·..:.::. ,_l ... ..-_~-~.-.ukt~;·_, ...... i , ..., ••••. • -.\..- ~ 01-Nov- BA 1.3.7.01.30 Akumulasi Penyusutan 12.000.000 18 PFB Alat Angkutan Darat Bermotor 1.5.x.xx.xx IDefisit Penghentian A set 3.000.000 ILainnya 1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor 15.000.000 Beroda Dua Rpl2.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang (dicatat oleh SKPK): 180 Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak kcnstruksi meliputi:
a.Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b.Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c.Pembayaran klaim kepada kontrakrnr atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. t Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a.Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b.Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:
a.biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b.biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c.biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 181 ,~;,:~ .. 1:-1:/=~-I ''1-1t.l•, ~·~ .. ~ i ( .• ~ 1-, ·~~~ ::":..-;:~+--J~t---~,1~cl· ........ · ... ,-lr· ,c.;- •c. ..... 75.,.T:-:'!1~ • •• 1:,-i' ·, t-". ..,.. . ........... - :'. - ' .... i ~. '. :, : . \~ ... 24-Des- BA 1.3.6.01.01 iKonstruksi dalam 400.000.000 18 PFB IPengerjaan 2.1.5.02.01 Utang Belanja 400.000.000 Barang dan Jasa (Jurnal LO atau Neraca] 27-des- SP2D 5.2.3.01.11 Belanja Modal 4.000.000.000 18 LS Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Jurnal yang dibuat oleh SKPK Disperindagkop untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: Ilustrasi 1: Pada tahun 2018 SKPK Disperindagkop mem bangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun 2018. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5. 000. 000. 000, 00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2018. Pada tanggal 24 Desember 2018 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2018. Pada tanggal 27 Desember 2018 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00. pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a.rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b.nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c.jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d.uang muka kerja yang diberikan;
e.retensi. 182 BA 1.3.6.01.01 onstruksi dalam 5.000.000.000 STP engerjaan Stadion 10-Nop- 18 5.000.000.000RK PPKD3.1.3.01.01 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca Ilustrasi 2: SKPK Disperindagkop membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2018 dan 2019. Pada tanggal 10 Nopember 2019 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai RpS.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2019 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2019 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rpl0.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2019. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2018. ._, j .. " '' .I 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 4.000.000.000 (Jumal LRAdengan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.3.01.11 IBelanja Modal 4.000.000.000 IPengadaan IKonstruksi Gedung blah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4. 000. 000. 000 (Jumal LRAdengan kode rekening Permendagri 13/2006) 2.1.5.02.01 lutang Belanja 4.000.000.000 lsarang dan Jasa 3.1.3.01.01 RK PPKD 4.000.000.000 (Jumal LRA) , l 183 ~:'ii':'1-;f:r:ifl1 r ''r.j~"';r,,' . : """"""'• . 't - •. • ~111" '1:,-•T •.._.~~··' 1 ,,,,,.)j" ' -,. / • ., '·~ { I~ • • .. ..',.,.~:· , .. ;.,'._:~ - ! I.· ',f -A .. ~ 01-Des- BA 1.3.6.01.01 ~onstruksi dalam I 0.000.000.000 18 PFB Pengerjaan Stadion 2.1.5.02.0 l Utang Belanja 10.000.000.000 (Jumal LO a tau Neraca) 1.3.3.01.01 K,edung dan 15.000.000.000 Bangunan 1.3.6.01.0 l Konstruksi dalam 15.000.000.000 Pengerjaan Stadion (Jurnal LO a tau Neraca) 20-des- SP2D 2.1.5.02.0 l Utang Belanja 10.000.000.000 18 LS I 3.1.3.01.01 RK PPKD 1 0.000. 000. 000 (Jurnal LO a tau Neraca) I Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2019: Perubahan SAL0.0.0.00.00 ngadaan onstruksi Gedung BA STP 5.000.000.000 Modal 5.000.000.0005.2.3.26.0910-Nop- 18 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Perubahan SAL0.0.0.00.00 5.000.000.000 Gedung STP Jurnal LRA 184 Pada tanggal 1 Desember tahun 2019 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desernber 2019. Jurnal untuk rnencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. ... Ilustrasi 3: SKPK Disperindagkop membangun stadion secara multiqears selama dua tahun (2018 dan 2019) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan R3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 2018 kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2019, kontraktor menagih ke SKPK Inpektorat setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember
1. 2018.Pada tanggal 27 Desember 2018 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp2.000.000.000,00 . : ~. .i·.,:..t:/; •'i I (<.,I .. ~ \: - . ~ f: ~- ', ·.·--.· ·~ -~·n·:~~~=n·, .... .,....,,."':'tl:-:'"'.";"fl.~ ;.,:. 1 ' • 'l ·,, l~~nr.Jol , • , '! ·1;; I' f • ·'•,. a•:· ,:, ' (. . H . 5.2.3.01.11 IBelanja Modal 10.000.000.000 0engadaan Gedung [Fempat Olah Raga 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 10.000.000.000 (Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.3.26.09 IBelanja Modal l 0.000.000.000 IPengadaan !Konstruksi Gedung blah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 (Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006) 185
2. 6.Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan
a.Ilustrasi Penyajian Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah. I •. :. '• •:4:,J. •1,,, I I ->t~··-i :~·~~-- 1 ., ::-~,._. ... "· • ~;~~-~1:·:~:·~._;~~--:~-~- -~ - . /11:.·ij ··. ; ::, .... !-.w ' . .. ·· ... : ... 1.3.3.01.01 Pedung dan 5.000.000.000 IBangunan 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam 5.000.000.000 Pengerjaan Stadion (Jumal LO a tau Neraca) 20-des- SP20 2.1.5.02.01 IUtang Belanja 3.000.000.000 :9 LS 3.1.3.01.01 RK PPKD 3.000.000.000 (Jumal LO a tau I Neraca) 5.2.3.01.11 Belanja Modal 3.000.000.000 IPengadaan IBangunan Gedung trempat Olah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3.000.000.000 (Jumal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 5.2.3.26.09 IBelanja Modal 3.000.000.000 IPengadaan IKonstruksi Gedung Plah Raga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 3. 000. 000. 000 (Jumal LRA jika menggunakan kode I rekening Permendagri 13/2006) • 186 .. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA NERACA PER 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20XO (Dalam Rupiah) (Dalam Rupiah) Uraian 20Xl 20XO ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx xxx Investasi Jangka Pendek Piutang xxx xxx Pajak xxx xxx Piutang Retribusi xxx xxx Penyisihan Piutang (xxx) (xxx) Belanja Dibayar Dimuka xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara x.xx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pernerintah Pusat xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya x.xx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran x.xx xx.x Bagian Lancar Tun tu tan Gan ti Rugi xxx xx.x Piutang Lainnya xxx xx.x Persediaan xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx xxx INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang xxx xxx Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx lnvestasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx Investasi Non Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah lnvestasi Non Permanen xxx xxx Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx xxx Investasi Permanen Lainnya xxx xxx Jumlah Investasi Permanen xxx xxx Jumlah Investasi Jangka Panjang xxx xxx ASETTETAP Tan ah xxx x:xx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan,lrigasi, dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Konstruksi dalam pengerjaan xxx x:xx Akumulasi Penyusutan x.xx xxx Jumlah Aset Tetap xxx xxx DANA CADANGAN 187 Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga racus lima puluh juta rupiah) dinilai 2015 Rp.350.000.000,00 Rp.150.000.000,00 2014 Rp.300.000.000,00 Rp.100.000.0::>0,00
1. 1.Peralatan dan Mesin
2. 2.Konstruksi dalam Pengerjaan ASET TETAP Aset Tetap di Dinas Pekerjaan Umum Sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima rarus juta rupiah) terdiri dari Terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut: 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4) uang muka kerja yang diberikan; 5) retensi. Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPK:
b.Ilustrasi Pengungkapan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ( carrying amount); 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap; 3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; 5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Dana Cadangan xxx xxx Jumlah Dana Cadangan xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx xxx Aset Tak Berwujud xxx xxx Aset Lainnya xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx xxx Jumlah Aset xxx xxx 188 Jumlah Rp. 50.000.000 Rp. 150.000.000 No SKPK
1. 1.Dinas Pendidikan L. Sekretariat Daerah Tanah senilai Rp.200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:
2. 1.Tan ah Rp.200.000.000
3. 2.Peralatan dan Mesin Rp. l 00.000.000
4. 3.Ge:lung dan Bangunan Rp.200.000.000
5. 4.Jalan,irigasi, dan jaringan Rp.200.000.000
6. 5.Aset Tetap Lainnya Rp.0,-
7. 6.K:mstruksi dalarn Pengerjaan Rp.100.000.000 ASETTETAP Aset tetap sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari 2014 2015 Rp.200.000.000 Rp.150.000.000 Rp.200.000.000 Rp.200.000.000 Rp. l 00.000.000 Rp.150.000.000 Ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca pemerintah daerah: K:mstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp 300.000.000,00 dengan jangka wakru pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014-2017. Uang Muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50% Rp 150.000,00Rp 50.000,00Rp 100.000,001. Konstruksi Dalarn Pengerjaan Dalam Rupiah 2015BerkurangBertambah2014 Kontruksi dalam pengerjaan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus Iima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: Alat Kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari l unit PC dan 3 Unit Laptop. Alat angkutan bertarnbah Rpl00.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas . Alat angkutan berkurang Rp50.000.000,00 dosebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas. Rp50.000,00 Rp300.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp250.000,00 Rp 50.000,00 I. Alat Angkutan
8. 2.Alat Kantor Dalam Rupiah 2015BerkurangBenambah2014 berdasarkan harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut: • 189
9. 4.Pada tanggal 25 Mei 2018, SKPK DPKKDmenerima hibah dari suatu lembaga berupa 10 buah unit komputer. Harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar Rp4.000.000,00 per unit.
10. 3.Pada tanggal 10 April 2018, PPTK kegiatan ABC melakukan pembelian satu buah mesin fotokopi seharga Rpl5.000.000,00 menggunakan uang persediaan.
11. 2.Pada tanggal 21 Pebruari 2018, SKPK BPKK menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian tanah dan gedung secara lumpsum seharga Rp500.000.000,00. Tanggal 2 Maret 2018 BUD menerbitkan SP2D LS untuk pembelian gabungan tersebut. Penilai properti independen menilai gedung sebesar Rp450.000.000,00 dan tanah sebesar Rp150.000.000,00 . Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait aset tetap yang terjadi di SKPK BPKKselama tahun 2016:
12. 1.Pada tanggal 15 Januari 2018, PPK SKPK BPKK menenma Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai berikut: • Harga beli Rp220.000.000,00 • Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp2.000.000,00 • Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp3.000.000,00 SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2018. Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan . Rp. 30.000.0002. 3. Dinas Kesehatan Jumlah Rp. 20.000.000 Peralatan clan Mesin senilai Rp.150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dirniliki pemerintah daerah, yang terdiri dari: No SKPK
13. 1.Dinas Pendidikan Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik. .. • 190 18 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 225.000.000 Peralatan dan Mesin 21- SP2D 2.1.5.03.02 tang Belanja Modal 225.000.000 jan-18 LS eralatan dan Mesin 03/15 .. 3.1.3.01.01 RK PPKD 225.000.000 5.2.2.04.01 Modal 225.000.000 engadaan Kendaraan inas Bermotor erorangan 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 225.000.000 2 21- BAST 1.3.1.11.04 Untuk 125.000.000 Feb- 02/18 angunan Tempat 1a erja/Jasa Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPK DPKKD dengan jurnal sebagai berikut 1 unit Mobil Kijang 85.000.000 imusnahkan
14. 7.Pada tanggal 30 Desember 2018, dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, terdapat aset tetap SKPK DPKKD yang ikut dihapus, yaitu:
15. 6.Pada tanggal 11 Juli 2018, dilakukan upgrade terhadap sistem operasi 10 komputer sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. Berdasarkan upgrading tersebut, diperkirakan umur ekonomis akan meningkat menjadi 8 tahun (sebelumnya diperkirakan umur ekonomis komputer adalah 5 tahun). Biaya upgrading kesepuluh komputer tersebut ialah Rp7.000.000,00.
16. 5.Pada tanggal 6 Juni 2018, dilakukan pembayaran untuk mengganti kaca spion mobil sedan dinas yang rusak sebesar Rp250.000,00 192 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung 375.000.000 Kantor 2.1.5.03.01 Utang Belanja Moda'. 125.000.000 Tan ah 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 375.000.000 Gedung dan Bangunan 02- SP2D 2.1.5.03.01 μtang Belanja Modal 125.000.000 .. Mar- LS tranah ' 18 06/15 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal 375.000.000 Gedung dan IEangunan 3.1.3.01.01 RK PPKD 500.000.000 5.2.1.11.04 Belanja Modal 125.000.000 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 5.2.3.01.01 Belanja Modal 375.000.000 IPengadaan Bangunan Pedung Kantor 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.000 (Jumal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) 3 10- Kuitan 1.3.2.14.08 Mesin Fotocopy 15.000.000 apr-18 si 11 /18 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 15.000.000 Pengeluaran 5.2.2.14.08 Belanja Modal 15.000.000 Pengadaan Mesin Fotocopy 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 15.000.000 4 25- 1.3.2.16.02 Personal Computer 40.000.000 Mei-18 8.3.1.03.01 Pendapatan Hi bah 40.000.000 Dari Badan/Le:nbaga/Or ganisasi Swasta dalam Negeri ... -LO 5 06- Kuitan 9.1.2.18.02 eban Pemeliharaan 250.000 jun-18 si eralatan dan Mesin 21/ 18 1.1.1.03.01 Kas di bendahara 250.000 Pengeluaran 5.1.2.18.02 elanja Pemeliharaan 250.000 eralatan dan Mesin
17. 0.0. 0. 00. 00 Perubahan SAL 250.000 .. ... 6 11-jul- Kuitan 1.3.2.16.02 ersonal Komputer 7.000.000 18 si 29/18 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 7.000.000 Pengeluaran 5.2.2.16.02 Modal 7.000.000 engadaan Personal 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 7.000.000 7a 30- SK 1.3.7.01.03 2.000.000 des-18 KOH enyusutan Peralatan 11/18 9.3.1.01.02 Penghapusan 500.000 Peralatan dan esin 1.3.2.16.02 Personal Komputer 2.500.000 7b 30- SK 1.3.7.01.04 75.000.000 des-18 KOH enyusutan A lat 11/18 Darat 3.1.3.01.01 10.000.000 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas 85.000.000 Bermotor Perorangan AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD BABX 194 Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/ aset tidak berwujud antara lain adalah:
18. 1.Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPK Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/ aset tidak berwujud. B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan. Penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated). •
19. 1.Definisi A. UMUM BABX SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD 194 Ilustrasi: Harga sebuah printer adalah Rp5.000.000,00. Diestimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kernampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut diharapkan dapat terjual dengan harga Rp500.000,00 (estimasi nilai sisa). Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rpl.500.000,00 per tahun (Rp5.000.000,00 Rp500.000,00)/3 tahun). F. ILUSTRASIAMORTISASI Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. - Beban Penyusutan Estimasi Masa Manfaat Harga Perolehan - Estimasi Nilai Sisa
20. 1.Terdapat 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus (Straight Line Method), Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method), Unit Produksi (Unit of Production Method).
21. 2.Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan bahwa metode Penyusutan Aset Tetap yang digunakan adalah Garis Lurus ( Straight Line Method)
22. 3.Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: E. Metode Penyusutan penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (book value} aset tetap/ aset tidak berwujudnya terse but. 195 dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap / aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap / aset tidak berwujud yang tel ah dikurangi dengan akumulasi tel ah daritotal yang merupakan berwujud dan amortisasi tetap / aset tidak penyusutan suatu aset Akumulasi penyusutan Beban penyusutan Zbeban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. xxx xxxBeban Penyusutan dan Amortisasixxxxxx Akumulasi Pen su tan Amortisasi xxx xxx Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: D. JURNAL STANDAR Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah: Bukti Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/ aset tidak berwujud. • C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
23. 2.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPK bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPK. 197 ,,·-~ """"' .. -"·······,.· ,. . ."' ···''-"·""'!"'·"'"""~~~'! :· ... ,·. Ji . : __" :· . , ........ :.~., ~~t:. -~·"::':...?,-,'~·-~ L ,~ . : ·-·· :· / t-)~(• • , ~ ~:i.l:h, t,. "~'"'' ~ ·•; ~S1111G'1;r,..... o\: J ~-· ,: · · -:~>~t~t:· -~~<·,,liiS;r ·. · ~ · i ...J1, ' · . , · · · · s, r:· ·di~' 'f • ""° " ~l..J~-~: ... ______,_. __ ..;___ ~~----~~ ~:r..:,_i[_ KEGIATAN l OPERASIONAL PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx xxx xxx xxx Daerah yang dipisahkan xxx xxx xxx xxx 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx 7 Jumlab Pendapatan Aali Daerah (3 xxx Xxx xxx xxx s.d 6) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 l l BEBAN 12 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 13 Beban Persediaan xxx xxx xxx xxx 14 Beban Jasa xxx xxx xxx xxx • PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20XO Penyajian beban penyusutan di Laporan Operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut: G. ILUSTRASI PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 1.000.000 1.000.0009.1. 7 .06.04 Be ban Amortisasi Patenxxx Akumulasi Amortisasi Paten 1.5.3.06.04 3 l-des- 20xx Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut: .. Ilustrasi: Dinas Pertanian memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. Nilai perolehan hak paten tersebut adalah Rp40.000.000,00 untuk masa 40 tahun. Beban amortisasi ditentukan setiap akhir tahun menggunakan metode garis lurus. Maka besarnya amortisasi setiap tahun adalah Rp40.000.000,00/40 tahun adalah Rpl.000.000,00. 198 20 ---------- = 17.500.0001. Beban Penyusutan = 375.000.000 - 25.000.000 Jawaban: Conteh Soal:
24. 1.Pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus (straight line method). Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp375.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp25.000.000,00 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Buatlan jurnal penyusutannya. PEMERINTAH PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl dan 20x0 • No Uraisi 20xl 20x0 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah xxx xxx 5 Kas di Bendahara Pengeluaran x:xx xxx 34 35 ASETTETAP xxx xxx 36 Tan ah xxx xxx 37 Peralatan dan Mesin xxx xxx 38 Gedung dan Bangunan xxx xxx 39 Jalan,irigasi dan jaringan xxx xxx 40 Aset Tetap Lainnya xxx xxx 41 Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx Xxx 42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) 43 Jumlah Aaet Tetap (36 a.d 42) xxx Xxx Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut: 15 Beban Pemeliharaan xxx xxx xxx xxx 16 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx 17 Beban Sunga xxx xxx xxx xxx 18 Beban Subsidi xxx xxx xxx xxx Xxx xxx { -xxx 20 Beban Bantuan Sosial xxx Xxx xxx xxx 21 Beban Penyusutan xxx xxx xxx xxx 22 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 199 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung 17.500.000 100% SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a.Tagihan jangka panjang; ., . . ,. ~ ----~~"" ~f~M , ·,-~,.,....... ,• ' FJ fil • ,·.,1,. .. -r ft' }.: ·.. ,• "1' ' Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Kerjasama Pemanfaatan IBangun Guna Serah Banzun Serah Guna Aset Tidak Berwuiud Goodwill Lisensi dan Frenchise Hak Cipta Paten ,'\set Tidak Berwuiud Lainnva Aset Lain-lain ,'\set Lain-lain
1. 2.Klasifikasi Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
2. 1.Definisi Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. A. UMUM
3. 2.Pihak-Pihak Terkait Pada SKPK Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPK antara lain Pejabat Penatau sahaan Keuangan SKPK (PPK-
b.PPKD Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut;
1. 1.menandatangani la poran keuangan PPKD se belum diserahkan dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akun tansi PPKD.
2. 2.Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
3. 1.Pihak-Pihak Terkait PPKD Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK- PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
a.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), La poran Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). •
b.Kemitraan dengan pihak ketiga; dan
c.Aset lain-lain. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPK meliputi:
a.Aset tak berwujud; dan
b.Aset lain-lain. 202 C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1 . Dokumen pada PPKD Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada PPKD: 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA. SKPK), Bendahara Penerimaan SKPK, Bendahara Pengeluaran SKPK dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
a.PPK-SKPK Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPK melaksanakan fungsi akuntansi SKPK, memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum. 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b.Bendahara Penerirnaan SKPK Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPK memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPK.
c.Bendahara Pengeluaran SKPK Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPK memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPK.
d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas: 1) Menandatangani laporan keuangan SKPK sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK- ~ PPKD). 203 yang
a.Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. 1) Tagihan Penjualan Angsuran
1. 1.Jurnal Standar dan Ilustrasi pada PPKD D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI Aset Lain-lain Barang Rusak dalarn Proses Penghapusan Surat Usulan Penghapusan / Dokumen yang dipersamakan Dokumen yang men esuaikan Aset Tidak Berwujud Lainnya Hak atas Kekayaan Intelektual/Dokumen an Di ersamakan Paten Hak atas Kekayaan Intelektual/Dokumen an Di ersamakan Hak Cipta Surat/Izin dari pemegang Hak atas Kekayaan In telektual/ Dokumen an di ersamakan
2. 2.Dokumen pada SKPK Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada SKPK, yaitu; estricted Cashset Lain-lain angun Serah Guna (BSGI angun Guna Serah (BGSI erjasama Pemanfaatan emitraan dengan Pihak etiga Pembebanan Dokumen yang ntutan Ganti Kerugian Daerah ontrak/Perjanjian ewa/yang Dipersamakan • ontrak/Perjanjian enjualan secara ngsuran/Eerita Acara enjualan / yang ipersamakan agihan Penjualan Ang;suran:
a.Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah
b.Penjualan Rumab III 204 xxxxxx xxxkumulasi Penyusutan edung dan Bangunan xxx xxx xxxxxxxxx Jurnal LO dan Neraca Berikut adalah pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD ke dalam Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut: Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal mi mencatat "Tagihan Penjualan Angsuran" di debit dan "Surplus Penjualan Aset Non Lancar" serta "Aset Tetap" di kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/ dokumen perjanjian penjualan. Barang milik daerah yang dipindahtangankan/ dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPK. Se belum proses dipindah tangankan/ dijual, SKPK "merighapus" dari pembukuannya dengan mekanisme SKPK akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual mi dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai. 205 Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran Reklasifikasi Tagihan AngsuranJurnal Standar Karena tagihan penjualan terse but bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akun tansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jumal: , xxx xxx xxx IRK SKPK xxx I xxx Akumulasi Penyusutan Gedung xxx dan Bangunan xxx Aset Tetap - Gedung dan xxx Banzunan PPK-SKPK - Jurnal LO dan Neraca: ~..... , 1;·r.·.~-;- •• > J :,-.1; \·. l •f1,• rr r: . -J '11 ~· (=T('( I "; •• -,.., .. -,,. :1:1 ·,::-. ;11 ;, . .r.1;,1, : ... (di, ,.~: J ; ··t.. i . _·;_ ~ !.:...:...... • - _, • -- • • - -·- - ...:. - • •U--~ xxx xxx xxx Aset Tetap - Gedung dan xxx Bangunan xxx: RK SKPK xxx xxx Akumulasi Penyusutan xxx: Gedunz dan Banzunan Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal LO dan Neraca: Jumal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPK ke PPKD Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPK maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPK ke PPKD. Fungsi akuntansi PPKD dan PPK-SKPK melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut: dan Bansrunan-LO xxx Aset Tetap - Gedung dan xxx Bangunan 206 Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/ a tau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja ma u pun lalai. - '' t , I • , ~ ~ • • • . • , r t c:; ' •• •t" j. • r. I I . '. • ,• ' •• ·• • r .:...j :....._+. . r1i ! l ;· ;~)~~\') !'r. - . . ' • -·· \' . . ... r r:1.,--':i ' ,,0,Cl-c. ,:, : .. ,:: --·~ti?'!"'~'--..-'~··i;., .. ,,, Clot''· '"··~ . ··,"!-'.·.- -,1-•:tn~ ' ~ r-~-1~ -, ,r·· ~~ ·!t_N l~dr!'{ ~ ..... -~, • • .. ~··) ·1 ... <II,.... • ,· _._,. ,, ., .... 1,. r .. 1; \ • - ! - • ~·~ • !h .-,v/&I;:}¥,' · !'"· / • r-:1",i. "1 :,;:"' ; 1 • ~ '·t . ",,_, ·.=.,.~~i?,.·. ,.,. .,. ;· ..· • : .; 1,. •• ~ ;.; • ... r ~ • • ,• --· ,'\...- 1 .. - -~~.£.'. ~ .. i...._ ...... __ • ____ ..... .: xxx xxx xxx Perubahan SAL xx:x xxx Pendapatan- xxx Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas-LRA Jurnal LRA xxxBagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan - Rumah Dinas xxx Jurnal LO dan Neraca Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut (misalkan angsuran per bulan Rpl.000.000,00): xxxTagihan Angsuran Penjualanxxx agian Lancar Tagihan Penjualan n suran - Rumah Dinas Jurnal LO dan Neraca 207 Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: Jurnal Standar - Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah • XXX Tunrutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara Jurnal LO dan Neraca Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurr:al: ntutan Gariti Kerugian Daerah erhadap Pegawai Bukan endahara xxxPendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pe awai Bukan Bendahara - LO xxx Jurnal Standar - Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian J urnal LO dan N era ca akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Tuntutan Ganti Kerugian Daerah" di debit dan "Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO" di kredit. 208 xxxAset Tetapxxx xxx xxxemitraan dengan Pihak Ketiga- ewa xxxxxx J urnal LO dan N eraca melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang- undangan. Kemitraan ini bisa berupa:
1. 1.Sewa Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akun tansi PPKD akan mereklasifikasi dari A set Tetap ke "Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga". Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut; di perkenankandaerahpemerintahdimilikinya,yang
b.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah : . I.• : ,,. ' -~ .. .. -- ···-= ·-· - ....... , .. -, ,, . .,.., 'mi r--~,,..., i· , --t"I . ~-. ::~.'< .. ; .. :(.. ;:;,,~-·~\.':... 1 ·~ ..-;,.tv .',': ~ .-"'' f~- ;7_r.:-.ri : ..:1,)f··\•). -~\•t~t=- I -~' , ,·,.- 1.V"J~ ~ •·.:,'""'f~r I, ~·( .. ?·' .!.-' 'c \r- .· ·1•'· -.~-.,., .. ·. , ... · ':', i ·~. :- "., -.,. ., ;' .~ , . ' 1'' ".' ....... ,.:,'··.,, 1,.r:f;f{;: ,. ;-:,.;..y, .. ...,. . . ·"~ --·---~-· .... .r_.i.;..;:....;..:.__,, ..~ ... -- ....... : . . . . . .. ..~i xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Tuntutan Ganti xxx Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara- LRA Jurnal LRA *) Jumal iru dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TOR ··-.:•1 ' .. i"t"'\I ("i:-1-I ,'t,\11111 .:·,.;.,: ,.·. \ •~, \ r ". :l,t ..'1• ,1.1,1(, : . . ' .. \. ' . -; l . i~·-i'· 1·d~,-, -, " / .. . ,-._;tj . I .• .. '' ·- ... ~:.;;;,;j .. . , . . - _.,....,,.... ....... ....._ ____... • _;..._-=-..:.._ --- xxx xxx xxx IKas di Kas daerah xxx xxx Bagian Lancar Tun tu tan Gan ti xxx Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara Jumal LO dan Neraca 209
1. 2.Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan pemanfaatan (KSP). ;~. . . .~·;,\~ ¥;) ·:. ·_ :: . . ~ - '-. --:;--~ ~--~:-~ ?T~-" -T. . :: ·:1 <11}"\ ;"f-T-/ , ' . · 1 : ,· ,(,r. ' • I r."ff) '";"\ ' ' . . . . i . . 1:),1·;;; · - . . ... ·:; .. 0,. . •r.1;1(, ~ ~: - 'J~~':;·{-~7'.';!~ -~j~' ·. ~.~~ '~j xxx xxx xxx IAset Tetap xxx xxx Kemitraan dengan Pihak xxx Ketiga - Sewa .... Jurnal LO dan N eraca Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akun tansi PPKDakan menjurnal: kepadadikembalikanharuskerj asama / kemitraan Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset c - .. - .. • 'I A0•#.r• •, ,:.:~ ...- .,, : . ;YI ,. , .. 1,·,.-.-;-; (t)- 'i'ir:.,.FT.• 1:~·.r,t:. I . •f,.,n:1 1ir:10t "i:~7:/j, 1:f·-~~ ·:,.1·,·.),Uq ·. ' ~, .• _.....:J xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx xxx Hasil dari Pemanfaatan xxx Kekayaan Daerah - Sewa-LRA Jurnal LRA xxx xxxKas di Kas Daerahxxx Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-Sewa-LO xxx Jurnal LO dan Neraca Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 210
2. 4.Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pem bangunan aset terse but. , '-,' 1 '; I~\ ~ -j , ... ,.-.. ,,-,, :~·(.- .. ·. .,er;~;,;;. . ;.~j :i; ... "'".. :: ... p.·,-, .;.,:r· I - .. , . _·:~ xxx xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - xxx Bangun Guna Serah/BGS (BOT) .... xxx Aset Tetap ....... xxx Jumal LO dan Neraca Pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah - BGS / BOT BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
3. 3.Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT) Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor terse but mendirikan bangunan dan/ a tau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian mi pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. 211 mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini senng dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: a) Goodwill; b) Hak Paten atau Hak Cipta; c) Royalti; d) Software; e) Lisensi; D Hasil Kajian/ Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang; xxx xxx xxx emitraan dengan Pihak Ketiga - xxx angun Guna Serah/BGS (BTO) xxx Aset Tetap ......... xxx xxx Utang Jangka Panjang Lainnya xxx - Utang kepada Pihak Ketiga BGS BTO
c.Aset Tidak Berwujud A set Tidak Berwujud menyebutkan bahwa a set tidak berwujud (ATB) adalah aset non-rnoneter yang tidak Pencatatan jurnal yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna- BSG/BTO J urnal LO dan N era ca BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 212 Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah daerah dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi. Nomor Kode Uraian Tanggal Bukti Rekeuing Debit Kredit xxx xxx xxx Belanja Barang dan Jasa - xxx IKonsultasi - Software xxx Peru bah an SAL xxx Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Bukti Rekening Debit IK.redit xxx xxx xxx l'\setTidak Berwujud - Software xxx xxx RK PPKD xxx Jurnal LO dan Neraca Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud, yaitu: Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPK membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat "Aset Tidak Berwujud" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" (UP/GU/TU) atau "RK PPKD" di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. g) Aset Tak Berwujud Lainnya; h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. 213 Alat-alat Besar Darat - Traktor xxx xxx Akumulasi Penyusutan Alat- alat Besar Darat - Traktor xxx xxx Jurnal LO dan Neraca Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain, sebagai berixut; Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan akti.f pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPK akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jumal tersebut mencatat "Aset lain-lain" dan "Akumulasi Penyusutan" di debit serta "Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.
d.Aset Lain-lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerin tah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). xxx xxx xxxBeban Amortisasi - Softwarexxx Akumulasi Amortisasi Software xxxxxx Jurnal LO dan Neraca Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Amor tisasi" di kredit mencatatat "Beban Amortisasi" di debit dan ''Akumulasi 214 Aset Tetap .xxx xxxxxx xxx Surplus penjualan Aset Tetap .... - LO t Jurnal LO dan Neraca Berikut pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, dengan jumal sebagai berikut: Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat dengan mendebitkan tagihan penjualan angsuran dan mengkredit surplus penjualan aset non lancar serta aset tetap (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual}. Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/ dokumen perjanjian penjualan. E. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.
1. 1.Tagihan Jangka Panjang 1} Tagihan Penjualan Angsuran Barang milik daerah yang dipindahtangankan/ dijual adalah aset tetap SKPK yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPK. Setelah dihapus/ dikembalikan penguasaannya dari pembukuan SKPK, SKPK akan menyerahkan aset terse but kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual. 215 r - .. ... ·- .., .. ,. • ,,~~<!I'll•,..,,._,_ . 1"':t_~.. ,.--:·,r:,: ,. I =~~l~ r-~ ·: · • · ~ :· ~;-·: ••.• _•• 11,. _. .... ·\";-, • i ~·- ·\ .,:-:.::,. :r i ,·r,)~-,i,) 'r; ~ •:'\°j I • 1 ol (., ~ \ ' 1 \ : \ I j •~ ' 7,· ..... {:1-; • r; •. ,.;, ,. ..' .. - .. .'~... _:::_.i...._:..c,._-~ ~.:._-0..L~ .. :..... • s; L .,l~~i~- ...'i,.;__ .... _..._ ..:,. .... '-· ..... - _ .... --1- ... ~ xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan xxx Angsuran - ........ t Jurnal LO dan Neraca angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut: pembayarantersebut melakukanJika pembeli/ pegawai Tanggal Nomor Kode Uraian Bukti Rekening Debit Kredit xxx xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan xxx Anzsuran - Rumah Dinas xxx Tagihan Penjualan Angsuran xxx Jurnal LO dan Neraca Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: xxx xxx xxx agihan Penjualan Angsuran xxx .. xxx efisit Penjualan Aset Tetap ..... - xxx • LO xxx Aset Tetap ............... xxx Jurnal LO dan Neraca Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini dicatat sebagai "Defisit Penjualan Aset Non Lancar'' di debit. 216 - . ' ' 'JL' . ' 'I 1:' .~)7:(•• . ~·r;>;;(,\, :'{,Y~ (. !if;"'H',,, ,. 11,,/_,.,,. i: .. ,.\~,r~.~ . ' i:,-.,~.:.; t :'1:i i-,:)7'; 1 ~y .. r: • I . , .. - . . " . -· ... - " ... L .. _ ... ~ _... •l •• , •• ~-~- L _, .,:,,.,.......... :._~::.1~~...&.J...... • ·,/..,.( ... • '--· ~ -~. •·• .·.' " I xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Bagian Lancar Tuntutan Gan ti xxx Kerugian terhadap Pegawai Bukan Jurnal LO dan Neraca Ketika pegawai yang terkena kasus TGR mi melakukan pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti setor berupa STS/yang dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 1.i . , . .. . • ; ' -r • ":'' rf'-- ~!;ti'?,,-T'T''.i1 ~t;"'~I : ,,f,) .. 1,), ;.~'(,t. . . . , ·-- ·;h- ·:. ..· . - 'H ~- ~-1 . , -;\. , , ;l":,• _ -- ; il(i_l ...'I ·. , '.~:.J• • ·~·~ ( •·· " • I 1_. 1 ! <II" I , ..., ¥:.) 1 i \, J · ". \ - .. . ... , , t... . .. ~ , · · , _. ,' . 1 ~;,.:-·~9ik,..'.::.-·.} : ,· ! :_.. \'• ... l ~ ,\·::. .. :··."4"-o1.u.~.. ,·(;t- ~:;~·; /: . :~- ... ·, '' .. !~~4-:A..--.1 ... ·- -.J-, . ....1.:__.~- - ·••~··'-'-'-·-~~_.. ~ • ....._L_, ... - - ,, .. xxx xxx xxx iI'untutan Ganti Kerugian Daerah ....... xxx xxx Pendapatan Tuntutan Ganti xxx Kerugian Daerah terhadap ...... - LO Jurnal LO dan Neraca 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/ satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/ satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal: j· -: : ' ' ; -a.v-. ,_:,-••~:;-:r...- u:r;. ~~-"!""...,... ...~·-,, . ... ~..-),-°"'.It~ . "~~ 1' ......, - -- :,.,- •• l,\ '•!' I',._,,._.., I : .. r.r r";~(f~.~• ; ..- ,1 ... . .,--_, ~' ' . : '" ! • ·1 I ~ \ddd : ' xxx xxx xxx Peru bahan SAL xxx xxx Pendapatan - Angsuran / Cicilan xxx Peniualan .... - LRA Jumal LRA 217 berakhir, xxx Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - - LRA xxx asetkerjasamaperjanjianmas a kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada pemerintah Setelah xxx Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - - LO xxx Jurnal LRA Jurnal LO dan Neraca Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO". Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: Aset Tetap - .....xxx xxx Jurnal LO dan Neraca • 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi "Aset Tetap" menjadi "Kemitraan dengan Pihak Ketiga" dengan jurnal: xxx Pendapatan Tuntutan Ganti Keru ian Daerah ..... - LRA xxx Jurnal - LRA Benda hara 218 PENCATATAN OLEH PENCATATAN 01..EH SKPK NO Transaksi SKPK Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit 1 rragihan Penjualan Angsuran TagihanAngsuran Saat Penjualan ...... xxx Penjualan Surplus Aset Tetap Tidak Penjualan A set xxx Ada Gedung dan Surplus Jurnal Banzunan - LO Aset Te tap - xxx Gedung clan Bangunan Tagihan Angsuran xxx Penjualan Defisit Tidak Defisit Penjualan xxx Ada Aset Non Lancar Jurnal A set Lain-lain xxx ........ JikaPenguas FungsiAkuntansi PPK:) aan A set Aset Tetap - Tetap xxx yang Gedung& dijual Bangunan berada RK SKPK dibawah xxx penguasaan Aset Lain-lain xxx SKPK maka (berupa Gedung & sebelum Bangunan) dilakukan A set Te tap - xxx penjualan gedung & maka harus Bangunan dilakukan pengembalia PPK-SKPK n atas RK xxx penguasaan PPKD aset tetap dari SKPK ke PPKD A set Te tap xxx Gedun g & Bangu nan Berikut adalah jumal standar untuk pencatatan aset lainnya di PPKD: i~. _ -··- .. ,ir,,;;,,, :,,r,1~ ., • -:· .: ·__ .• . ;:· ·-·,· . - ·: ., . . "'"'-"i I I~ '.•f-··~ j , : · .• ' - - - --~ , If, 1(_1•,., '. "• '"i·l•)(, ~ I •.ill, ... ~,.,<- .. •••!1 ·: ~· • -'1~r·:·~., · ~ ~ • :. ", I' I O • • ~. , : ! - ~;.'I.; t~ ~' - ...: I • i~~~,J-.c •·'-~-~~- ..i~~l .. •.li•~.,.-~ xxx xxx xxx Aset Tetap • ....... xxx xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga - xxx ......... Jurnal LO dan Neraca daerah. Berdasarkan Serita Acara Serah Terima (BAST), fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal: 219 Saat Piutang Bagian Lan car xxx Jatuh Tempo Tidak Tagihan Angsuran Ada Penjualan ... - Jumal Tagihan xxx Angsuran Saat Penjualan Pembayaran Angsuran Kas di Kas Daerah xxx Bagian La near Tagihan xxx Angsuran Tidak Peniualan ... - Ada Perubahan SAL Jumal Pendapatan Angsuran /Cicilan Penjualan ... -LRA 2 Tagihan Tun tu tan Tun tu tan Gan ti xxx Kerugian Tidak Kerugian Dae rah Daerah Ada ...... Jumal PendapatanTuntu Saat tan Gan ti xxx Pengakuan Kerugian Dae rah TGR ... - LO Tun tu tan Gan ti xxx Kerugian Dae rah Tidak ······ Ada Pendapatan Jurnal Tun tu tan Gan ti xxx Kerugiaan Daerah ..... -LO Bagian Lan car Tidak Tun tu tan Gan ti xxx Ada Kerugian Daerah Jumal ...... Tuntutan Ganti xxx Saat Kerugian Daerah Piutang Jatuh Kas di Kas Daerah xxx Tempo Tidak Bagian La near Ada Tun tu tan Gan ti xxx Jumal Kerugian Dae rah Saat ... - LRA Pembayara Peru bah an SAL xxx n Gan ti Rugi Pendapatan Tun tu tan Gan ti xxx Kerugian Daerah .... -LRA 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga A set Lainnya- Kernitraan dengan xxx Saat Pihak Ketiza ..... Kemitraan Aset Lain-lain xxx Ditanda Kas di Kas Daerah xxx Hasil dari pemanfaatan xxx Kekayaan Dae rah ... -LO + 220 Ilustrasi Kasus: Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah Aceh Jaya selama tahun 2018. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.
2. 1.Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Aceh Jaya telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna, serah) dengan PT Wijaya Tanggal 5 Mei 2018 untuk membangun gedung olahraga. Untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Aceh Jaya menyerahkan tanah senilai RP200.000.000,00. Dalam kerjasama ini, disepakati bahwa PT Wijaya yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar Rp24.000.000,00/tahun yang dibayar tiap akhir tahun.
3. 2.Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA- 012/DE/2018 tanggal 1 Desember 2018 diketahui bahwa Pemerintah Aceh Jaya telah menjual rumah dinas kepada pegawai Pemerintah Aceh Jaya dengan harga Rp300.000.000,00 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku rumah dinas mi adalah Rp250.000.000,00. Pada akhir Desember 2018, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar RpS.000.000,00. 3. Berdasarkan SKP2K dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 3 Desember 2018 diperoleh informasi Pemerintah Aceh Jaya ,.. Perubahan SAL xxx Has ii dari Saat Hasil Pemanfaatan xxx Kemitraan Kekayaan Daerah Diterima .... -LRA Aset Lain-Jain xxx Kemitraan dengan Pihak Ketiza .... Aset Tetao xxx Saat Aset Lain- lain xxx Kemitraan ~set xxx RK SKPK Berakhir Tetap RK xxx Aset Tetap xxx PPKD Saat Aset Dikembalik an ke SKPK emitraan dengan ihak Ketiga - Bangun una Serah Tanah x.x.x.xx.xx Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna Serahkan BA- Desemb 012/D 1.5.1.01.0 I agihanAngsuran 300.000.000 er 2018 E/ Penjualan Ru mah 2018 Dinas 8.4.1.01.03 Surplus Penjualan 50.000000 Aset Gedung dan Ban nan - LO x.x.x.xx.xx Barang Milik Daerah 250.000000 an akan Diiual 3 SK- agihan Tun tu tan Desemb 01/SK l.5. l.02.02 Ganti Kerugian Daerah 180.000.000 er 2018 TM/ erhadap Pegawai 2018 Negeri Bukan Bendahara 8.1.4.05.02 Pendapatan Tun tu tan Ganti Kerugian Daerah 180.000.000 erhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO 31 1/Me Bagian Lancar Tagihan Desemb mo/ 1.1.4.03.01 Penjualan Angsuran 5.000.000 er 2018 2018 Rumah Dinas l.5.1.01.01 Tagihan Angsuran 5.000.000 Penjualan Angsuran Rumah Dinas 31 2/Me Bagian La near TGR Desemb mo/ l.1.4.04.02 terhadap Pegawai 5.000.000 er 2018 2018 Negeri Bukan Bendahara Tagihan Tun tu tan 1.5.1.02 .02 Gan ti Kerugian 5.000.000 Dae rah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 31 1/STS Desemb I 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah 5.000.000 er 2018 2018 221 Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas: memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rpl80.000.000,00. Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan gan ti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan selama 3 tahun. Sampai dengan akhir Desember 2015 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar RpS.000.000,00. Jawab: • 222 xxxUtang Belanja edit J urn al LO dan N era ca F. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPK Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPK meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain
4. 1.Aset Tidak Berwujud Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPK, maka PPK-SKPK akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal: Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPK Ta~~- • wodet~'} l}t;, [:'· ' A l~~$ilrt iron .. , .~~ 'l!raiaD~. . .} Debit Kredit .. M ~ 1.1.4.03.01 IEagian Lancar Tagihan 5.000.000 I Penjualan Angsuran Rumah Dinas 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 4.1.4.15.01 Angsuran/Cicilan 5.000.000 Penjualan Angsuran Rumah Dinas - LRA 31 2/STS Desemb I 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.000.000 er2018 2018 1.1.4.04.02 Bagian Lanear TGR 5.000.000 terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.000 4.1.4.05.02 Tun tu tan Gan ti 5.000.000 Kerugian Dae rah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA 31 1/NK/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.000.000 Desemb 2018 er 2018 8.1.4.16.03 Hasil dari 2.000.000 Pemanfaatan Kekayaan Dae rah BGS - LO 0.0.0.00.00 Peru bah an SAL 2.000.000 4.1.4.16.03 Has ii dari 2.000.000 Pemanfaatan Kekayaan Dae rah BGS - LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debit IK.redit Bukti IRekening xxx xxx xxx tBelanja Ba rang/ Jasa xxx xxx Perubahan SAL xxx 223 Jurnal LRA Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPK mencatat "Belanja Barang dan Jasa - ... " di debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti IRekening xxx xxx xxx Utang Belanja xxx xxx RK PPKD xxx A tau Jumal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Debit iKredit Bukti IRekening xxx xxx xxx lutang Belanja xxx xxx Kas di Bendahara Penzeluaran xxx Jurnal LO dan Neraca Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPK melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat "Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau "RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS. Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPK Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 224 Pencatatan oleh SKPK Pencatatan oleh SKPK NO Transaksi Uraian De bet Kredit Uraian De bet Kredit l ~set Tidak Berwutud Saat A set A set Tidak xxx Diterima Berwujud Tidak Utang Belanja xxx Ada Jurnal Saat Utang Belanja tridak Pembayaran Kas Ada UP/GU/TU diBendahara Jurnal Penzeluaran Saat Utanz Belania xxx IRK SKPK xxx Pembayaran RK PPKD xxx Kas di xxx LS Kas Daerah 2 Aset Lain- IA.set Lain-lain xxx lain IAkumulasi xxx IPenvusutan Aset Tetap xxx Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPK: Tanggal Nomor Kode Uraian Debit IKredit Bukti Rekening xxx xxx XX..'< ~set Lain-Lain ................... xxx xxx ~kumulasi Penyusu tan ................ xxx xxx Aset Tetap ............ xxx mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPK Jurnal LO dan Neraca " di kredit un tukPenyusutan - ..." di debit serta "Aset Tetap
5. 2.Aset Lain-Lain Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK - SKPK membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kernudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal "Aset Lain-Lain" di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Belanja Barang/ Jasa xxx xxx Perubahan SAL xxx Jumal LRA 225 NO Nomor Kode Tangga Bukti Rekening Uraian De bet Kredit 1 1 15- 9/BA/ 1.5.3.05.01 Aset Lain-lain - 250.000.000 Mar- III/15 Software 18 2.1.5.08.01 Utang Belanja 250.000.000 Software 21- 15/KK 2.1.5.08.01 Utang Belanja 250.000.000 Mar- /111/15 Software 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 250.000.000 5.2.2.xx.xx Belanja Jasa Konsultasi-Pembuatan 250.000.000 Soft ware 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan 250.000.000 SAL 2 31- 59/BM 1.5.4.01.01 A set Lain-lain 3.000.000 Des-18 /XII/ 1 Kornputer 5 1.3.7.01.03 Akumulasi 27.000.000 Penyusutan Peralatan Kornputer 1.3.2.16.02 Personal Kornputer 30.000.000 JAWABAN Ilustrasi Kasus: 1) SKPK Bappeda membeli software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret 2018, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada SKPK Bappeda dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPK. SP2D - LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal 21 Maret 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, menurut catatan pengurus barang, SKPK Bappeda memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. AKUNTANSI DANA CADANGAN
6. 1.Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dana Cadangan Dana Cadangan Pembagunan Jembatan Dana Cadangan Pembagunan Gedung Dana Cadangan Pembagunan Waduk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ost. ......................
7. 2.Klasifikasi Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
8. 1.Definisi Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. A. UMUM
9. 1.Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan. Jurnal Standar - Pembentukan Dana Cadangan C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:
10. 1.Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
11. 2.SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
12. 3.Dokumen perin tah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
13. 4.Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
14. 5.Dokumen lainnya.
15. 2.PPKD Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:
a.menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/ konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akun tansi PPKD
b.menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD
1. 1.Pejabat Penatausaha.an Keuangan PPKD (PPK-PPKD) Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas se bagai beriku t:
a.mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
b.memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
c.membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 228 . ···-~ •. ,:i;. ,,.,,,1.1 :, '" ~ ..-;;; ~ -; • f } I I : ..·.,.,(! ',, l • 1 • .j; • I! -111\ :,, ':.i;., 't -· • • ',.,: 'ij. ·" , I. ~ ... ';,". __"': ,' - •>,""' . ' r .. - . ',.J,:~J xxx xxx xxx Dana Cadangan xxx xxx Lain-lain PAD yang Sah- xxx Jasa Giro/Sunga Daria Cadarigan-Lf) Jurnal LO dan Neraca Fungsi akuntansi PPKD mencatat hasil pengelolaan dana cadangan dengan jurnal sebagai berikut;
1. 2.Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBK. Perubahan SAL xxxxxxxxx xxx xxxPengeluaran Pembiaya- Pembentukan Dana Cadangan Pilkada xxx Jurnal LRA xxx xxxDana Cadangan-Pilkadaxxxxxx xxxKas di Kas Daerah xxx Jurnal LO dan Neraca 229 membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. xxx Peru bahan SAL xxx xxx Penerimaan Pembiayaan- xxx Pencairan Dana Cadan an Ilustrasi 1: Pad a tanggal 1 Februari 2018, Pemerintah Samawa Rea JurnalLRA xxxDana Cadanganxxx Jurnal LO dan Neraca Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan transaksi tersebut fungsi akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal sebagai berikut;
2. 3.Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xxxPerubahan SALxxx Lain-Jain PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan- LRA xxxxxx Jurnal LRA 230 Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit Bukti Rekening 01-Feb- SP2D- 7.1.2.01.81 IPengeluaran 2.000.00:l.OOO 18 LS IPembiayaan- 04 /1/II IPembentukan I !Dana Cada.ngan 2018 IPilkada 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.0:10.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 7.3.4.01.01 2018
3. 2.ooo. 000. 000Perubahan SAL 2.000.000.00001-Feb- SP2D-LS 7.2.1.01.01 Pengeluaran 18 04/ 1/11/ Pembiayaan- Jurnal LRA 2.000.000.000Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01 01-Feb- SP2D-LS 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 2.000.000.000 18 04/1/11/ 2018 Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahuri 2013) Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/ 1/II/2018, fungsi akuntansi PPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal: 231 membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 2023. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/2020 tertanggal 1 Februari 2023 dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 2018, Pemerintah Samawa Rea Ilustrasi 3: Pada tanggal 1 Februari 25.000.0008.1.4.xx.xx Lain-lain PADyang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana Cadan an- LO 25.000.00001-Mar- 06/NK/III/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 18 2018 Jurnal LO dan Neraca Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD (PPK- PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rpl0.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar Rp25.000.000,00. 2018, Pemerintah Samawa ReaPada tanggal 1 Februari Ilustrasi 2: 232 Ilustrasi 4: Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membentuk Dana Cadangan- Pembangunan Waduk Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 2019, dengan nilai se besar Rp45. 000. 000. 000, 00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp9.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.30.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024. Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja. 1.500.000.0004 .. 1.4.03.03 Pendapatan Sunga-Dana Cadan an 10.000.000.0007.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadan an 01-Feb- 23/NK/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 11.500.000.000 2023 2023 JurnalLRA *) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Februari 2018 s.d. 1 Februari 2023 sebesar Rpl .500.000.000,00 1.4.1.01.01 Dana 11.500.000.000•) Cadan an Jurnal LO dan Neraca 233 01- SP2D- 6.2.1.01.XX Pengeluaran 9.000.000.000 Maret- LS Pembiayaan- 2019 Pembentukan Dana Cadangan Waduk 0.0.0.00.00 Perubahan 9.000.000.000 SAL JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 9.000.000.000 9.000.000.000 2019 Peru bah an7.3.4.01.01 Pembiayaan- Pembentukan Dana Cadangan Waduk Maret- SAL LS SP2D- 7.1.2.01.01 Pengeluaran01- Jurnal LRA 9.000.000.0001.1.1.01.01 2019 9.000.000.000 Kas di Kas Daerah Cadangan- Waduk Maret- Saat Pembentukan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca 234 01-Apr- XX/8 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2019 M/Ill/ 2019 Jurnal LRA Asumsi pelaksariaari anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 30.000.0004.1.4.03.03 30.000.000 Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Sunga Dana Cadangan - LRA 01-Apr- XX./B 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2019 M/III/ 2019 Jurnal LRA Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LO 8.1.4.03.03 30.000.000 XX/BM/ 1.4.1.01.01 Dana Cadangan01- 30.000.000 Apr- IIl/2019 2019 Jurnal LO dan Neraca Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali). Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahuri 2013) 235 6.1.2.01.01 Penerimaan 45.000.000.000 Mar- /2024 2024 Jumal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan - Pencairan Dana Cadangan 45.000.000.000 Mar- 2024 Jurnal LRA *) Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2019 s.d. Maret 2024 sebesar Rpl.800.000.000,00 Dana Cadangan 1.4.1.01.01 46.800.000.000 46.800.000.000 Mar- 2024 Daerah 23/NK 1.1.1.01.01 Kas di Kas /2024 01- Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan). Pencairan Dana Cadangan Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO dan Neraca 4.1.4.03.03 Lain-lain PAD yang 30.000.000 Sah-Jasa Giro Dana Cadangan - LRA 236 Cata tan: Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah. Pembiayaan - Pencairan Dana Cadangan SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN
4. 1.Definisi Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. A. UMUM
a.Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:
1. 2.Klasifikasi Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a) Kewaj i ban J angka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau pera tu ran perundang-undangan. 239
b.Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPK Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPK melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK dengan memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian investasi ke dalarn Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); •
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut: 1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan; 2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan clibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); 3) menyiapkan dokumen pembayaran. PPTK, PPK-SKPK dan PPKD.
1. 1.Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si SKPK terdiri atas:
2. 8.SISTE "1 AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPK Akuntansi kewajiban di SKPK terdiri atas penenmaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek. Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Belanja Pendapatan Diterima dimuka Utang Sunga Utang Perhitungan Pihak Keuga (PFK)Kewajiban JangkaPendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kewajiban Jar:gka Panjang Utang Dalam Negeri 240
3. 3.Jurnal Standar Akuntansi kewajiban di SKPK terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang. Ketika SKPK melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan 1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 2) Nota Pesanan; 3) Serita Acara Serah Terima; 4) Kuitansi; 5) Surat Perjanjian Kerja; 6) SP2D UP/GU/TU; 7) SP2D LS; 8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPK.
4. 2.Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:
c.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/ jasa oleh SKPK dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas: 1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPK; 2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPK untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPK.
d.Pengguna Anggaran (PA / KPA) Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuar:gan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPK. 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 241 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx IUtang Belanja Bahan Pakai Habis xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LO atau Neraca pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: 1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: dilakukansaatpad autangpembayaranb. Transaksi Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx !Persediaan Alat Tulis Kantor xxx xxx Utang Belanja Bah an Pakai xxx Ha bis Jurnal LO atau Neraca 2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx x.xx lBeban ATK x.xx x.xx Utang Belanja aahan Pakai x.xx Ha bis Jurnal LO atau Neraca pelunasan belum dilakukan . 1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: • danpengadaan / pembelian saatterjadinya utang pad a ATK yang telah dilaksanakan pengakuana. Transaksi dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPK akan mengakui adanya utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (cua) pendekatan, yaitu:

(1)Pendekatan Beban dan
(2)Pendekatan Aset. ------ 242 pembelian/ pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan transaksidenganterkaitutangadanyaPengakuan Catatan: Tanggal Nomor Kode Uraian Debet I Kredit Bukti Rekening I I xxx xxx xxx IBelanJa ATK xxx I xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal I Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx ~tang Belanja Saban Pakai Habis xxx xxx RK PPKD xxx mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Jurnal LO atau Neraca menggunakanasumsipembayaran/ pelunasan dilakukansaatpad autang dengan pembayaranc. Transaksi *) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan, Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx IBelanja ATK xxx*) xxx Perubahan SAL xxx*) Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kr edit Bukti Rekening xxx xxx xxx Utang Belanja Bahan Pakai Habis xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LO atau Neraca .. Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPK adalah: Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx xxx Belanja ATK xxx xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA 243 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet l Kredit Bukti Rekening I I -Apr- 30/KK/I 5.2.2.01.01 IBelanja 5.000.000 18 V/2018 0.0.0.00.00 Perubah an SAL 5.000 000 JurnalLRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 11-Apr- 30/KK/I 5.1.2.01.01 IBeban ATK 5.000.000 18 V/2018 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian 1 De bet Kredit Bukti Rekening 9-Apr- 9/BA/fV 9.1.2.01.01 IBeban ATK 5.C00.000 18 /2018 2.1.5.02.01 Utang Belanja Bah an 5.00::> 000 Pakai Habis 11-Apr- 30/KK/1 2.1.5.02.01 Utang Belanja Bahan Pakai 5.000.000 18 V/2018 Ha bis 1.1.1.03.01 Kas di Benda hara 5.000.:x>O Pengeluaran Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) menggunakan mekanisme UP. .,.. dengansupplierkepadaterse butATKmembayar

4.Ilustrasi

a.Pada tanggal 9 April 2018, SKPK N menenma ATK dari supplier senilai RpS.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terirna Barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2018 SKPK N ketersediaan anggaran / dana un tuk rnenyelesaikan I mem bayar utang. 244 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-Ap:-- 30/KK 5.2.3.12.02 IBelanja Modal 25.000.000 18 .1rv 120 IPengadaan 18 komputer/PC 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahuri 2006) Tanggal I Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 30/KK 5.2.2.16.05 IBelanja Modal Peralatan 25.000.000 18 /IV /20 IPersonel Komputer 18 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LR'\ Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 19-Apr- 10/BA 1.3.2.16.05 Belanja modal peralatan 25.0C0.000 18 /IV /20 dan mesin personal 18 kornputer 2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal 25.000.000 Peralatan dan Mesin Personal Komputer I I -Apr- 30/KK 2.1.5.02.09 Utang Belanja Bah an 25.000.000 18 1:v 120 Pakai Habis 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000 000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran meriqikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013)
b.Pada tanggal 19 April 2018, SKPK N membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai Rp25.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2018. 245 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 15/KK 5.2.2.06.01 IBelanja Cetak 25.J00.000 18 /IIl/20 18 0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian I Debet Kredit Bukti Rekening 25-Apr- 15/KK 9.1.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.00C 18 /!II/20 18 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 21-Mar- 15/BA 9.1.2.06.0 l lseban Cetak 10.000.000 18 /III/20 18 2.1.5.02.0 I Utang Belanja Cetak 10.000.000 & Penggandaan 1 1-Apr- 30/KK 2.1.5.02.01 lltang Belanja Bah an 25.000.000 18 /IV /20 Pakai Habis 18 1.l.l.C3.01 Kas di Bendahara 25.000.000 I Pengeluaran I Jurnal LO atau Neraca
l.Pada tanggal 21 Maret 2018, SKPK N menerima 100 eksemplar barang cetakan dari percetakan "ABC" senilai Rpl0.000.000,00, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 25 April 2018, SKPK N membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang UP/GU. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahuri 2013) Contoh Transaksi: 246 Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 04-Jul- 10/KK 5.2.3.0~.03 IBelanja Modal 25.000.000 18 /IV/20 Pengadaan Alat-alat 18 l-6.ngkutar. Kenderaan lBermotor ... 0.0.00.00 Perubahan SAL 25.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahuri 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 04-Jul- 10/KK 5.2.2.04.01 lBelanja Modal 25.000.000 18 /IV /20 IPengadaar. Kenderaan 18 IDinas Bermotor IPerorangan 7.3.4.01.01 Peru bah an SAL 25.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Ura.ian Debet Kredit Bukti Rekening 01-Apr- 03/BA 1.3.2.04.01 Peralatan &Mesin - 25.000.000 18 /IV/20 Kenderaan 18 2.1.5.08.01 Utang Belanja 25.000.000 Modal-Peralatan Mesin 04-Jul- 10/KK 2.1.5.08.01 Utang Belanja Modal 25.000.000 18 /IV/20 Peratatan Mesin 18 3.1.3.01.01 RK PPKD 25.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)
1. 2.Pada tanggal 1 April 2018, SKPK N membeli 2 unit sepeda motor dari vendor senilai Rp 25.000.000. Pada tanggal 7 April 2018 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS. - - -- -- -- -------·----------=--__!__ 247
2. 4.Pada tanggal 15 Juli 2018, Bendahara Pengeluaran "SKPK Bappeda" melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000,00. Pada tanggal 16 Tanggal Nomor Kode Uraian I De bet Kredit I Bukti Rekening 07-Mar- SP2D- 5.2.3.26.01 IBelanja Modal Pengadaan 350.000 18 LS IKonstruksi/ Pembelian Kantor 0.0.00.00 Perubahan SAL 350.000 Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 07-Mar- SP2D- 5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan 350.000 18 LS K,edung Kantor 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 350.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 07-Jan- 05/BA l. l.4.05.02 Uang Muka Pengadaan 350.000 18 /Vll/2 Belanja Modal 018 2.1.5.08.01 Utang Belanja Modal 350.000 Gedung 07-Mar- SP2D- 2.1.5.08.01 IUtang Belanja Modal 350.000 18 LS Gedung 3.1.3.01.01 RK PPKD 350.000 Jurnal LO atau Neraca
3. 3.Pada tanggal 1 Juli 2018, SKPK N menenma Serita Acara Kemajuan Pekerjaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp350.000.000,00. Pada tanggal 3 Juli 2018 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) 248 Asums! pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 09-Jan- 7/BK 7.3.4.01.01 IPeru bahan SAL 36.000.000 15 M/IX:" 2015 I 4.1.2.16.02 Rernbusi Fasihtasr 36.000 000 Pasar yang Dikontrakkan-LRA I Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Buktl Rekening 09-Ja:1- 7/BK l.1.1.02.01 !Kas di Benda hara 36.000.000 18 M/IX/ Penerimaan 2018 2.1.4.04.01 Pendapatan 36.000.000 Diterima Dimuka Jurnal LO atau Neraca
4. 5.Pada tanggal 1 September 2018, SKPK Bappeda menenma pendapatan sewa lods pasar untuk 1 tahun sebesar Rp36.000.000,00. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permend.agri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 15-Jul- 1/BM/ 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara 4.000.000 18 >C/201 Pengeluaran 8 2.1.6.04.0 I Utang PFK 4.000.000 I 16-Jul- l /BM/ I 2.1.6.04.C l IUtang PFK I 4.000.000 18 Xl/201 I 8 I I I 1.1.03.0 I Kas d1 Bendahara I 4.000.000 Pengeluaran I I Jurnal LO atau Neraca Juli 2018, Bendahara Pengeluaran "SKPK Bappeda" melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/ GU /TU) senilai Rp4.000.000,00. 249
a.Fungsi Akuntansi - PPKD Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/ kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : ( 1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.
1. 1.Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD. C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekenine: 12-Des- BM 2.1.4.04.01 IPendapatan Diterirna 12.000.000 18 Dimuka 8.1.2.16.02 Retribusi Fasilitas 12.000.000 Pasar yang Dikontrakkan · LO
2. 6.Pada tanggal 31 Desember 2018, SKPK Bappeda melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 september 2018. Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 09-Jan- 7 /BK 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.000 18 M/IX/ 2018 4.1.2.02.01 Retribusi Pasar 36.000.000 Grosir / Pertokoan- LRA Jurnal LRA 250 PENCATATAN OLEH PPKD NO Uraian Uraian Debet Kredit Kas di Kas Daerah XX)( Saat Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang XX)( 1 Pembiayaan Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Beban Sunga xxx Saat Pembayaran Kas di Kas daerah xxx Sunga Kewajiban 2 Sunga Utang xxx Perubahan SAL xxx Kewajiban Jangka Panjang XX)( Saat Pelunasan 3 Kewajiban Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan XX)( Perubahan SAL xxx Kewaj:ban Jangka Panjang xxx 4 Saat Reklasifikasi Bagi an Lan car Kewajiban Jangka xxx Panjang
3. 3.JurnalStandar
d.SP2D LS.
a.Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b.Surat Perjanjian Utang;
c.Nota Kredit;
1. 2.Dokumen Yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD an tara lain: Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK. c.
b.Bendahara Umum Daerah (BUD) Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas: 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 251 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kr edit Bukti Rekening xxx SP2D- xxx IPembayaran Pokok Pinjaman xxx LS Kepada Bank xxx Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx SP2D- xxx IUtang Dalam Negeri Sektor xxx LS Perbankan xxx Kas di Kas Daerah xxx Jumal LO atau Neraca
b.Pembayaran Utang Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx Nota xxx Perubahan SAL xxx Kredit xxx Pinjaman Dal am Negeri dari xxx Bank .... Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 12-Des- Nota xxx IKas di Kas Daerah x.xx 18 Kredit xxx Utang Dalam Negeri Sek tor xxx Perbankan Jurnal LO atau Neraca
1. 4.Ilustrasi
a.Penerimaan Utang Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemda dengan Bank, Pemda menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal: 252 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx Nota 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 300.000.000 Kredit 2.2.1.01.01 Utang Dalam 300.000.000 Negeri Sek tor Perbankan -Bank ABC Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Rp300.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2023. senilaiABCBankdaripmjamanmenenma
d.Contoh Transaksi 1) Penerimaan Utang Pada tanggal 3 Mei 2018, Pemerintah Kota Sentosa Tanggal Nomor Kode Uraian I Debet I Kredit I Bukti Rekening xxx BM xxx Utang Dalam Negen Sek tor xxx I I Perbankan xxx Bagian Lanear Utang Dalam xxx Negen Sektor Perbankan Kas di I Kas Daerah Jurnal LO atau Neraca
c.Reklasifikasi Utang Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, F'ungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akun tansi PPKD un tuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat "Kewajiban Jangka Panjang" di debit dan "Bagian Lancar Utang Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal: 253 3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman Pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2018 selama 2 bulan (november s/d desember 2018} sebesar Rp6.000.000,00. Taoggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 03-Ncv- SP2D- 5.1.3.01.03 IBunga Utang Pinjaman 18.000.000 18 LS !Kepada Bank ABC I I
1. 0.0. 0. 00. 00 Perubahan SAL 18.000.000 Jurnal LRA Tanggal I Nomor Kode Uraian I Debet Kredit Bukti Rekening 3-:'.lov- SP2D- 9.1.3.01.0J IBeban Sunga Pinjarnan- 18.000.000 18 LS Bank ABC I 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah 18.000.000 Jurnal LO atau Neraca 2) Pembayaran Bunga Kewajiban - 1 Pada tanggal 5 November 2018, terbit SP20 LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank Aceh sebesar Rpl8.000.000,00. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Petmendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode I Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- Nota 0.0.0.00.00 !Perubahan SAL 300.000.000 15 Kredit 6.1.4.03.01 Penerimaan 300.000.000 Pembiayaaan Pinjarnan Dalam I Ne gen dan Bank ABC Jurnal LR!\ 254 5) PembayaranPokok Utang Pada tanggal 2 Mei 2019, Pemerintah Daerah Aceh Jaya membayar pokok utang pinjamannya kepada bank Aceh Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- SP2D- 5.1.3.01.03 Sunga Utang Pinjaman 18.000.000 I IE LS Kepada Bank ABC 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 18.000.000 ,. JurnalLRA Asumsi pelaksanaan anggaran menqikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 03-Mei- SP2D- 5.1.3.01.03 :Sunga Utang Pinjaman 18.000.000 18 LS IKepada Bank ABC 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 18.000.000 Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 3-Mei- SP2D- 9.1.3.01.03 :Se ban Sunga Pinjarnan- 12.000.000 19 LS Bank ABC 2.1.2.04.01 ~tang Sunga Pinjaman 6.000.000 Kpd Bank ABC 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 18.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelaksanaan anggaran menqikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 4) Pembayaran Bunga Kewajiban - 2 Pada tanggal 3 Mei 2019, terbi t SP2D LS un tuk mem bayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank ABC sebesar Rpl8.000.000,00. Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 31-Des- BM 9.1.3.01.03 IBeban Sunga Pinjaman- 6.000.000 18 Bank ABC 2.1.2.04.01 Utang Sunga Pinjaman 6.000.000 Kpd Bank ABC Jurnal LO atau Neraca 255 6) Reklasifikasi Utang Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Aceh atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp60.000.000,00. ... Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit I Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 7.2.3.01.01 Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000 19 LS Pernbayaran pokok Pinjarnan Kepad a Bank 13CA 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 60.000.000 Jurnal LRA Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Pennendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 7.2.3.01.01 IPengeluaran Pembiayaan 60.000.000 19 LS Pembayaran pokok Pinjaman Kepada Bank BCA 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 60.000.000 I Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 2-Mei- SP2D- 2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri 60.000.000 19 LS Sektor Perbankan- Bank SCA 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) yang telah jatuh tempo sebesar Rp60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. 256
e.Contoh Soal 1) Penerimaan Kewajiban a) Pada tanggal 7 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima pinjaman dari Bank Central senilai Rp250.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari 2023. b) Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 01-Des- 2/BM/ 2.1.1.07.01 IUtang PFK 60.000.000 18 XI/ 18 1.1.101.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 30-Nov- 2/BM/ 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 60.000.000 18 XI/ 18 2.1.1.07.01 Utang PFK 60.000.000 Jurnal LO atau Neraca 7) Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) - Pemotongan Pajak Pada tanggal 30 November 2018, Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2018, Bendahara PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp6.000.000,00. Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 31-Des- 4/KK/ 2.1.2.01.02 μtang Dalam Negeri 60.000.000 18 Xl/18 Sek tor Perbankan- Bank l3CA 2.1.3.01.01 Bagian Lancar Utang 60.000.000 Dalam Negeri SektorPerbankan- I Bank ABC I Jurnal LO atau Neraca 257 No Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening 1 7-Jan-18 5/KM/ 1.1.1.01.01 IKas di Kas 250.000.000 1/18 IDae:rah 2.1.2.01.01 Utang DaJam Negeri Sek tor 250.000.000 Perbankan 7.3.4.01.01 Perubahan ~AL 250.000.000 7.1.4.01.01 Penerirnaan Pe:rn biayaan 250.000.000 Pinjaman Dalam Negeri • 2) Pembayaran Sunga Kewajiban Pada tanggal 1 Oktober 2018, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank. a) Pelunasan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp75.000.000,00. SP2D LS untuk pelunasan kewajib b) Reklasifikasi Kewajiban Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Sentral atas hutang yang akan jatuh tempo senilai RpS0.000.000,00. c) Penyesuaian Sunga Pada tanggal 31 Desem ber 2018, Pemerintah Aceh Jaya mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank. senilai Rpl00.000.000,00 dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Sunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret. c) Pada tanggal 31 Maret 2018, Pemerintah Daerah Aceh Jaya menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai Rp150.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang. 258 dari ABC 2 8-Feb-18 21/KM 1.1.1.01.01 IKas di Kas 100.000.000 /II/18 Daerah 2.2.1.04.01 Utang 100.000.000 Pemerintah Pusat 0.0.0.00.00 IPerubahan SAL 100.000.000 Penerimaan Pembiayaan 100.000.000 Pinjaman ON dari Pem.Pusat 3 l-Mar-18 35/KM 1.1.1.01.01 tKas di Kas 150.000.000 /IIl/18 IDaerah 2.2.1.02.01 Utang dari 150.000.000 LKBB 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 150.000.000 7.1.4.02.01 Penerimaan Pembiayaan- 150 000.000 Pinjaman DN dari LKBB 4 l-Okt-18 89/KK 9.1.3.01.04 IBeban Sunga 9.000.000 /X/18 IUtang IPinjaman kpd ILKBB 1.1.1.01.01 Kas di Kas 9 000.000 Daerah 5.1.3.01.04 IBunga Utang 9.000.000 IPinjaman kpd ILKBB 0.0.0.00.00 Perubahan 9.000.000 SAL 5 O-Nov-18 91/KK 2.2.1.05.01 IUtang 75.000.000 /Xl/18 !Pemerintah IDaerah Lainnya 1.1.1.01.01 Kas di Kas 75.000.000 Daerah 7.2.3.06.01 IPembayaran 75.000.000 IPokok Pinjaman lkpd Pemerintah tKab/Kota 0.0.0.00.00 Perubahan 75.000.000 SAL 6 1-Des-18 65/BM 2.2.1.01.01 IUtang Dalam 50.000.000 /XJI/ 1 INegeri Sek tor 8 IPerbankan
1. 2.Klasifikasi Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua] jenis:
a.Kesalahan tidak berulang Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis: 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akur-f pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akur../ pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang rnempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.
1. 1.Definisi A. UMUM
2. 1.Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dae rah;
3. 2.Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan; C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas : 1 . Fungsi Akun tansi PPKD dan
4. 2.PPKD.
5. 1.PPK-SKPK dan
6. 2.PA/KPA. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPK terdiri atas : B. PIHAK-PIHAK TERKAIT : l • I ~ : .. ti,11,if1J '' Kesalahan Terjadi pad a periode I lridak Berulang berjalan I Terjadi pad a periode La po ran Keuangan I Sebelumnya Belum diterb.tkan ILaporan Keuangan Sudah ditetapkan dalam ISudah diterb:tkan Perda ~PSAP P4 I 1lllOC--l-O ·- --~ .~, IKesalahan Serulang Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :
b.Kesalahan berulang dan sistematik Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya 262 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 8.3.1.01.01 IPendapatan Hi bah dari xxx IPemerin tah - LO 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Koreksi : Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 4.3.1.01.0 I Pendapatan Hi bah dari xxx Pemerintah - LRA Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.0 l Kas di Kas Daerah xxx 8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari xxx Pemerin tah - LO Jurnal Semula: Jurnal LO dan Neraca Ilustrasi : Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI 1 . Kesalahan Tidak Berulang
a.Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembentulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan.
1. 3.SP2D. 263 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit I Bukti Rekening xxx xxx 9.1.1.XX.XX IJ3eban Pegawai -LO xxx I 3.1.3.01.0 l RK PPKD x.xx Jurnal LO dan Neraca Jurnal semula : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Terjacti pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.
b.Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. 1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
a.Jika mempengaruhi posisi kas, koreksi dilakukan dengan pem betulan pada akun yang bersangku tan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
b.Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan yang ditemukan. Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 4.3.1.01.01 Pendapatan Hi bah dari xxx Pemerin tah - LRA 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx Jurnal LRA 264 Tanggal Nomor Kode Uraian Debet Kredit Bukti Rekening XX>: xxx 7.3.4.01.01 !Peru bah an SAL xxx 4.3.X.XX.XX Lain-lain Pendapatan xxx Daerah yang Sah - LRA Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening XX>: xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 4.3.3.01.02 Pendapatan Lainnya - LRA xxx .Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 IKas di Kas Daerah xxx 8.3.3.01.02 Pendapatan Lainnya - LO xxx Jurnal LO dan Neraca Asumsi pelak.sanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal Koreksi: Adapun jumal koreksi yang akan dicatat oleh PPK-SKPK sebagai berikut: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5. 1. l .XX.XX IBelanja Pegawai x:xx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaari anggaran mengikuti kode rekening anqqarari (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.1. l.XX.XX IBelanja Pegawai - LRA xxx 0.0.0.00.00 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA 265 Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.1.1.01.01 IBelanja Gaji Pokok PNS-LRA xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Nomor Kode Uraian De bet Kredit Tanggal Bukti Rekening xxx xxx 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS-LRA xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS - LO xxx Kas di Benda hara xxx 1.1.1.03.01 Pengeluaran Jurnal LO dan Neraca Jurnal semula: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jurnlah gaji. 2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 266 Jurnal semula : Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Ilustrasi : Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat Koreksi kesalahan atas penenmaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Tang gal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 7 .3.1.01.0 l Surplus/Defisit LRA xxx Jurnal LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 IPerubahan SAL xxx 7.3.1.01.01 Surplus/ Defisit LRA xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 3.1.1.01.01 Ekuitas xxx Jurnal LO dan Neraca J urn al Koreksi: Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Pennendagri Nomor 64 Tahun 2013) 267
1. 2.Kesalahan Berulang Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Asumsi pelaksanaari anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal I Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 5.3.1.01.01 Belanja Tidak Terduga - LRA xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx Jurnal LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 3.1.1.01.01 Ekuitas xxx Kas di Kas Daerah .... xxx 1.1.1.01.01 Jurnal LO dan Neraca Jurnal Koreksi : Asumsi pelaksanaari anggaran menqikuti kode rekeninq BAS (Permendaqri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 7.3.4.01.01 Perubahan SAL xxx 4.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum xxx JurnalLRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening xxx xxx 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO xxx Jurnal LO dan Neraca 268 Tanggal Nomor Kode Uraian Deb et Kredit Bukti Rekening 15-04-18 0.0.0.00.00 Peru bahan SAL 25.000.000 4.1.1.01.01 Pajak Hotel 25.000.000 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 15-04-18 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 25.000.000 4.1.1.06.01 Pajak Hotel - LRA 25.000.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 15-04-18 1.1.1.01.01 Kas di Kas daerah 25.000.000 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 25.000.000 Ilustrasi: Pada tanggal 15 April 2018, BPKK menenma pendapatan pajak hotel bulan maret dari Hotel Pantai Barat sebesar Rp.25.000.000,- Asumsi Pelaksanaan anggaran mengik:uti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahuri 2013) Jurnal - LO Dan Neraca yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 269 Jurnal Semula: Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Pada tanggal 20 Mei 2018, ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar Rp 5.400.000,00 (transaksi 19 April 2018),- yang seharusnya belanja ATK sebesar Rp 4.500.000,00 dengan menggunakan UP/GU. Ilustrasi: Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Re kerring 25-04-18 BM 4.1.1.06.01 !Pajak Hotel 7.000.000 Perubahan SAL 7.000.000 0.0.0.00.00 Jurnal - LRA Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekeninz 25-04-18 BM 4.1.1.01.01 !Pajak Hotel - LRA 7.000.000 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 7.000.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 25-04-18 BM 8.1.1.06.01 Pajak Hotel - LO 7.000.000 Kas di Kas l.1.1.01.01 Daerah 7.000.000 I Jurnal - LO Dan Neraca Ilustrasi: Pada tanggal 25 April 2018, atas pajak hotel yang diterima dari Hotel Maleo dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp7 .000.000,00. Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 270 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekentnz 25-04-18 BKK 5.1.2.01.01 IBelanja ATK - LRA 4.500.000 7.3.4.01.01 Peru bah an SAL 900.000 5.1.2.06.01 Belanja Cetak - LRA 5.400.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekentnz 25-05-18 l<as di Bendahara 900.000 BKK 1.1.1.03.01 Pengeluaran Beban Persediaan ATK - 4.500.000 9.1.2.01.01 LO Beban Cetak - LO 5.400.000 9.1.2.06.01 Jurnal - LO Dan Neraca Jurnal Koreksi Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekeninq BAS (Perm.endagri Nomor 64 Tahun 2013) Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekenfng 19-04-15 BKK 5.2.2.06.01 IBelanja Cetak 5.L00.000 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5.400.000 Asumsi pelaksanaati anggaran mengikuti kode rekeninq anggaran (Permendaqri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal- LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekeninz 19-04-18 BM 5.1.2.06.01 Belanja Cetak - LRA 5.400.000 7.3.4.01.01 Peru bahan SAL 5.400.000 Jurnal - LRA Tanggal Nomor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Rekening 19-04-18 BKK 9.1.2.06.01 IBeban Cetak - LO 7.000.000 Kas di Bendahara 1.1.1.03.01 Pengeluaran 7.000.000 Jurnal - LO Dan Neraca - -- ---------------- 271 Tanggal Nornor Kode Uraian De bet Kredit Bukti Re kenfng 25-04-18 BKK 5.2.2.01.01 Belanja ATK 4.500.000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 900.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.400.000 Jurnal - LRA ---- SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utarna, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. adalahkonsolidasikeuanganla po ranpenyusunanDasar PPKD . Laporan Keuangan {Kantor Pusat sebagai Konsolidator) Konsolidasi ' ~ SKPK PPKD (Sebagai Kantor Cabang) (dalam Fungsi sebagai Ent tas Akuntansi) Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPK menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam ha! ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan ca bang (Home Office - Branch Office). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPK bertindak sebagai kantor cabang. A. UMUM 1) Menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN. 2) Menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun - akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN. 3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPK DAN PPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk Kode Nama Lap. Keu Lap. Keu Lap. Keu Lap. Keu Jurnal Lap. Keu Akun Akun SKPKA SKPKB SKPK dst PPKD Eliminasi Pemda D K D K D K D K D K D K Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPK dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. [ erac~ [LAKP~ [cALK~ [LPEP~ [Lo Pe~ [sAL~ [LRA~
2. 8.TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI Jurnal Eliminasi Neraca Saldo PPKD setelah WORKSHEET KONSOLIDASI Neraca Saldo SKPK setelah Penyesuaian 274 SK.PK SK.PK PPKD Gabunga 1 2 n NO Uraian D K D K D K D K Kegiatan Operasional 1 Pendapatan 2 Pendapatan Asli Daerah 3 Pendapatan Transfer xxx xxx xxx 4 Lain-lain Pendapatan yang xxx xxx sah 5 Jumlah Pendapatan xx xx xx xxx x x x 6 Dana Perimbangan /Transfer xxx xxx 7 Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx 8 Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx 9 Jumlah Pendapatan xx xx xx xxx x x x 10 Be ban 11 Beban Operasi xxx xxx xxx xxx 12 Beban Transfer xxx xx.x xx.x xxx 13 Jumlah Surplus/ defisit dari xx xx xx xxx Operas! x x x 14 Surplus/ defisit dari kegiatan xxx xxx xxx xxx non Operasional Surplus Non WORKSHEET LO GABUNGAN SKPK SKPK PPKD Gabungan 1 2 NO Uraian D K D K D K D K 1 Pend a pa tan 2 Pendapatan Asli Daerah 3 Pendapatan pajak daerah xxx xxx xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx xxx Daerah vanz dioisahkan 6 Lain-lain PAD yang sah xxx xxx 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx 8 Dana Perirnbangan /Transfer xxx xxx 9 Lain-lain Pendapatan yang sah xxx xxx 10 Jumlah Pendapatan xxx xxx xxx xxx 11 Belanja 12 Belanja Tidak xxx xxx xxx x.xx Lanzsuna/Ooerasi 13 Belanja Lan sung/ Modal xxx xxx xxx xxx 14 Jumlah Belanja xxx xxx xxx xxx 15 Surplus/ defisit-LRA xxx KXX KXX KXX 16 Pembiayaan daerah 17 Penerimaan Pembiayaan xxx xxx 18 Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx 19 Pembiayaan Netto xxx xxx 20 Sisa Lebih Pembiayaan tahun I xxx xxx I berkenaan(SILPA) I SIKPA I WORKSHEET LRA GABUNGAN penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN. 275 Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPK yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi mi tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut, baik di SKPK maupun di PPKD. Sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPK dan akun RK-SKPK di neraca PPKD tetap hidup. Untuk mengeliminasi akun JURNAL ELIMINASI SKPK 1 PPKD Eliminasi Gabungan 2 ..... n NO Uraian D K D K D K D K 1 A set 2 Aset lancar 3 Kas di Kas Daerah Xxx xxx xxx 4 Kas di Bendahara Xxx xxx xxx Penerimaan 5 Kas di Bendahara Xxx xxx xxx Perigeluaran 6 Piutang Pajak Daerah Xxx xxx xxx 7 Piutang retribusi daerah Xxx xxx 8 Piutang hasil xxx xxx Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 9 Piutarig Lain-lain PAD Xxx xxx xxx vane Sah 10 Piutang dana xxx xxx perirnbangan l 1 Piutang Lain-lain xxx xxx pendapatan yang sah 12 Persediaan Xxx xxx xxx 13 Jumlah Aset Lancar Xxx xxx xxx 14 Investasi ..:angka Panjang Xxx xxx xxx 15 Aset Tetao 16 Tan ah Xxx xxx xxx 17 Pera.atan dan Mesin Xxx xxx xxx 18 Gedung dan Bangunan Xxx xxx xxx 19 Jalan, lrigasi, dan Xxx xxx xxx .Jarinzan 20 Aset Tetap Lainnya Xxx xxx xxx 21 Akurrr.ilasi (xxx) (xxx) (xxx) Penyusutan 22 Jumlah Aset Tetap Xxx x.xx xxx 23 Dana Cacanzan xxx xxx 24 Aset Lainrrva Xxx xxx xxx 25 Rekening Koran-SKPK Xxx {xxxl 26 Jumlah asset Xxx xxx xxx 27 Kewaiioan Xxx xxx xxx 28 Ekuitas xxx xxx - Ekuitas - SAL (x.xx) 29 Rekening Koran - PPKD 30 Jumlah Kewajiban dan Xxx xxx xxx Ekuitas WORKSHEET NERACA GABUNGAN 276 C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Ketentuan Umum dalam laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji se bagai sa tu en ti tas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPK dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan. Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:
3. 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
4. 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
5. 3.Laporan Operasional (LO);
6. 4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. 5.Neraca;
8. 6.Laporan Arus Kas (LAK); dan
9. 7.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). JURNAL PENUTUPAN Jurnal penutup sudah dilakukan di entitas SKPK dan PPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup. Uraian Debit Kredit RK-PPKD xxx RK-SKPK xxx reciprocal mi dengan menjurnal RK-PPKD di Debet dan RK-SKPK di Kredit. 277 ...
10. 1.Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-rnasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan - LRA}, 5 (Belanja}, 6 (Transfer} dan 7 (Pembiayaan} pada worksheet yang telah di gabungkan.
11. 2.Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA / SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah . Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut. ll!enyusun Ceratan Alas Laporan Keuangan C) Menyusun LRA G) Menyusun LO 0 Menyusun Gabungan Gabungan Neraca Gabungan Menyusun · Menyusun Menyusun O Laporan G) La po ran 0 Laporan Arus Perubahan SAL Perubahan Ekuitas Kas Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi 278
12. 5.Penyusunan Neraca. Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk NO URAIAN 20Xl 20XO l EKUITAS AWAL xxx xxx 2 SURPLUS/DEFISIT-LO (xxx) (xxx) 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 4 MEND ASAR xxx xxx 5 KOREKSI NILA! PENDAPATAN xxx xxx 6 KOREKSI NILA! ASET TETAP xxx xxx 7 KOREKSJ NILA! PIUTANG xxx xxx 8 KOREKSI NILA! PENYISIHAN PIUTANG xxx xxx 9 KOREKSI NILA! AKUMULASI xxx xxx 10 PENYUSUTAN ASET TETAP xxx xxx 11 KOREKSI NILA! AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD xxx xxx 12 SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx 13 KOREKSI EKUITAS LAINNYA xxx xxx 14 EKUITAS AKHIR xxx xxx PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO
13. 3.Penyusunan Laporan Operasional (LO). Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Beban).
14. 4.Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/ defisit Laporan Operasional (LO). Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah. NO URAIAN 20Xl 20XO l Saldo Anggaran Lebih Awai 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Xxx Xxx 3 Berjalan (xxx) (xxx) 4 Subtotal (1 + 2) Xxx Xxx 5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SJKPA) Xxx Xxx 6 Subtotal ( 3 + 4) Xxx Xxx 7 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Xxx Xxx 8 Lain-lain xxx xxx Saldo Anzzaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 279 reciprocal RK-SKPK DAN RK-PPKD. Sebagai catatan : Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPK dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.
15. 6.Membuat Laporan Arus Kas. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.
16. 7.Membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam La po ran Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
a.Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b.Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
c.Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d.Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e.Rincian dan penjelasan masing-rnasing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f.nformasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 280 PENDAHULUAAN BAB I Pendahuluan 1.1 IMaksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintar, daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 lsistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah BAB II IEkonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 IEkonomi Makro 2.2 IKebijakan Keuangan 2.3 Iridikator pencapaian target kinerja APBD BAB Ill nkhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 [ktisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintal: daerah 3.2 IHambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah k:litetaokan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 IEntitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 !Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah k:laerah 4.3 !Basis pengukuran yang mend a sari penyusunan laporan keuangan loemerintah daerah 4.4 IPenerapan kebijakan akuntansi berkartan dengan keteruuan yang ada dalam SAP oada pemerintah daerah BAB V IPenjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporaan keuangan loemerin tah daerah 15.1. I Pendapatan - LRA 15.1.2 Belania ls.1.3 Transfer 15.1.4 IPembiavaan 5.1.5 IPendaoatan - LO 5.1.6 IBeban 5.1.7 IAset
1. 15.1.8 Kewaiiban 15.1.9 IEkuitas Dana 5.2 IPengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan pen era pan basis kas, untuk entitas akuntansi r erur.as pelaporan vanz rnenzzunakan basis akrual oada oemerintah daerah.
g.lnformasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. KODE REKENING AKRUAL LAMPIRAN II ', KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 1 . 1 1 . 1. 1 Kas D 1.1.1.01 Kas di Kas Daerah 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah ....... 1 . 1 . 1 . 01 . 02 Dst .......... 1 . 1 . 1 . 02 Kas di Bendahara Penerimaan 1 . 1 . 1 . 02 . 01 Kas di Bendahara Penerimaan 1 . 1 . 1 . 03 Kas di Bendahara Pengeluaran 1 . 1 . 1 . 03 . 01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 1 . 1 . 1 . 03 . 02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tuna1 1.1.1.04 Kas di BLUD 1 . 1 . 1 . 04 . 01 Kas di BLUD 1 . 1 . 1 . OS Kas L..ainnya 1 . 1 . 1 . OS . 01 Kas L..ainnya
1. 1.1. 1. 06 Setara Kas 1 . 1 . 1 . 06 . 01 Set:ara Kas 1 . 1 . 1 . 06 . 02 Dst ...........
2. 1.1. 2 Investasi Jangka Pendek D 1 . 1 . 2 . 01 Investasi dalam Saham 1 . 1 . 2 . 01 . 01 Investasi dalam Saham 1 . 1 . 2 . 01 . 02 Ost ........... 1 . 1 . 2 . 02 Investasi dalam Deposito 1 . 1 . 2 . 02 . 01 Deposito Jangka Pendek 1 . 1 . 2 . 03 Investasi Dalam SUN 1 . 1 . 2 . 03 . 01 Investasi Dalam SUN 1.1.2.04 Investasi Dalam SB! 1 . 1 . 2 . 04 . 01 Investasi Dalam SB! 1 . 1 . 2 . OS Investasi Dalam SPN 1 . 1 . 2 . OS . 01 Investasi Dalam SPN 1.1.2.06 lnvestasi Jangka Pendek BLUD 1 . 1 . 2 . 06 . 01 Investasi Jangka Pendek BLUD 1 . 1 . 2 . 07 Investasi Jangka Pendek Lainnya 1 . 1 . 2 . 07 . 0 l Investasi Jangka Pendek Lainnya 1 . 1. 3 Piutang Pendapatan D l . 1 . 3 . 01 Piutang Pajak Daerah 1 . l . 3 . 01 . 01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 1 . 1 . 3 . 01 . 02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor l . l . 3 . 01 . 03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 . 1 . 3 . 01 . 04 Piutang Pajak Air Permukaan 1 . 1 . 3 . 01 . 05 Piutang Pajak Rokok 1 . 1 . 3 . 01 . 06 Piutang Pajak Hotel 1 . 1 . 3 . 01 . 07 Piutang Pajak Restoran 1 . 1 . 3 . 01 . 08 Piutang Pajak Hiburan 1 . 1 . 3 . 01 . 09 Piutang Pajak Reklame 1 . 1 . 3. 01 . 10 Piutang Pajak Penerangan Jalan 1.1.3.01.11 Piutang Pajak Parkir 1 . 1 . 3 . 01 . 12 Piutang Pajak Air Tanah 1 . 1 . 3 . 01 . 13 Piutang Pajak Sarang Burung Walet l . 1 . 3. 01 . 14 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 . 1 . 3 . 01 . 15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 . 1 . 3 . 01 . 16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.1.3.01.17 Piutang Pajak Lingkungan Tahun Anggaran 2018 Tahun 2018 November 2018 Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAVA KODE REKENING AKRUAL l.arnprran II Peraturan Bupah Aceh Jaya KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 1 . 3 . 02 Piutang Retribusi 1 . 1 . 3 . 02 . 01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 . 1 . 3 . 02 . 02 Piutang Retrioosi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1 . 1 . 3 . 02 . 03 Piutang Retrioosi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 1 . 1 . 3 . 02 . 04 Piutang Retrioosi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1 . 1 . 3 . 02 . 05 Piutang Retrit(Jsi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 . 1 . 3 . 02 . 06 Piutang Retrit(Jsi Pelayanan Pasar 1 . 1 . 3 . 02 . 07 Piutang Retrioosi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 . 1 . 3 . 02 . 08 Piutang Retrit(Jsi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 . 1 . 3 . 02 . 09 Plutang Retritosi Penggantian Biaya Cetak Peta 1 . 1 . 3 . 02 . 10 Piutang Retrlbusl Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1 . 1 . 3 . 02 . 11 Piutang Retrlbusl Pengolahan Limbah Cair 1 . 1 . 3 . 02 . 12 Piutang Retritesi Pelayanan Tera[rera Ulang 1 . 1 . 3 . 02 . 13 Piutang Retribusl Pelayanan Pendidikan 1 . 1 . 3 . 02 . 14 Piutang Retritosi Pengendalian Menara Telekomunikas, 1 . 1 . 3 . 02 . 15 Piutang Retritusl Pemakaian Kekayaan Daerah 1 . 1 . 3 . 02 . 16 Piutang Retritosi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 1 . 1 . 3 . 02 . 17 Piutang Retrltusi Tempat Pelelangan 1 . 1 . 3 . 02 . 18 Piutang Retritusl Terminal 1 . 1 . 3 . 02 . 19 Piutang Retrltusi Tempat Khusus Parkir 1 . 1 . 3 . 02 . 20 Piutanq Retritusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 1 . 1 . 3 . 02 . 21 Piutang Retritusi Rumah Potong Hewan 1 . 1 . 3 . 02 . 22 Piutang Retritusi Pelayanan Kepelabuhan 1 . 1 . 3 . 02 . 23 Piutang Retritusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 1 . 1 . 3 . 02 . 24 Piutang Retritusi Penyebrangan Air 1 . 1 . 3 . 02 . 25 Piutang Retritusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 . 1 . 3 . 02 . 26 Piutang Retritusi Izin Mendirikan 8angunan 1 . 1 . 3 . 02 . 27 Piutang Retritusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1 . 1 . 3 . 02 . 28 Piutang Retritusi Jzin Gangguan 1 . 1 . 3 . 02 . 29 Piutang Retritusi Izin Trayek 1 . 1 . 3 . 02 . 30 Piutang Retritusi Izin Perikanan 1 . 1 . 3 . 02 . 31 Piutang Retritusi Pengendalian Lalu Lintas 1 . 1 . 3 . 02 . 32 Piutang Retritusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 1 . 1 . 3 . 03 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 . 1 . 3 . 03 . 01 Piutang Bagia1 Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/cUMD 1 . 1 . 3 . 03 . 02 Piutang Bagia1 Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN 1 . 1 . 3 . 03 . 03 Piutang Bagia1 Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 1 . 1 . 3 . 03 . 04 Dst.. ......... 1 . 1 . 3 . 04 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1 . 1 . 3 . 04 . 01 Piutang Jasa Giro 1 . 1 . 3 . 04 . 02 Piutang Bunga deposito 1 . 1 . 3 . 04 . 03 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1.1.3.04.04 Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 1 . 1 . 3 . 04 . 05 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 . 1 . 3 . 04 . 06 Piutang Denda Pajak 1 . 1 . 3 . 04 . 07 Piutang Denda Retribusi 1 . 1 . 3 . 04 . 08 Piutang Hasil =ksekusi atas Jaminan 1 . 1 . 3 . 04 . 09 Piutang dari Pengembalian 1 . 1 . 3 . 04 . 10 Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1.1.3.04.11 Piutang dari A1gsuran/Cicilan Penjualan 1 . 1 . 3 . 04 . 12 Piutang Zakat 1 . 1 . 3 . 04 . 13 Piutang Hasil ,jifri Pemanfaatan Kekayaan Daerah 1 . 1 . 3 . 04 . 14 Piutang BLUD 1 . 1 . 3 . 04 . 15 Piutang Hasil :>enjualan Aset Daerah Yang Tidak Oiprsahken 1 . 1 . 3 . 04 . 16 Piutang Hasil .jari Pengelolaan Dana Bergulir 1 . 1 . 3 . 04 . 17 Piutang Hasil =enjuelen Aset La,nnya 1 . 1 . 3 . 04 . 18 Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda 1 . 1 . 3 . 04 . 19 Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum KODE URA I AN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 1 . 3 . 04 . 20 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 1 . 1 . 3 . 04 . 21 Piutang Pendapatan Dana Kapltasi JKN 1 . 1 . 3. 05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1 . 1 . 3 . 05 . 01 Piutang Bagi Hasil Pajak 1 . 1 . 3 . 05 . 02 Piutang Bagi Hasll Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1 . 1 . 3 . 05 . 03 Piutang Dana Alokasi Umum 1 . 1 . 3 . 05 . 04 Plutang Dana Alokasi Khusus 1 . 1 . 3 . 05 . 05 Ost ........... 1 . 1 . 3 . 06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 1 . 1 . 3 . 06 . 01 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur 1 . 1 . 3 . 06 . 02 Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus 1 . 1 . 3 . 06 . 03 Piutang Transfer Dana Keistimewaan 1 . 1 . 3 . 06 . 04 Piutang Transfer Dana Penvesuaien 1 . 1 . 3 . 07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 1 . 3 . 07 . 01 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah l . l . 3 . 07 . 02 Piutang Transfer Lainnya ... 1 . l . 3 . 07 . 03 Ost ........... l . 1 . 3 . 08 Piutang Pendapatan Lainnya 1 . 1 . 3 . 08 . 01 Piutang Pendapatan Lainnya .... 1 . 1 . 3 . 08 . 02 Ost ..... 1.1.4 Plutzmg Lalnnya D 1 . 1 . 4 . 01 Bagian Lancar Tagihan Jangk.a Panjang 1 . 1 . 4 . 01 . 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 1 . l . 4 . 01 . 02 Ost.. ......... l . 1 . 4 . 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjarran Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya l . 1 . 4 . 02 . 01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara 1 . 1 . 4 . 02 . 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah 1 . 1 . 4 . 02 . 03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah 1 . 1 . 4 . 02 . 04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lamnya 1 . 1 . 4 . 02 . 05 Ost.. ......... 1 . l . 4 . 03 Bagian Lancar Tagihan Penjuclan Angsuran 1 . l . 4 . 03 . 01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III l . 1 . 4 . 03 . 02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 1 . 1 . 4 . 03 . 03 Ost.. ... 1.1.4.04 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 1 . 1 . 4 . 04 . 01 Bagian lancar Tuntutan Ganti Keruqian Daerah Terhadap Bendahara l . 1 . 4 . 04 . 02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 1 . 1 . 4 . 05 Uang Muka 1 . 1 . 4 . 05 . 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1 . 1 . 4 . 05 . 02 Ost ........... l . l . 4 . 06 Panjar Kegiatan l . l . 4 . 06 . 01 Panjar Kegiatan 1 . 1 . 4 . 06 . 02 Ost ...........
3. 1.l. 5 Penylslhan Plutang D 1 . 1 . 5 . 01 Penyisihan Piutang Pendapatan 1 . l . 5 . 01 . 01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 1 . 1 . 5 . 01 . 02 Penyisihan Piutang Retribusi 1 . 1 . 5 . 01 . 03 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan l . l . 5 . 01 . 04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 1 . l . 5 . 01 . 05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1 . 1 . 5 . 01 . 06 Penyislhan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1 . l . 5 . 01 . 07 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 1 . 1 . 5 . 01 . 08 Ost ........... KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 1 . 5 . 02 Penyisihan P1utang Lainnya 1 . 1 . 5 . 02 . 01 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang l . l . 5 . 02 . 02 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Plnjarnan Jangka Panjanq kepada Entitas Lainnya l . l . 5 . 02 . 03 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran l . l . 5 . 02 . 04 Penvisihan Bagian lancar Tuntutan Gant: Kerugian 1 . 1 . 5 . 02 . 05 Penyisihan Uang Muka 1 . l . 5 . 02 . 06 Dst ...........
4. 1.1. 6 Beban Dibayar Dimuka D 1 . 1 . 6. 01 Beban Pegawai Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 01 . 01 Beban Gaji dan Tunjangan Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 01 . 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 01 . 03 Dst ........... 1 . 1 . 6 . 02 Beban Barang Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 02 . 01 Beban Barang Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 02 . 02 Dst ........... 1 . 1 . 6. 03 Beban Jasa Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 03 . 01 Beban Jasa Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 03 . 02 Ost ........... 1.1.6.04 Beban Pemeliharaan Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 04 . 01 Beban Pemeliharaan Oibayar Dirnuka 1 . 1 . 6 . 04 . 02 Dst ........... 1 . 1 . 6. 05 Beban Lainnya Oibayar Oimuka 1 . l . 6 . 05 . 01 Beban Lainnya Oibayar Oimuka 1 . 1 . 6 . 05 . 02 Dst ...........
5. 1.1. 7 Persediaan D 1 . 1 . 7 . 01 Persediaan Bahan Pakai Habis 1 . 1 . 7 . 01 . 01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1 . 1 . 7 . 01 . 02 Persediaan Dokumen/Administras1 Tender 1 . 1 . 7 . 01 . 03 Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) l . l . 7 . 01 . 04 Persediaan Perangko, rnaterai dan benda pos lainnya 1 . 1 . 7 . 01 . 05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 . l . 7 . 01 . 06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 1 . 1 . 7 . 01 . 07 Persediaan lst tabung pemadam kebakaran 1 . 1 . 7 . 01 . 08 Persedraan ls1 tabung gas 1 . 1 . 7 . 01 . 09 Dst ........... 1 . 1 . 7 . 02 Persedlaan Bahan/Material 1 . 1 . 7 . 02 . 01 Persediaan Bahan baku bangunan 1 . l . 7 . 02 . 02 Persediaan Bahan/blbit tanaman 1 . 1 . 7 . 02 . 03 Persediaan Bibit temak 1 . 1 . 7 . 02 . 04 Persediaan Bahan obat-obatan 1 . 1 . 7 . 02 . 05 Persediaan Bahan klmia 1 . 1 . 7 . 02 . 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok l . 1 . 7 . 02 . 07 Dst ........... 1 . 1 . 7 . 03 Persediaan Barang Lainnya 1 . 1 . 7 . 03 . 01 Persediaan Barang Yang Akan Oiberikan Kepada Pihak Ket1ga 1 . 1 . 7 . 03 . 02 Ost ...... l . l . 8 Aset Untuk Dikonsolidasikan D 1 . 1 . 8 . 01 R/K SKPO 1 . 1 . 8 . 01 . 01 R/K SKPO 1.2
6. 1.2. 1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen D 1 . 2 . 1 . 01 lnvestasi Jangka Panjang kepada Entitas tamnva 1 . 2 . 1 . 01 . 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara 1 . 2 . 1 . 01 . 02 lnvestasl kepada Badan Usaha Milik Oaerah 1 . 2 . 1 . 01 . 03 lnvestasi kepada Badan Usaha Millk Swasta 1 . 2 . 1 . 01 . 04 lnvestast kepada Pemerintah Pusat l . 2 . 1 . 01 . 05 Investasi kepada Pemerintah Oaerah 1 . 2 . 1 . 01 . 06 Ost ........... 1 . 2 . 1 . 02 Investasi dalam Obligasi KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 2 . 1 . 02 . 01 Investasi dalam Obligasi. .... 1 . 2 . 1 . 02 . 02 Ost... ........ 1 . 2 . l . 03 Investasi dalam Proyek Pembangunan l . 2 . 1 . 03 . 01 Investasi dalam Proyek Pembangunan 1 . 2 . 1 . 03 . 02 Ost... ........ 1.2.1.04 Dana Bergulir 1 . 2 . 1 . 04 . 01 Dana Bergulir 1 . 2 . 1 . 04 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 1 . 05 Deposito Jangka Panjang 1 . 2 . 1 . 05 . 01 Deposito Jangka Panjang 1 . 2 . 1 . 05 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 1 . 06 Investasi Non Permanen Lainnya 1 . 2 . l . 06 . 01 Investasi Non Perrnanen Lainnya 1 . 2 . 1 . 06 . 02 Ost ........... 1 . 2 . 2 Investasl Jangka Panjang Permanen D 1 . 2 . 2 . 01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1 . 2 . 2 . 01 . 01 Penyertaan Modal Kepada BUMN 1 . 2 . 2 . 01 . 02 Penyertaan Modal Kepada BUMD 1 . 2 . 2 . 01 . 03 Penyertaan Modal Kepada Sadan Usaha Milik Swasta 1 . 2 . 2 . 01 . 04 Ost ........... l . 2 . 2 . 02 Investasi Permanen Lainnya 1 . 2 . 2 . 02 . 01 Inve.stasi Permanen Lainnya 1 . 2 . 2 . 02 . 02 Ost... ........ 1.3
7. 1.3. 1 Tan ah D 1 . 3 . 1 . 01 Tanah Perkampungan 1 . 3 . 1 . 01 . 01 Tanah Kampung l . 3 . 1 . 01 . 02 Tanah Emplasmen 1 . 3 . 1 . 01 . 03 Tanah Kuburan 1 . 3 . 1 . 02 Tanah Pertanian 1 . 3 . 1 . 02 . 01 Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami 1 . 3 . 1 . 02 . 02 Tanah Tegalan 1 . 3 . 1 . 02 . 03 Tanah ladang 1 . 3 . 1 . 03 Tanah Perkebunan l . 3 . 1 . 03 . 01 Tanah Perkebunan 1.3.1.04 Kebun campuran 1 . 3 . 1 . 04 . 01 Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan 1 . 3 . 1 . 04 . 02 Kebun Tumbuh liar Bercampur Jenis Lain 1 . 3 . 1 . 05 Hutan 1 . 3 . 1 . 05 . 01 Hutan Lebat 1 . 3 . 1 . 05 . 02 Hutan Belukar 1 . 3 . 1 . 05 . 03 Hutan Tanaman Jenis 1 . 3 . 1 . 05 . 04 Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa 1 . 3 . 1 . 05 . 05 Hutan Untuk Penggunaan Khusus 1 . 3 . 1 . 06 Kolam Ikan 1 . 3 . 1 . 06 . 01 Kolam Ikan Tambak 1 . 3 . 1 . 06 . 02 Kolam Ikan Air Tawar
8. 1.3. 1 . 07 Danau/Rawa 1 . 3 . 1 . 07 . 01 Tanah Rawa 1 . 3 . 1 . 07 . 02 Tanah Danau 1.3.1.08 Tanah Tandus/Rusak 1 . 3 . 1 . 08 . 01 Tanah Tandus 1 . 3 . 1 . 08 . 02 Tanah Rusak 1.3.1.09 Alang-alang dan Padang Rumput 1 . 3 . 1 . 09 . 01 Tanah Alang-alang 1 . 3 . l . 09 . 02 Tanah Padang Rumput KODE SAL DO REKENING URA I AN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 1 . 10 Tanah Pengguna Lain 1 . 3 . 1 . 10 . 01 Tanah Penggalian 1.3.1.11 Tanah Untuk Bangunan Gedung 1 . 3 . 1 . 11 . 01 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 1 . 3 . 1 . 11 . 02 Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 1 . 3 . 1 . 11 . 03 Tanah Untuk Bangunan Industri 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 1 . 3 . 1 . 11 . 05 Tanah Kosong 1.3.1.11.06 Tanah Petemakan 1 . 3 . 1 . 11 . 07 Tanah Bangunan Pengairan 1.3.1.11.03 Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 1.3.1.11.03 Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst 1.3.1.12 Tanah Pertambangan 1 . 3 . 1 . 12 . 01 Tanah Pertambangan 1.3.1.13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 1 . 3 . 1 . 13 . 01 Tanah Lapangan Olah Raga 1 . 3 . 1 . 13 . 02 Tanah Lapangan Parkir 1 . 3 . 1 . 13 . 03 Tanah Lapangan Penimbun Bara;'lg 1 . 3 . 1 . 13 . 04 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 1 . 3 . 1 . 13 . 05 Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 1 . 3 . 1 . 13 . 05 Tanah Lapangan Terbang 1 . 3 . 1 . 13 . 07 Tanah Untuk Bangunan Jalan 1 . 3 . 1 . 13 . 08 Tanah Untuk Bangunan Air 1.3.1.13.09 Tanah Untuk Bangunan Instalasi 1.3.1.13.ltJ Tanah Untuk Bangunan Jaringan 1.3.1.13.11 Tanah Untuk Bangunan Bersejarah 1 . 3 . 1 . 13 . 12 Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga 1 . 3 . 1 . 13 . 13 Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah 1 . 3. 2 Peralatan dan Mesin D 1 . 3 . 2 . 01 Alat-Alat Besar Darat 1 . 3 . 2 . 01 . 01 Alat-Alat Besar Darat Tractor 1 . 3 . 2 . 01 . 02 Alat-Alat Besar Darat Grader 1 . 3 . 2 . 01 . 03 Alat-Alat Besar Darat Excavator 1 . 3 . 2 . 01 . 04 Alat-Alat Besar Darat Pile Driver 1 . 3 . 2 . 01 . OS Alat-Alat Besar Darat Hauler 1 . 3 . 2 . 01 . 06 Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment 1 . 3 . 2 . 01 . 07 Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment 1 . 3 . 2 . 01 . 08 Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment 1 . 3 . 2 . 01 . 09 Alat-Alat Besar Darat Loader 1 . 3 . 2 . 01 . 10 Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat 1 . 3 . 2 . 01 . 11 Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses 1 . 3. 2 . 02 Alat-Alat Besar Apung 1 . 3 . 2 . 02 . 01 Alat-Alat Besar Apung Dredger 1 . 3 . 2 . 02 . 02 Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator 1 . 3 . 2 . 02 . 03 Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger 1 . 3 . 2 . 02 . 04 Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik 1 . 3 . 2 . 02 . 05 Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung 1 . 3. 2. 03 Alat-alat Bantu 1 . 3 . 2 . 03 . 01 Alat-a at Bantu Alat Penarik 1 . 3 . 2 . 03 . 02 Alat-alat Bantu Feeder 1 . 3 . 2 . 03 . 03 Alat-a:at Bantu Compressor 1 . 3 . 2 . 03 . 04 Alat-a at Bantu Electric Generating Set 1 . 3 . 2 . 03 . 05 Alat-a at Bantu Pompa 1 . 3 . 2 . 03 . 06 Alat-a at Bantu Mesin Bor 1 . 3 . 2 . 03 . 07 Alat-a at Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan 1 . 3 . 2 . 03 . OB Alat-a at Bantu Alat Pengolahan Air Kotor 1 . 3 . 2 . 03 . 09 Alat-a at Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator 1.3.2.04 Alat Angkutan Darat Bermotor 1 . 3 . 2 . 04 . 01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan KOOE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 04 . 02 Kendaraan Bermotor Penumpang 1 . 3 . 2 . 04 . 03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.3.2.04.04 Kendaraan Bermotor Khusus 1 . 3 . 2 . 04 . OS Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 . 3 . 2 . 04 . 06 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1 . 3 . 2. OS Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1 . 3 . 2 . 05 . 01 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 . 3 . 2 . 05 . 02 Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 1 . 3 . 2. 06 Alat Angkut Apung Bermotor 1 . 3 . 2 . 06 . 01 Alat Angkut Apung Bermotor Barang 1 . 3 . 2 . 06 . 02 Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 1 . 3 . 2 . 06 . 03 Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 1 . 3. 2 . 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 1 . 3 . 2 . 07 . 01 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang 1 . 3 . 2 . 07 . 02 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 1 . 3 . 2 . 07 . 03 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 1 . 3. 2 . 08 Alat Angkut Bermotor Udara l . 3 . 2 . 08 . 01 Kapa! Terbang 1.3.2.09 Alat Bengkel Bermesin 1 . 3 . 2 . 09 . 01 Perxakas Konstruksl Logam Terpasang pada Pandas, 1 . 3 . 2 . 09 . 02 Perxakas Konstruksi Logam yang Berpindah 1 . 3 . 2 . 09 . 03 Perxakas Bengkel Listrik 1 . 3 . 2 . 09 . 04 Perlcakas Bengkel Service 1 . 3 . 2 . 09 . 05 Perlcakas Pengangkat Bermesin 1 . 3 . 2 . 09 . 06 Perlcakas Bengkel Kayu 1 . 3 . 2 . 09 . 07 Perkakas Bengkel Khusus 1 . 3 . 2 . 09 . 08 Peralatan Las 1 . 3 . 2 . 09 . 09 Perlcakas Pabrik Es 1 . 3 . 2 . 10 Alat Bengkel Tak Bermesin l . 3 . 2 . 10 . 01 Perlcakas Bengkel Konstruksi Logam l . 3 . 2 . 10 . 02 Perkakas Bengkel Listrik 1 . 3 . 2 . 10 . 03 Perkakas Bengkel Service 1 . 3 . 2 . 10 . 04 Perkakas Pengangkat 1 . 3 . 2 . 10 . 05 Perkakas Standar (Standart Tool) 1 . 3 . 2 . 10 . 06 Perxakas Khusus (Special Tool) 1 . 3 . 2 . 10 . 07 Perlcakas Bengkel Kerja 1 . 3 . 2 . 10 . 08 Peralatan Tukang-tukang Besi 1 . 3 . 2 . 10 . 09 Peralatan Tukang Kayu 1 . 3 . 2 . 10 . 10 Peralatan Tukang Kulit 1.3.2.10.11 Peralatan Ukur, Gip & Feting 1.3.2.11 Alat Ukur 1 . 3 . 2 . 11 . 01 Alat Ukur universal 1 . 3 . 2 . 11 . 02 Alat Ukur{fest Intelegensia 1 . 3 . 2 . 11 . 03 Alat Ukur{fest Alat Kepribadian 1.3.2.11.04 Alat Ukur {rest Klinis Lain 1 . 3 . 2 . 11 . OS Alat Calibrasi l . 3 . 2 . 11 . 06 Alat Ukur Oscilloscope 1 . 3 . 2 . 11 . 07 Alat Ukur Universal Tester 1 . 3 . 2 . 11 . 08 Alat Ukur/Pembanding 1.3.2.11.09 Alat Ukur Lainnya 1 . 3 . 2 . 11 . 10 Alat Timbangan/Blora 1.3.2.11.11 Anak Timbangan/Biasa 1 . 3 . 2 . 11 . 12 Takaran Kering 1.3.2.11.13 Takaran Bahan Bangunan 2 HL 1.3.2.11.14 Takaran Latex/Getah Susu 1 . 3 . 2 . 11 . 15 Gelas Takar Berbagai Capasitas 1 . 3 . 2 . 12 Alat Pengolahan 1 . 3 . 2 . 12 . 01 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1 . 3 . 2 . 12 . 02 Alat Panen/Pengolahan KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN l . 3 . 2 . 12 . 03 Alat-Alat Petemakan 1 . 3 . 2 . 12 . 04 Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanran 1 . 3 . 2 . 12 . OS Alat Laboratorium Pertanian l . 3 . 2 . 12 . 06 Alat Procesing l . 3 . 2 . 12 . 07 Alat Pasca Panen 1 . 3 . 2 . 12 . 08 Alat Produksi Perikanan 1.3.2.13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 1 . 3 . 2 . 13 . 01 Alat Pemeliharaan Tanaman l . 3 . 2 . 13 . 02 Alat Panen l . 3 . 2 . 13 . 03 Alat Penyimpanan 1.3.2.13.04 Alat Laboratorium 1 . 3 . 2 . 13 . 05 Alat Penangkap Ikan 1.3.2.14 Alat Kantor 1 . 3. 2. 14 . 01 Mesln Tik 1 . 3 . 2 . 14 . 02 Mesin Hitung/Jumlah l . 3 . 2 . 14 . 03 Alat Reproduksi (Pengganda) 1 . 3. 2 . 14 . 04 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 . 3 . 2 . 14 . 05 Alat Kantor Lainnya 1 . 3 . 2 . 15 Alat Rumah Tangga 1 . 3 . 2 . 15 . 01 Meubelair 1 . 3 . 2 . 15 . 02 Alat Pengukur Waktu 1 . 3 . 2 . 15 . 03 Alat Pembersih l . 3 . 2 . 15 . 04 Alat Pendingin 1 . 3 . 2 . 15 . 05 Alat Dapur 1 . 3 . 2 . 15 . 06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 . 3 . 2 . 15 . 07 Alat Pemadam Kebakaran 1 . 3 . 2 . 16 Komputer l . 3 . 2 . 16 . 01 Komputer Unit/Jaringan l . 3 . 2 . 16 . 02 Personal Komputer l . 3 . 2 . 16 . 03 Peralatan Komputer Mainframe 1 . 3 . 2 . 16 . 04 Peralatan Mini Komputer 1 . 3 . 2 . 16 . 05 Peralatan Personal Komputer 1 . 3 . 2 . 16 . 06 Peralatan Jaringan 1.3.2.17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat l . 3 . 2 . 17 . 01 Meja Kerja Pejabat 1 . 3 . 2 . 17 . 02 Meja Rapat Pejabat 1 . 3 . 2 . 17 . 03 Kursi Kerja Pejabat 1.3.2.17.04 Kursi Rapat Pejabat 1 . 3 . 2 . 17 . 05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejaba: 1.3.2.17.06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 . 3 . 2 . 17 . 07 Leman dan Arsip Pejabat 1 . 3 . 2 . 18 Alat Studio 1 . 3 . 2 . 18 . 01 Peralatan Studio Visual l . 3 . 2 . 18 . 02 Peralatan Studio Video dan Film 1 . 3 . 2 . 18 . 03 Peralatan Studio Video dan Film A 1 . 3 . 2 . 18 . 04 Peralatan Cetak 1 . 3 . 2 . 18 . 05 Peralatan Computing 1 . 3 . 2 . 18 . 06 Peralatan Pemetaan Ukur 1.3.2.19 Alat Komunikasi l . 3. 2. 19. 01 Alat Komunikasi Telephone 1 . 3 . 2 . 19 . 02 Alat Komunikasi Radio SSB 1 . 3 . 2 . 19 . 03 Alat Komunikasi Radio HF/FM 1.3.2.19.04 Alat Komunikas, Radio VHF 1 . 3 . 2 . 19 . 05 Alat Komunikasi Radio UHF 1 . 3 . 2 . 19 . 06 Alat Komunikas, Sosial l . 3 . 2 . 19 . 07 Alat-alat Sandi l . 3. 2. 20 Peralatan Pemancar 1 . 3 . 2 . 20 . 01 Peralatan Pemancar MF/MW 1 . 3 . 2 . 20 . 02 Peralatan Pemancar HF/SW l . 3 . 2 . 20 . 03 Peralatan Pemancar VHF/FM KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 20 . 04 Peralatan Pemancar UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 05 Peralatan Pemancar SHF 1 . 3 . 2 . 20 . 06 Peralatan Antena MF/MW 1 . 3 . 2 . 20 . 07 Peralatan Antena HF/SW l . 3 . 2 . 20 . 08 Peralatan Antena VHF/FM l . 3 . 2 . 20 . 09 Peralatan Antena UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 10 Peralatan Antena SHF/Parabola 1 . 3 . 2 . 20 . 11 Peralatan Translator VHF/VHF 1 . 3 . 2 . 20 . 12 Peralatan Translator UHF/UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 13 Peralatan Translator VHF/UHF 1 . 3 . 2 . 20 . 14 Peralatan Translator UHF/VHF 1 . 3 . 2 . 20 . 15 Peralatan Microvawe FPU 1 . 3 . 2 . 20 . 16 Peralatan Microvawe Terestrial l . 3 . 2 . 20 . 17 Peralatan Microvawe TYRO 1 . 3 . 2 . 20 . 18 Peralatan Dummy Load l . 3 . 2 . 20 . 19 Switcher Antena 1 . 3 . 2 . 20 . 20 Switcher/Menara Antena 1 . 3 . 2 . 20 . 21 Feeder 1 . 3 . 2 . 20 . 22 Humitity Control 1 . 3 . 2 . 20 . 23 Program Input Equipment 1 . 3 . 2 . 20 . 24 Peralatan Antena Penerima VHF 1 . 3. 2. 21 Alat Kedokteran 1 . 3 . 2 . 21 . 01 Alat Kedokteran Umum 1 . 3 . 2 . 21 . 02 Alat Kedokteran Gigi 1 . 3 . 2 . 21 . 03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 . 3 . 2 . 21 . 04 Alat Kedokteran Mata 1 . 3 . 2 . 21 . 05 Alat Kedokteran T.H.T 1 . 3 . 2 . 21 . 06 Alat Rotgen 1 . 3 . 2 . 21 . 07 Alat Farrnasi 1 . 3 . 2 . 21 . 08 Alat Kedokteran Bedah 1 . 3 . 2 . 21 . 09 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1 . 3 . 2 . 21 . 10 Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam 1 . 3 . 2 . 21 . 11 Alat Kedokteran Mortuary 1 . 3 . 2 . 21 . 12 Alat Kesehatan Anak 1 . 3 . 2 . 21 . 13 Alat Kedokteran Poliklinik Set 1 . 3 . 2 . 21 . 14 Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 1 . 3 . 2 . 21 . 15 Alat Kedokteran Neurologi (syarat) 1 . 3 . 2 . 21 . 16 Alat Kedokteran Jantung 1.3.2.21.17 Alat Kedokteran Nuklir 1 . 3 . 2 . 21 . 18 Alat Kedokteran Radiologi 1 . 3 . 2 . 21 . 19 Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 1 . 3 . 2 . 21 . 20 Alat Kedokteran Gawat Darurat 1 . 3 . 2 . 21 . 21 Alat Kedokteran Jiwa 1 . 3 . 2 . 21 . 22 Alat Kedokteran Hewan 1 . 3 . 2. 22 Alat Kesehatan 1 . 3 . 2 . 22 . 01 Alat Kesehatan Perawatan 1 . 3 . 2 . 22 . 02 Alat Kesehatan Rehabilltasi Medis 1 . 3 . 2 . 22 . 03 Alat Kesehatan Matra Laut 1 . 3 . 2 . 22 . 04 Alat Kesehatan Matra Udara 1 . 3 . 2 . 22 . 05 Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 1 . 3 . 2 . 22 . 06 Alat Kesehatan Olahraga 1 . 3 . 2 . 23 Unit-Unit Laboratorium 1 . 3 . 2 . 23 . 01 Alat Laboratorium Kimia Air 1 . 3 . 2 . 23 . 02 Alat Laboratorium Microbiologi 1 . 3 . 2 . 23 . 03 Alat Laboratorium Hidro Kimia l . 3 . 2 . 23 . 04 Alat Laboratorium Model/Hidrolika 1 . 3 . 2 . 23 . 05 Alat laboratorium Buatan/Geologi 1 . 3 . 2 . 23 . 06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 . 3 . 2 . 23 . 07 Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 1 . 3 . 2 . 23 . 08 Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan 1 . 3 . 2 . 23 . 09 Alat Laboratorium Co:ok Tanam 1 . 3 . 2 . 23 . 10 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 23 . 11 Alat Laboratorium Logam, Mes1n Llstnk A 1 . 3 . 2 . 23 . 12 Alat Laboratorium Umum 1 . 3 . 2 . 23 . 13 Alat Laboratorium Umum A 1 . 3 . 2 . 23 . 14 Alat Laboratorium Kedokteran 1 . 3 . 2 . 23 . 15 Alat Laboratorium Microbiologi 1 . 3 . 2 . 23 . 16 Alat Laboratorium Kimia 1 . 3 . 2 . 23 . 17 Alat Laboratorium Microbiolog1 A 1 . 3 . 2 . 23 . 18 Alat Laboratorium Patologi 1 . 3 . 2 . 23 . 19 Alat Laboratorium Immuooloqr 1 . 3 . 2 . 23 . 20 Alat Laboratorium Hematologi 1 . 3 . 2 . 23 . 21 Alat Laboratorium Film 1 . 3 . 2 . 23 . 22 Alat Laboratorium Makanan 1 . 3 . 2 . 23 . 23 Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibras1 dan Instrumentasi 1 . 3 . 2 . 23 . 24 Alat Laboratorium Farmasi l . 3 . 2 . 23 . 25 Alat Laboratonum Fisika l . 3 . 2 . 23 . 26 Alat Laboratorium Hidrodinarruka 1 . 3 . 2 . 23 . 27 Alat Laboratorium Klimatologi 1 . 3 . 2 . 23 . 28 Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 . 3 . 2 . 23 . 29 Alat Laboratorium Pasir 1 . 3 . 2 . 23 . 30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan 1 . 3 . 2 . 23 . 31 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 1 . 3 . 2 . 23 . 32 Alat Laboratorium Metalography l . 3 . 2 . 23 . 33 Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 . 3 . 2 . 23 . 34 Alat Laboratorium :.Jji Proses Pengelasan 1 . 3 . 2 . 23 . 35 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 1 . 3 . 2 . 23 . 36 Alat Laboratorium Matrologie 1 . 3 . 2 . 23 . 37 Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam 1 . 3 . 2 . 23 . 38 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 . 3 . 2 . 23 . 39 Alat Laboratorium Proses Teknologi Text1l 1 . 3 . 2 . 23 . 40 Alat Laboratorium Uji Tekstel 1 . 3 . 2. 23. 41 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kerarruk 1 . 3 . 2 . 23 . 42 Alat Laboratorium Proses Teknolog1 Kulit Karet 1 . 3 . 2 . 23 . 43 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 . 3 . 2 . 23 . 44 Alat Laboratorium Uji Keramik 1 . 3 . 2 . 23 . 45 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 1 . 3 . 2 . 23 . 46 Alat Laboratorium Pertanian l . 3 . 2 . 23 . 47 Alat Laboratorium Pertanian A 1 . 3 . 2 . 23 . 48 Alat Laboratorium Pertanian B 1 . 3 . 2 . 23 . 49 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 . 3 . 2 . 23 . so Alat Laboratorium Energi Surya 1 . 3 . 2 . 23 . 51 Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 . 3 . 2 . 23 . 52 Alat Laboratorium Oceanografi 1 . 3 . 2 . 23 . 53 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 1 . 3 . 2 . 23 . 54 Alat Laboratorium Biologi Peralatan 1 . 3 . 2 . 23 . SS Alat Laboratorium Biologi l . 3 . 2 . 23 . 56 Alat Laboratorium Geofisika 1 . 3 . 2 . 23 . 57 Alat Laboratorium Tambang 1 . 3 . 2 . 23 . 58 Alat Laboratorium Proses{Teknik K1m1a l . 3 . 2 . 23 . 59 Alat Laboratorium Proses Industri 1 . 3 . 2 . 23 . 60 Alat Laboratorium Kesehatan Kerja l . 3 . 2 . 23 . 61 Laboratorium Kearsipan 1 . 3 . 2 . 23 . 62 Laboratorium Hematoloot & unnausis 1 . 3 . 2 . 23 . 63 Alat Laboratorium Lainnya 1 . 3 . 2 . 23 . 64 Laboratonum Hematologi & unnahs.s A l . 3. 2. 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah l . 3 . 2 . 24 . 01 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Bahasa Indonesia 1 . 3 . 2 . 24 . 02 .A.lat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika 1 . 3 . 2 . 24 . 03 Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi : IPA Dasar 1 . 3 . 2 . 24 . 04 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studt : IPA Lanjutan l . 3 . 2 . 24 . OS Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Stud1 : IPA Menengah 1 . 3 . 2 . 24 . 06 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas 1 . 3 . 2 . 24 . 07 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : !PS 1 . 3 . 2 . 24 . 08 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 2 . 30 . 10 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop 1 . 3 . 2 . 30 . 11 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop 1 . 3 . 2 . 30 . 12 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop 1 . 3 . 2 . 30 . 13 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop 1 . 3 . 2 . 30 . 14 Peralatan Laboratorium Hidrodmarruka MOB 1 . 3 . 2 . 30 . 15 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment 1 . 3 . 2 . 31 Senjata Api 1 . 3 . 2 . 31 . 01 Senjata Genggam 1 . 3 . 2 . 31 . 02 Senjata Pinggang 1 . 3 . 2 . 31 . 03 Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang 1 . 3 . 2 . 31 . 04 Senapan Mesin 1 . 3 . 2 . 31 . 05 Senjata Api Mortir 1 . 3 . 2 . 31 . 06 Senjata Api Anti Lapis Baja 1 . 3 . 2 . 31 . 07 Senjata Api Artileri Medan (Armed) 1 . 3 . 2 . 31 . 08 Senjata Api Artilerl Pertahanan Udara (Arhanud} I . 3 . 2 . 31 . 09 Senjata Api Peluru Kendali{Rudal 1 . 3 . 2 . 31 . 10 Senjata Api Kavaleri 1.3.2.31.11 Senjata Lain-lain 1 . 3 . 2 . 32 Persenjataan Non Senjata Api 1 . 3 . 2 . 32 . 01 Alat Keamanan 1 . 3 . 2 . 32 . 02 Non Senjata Api 1 . 3 . 2. 33 Amunisi 1 . 3 . 2 . 33 . 01 Amunisi Umum 1 . 3 . 2 . 33 . 02 Amunisi Darat 1 . 3. 2. 34 Senjata Sinar 1 . 3 . 2 . 34 . 01 Senjata Sinar Laser 1 . 3 . 2 . 35 Alat Keamanan dan Perlindungan 1 . 3 . 2 . 35 . 01 Alat Bantu Kemanan 1 . 3 . 2 . 35 . 02 Alat Perlindungan 1 . 3. 3 GedungdanBangunan D 1 . 3 . 3 . 01 Bangunan Gedung Ternpat Kerja 1 . 3 . 3 . 01 . 01 Bangunan Gedung Kantor 1 . 3 . 3 . 01 . 02 Bangunan Gudang 1 . 3 . 3 . 01 . 03 Bangunan Gudang Untuk Bengkel 1 . 3 . 3 . 01 . 04 Bangunan Gedung Instalasi 1 . 3 . 3 . 01 . 05 Bangunan Gedung Laboratoriurn 1 . 3 . 3 . 01 . 06 Bangunan Kesehatan 1 . 3 . 3 . 01 . 07 Bangunan Oceanarium/Opservatonurn 1 . 3 . 3 . 01 . 08 Bangunan Gedung Ternpat Jbadah 1 . 3 . 3 . 01 . 09 Bangunan Gedung Ternpat Perternuan 1 . 3 . 3 . 01 . 10 Bangunan Gedung Ternpat Pendidikan l . 3 . 3 . 01 . 11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 . 3 . 3 . 01 . 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 . 3 . 3 . 01 . 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 . 3 . 3 . 01 . 14 Bangunan Gedung Garasi{Pool 1 . 3 . 3 . 01 . 15 Bangunan Gedung Pernotongan Hewan 1 . 3 . 3 . 01 . 16 Bangunan Gedung Pabrik 1 . 3 . 3 . 01 . 17 Bangunan Stasiun Bus 1 . 3 . 3 . 01 . 18 Bangunan Kandang Hewan(Ternak 1 . 3 . 3 . 01 . 19 Bangunan Gedung Perpustakaan 1 . 3 . 3 . 01 . 20 Bangunan Gedung Museum 1 . 3 . 3 . 01 . 21 Bangunan Gedung Terrninal/Pelabuhan/Bandar 1 . 3 . 3 . 01 . 22 Bangunan Pengujian Kelaikan 1 . 3 . 3 . 01 . 23 Bangunan Lembaga Pernasyarakatan 1 . 3 . 3 . 01 . 24 Bangunan Rurnah Tahanan 1 . 3 . 3 . 01 . 25 Bangunan Gedung Krarnatoriurn 1 . 3 . 3 . 01 . 26 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan KODE URAIAN SAL DO RE KEN ING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 3 . 01 . 27 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 . 3 . 3. 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 . 3 . 3 . 02 . 01 Rumah Negara Golongan I 1 . 3 . 3 . 02 . 02 Rumah Negara Golongan II 1 . 3 . 3 . 02 . 03 Rumah Negara Golongan III 1 . 3 . 3 . 02 . 04 Mess/Wisma/Bungalow{Tempat Peristlrahatan 1 . 3 . 3 . 02 . 05 Asrama 1 . 3 . 3 . 02 . 06 Hotel 1 . 3 . 3 . 02 . 07 Motel 1 . 3 . 3 . 02 . 08 Flat/Rumah Susun 1 . 3. 3. 03 Bangunan Menara 1 . 3 . 3 . 03 . 01 Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 1 . 3 . 3 . 03 . 02 Bangunan Perambut Penerangan Pantai 1 . 3 . 3 . 03 . 03 Bangunan Menara Telekomunikasi 1.3.3.04 Bangunan Bersejarah 1 . 3 . 3 . 04 . 01 Istana Penngatan 1 . 3 . 3 . 04 . 02 Rumah Adat 1 . 3 . 3 . 04 . 03 Rumah Peninggalan Sejarah 1.3.3.04.04 Makam Sejarah 1 . 3 . 3 . 04 . 05 Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah 1 . 3. 3. 05 Tugu Peringatan 1 . 3 . 3 . 05 . 01 Tugu Kemerdekaan 1 . 3 . 3 . 05 . 02 Tugu Pembangunan 1 . 3 . 3 . 05 . 03 Tugu Penngatan Lainnya
9. 1.3. 3. 06 candi 1 . 3 . 3 . 06. 01 candi Hindhu l . 3 . 3 . 06 . 02 candl 8udha l . 3 . 3 . 06 . 03 Candi Lainnya l . 3. 3. 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 1 . 3 . 3 . 07 . 01 Bangunan Bersejarah Lainnya 1.3.3.08 Tugu Penngatan l . 3 . 3 . 08 . 01 Tugu Peringatan l . 3. 3. 09 Tugu Titik Kontrol/Pastl 1 . 3 . 3 . 09 . 01 Tugu{Tanda Batas 1 . 3 . 3 . 10 ~ambu-Rambu 1 . 3 . 3 . 10 . 01 Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 1 . 3 . 3 . 10 . 02 Rambu Tidak Bersuar 1.3.3.11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 1 . 3 . 3 . 11 . 01 Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Runway{Threshold Light 1 . 3 . 3 . 11 . 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI) 1 . 3 . 3 . 11 . 03 Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Approach Light 1.3.3.11.04 Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Runway Identification Light( Rells) 1 . 3 . 3 . 11 . 05 Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Signal 1.3.3.11.06 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light
10. 1.3. 4 lalan, Irlgasl, dan Jaringan D 1 . 3. 4. 01 Jalan 1 . 3 . 4 . 01 . 01 Jalan Negara/Nasional 1 . 3 . 4 . 01 . 02 Jalan Propmsi 1 . 3 . 4 . 01 . 03 Jalan Kabupaten/Kota 1 . 3 . 4 . 01 . 04 Jalan Desa 1 . 3 . 4 . 01 . 05 Jalan Khusus 1 . 3 . 4 . 01 . 06 JaJan Toi 1 . 3 . 4 . 01 . 07 Jalan Kereta 1 . 3 . 4 . 01 . 08 Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 . 3. 4. 02 Jembatan 1 . 3 . 4 . 02 . 01 Jembatan Negara/Nasional KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 4 . 02 . 02 Jembatan Propinsi 1 . 3 . 4 . 02 . 03 Jembatan Kabupaten/Kota 1 . 3 . 4 . 02 . 04 Jembatan Desa 1 . 3 . 4 . 02 . 05 Jembatan Khusus 1 . 3 . 4 . 02 . 06 Jembatan Pdda Jalan Toi 1 . 3 . 4 . 02 . 07 Jembatan Pada Jalan Kereta Api 1 . 3 . 4 . 02 . 08 Jembatan Pada Landasan Paa., Pesawat Terbang 1 . 3 . 4 . 02 . 09 Jembatan Penyeberangan 1 . 3. 4. 03 Bangunan Air lrigas1 1 . 3 . 4 . 03 . 01 Bangunan Waduk Irigasi 1 . 3 . 4 . 03 . 02 Bangunan Pengambilan Irigasi 1 . 3 . 4 . 03 . 03 Bangunan Pembawa Irigasi 1 . 3 . 4 . 03 . 04 Bangunan Pembuang Irigasi 1 . 3 . 4 . 03 . 05 Bangunan Pengaman Irigasi 1 . 3 . 4 . 03 . 06 Bangunan Pelengkap Irigasi 1.3.4.04 Bangunan Air Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 04 . 01 Bangunan Waduk Pasang 5urut 1 . 3 . 4 . 04 . 02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 04 . 03 Bangunan Pembawa Pasang Surut 1.3.4.04.04 Bangunan Pembuang Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 04 . 05 Bangunan Pengaman Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 04 . 06 Bangunan Pelengkap Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 04 . 07 Bangunan Sawah Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 05 Bangunan Air Rawa 1 . 3 . 4 . 05 . 01 Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder l . 3 . 4 . 05 . 02 Bangunan Pengembalian Pasang Rawa l . 3 . 4 . 05 . 03 Bangunan Pembawa Pasang Rawa l . 3 . 4 . 05 . 04 Bangunan Pembuang Pasang Rawa 1 . 3 . 4 . 05 . 05 Bangunan Pengamanan Pasang Surut 1 . 3 . 4 . 05 . 06 Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 1 . 3 . 4 . 05 . 07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 1 . 3. 4 . 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 1 . 3 . 4 . 06 . 01 Bangunan Waduk Penanggulangan Sunga1 1 . 3 . 4 . 06 . 02 Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai 1 . 3 . 4 . 06 . 03 Bangunan Pembuang Pengaman l . 3 . 4 . 06 . 04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1 . 3 . 4 . 06 . 05 Bangunan Pengaman Pengamanan Sunga1 1.3.4.06.06 Bangunan Pelengkap Pengamanan Sunga1 1 . 3 . 4. 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 1 . 3 . 4 . 07 . 01 Bi'lngunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 4 . 07 . 02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 4 . 07 . 03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 4 . 07 . 04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 4 . 07 . OS Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 4 . 07 . 06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1.3.4.08 Bangunan Air Bersih/Baku 1 . 3 . 4 . 08 . 01 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 4 . 08 . 02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku 1 . 3 . 4 . 08 . 03 Bangunan Pembawa Alr Bersih 1 . 3 . 4 . 08 . 04 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 4 . 08 . OS Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 4 . 09 Bangunan Air Kotor 1 . 3 . 4 . 09 . 01 Bangunan Pembawa Air Kotor 1 . 3 . 4 . 09 . 02 Bangunan Waduk Air Kotor 1 . 3 . 4 . 09 . 03 Bangunan Pembuangan Air Kotor 1 . 3 . 4 . 09 . 04 Bangunan Pengaman Air Kotor 1 . 3 . 4 . 09 . OS Bangunan Pelengkap Air Kotor 1 . 3 . 4 . 10 Bangunan Air 1 . 3 . 4 . 10 . 01 Bangunan Air Laut I • I KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 4 . 10 . 02 Bangunan Air Tawar 1.3.4.11 Instalasl Air Minum/Air Bersih 1 . 3 . 4 . 11 . 01 Instalasi Air Muka Tanah 1 . 3 . 4 . 11 . 02 Instalasi Air Sumber /Mata Air 1 . 3 . 4 . 11 . 03 Instalasi Air Tanah Dalam 1.3.4.11.04 Instalasi Air Tanah Dangkal 1 . 3 . 4 . 11 . OS Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 1.3.4.12 Instalasi Air Kotor 1 . 3 . 4 . 12 . 01 Instalasi Air Kotor 1 . 3 . 4 . 12 . 02 Instalasl Air Buangan Industri 1 . 3 . 4 . 12 . 03 Instalasi Air Buangan Pertaruan 1.3.4.13 lnstalasi Pengolahan Sampah Orqaruk dan Non Organik 1 . 3 . 4 . 13 . 01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik 1 . 3 . 4 . 13 . 02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 1 . 3 . 4. 14 lnstalasl Pengolahan Bahan Bangunan 1 . 3 . 4. 14 . 01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 1 . 3 . 4 . 15 Instalas, Pembangkit Listnk 1 . 3. 4 . 15. 01 Pembangkit Listnk Tenaga Air (PLTA) 1 . 3 . 4 . 15 . 02 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 1 . 3 . 4 . 15 . 03 Pembangkit Liatrik Tenaga M1kro (Hidro) 1 . 3 . 4 . 15 . 04 Pembangkit Ustrik Tenaga Angin (PLTAN) 1 . 3 . 4 . 15 . OS Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 . 3 . 4 . 15 . 06 Pembangkit Ustrik Tenaga Nukhr (PL TN) 1 . 3 . 4 . 15 . 07 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1 . 3 . 4 . 15 . 08 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1 . 3 . 4 . 15 . 09 Pernbanqkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PL TS) 1 . 3 . 4 . 15 . 10 Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PL TB) 1 . 3 . 4 . 15 . 11 Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm) 1 . 3. 4 . 16 Instalasi Gardu Listrik 1 . 3 . 4 . 16 . 01 Instalasi Gardu Ustrik Induk 1 . 3 . 4 . 16 . 02 lnstalasi Gardu Listrik Distribusi 1 . 3 . 4 . 16 . 03 lnstalasl Pusat Pengatur Ustrik 1.3.4.17 lnstalasi Pertahanan 1 . 3 . 4 . 17 . 01 Instalasi Pertahanan Di Darat 1 . 3. 4. 18 Instalasl Gas 1 . 3 . 4 . 18 . 01 Instalasi Gardu Gas 1 . 3 . 4 . 18 . 02 lnstalasi Jaringan Pipa Gas 1.3.4.19 lnstalasi Pengaman 1 . 3. 4 . :9. 01 lnstalasi Pengaman Penangkal Petir 1 . 3. 4. 20 Jaringan Air Minum 1 . 3 . 4 . 20 . 01 Jarlngan Pembawa 1 . 3 . 4 . 20 . 02 Jaringan lnduk Distribusi 1 . 3 . 4 . 20 . 03 Jaringan cabang Distribusi 1.3.4.20.04 Jaringan Sambungan ke rumah 1.3.4.21 Jaringan Listrik 1 . 3 . 4 . 21 . 01 Jaringan Transmlsi 1 . 3 . 4 . 21 . 02 Jaringan Dlstribusi 1.3.4.22 Jaringan Telepon 1 . 3 . 4 . 22 . 01 Jaringan Telepon Di atas Tanah 1 . 3 . 4 . 22 . 02 Jaringan Telepon Di bawah Tanah 1 . 3 . 4 . 22 . 03 Jaringan Telepon Didalam Air 1 . 3 . 4 . 23 Jaringan Gas 1 . 3 . 4 . 23 . 01 Jaringan P1pa Gas Transrnisi 1 . 3 . 4 . 23 . 02 Jaringan Pipa Distribusi 1 . 3 . 4 . 23 . 03 Jaringan Plpa Dinas 1 . 3 . 4 . 23 . 04 Jaringan BBM KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1.3.5 Aset Tetap Lainnya D 1 . 3 . 5 . 01 Buku 1 . 3 . 5 . 01 . 01 Buku Umum 1 . 3 . 5 . 01 . 02 Buku Filsafat 1 . 3 . 5 . 01 . 03 Buku Agama 1 . 3 . 5 . 01 . 04 Buku Ilmu Sosial 1 . 3 . 5 . 01 . 05 Buku Ilmu Bahasa 1 . 3 . 5 . 01 . 06 Buku Matemat1ka & Pe1getahuan alam 1 . 3 . 5 . 01 . 07 Buku Ilmu Pengetahua, Praktis 1 . 3 . 5 . 01 . 08 Buku Arsitektur, Keseruan, Olah raga 1 . 3 . 5 . 01 . 09 Buku Geografi, Biografi, Sejarah 1 . 3. 5. 02 Terbltan 1 . 3 . 5 . 02 . 01 Terbitan Berkala 1 . 3 . 5 . 02 . 02 Terbitan Buku Laporan 1 . 3 . 5 . 03 Barang-Barang Perpustakaan 1 . 3 . 5 . 03 . 01 Barang-Barang Perpustakaan Peta 1 . 3 . 5 . 03 . 02 Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manusknp) 1 . 3 . 5 . 03 . 03 Barang-Barang Perpustakaan Musik 1 . 3 . 5 . 03 . 04 Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material) 1 . 3 . 5 . 03 . 05 Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita 1 . 3 . 5 . 03 . 06 Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (M1croform) 1 . 3 . 5 . 03 . 07 Barang-Barang Perpustakaan Rekaman 5uara Sound Recording 1 . 3 . 5 . 03 . 08 Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) 1 . 3 . 5 . 03 . 09 Barang-Barang Perpustckaan F1lrr Bergerak dan Rekaman Video 1 . 3 . 5 . 03 . 10 Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 1.3.5.04 Barang Bercorak Kebudayaan 1 . 3 . 5 . 04 . 01 Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan 1 . 3 . 5 . 04 . 02 Barang Bercorak Kebudayaan-Luk1san 1 . 3 . 5 . 04 . 03 Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Keseruan 1.3.5.04.04 Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga 1 . 3 . 5 . 04 . 05 Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan 1.3.5.04.06 Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen 1 . 3 . 5 . 04 . 07 Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda sersejarab 1.3.5.04.08 Barang Bercorak Kebudayaan-Barang xerajnan 1 . 3 . 5 . OS Alat Olah Raga tamnva 1 . 3 . 5 . 05 . 01 Alat Olah Raga tamova-senern 1 . 3 . 5 . 05 . 02 Alat Olah Raga Air 1 . 3 . 5 . 05 . 03 Alat Olah Raga Udara 1 . 3 . 5 . 05 . 04 Alat Olah Raga tamnva 1 . 3 . 5. 06 Hewan 1 . 3 . 5 . 06 . 01 Binatang Ternak 1 . 3 . 5 . 06 . 02 Binatang Unggas 1 . 3 . 5 . 06 . 03 Binatang Melata 1 . 3 . 5 . 06 . 04 Binatang Ikan 1 . 3 . 5 . 06 . 05 Hewan Kebun Binatang 1 . 3 . 5 . 06 . 06 Hewan Pengamanan 1 . 3 . 5 . 07 Tana man 1 . 3 . 5 . 07 . 01 Tanaman Perkebunan 1 . 3 . 5 . 07 . 02 Tanaman Holtikultura 1 . 3 . 5 . 07 . 03 Tanaman Kehutanan 1 . 3 . 5 . 07 . 04 Tanaman Hias 1 . 3 . 5 . 07 . 05 Tanaman Obat dan Kosmetika 1.3.5.08 Aset Tetap Renovasi 1 . 3 . 5 . 08 . 01 Aset Tetap Renovasi 1 . 3 . 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan D 1 . 3 . 6 . 01 Konstruksi Dalam Penqerjaan 1 . 3 . 6 . 01 . 01 Konstruksi Dalam Pengel')aan 1 . 3. 7 Akumu1asi Penyusutan D KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3. 7. 01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 1 . 3 . 7 . 01 . 01 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Tractor 1 . 3 . 7 . 01 . 02 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Grader 1 . 3 . 7 . 01 . 03 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Excavator 1 . 3 . 7 . 01 . 04 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver 1 . 3 . 7 . 01 . OS Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Hauler 1 . 3 . 7 . 01 . 06 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment 1 . 3 . 7 . 01 . 07 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment 1 . 3 . 7 . 01 . 08 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment 1 . 3 . 7 . 01 . 09 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Loader 1 . 3 . 7 . 01 . 10 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat 1 . 3 . 7 . 01 . 11 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Mes1n Proses 1 . 3 . 7 . 01 . 12 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Dredger 1 . 3 . 7 . 01 . 13 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator 1 . 3 . 7. 01 . 14 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Amph1b1 Dredger 1 . 3 . 7 . 01 . 15 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tank 1 . 3. 7. 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung 1 . 3. 7. 01 . 17 Akurnulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Alat Penank 1 . 3 . 7 . 01 . 18 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Feeder 1 . 3. 7. 01 . 19 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Compressor 1 . 3 . 7 . 01 . 20 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Electnc Generating Set 1 . 3 . 7 . 01 . 21 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Pompa 1 . 3 . 7 . 01 . 22 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Mes1n Bor 1 . 3 . 7 . 01 . 23 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Unit Pemehharaan Lapangan 1 . 3 . 7 . 01 . 24 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor 1 . 3 . 7 . 01 . 25 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Pembangk1t Uap Air Panas/Sistem Generator 1 . 3 . 7 . 01 . 26 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 . 3 . 7 . 01 . 27 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang 1 . 3 . 7 . 01 . 28 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 . 3 . 7 . 01 . 29 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus 1 . 3 7 . 01 . 30 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Bereda Dua 1.3 7 . 01 . 31 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Bereda Tiga 1 . 3 . 7 . 01 . 32 Akumulasl Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 . 3 . 7 . 01 . 33 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 1 . 3 . 7 . 01 . 34 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Barang 1 . 3 . 7 . 01 . 35 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 1 . 3 . 7 . 01 . 36 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 1 . 3 . 7 . 01 . 37 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang 1 . 3 . 7 . 01 . 38 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 1 . 3 . 7 . 01 . 39 Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 1 . 3 . 7 . 01 . 40 Akumulasi Penyusutan Kapal Terbang 1 . 3 . 7. 01 . 41 Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksl Logam Terpasang pada Pondasi 1 . 3 . 7 . 01 . 42 Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah 1 . 3 . 7 . 01 . 43 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel L1stnk 1 . 3 . 7 . 01 . 44 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Service 1 . 3 . 7 . 01 . 45 Akumuiasi Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermes1n : . 3 . 7 . 01 . 46 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu ! . 3 . 7 . 01 . 47 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus 1 . 3 . 7 . 01 . 48 Akumulasi Penyusutan Peralatan Las 1 . 3 . 7 . 01 . 49 Akumulasi Penyusutan Perkakas Pabrik Es I . 3 . 7 . 01 . SO Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Konstrukst Logam 1 . 3 . 7 . 01 . 51 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Ustrik 1 . 3 . 7 . 01 . 52 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Service 1 . 3 . ? . 01 . 53 Akumulasi Penyusutan Perkakas Pengangkat 1 . 3 . 7 . 01 . 54 Akumulasl Penyusutan Perkakas Standar (Standart Tool) : . 3 . 7 . 01 . SS Akumulasi Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tool) KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 01 . 56 Akumulasi Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja 1 . 3 . 7 . 01 . 57 Akumulas1 Penyusutan Peralatan Tukang-tukang ses 1 . 3 . 7 . 01 . 58 Akumulasl Penyusutan Peralatan Tukang Kayu 1 . 3 . 7 . 01 . 59 Akumutasl Penyusutan Peralatan Tukang Kuht 1 . 3 . 7 . 01 . 60 Akumulasi Penyusutan Peralatan Ukur, Gip & Feting 1 . 3 . 7 . 01 . 61 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur universal 1 . 3 . 7 . 01 . 62 Akumulasi Penyusutan Alat ukur/Test lnteteqensra 1 . 3 . 7 . 01 . 63 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepnbadran 1 . 3 . 7 . 01 . 64 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur /Test Klinis Lain l . 3 . 7 . 01 . 65 Akumulasi Penyusutan Alat calibrasi 1 . 3 . 7 . 01 . 66 Akumulasl Penyusutan Alat Ukur Oscilloscope 1 . 3 . 7 . 01 . 67 Akumulasl Penyusutan Alat Ukur Universal Tester 1 . 3 . 7 . 01 . 68 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur/Pembanding 1 . 3 . 7 . 01 . 69 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Lainnya 1 . 3 . 7 . 01 . 70 Akumulasi Penyusutan Alat Timbangan/Blora 1 . 3 . 7. 01 . 71 Akumulasi Penyusutan Anak Tlrnbanqan/Brasa 1 . 3 . 7 . 01 . 72 Akumulasi Penyusutan Takaran Kering 1 . 3 . 7 . 01 . 73 Akumulasi Penyusutan Takaran Bahan Bangunan 2 HL l . 3 . 7 . 01 . 74 Akumulasl Penyusutan Takaran Latex/Getah Susu 1 . 3 . 7 . 01 . 75 Akumulasi Penyusutan Gelas Takar Berbagai Capasitas 1 . 3 . 7 . 01 . 76 Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1 . 3 . 7 . 01 . 77 Akumulasi Penyusutan Alat Panen/Pengolahan 1 . 3 . 7 . 01 . 78 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Peternakan 1 . 3 . 7 . 01 . 79 Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 1 . 3 . 7 . 01 . 80 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanlan 1 . 3 . 7 . 01 . 81 Akumulasl Penyusutan Alat Proceslng 1 . 3 . 7 . 01 . 82 Akumulasl Penyusutan Alat Pa.sea Panen 1 . 3 . 7 . 01 . 83 Akumulasi Penyusutan Alat Produksl Perikanan 1 . 3 . 7 . 01 . 84 Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman 1 . 3 . 7 . 01 . 85 Akumulasi Penyusutan Alat Panen 1 . 3 . 7 . 01 . 86 Akumulasi Penyusutan Alat Peny1mpanan 1 . 3 . 7 . 01 . 87 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium 1 . 3 . 7 . 01 . 88 Akumulasi Penyusutan Alat Penangkap lkan 1 . 3 . 7 . 01 . 89 Akumulasi Penyusutan Mesin Tik 1 . 3 . 7 . 01 . 90 Akumulasi Penyusutan Mesin Hitung/Jumlah 1 . 3 . 7 . 01 . 91 Akumulasi Penyusutan Alat Reproduksi (Pengganda) 1 . 3 . 7 . 01 . 92 Akumulasi Penyusutan Alat Peny1mpanan Perlengkapan Kantor 1 . 3 . 7 . 01 . 93 Ai<umulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya 1 . 3 . 7 . 01 . 94 Akumulasi Penyusutan Meubelair 1 . 3 . 7 . 01 . 95 Akumulasi Penyusutan Alat Pengukur Waktu 1 . 3 . 7 . 01 . 96 Akumulasi Penyusutan Alat Pemberslh 1 . 3 . 7 . 01 . 97 Akumulasi Penyusutan Alat Pendlngin 1 . 3 . 7 . 01 . 98 Akumulasi Penyusutan Alat Dapur 1 . 3 . 7 . 01 . 99 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lalnnya (Home Use) 1 . 3 . 7 . 01 . 00 Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran 1 . 3 . 7 . 01 . 01 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit/Janngan 1 . 3 . 7 . 01 . 02 Akumulasi Penyusutan Personal Komputer 1 . 3 . 7 . 01 . 03 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer Mainframe 1 . 3 . 7 . 01 . 04 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer 1 . 3 . 7 . 01 . OS Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer 1 . 3 . 7 . 01 . 06 Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan 1 . 3 . 7 . 01 . 07 Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat 1 . 3 . 7 . 01 . 08 Akumulasi Penyusutan MeJa Rapat Pejabat 1 . 3 . 7 . 01 . 09 Akumulasi Penyusutan Kursi Kerja Pejabat 1 . 3 . 7 . 01 . 10 Akumulasi Penyusutan Kurs Rapat PeJabat 1 . 3 . 7 . 01 . 11 Akumulasi Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Ke11a Pejabet 1 . 3 . 7 . 01 . 12 Akumulasi Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan PeJabat l . 3 . 7 . 01 . 13 Akumulasl Penyusutan Lemari dan Arsip PeJabat 1 . 3. 7. 01 . 14 Akumulasi Penyusutzn Peralatan Studio Visual 1 . 3 . 7 . 01 . 15 Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film 1 . 3 . 7 . 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film A 1 . 3. 7 . 01 . 17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Cetak KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 01 . 18 Axurnulast Penyusutan Peralatan Computing 1 . 3. 7. 01 . 19 A<umulasi Penyusutan Peralatan Pemetaan Ukur 1 . 3 . 7 . 01 . 20 Akumulasi Penyusutan Alat Komunlkasi Telephone 1 . 3 . 7 . 01 . 21 Akumulasi Penyusutan Alat Komurukast Rad,o SSS 1 . 3 . 7 . 01 . 22 Akurnulasl Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM 1 . 3 . 7 . 01 . 23 Akumulas1 Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF 1 . 3 . 7 . 01 . 24 Akumulasi Penyusutan Alat Komurukast Radio UHF 1 . 3 . 7 . 01 . 25 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Sos1al 1 . 3 . 7 . 01 . 26 Akumulasi Penyusutan Alat·alat Sandi 1 . 3 . 7 . 01 . 27 A~umulasi Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW 1 . 3 . 7 . 01 . 28 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW 1 . 3 . 7 . 01 . 29 Akumulas1 Penyusutan Peralatan Pernancar VHF/FM 1 . 3 . 7 . 01 . 30 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar UHF 1 . 3 . 7 . 01 . 31 Alo..Jmulasi Penyusutan Peralatan Pemancar SHF l . 3 . 7 . 01 . 32 Akl.Jmulasi Penyusutan Peralatan Antena MF/MW 1 . 3 . 7 . 01 . 33 Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena HF/SW 1 . 3 . 7 . 01 . 34 AkJmulasi Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM 1 . 3 . 7 . 01 . 35 Ak;mulas1 Penyusutan Peralatan Antena UHF 1 . 3 . 7 . 01 . 36 Akumulasi Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola 1 . 3 . 7 . 01 . 37 Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF 1 . 3 . 7 . 01 . 38 Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator UHF/UHF 1 . 3 . 7 . 01 . 39 Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator VHF/UHF 1 . 3 . 7. 01 . 40 Akumulasi Penyusutan Peralatan Translator UHF/VHF 1 . 3 . 7. 01 . 41 Akumulasi Penyusutan Peralatan Microvawe FPU 1 . 3 . 7 . 01 . 42 Akumulasi Penyusutan Peralatan Microvawe Terestnal 1 . 3 . 7 01 . 43 Akumulasi Penyusutan Peralatan M1crovawe TVRO 1 . 3. 7 01. 44 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dummy Load 1 . 3 . 7 . 01 . 45 AkLmulasi Penyusutan Switcher Antena 1 . 3 . 7 . 01 . 46 AkLmulasi Penyusutan Switcher/Menara Antena 1 . 3 . 7 . 01 . 47 Akumulasi Penyusutan Feeder 1 . 3 . 7 . 01 . 48 Akumulasi Penyusutan Humility Control 1 . 3 . 7 . 01 . 49 AkUTiulasi Penyusutan Program Input Equipment 1 . 3 . 7 . 01 . so AkUTiulasi Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF 1 . 3 . 7 . 01 . 51 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Umum 1 . 3 . 7 . 01 . 52 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gigi 1 . 3 . 7 . 01 . 53 Aku'nulasl Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 . 3 . 7 . 01 . 54 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Mata 1 . 3 . 7 . 01 . SS Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran T.H.T 1 . 3 . 7 . 01 . 56 Akumulasi Penyusutan Alat Rotgen 1 . 3 . 7 . 01 . 57 Akumulasi Penyusutan Alat Farmasi 1 . 3 . 7 . 01 . 58 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah 1 . 3 . 7 . 01 . 59 Akumulas1 Penyusutan Alat Kesehatan xeoioanan dan Penvakit Kandungan 1 . 3 . 7 . 01 . 60 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bag1an penvakrt Dalam 1 . 3 . 7 . 01 . 61 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Mortuary l . 3 . 7 . :>1 . 62 Akur1ulasi Penyusutan Alat Kesehatan Anak 1 . 3 . 7 . ,)1 . 63 Akunulasi Penyusutan Alat Kedokteran Polikhnik Set 1 . 3 . 7 . 01 . 64 Akunulasi Penyusutan Alat Kedokteran Pendenta cacat Tubuh 1 . 3 . 7 . 01 . 65 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Neurolog, (syaraf) 1 . 3 . 7 . 01 . 66 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jantung 1 . 3 . 7 . 01 . 67 Akurnulast Penyusutan Alat Kedokteran Nukhr 1 . 3 . 7 . 01 . 68 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Rad1olog1 1 . 3 . 7 . 01 . 69 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Kuht dan Kelarrun 1 . 3 . 7 . 01 . 70 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat 1 . 3 . 7 . 01 . 71 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa 1 . 3 . 7 . 01 . 72 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Hewan 1 . 3 . 7 . 01 . 73 Akurrulasi Penyusutan Alat Kesehatan Perawatan 1 . 3 . 7 . C•l . 74 Akurrulast Penyusutan Alat Kesehatan Renabmtasi Med1s 1 . 3 . 7 . C 1 . 75 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut 1 . 3 . 7 . 01 . 76 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara 1 . 3 . 7 . 01 . 77 Akurrulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolls,an 1 . 3 . 7 . 01 . 78 Akurrulasi Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga 1 . 3 . 7 . 01 . 79 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum K1m1a Air KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 01 . 80 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum M1crob1olog1 1 . 3 . 7 . 01 . 81 Akumulas, Penyusutan Alat Laboratonum Hidro K1m1a 1 . 3 . 7 . 01 . 82 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Model/H1drollka 1 . 3 . 7 . 01 . 83 Akumulasl Penyusutan Alat laboratorium Buatan/Geolog, 1 . 3 . 7 . 01 . 84 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1 . 3 . 7 . 01 . 85 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Aspal cat & K,m,a 1 . 3 . 7 . 01 . 86 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Mekanik Tanah dan Batuan 1 . 3 . 7 . 01 . 87 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Cocok Tanam 1 . 3 . 7 . 01 . 88 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mes,n, Listnk 1 . 3 . 7 . 01 . 89 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mes,n Listnk A 1 . 3 . 7 . 01 . 90 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum 1 . 3 . 7 . 01 . 91 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum A 1 . 3 . 7 . 01 . 92 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kedokteran 1 . 3 . 7 . 01 . 93 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum M1crob1olog1 1 . 3 . 7 . 01 . 94 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium K1m1a 1 . 3 . 7 . 01 . 95 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum M1crob1olog1 A 1 . 3 . 7 . 01 . 96 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Patolog1 1 . 3 . 7 . 01 . 97 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Immunologr 1 . 3 . 7 . 01 . 98 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi 1 . 3 . 7 . 01 . 99 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Frlm l . 3 . 7 . 01 . 00 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratonum Makanan l . 3 . 7. 01 . 01 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standansas,, xanbras: dan Instrumentas, 1 . 3 . 7 . 01 . 02 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Farmas, 1 . 3 . 7 . 01 . 03 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Frsrka 1 . 3 . 7 . 01 . 04 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Hrdrodmamika 1 . 3 . 7 . 01 . OS Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologr 1 . 3 . 7 . 01 . 06 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan 1 . 3 . 7 . 01 . 07 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pasrr l . 3 . 7 . 01 . 08 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan 1 . 3 . 7 . 01 . 09 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 1 . 3 . 7 . 01 . 10 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Metalography 1.3.7.01.11 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan 1 . 3 . 7 . 01 . 12 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium UJr Proses Pengelasan 1 . 3 . 7 . 01 . 13 Akumulasl Penyusutan Alat taboratonum Proses Pembuatan Logam 1 . 3 . 7 . 01 . 14 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Matrolog,e 1 . 3 . 7 . 01 . 15 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam 1 . 3 . 7 . 01 . 16 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 1 . 3 . 7 . 01 . 17 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil 1 . 3 . 7 . 01 . 18 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium UJi Tekstel 1 . 3 . 7 . 01 . 19 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknoloqt Keramik 1 . 3 . 7 . 01 . 20 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kuht Karet 1 . 3 . 7 . 01 . 21 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 1 . 3 . 7 . 01 . 22 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kerarnik l . 3 . 7 . 01 . 23 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknolog1 Selulosa 1 . 3 . 7 . 01 . 24 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pertaruan l . 3 . 7 . 01 . 25 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Pertanian A l . 3 . 7 . 01 . 26 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian B 1 . 3 . 7 . 01 . 27 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1 . 3 . 7 . 01 . 28 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya l . 3 . 7 . 01 . 29 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1 . 3 . 7 . 01 . 30 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum Oceanografi l . 3 . 7 . 01 . 31 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lmgkungan Pera,ran 1 . 3 . 7 . 01 . 32 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratonum B1olog1 Peralatan KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 01 . 33 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Biologi 1 . 3 . 7 . 01 . 34 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Geoisika 1 . 3 . 7 . 01 . 35 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tambang 1 . 3 . 7 . 01 . 36 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses{Teknik Kimia 1 . 3 . 7 . 01 . 37 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Proses lndustn 1 . 3 . 7 . 01 . 38 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 1 . 3 . 7 . 01 . 39 Akumulasi Penyusutan Laboratorium Kearsipan 1 . 3 . 7 . 01 . 40 Akumulasi Penyusutan Laboratorium Hematologi & Unnalisis 1 . 3 . 7 . 01 . 41 Akumulasl Penyusutan Alat Laboratorium Lainnya 1 . 3 . 7 . 01 . 42 Akumulasl Penyusutan Laboratorlum Hematoloqt & Urinalisls A 1 . 3 . 7 . 01 . 43 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek sexoiah Bidang Studi : Bahasa Indonesia 1 . 3 . 7 . 01 . 44 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Stud1 : Matematika 1 . 3 . 7 . 01 . 45 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi : IPA Dasar 1 . 3 . 7 . 01 . 46 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan 1 . 3 . 7 . 01 . 47 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah 1 . 3 . 7 . 01 . 48 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Se~olah B1dang Studi : IPA Atas 1 . 3 . 7 . 01 . 49 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studt : !PS 1 . 3 . 7 . 01 . so Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah 81dang Studt : Agama Islam 1 . 3. 7. 01 . 51 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketramptlan 1 . 3 . 7 . 01 . 52 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sek:ilah 81dang Studt : Kesenian 1 . 3 . 7 . 01 . 53 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sek:,lah B1dang Stud1 : Olah Raga 1 . 3 . 7 . 01 . 54 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah B1dang Studi :PMP 1 . 3 . 7 . 01 . 55 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain 1 . 3 . 7 . 02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 . 3 . 7 . 02 . 01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kanter 1 . 3 . 7 . 02 . 02 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang 1 . 3 . 7 . 02 . 03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 1 . 3 . 7 . 02 . 04 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung lnstalasi 1 . 3 . 7 . 02 . 05 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratonum 1 . 3 . 7 . 02 . 06 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan 1 . 3 . 7 . 02 . 07 Akumulasi Penyusutan Bangunan Oceananurn/Coservatonurn 1 . 3 . 7 . 02 . 08 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat lbadah 1 . 3 . 7 . 02 . 09 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 . 3 . 7 . 02 . 10 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pend1d1kan 1 . 3 . 7 . 02 . 11 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 . 3 . 7 . 02 . 12 Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasl/Pasar 1 . 3 . 7 . 02 . 13 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 . 3. 7 . 02. 14 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung GaraSI/Pool 1 . 3 . 7 . 02 . 15 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 1 . 3 . 7 . 02 . 16 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pabnk 1 . 3 . 7 . 02 . 17 Akumulasi Penyusutan Bangunan Stasiun Bus 1 . 3 . 7 . 02 . 18 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kandang Hewan{Ternak 1 . 3. 7. 02. 19 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan 1 . 3 . 7 . 02 . 20 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Museum 1 . 3 . 7 . 02 . 21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 1 . 3 . 7 . 02 . 22 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan 1 . 3 . 7 . 02 . 23 Akumulasi Penyusutan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 1 . 3 . 7 . 02 . 24 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan 1 . 3 . 7 . 02 . 25 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kramatonum 1 . 3 . 7 . 02 . 26 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 . 3 . 7 . 02 . 27 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya I KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 02 . 28 Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I 1 . 3 . 7 . 02 . 29 Akumulasl Penyusutan Rumah Negara Golongan II 1 . 3 . 7 . 02 . 30 Akumulasl Penyusutan Rumah Negara Golongan III 1 . 3 . 7 . 02 . 31 Akumulasi Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow{Tempat Peristirahatan 1 . 3 . 7 . 02 . 32 Akumulasi Penyusutan Asrama 1 . 3 . 7 . 02 . 33 Akumulasi Penyusutan Hotel 1 . 3 . 7 . 02 . 34 Akumulasi Penyusutan Motel 1 . 3 . 7 . 02 . 35 Akumulasi Penyusutan Flat/Rumah Susun 1 . 3 . 7 . 02 . 36 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 1 . 3 . 7 . 02 . 37 Akumulasi Penyusutan Bangunan Perambut Penerangan Panta1 1 . 3 . 7 . 02 . 38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi 1 . 3 . 7 . 02 . 39 Akumulasi Penyusutan Istana Peringatan : . 3 . 7 . 02 . 40 Akumulasi Penyusutan Rumah Adat l . 3. 7. 02. 41 Akumulasi Penyusutan Rumah Peninggalan Sejarah 1 . 3 . 7 . 02 . 42 Akumulasi Penyusutan Makam Sejarah 1 . 3 . 7 . 02 . 43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Ibadah sersejeren 1 . 3 . 7 . 02 . 44 Akumulasi Penyusutan Tugu Kemerdekaan 1 . 3 . 7 . 02 . 45 Akumulasi Penyusutan Tugu Pembangunan 1 . 3 . 7 . 02 . 46 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lainnya 1 . 3 . 7 . 02 . 47 Akumulasi Penyusutan candi Hindhu 1 . 3 . 7 . 02 . 48 Akumulasi Penyusutan candi Budha 1 . 3 . 7 . 02 . 49 Akumulasi Penyusutan candi Lainnya 1 . 3 . 7 . 02 . 50 Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah Lamnva 1 . 3 . 7 . 02 . 51 Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan 1 . 3 . 7 . 02 . 52 Akumulasi Penyusutan Tugu{Tanda Batas 1 . 3 . 7 . 02 . 53 Akumulasi Penyusutan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 1 . 3 . 7 . 02 . 54 Akumulasi Penyusutan Rambu Tidak Bersuar 1 . 3 . 7 . 02 . 55 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lmtas Udara Runway{Threshold Light 1 . 3 . 7 . 02 . 56 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu untas Udara V1sJal Approach Slope Indicator (VASI) 1 . 3 . 7 . 02 . 57 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light 1 . 3 . 7 . 02 . 58 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Ught(Rells) 1 . 3 . 7 . 02 . 59 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Latu Lintas Udara Signal 1 . 3 . 7 . 02 . 60 Akumulasi Penyusutan Rambu·Rambu Lalu untas Udara Flood Light 1 . 3 . 7. 03 Akumulasi Penyusutan Jalan, lnqasi, dan jannqan 1 . 3 . 7 . 03 . 01 Akumulasi Penyusutan Jalan Negara/Nasional 1 . 3 . 7 . 03 . 02 Akumulasi Penyusutan Jalan Propinsl 1 . 3 . 7 . 03 . 03 Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten/Kota 1 3. 7. 03. 04 Akumulasi Penyusutan Jalan Desa 1 3. 7. 03. 05 Akumulasi Penyusutan Jalan Khusus 1 . 3 . 7 . 03 . 06 Akumulasi Penyusutan Jalan Toi 1 . 3 . 7 . 03 . 07 Akumulasi Penyusutan Jalan Kereta 1 . 3 . 7 . 03 . 08 Akumulasi Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 . 3 . 7 . 03 . 09 Akumulasi Penyusutan Jembatan Negara/Nasional 1 . 3 . 7 . 03 . 10 Akumulasi Penyusutan Jembatan Propins1 1 . 3 . 7 . 03 . 11 Akumulasi Penyusutan Jembatan Kabupaten/Kota 1 . 3 . 7 . 03 . 12 Akumulasi Penyusutan Jembatan Desa 1 . 3 . 7 . 03 . 13 Akumulasi Penyusutan Jembatan Khusus 1 . 3 . 7 . 03 . 14 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Toi 1 . 3 . 7 . 03 . 15 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kereta Ap1 1 . 3 . 7 . 03 . 16 Akumulasi Penyusutan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 1 . 3 . 7 . 03 . 17 Akumulasi Penyusutan Jembatan Penyeberangan 1 . 3 . 7 . 03 . 18 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 19 Akumulasi Penyusutan Bangunan Penqarnbuan lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 20 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa lngas1 1 . 3 . 7 . 03 . 21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang lnqasi 1 . 3 . 7 . 03 . 22 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman lngas1 KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 03 . 23 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi 1 . 3 . 7 . 03 . 24 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 25 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 26 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 27 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 28 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 29 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 30 Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut 1 . 3 . 7 . 03 . 31 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder l . 3 . 7 . 03 . 32 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 33 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 34 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 35 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pasang Surut l . 3 . 7 . 03 . 36 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 1 . 3 . 7 . 03 . 37 Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa l . 3 . 7 . 03 . 38 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 39 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai l . 3 . 7 . 03 . 40 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman l . 3 . 7 . 03 . 41 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 42 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sunga1 1 . 3 . 7 . 03 . 43 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 1 . 3 . 7 . 03 . 44 Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 45 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 46 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 47 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 48 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . 49 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1 . 3 . 7 . 03 . so Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 51 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Berslh/Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 52 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih 1 . 3 . 7 . 03 . 53 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/A1r Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 54 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1 . 3 . 7 . 03 . 55 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 56 Akumulasl Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 57 Akumulasl Penyusutan Bangunan Pembuangan Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 58 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor l . 3 . 7 . 03 . 59 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor l . 3 . 7 . 03 . 60 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Laut 1 . 3 . 7 . 03 . 61 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Tawar l . 3 . 7 . 03 . 62 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Muka Tanah 1 . 3 . 7 . 03 . 63 Akumulasl Penyusutan Instalasi Air Sumber /Mata Air 1 . 3 . 7 . 03 . 64 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Tanah Dalam 1 . 3 . 7 . 03 . 65 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal 1 . 3 . 7 . 03 . 66 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku tamnva l . 3 . 7 . 03 . 67 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor 1 . 3 . 7 . 03 . 68 Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Industn l . 3 . 7 . 03 . 69 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Air Buangan Pertaruan 1 . 3 . 7 . 03 . 70 Akumulasi Penyusutan lnstalasl Pengolahan Sampah Organik l . 3 . 7 . 03 . 71 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Pengolahan Sampah Non Organik l . 3 . 7 . 03 . 72 Akumulasi Penyusutan lnstalasi Pengolahan Bahan Bangunan 1 . 3 . 7 . 03 . 73 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Pl TA) l . 3 . 7 . 03 . 74 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PL TD) 1 . 3 . 7 . 03 . 75 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro) 1 . 3 . 7 . 03 . 76 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Llstrik Tenaga Angin (Pl TAN) - I KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 3 . 7 . 03 . 77 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Uap (PL TU) 1 . 3 . 7 . 03 . 78 Akumulas1 Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Nukllr (PL TN) 1 . 3 . 7 . 03 . 79 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Gas (PL TG) 1 . 3 . 7 . 03 . 80 Akumulas, Penyusutan Pembangkit trstnk Tenaga Panas Bum, (PLTP) 1 . 3 . 7 . 03 . 81 .Akumulas1 Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Tenaga Surya (PLTS) 1 . 3 . 7 . 03 . 82 Akumulasl Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga B1ogas (PLTB) I . 3 . 7 . 03 . 83 Akumulasi Penyusutan Pembangkit Listnk Tenaga Samudra/Gelombang Sarrudra (PLTSm) 1 . 3 . 7 . 03 . 84 Akumulasl Penyusutan lnstalasi Gardu Listnk lnduk 1 . 3 . 7 . 03 . 85 Akurnulas. Penyusutan tnstatas Gardu Listnk Distnbust 1 . 3 . 7 . 03 . 86 Akumulasi Penyusutan tnstalasl Pusat Pengatur Listnk 1 . 3 . 7 . 03 . 87 Akumulasi Penyusutan lnstalasl Pertahanan Di Darat 1 . 3 . 7 . 03 . 88 Akumulasl Penyusutan Instalasi Gardu Gas I . 3 . 7 . 03 . 89 Akumulasl Penyusutan Instalasi Jaringan P1pa Gas 1 . 3 . 7 . 03 . 90 Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Penr I . 3 . 7 . 03 . 91 Akumulasi Penyusutan Janngan Pembawa 1 . 3 . 7 . 03 . 92 Akurnulasi Penyusutan Janngan Induk Drstnbus: 1 . 3 . 7 . 03 . 93 Akumulasi Penyusutan Janngan cabang D1stribus1 1 . 3 . 7 . 03 . 94 Akumulasl Penyusutan Janngan Sambungan ke rumah 1 . 3 . 7 . 03 . 95 Akumulasi Penyusutan Jaringan Transrmsr 1 . 3 . 7 . 03 . 96 Akumulasi Penyusutan Jaringan Distnbust 1 . 3 . 7 . 03 . 97 Akumulas1 Penyusutan Jaringan Telepon 01 atas Tanah I . 3 . 7 . 03 . 98 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon 01 bawah Tanah 1 . 3 . 7 . 03 . 99 Akurnutasr Penyusutan Jaringan Telepon oioalam Air 1 . 3 . 7 . 03 . 00 Akurnulasi Penyusutan Janngan Pipa Gas Transrmsi 1 . 3 . 7 . 03 . 01 Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Distnbusi 1 . 3 . 7 . 03 . 02 Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Dinas 1 . 3 . 7 . 03 . 03 Akumulas1 Penyusutan Jaringan BBM 1 . 3. 7. 04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya I . 3 . 7 . 04 . 01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi 1 . 4 1 . 4 . 1 Dana cadangan D 1 . 4 . 1 . 01 Dana cadangan 1 . 4 . 1 . 01 . 01 Dana cadangan 1.5
11. 1.5. 1 Tagihan Jangka Panjang D 1 . 5 . 1 . 01 Taglhan Penjualan Angsuran 1 . 5 . 1 . 01 . 01 Tagihan Angsuran PenJualan Rumah Dmas Daerah Golongan Ill 1 . 5 . 1 . 01 . 02 Tagihan Angsuran Penju2lan Kenderaan Perorangan Din as 1 . 5 . 1 . 02 Tuntutan Gantl Keruglan Daerah 1 . 5 . 1 . 02 . 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara 1 . 5 . 1 . 02 . 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawal Bukan Bendahara 1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga D 1 . 5 . 2 . 01 Sew a 1 . 5 . 2 . 01 . 01 Sew a l . 5. 2 . 02 Kerjasama Pemanfaatan 1 . 5 . 2 . 02 . 01 Kerjasama Pemanfaatan 1 . 5. 2. 03 Bangun guna serah 1 . 5 . 2 . 03 . 01 Bangun guna serah 1.5.2.04 Bangun serah guna 1 . 5 . 2 . 04 . 01 Bangun serah guna 1 . 5 . 3 Aset Tldak Berwujud D I . 5 . 3 . 01 Goodwill 1 . 5 . 3 . 01 . 01 Goodwill 1 . 5 . 3 . 01 . 02 Ost. .................. KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 1 . 5. 3. 02 Lisensl dan frenchise 1 . 5 . 3 . 02 . 01 Usensl dan frenchise .... 1 . 5 . 3 . 02 . 02 Ost ................... 1 . 5. 3. 03 Hak Cipta 1 . 5 . 3 . 03 . 01 Hak Cipta .... 1 . 5 . 3 . 03 . 02 Ost ................... 1.5.3.04 Paten 1 . 5 . 3 . 04 . 01 Paten .... 1 . 5 . 3 . 04 . 02 Ost ................... 1 . 5 . 3 . 05 Aset Tidat Berwujud LDinnya 1 . 5 . 3 . 05 . 01 Software 1 . 5 . 3 . OS . 02 Kajlan 1 . S . 3 . OS . 03 Ost ................... 1 . S. 3. 06 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 1 . 5 . 3 . 06 . 01 Akumulasi Amortisasi Goodwill 1 . 5 . 3 . 06 . 02 Akumulasl Amortisasl Usensi dan frenchise 1 . S . 3 . 06 . 03 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta 1 . 5 . 3 . 06 . 04 Akumulasi Amortisasi Paten 1 . 5 . 3 . 06 . 05 Akumulasi Amortisasi Aset Tldat Berwujud tainnva 1 . S. 4 Aset Lain-lain D 1 . 5. 4 . 01 Aset Laln-laln 1 . S . 4 . 01 . 01 Aset tatn-laln ............ 1 . 5 . 4 . 01 . 02 Ost.. ................. 1 . 5. 4 . 02 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 1 . 5 . 4 . 02 . 01 Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat 1 . S . 4 . 02 . 02 Ost. .................. 2 2.1 2 . 1 . 1 Utang Perhltungan Pihak Ketiga (PFK) K 2 . 1 . 1 . 01 Utang Taspen 2 . 1 . 1 . 01 . 01 Utang Taspen 2 . 1 . 1 . 01 . 02 Ost................... 2 . 1 . 1 . 02 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 . 1 . 1 . 02 . 01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan 2 . 1 . 1 . 02 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 1 . 03 Utang PPh Pusat 2 . 1 . 1 . 03 . 01 Utang PPh 21 2 . 1 . 1 . 03 . 02 Utang PPh 22 2 . 1 . 1 . 03 . 03 Utang PPh 23 2 . 1 . 1 . 03 . 04 Utang PPh 25 2 . 1 . 1 . 03 . OS Utang PPh Ps 4 (2) 2 . 1 . 1 . 03 . 06 Utang PPh 15 2 . 1 . 1 . 03 . 07 Utang PPh 26 2.1.1.04 Utang PPN Pusat 2 . 1 . 1 . 04 . 01 Utang PPN Pusat 2 . 1 . 1 . 04 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 1 . 05 Utang Taperum 2 . 1 . 1 . OS . 01 Utang Taperum 2 . 1 . 1 . OS . 02 Ost ...................
12. 2.1 . 1 . 06 Utang Iuran Wajib Pegawai 2 . 1 . 1 . 06 . 01 Utang Iuran Wajib Pegawai 2 . 1 . 1 . 06 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 1 . 07 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 2 . 1 . 1 . 07 . 01 Utang Perhltungan Pihak Ketiga tainnya 2 . 1 . 1 . 07 . 02 Utang Sewa Rumah 2 . 1 . 1 . 07 . 03 Utang Beras (BULOG) KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 2 . 1 . 1 . 08 Utang Jaminan 2 . 1 . 1 . 08 . 01 Utang Jaminan 2 . 1 . 1 . 08 . 02 Ost. ..................
13. 2.1 . 2 Utang Bunga K 2 . 1 . 2 . 01 Utang Sunga kepada Pemerintah 2 . 1 . 2 . 01 . 01 Utang Sunga kepada Pernernteh 2 . 1 . 2 . 01 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 2 . 02 Utang Sunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 . 1 . 2 . 02 . 01 Utang Sunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2 . 1 . 2 . 02 . 02 Ost...................
14. 2.1 . 2. 03 Utang Sunga Kepada BUMN/BUMD 2 . 1 . 2 . 03 . 01 Utang Bunga Kepada BUMN 2 . 1 . 2 . 03 . 02 Utang Bunga Kepada BUMD 2 . 1 . 2 . 03 . 03 Ost ................... 2.1.2.04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 01 Utang Bunga kepada Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 2 . 04 . 03 Ost ...................
15. 2.1 . 2. OS Utang Bunga Obligasi 2 . 1 . 2 . OS . 01 Utang Bunga Obligasi ........ 2 . 1 . 2 . OS . 02 Ost ...................
16. 2.1 . 2. 06 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya 2 . 1 . 2 . 06 . 01 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya 2 . 1 . 2 . 06 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 2 . 07 Utang Bunga Luar Negeri 2 . 1 . 2 . 07 . 01 Utang Bunga Luar Negeri 2 . 1 . 2 . 07 . 02 Ost. ..................
17. 2.1 . 3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang K 2 . 1 . 3 . 01 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2 . 1 . 3 . 01 . 02 Ost. ..................
18. 2.1 . 3 . 02 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 3 . 02 . 01 Bagian Lancar Utang dari Lernbaga Keuangan Bukan Bank 2 . 1 . 3 . 02 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 3 . 03 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat 2 . 1 . 3 . 03 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat 2 . 1 . 3 . 03 . 02 Ost ................... 2.1.3.04 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya 2 . 1 . 3 . 04 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya 2 . 1 . 3 . 04 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 3 . OS Sagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 2 . 1 . 3 . 05 . 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 2 . 1 . 3 . 05 . 02 Ost ................... 2 . 1 . 4 Pendapatan Diterima Dlmuka K 2 . 1 . 4 . 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 01 . 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 01 . 02 Ost.. ................. 2 . 1 . 4 . 02 Uang Muka Penjualan Prociuk Pemda Dan Pihak Ill 2 . 1 . 4 . 02 . 01 Uang Muka Penjualan Prociuk Pemda Dari Pihak III 2 . 1 . 4 . 02 . 02 Ost. .................. 2 . 1 . 4 . 03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 . 1 . 4 . 03 . 01 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah 2 . 1 . 4 . 03 . 02 Ost ................... 2.1.4.04 Pendapatan Diterima Dimuka lamnva 2 . 1 . 4 . 04 . 01 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya PERATURAN K K K K SAlDO NORMAL Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri-Obhgas1 Utang Dalam Negen-Obligas1 Utang Pemenntah Pusat Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Daerah Lainnya Utang Pemerintah Daerah Lainnya R/K PPKD RIK PPKD Kewajlban Untuk Dikonsolidasikan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemenntah Daerah Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemenntah Daerah Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah Utang Kelebihan Pembayaran Hibah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan tamova Utang Jangka Pendek tamnva Utang Jangka Pendek Lainnya Ost . Utang Behan Utang Beban Pegawa1 Utang Beban Pegawa1 Utang Beban Barang dan Jasa Utang Beban Barang dan Jasa Utang Beban Bunga Utang Beban Bunga Utang Beban Subsidi Utang Beban Subsld1 Utang Beban Hibah Utang Beban Hibah Utang Beban Bantuan Sosial Utang Beban Bantuan Sosial Utang Beban Transfer Utang Beban Transfer Utang Beban Lain-lain Utang Beban Lain-lain Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kelebihan Pembayaran PAD Utang Keleblhan Pembayaran Pajak Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ut.ang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Ost . URAIAN
19. 2.1 . 6. 03 2 . 1 . 6 . 03 . 01 2 . l . 6 . 03 . 02 2 . l . 6. 04 2 . 1 . 6 . 04 . 01 2 . l . 6 . 04 . 02
20. 2.l . 7 2 . 1 . 7 . 01 2 . 1 . 7 . 01 . 01
21. 2.2 2 . 2. 1 2 . 2 . 1 . 01 2 . 2 . l . 01 . 01 2 2. 1 . 02 2 2 . 1 . 02 . 01 2 . 2 . l . 03 2 . 2 . l . 03 . 01 2.2.1.04 2 . 2 . l . 04 . 01 2 . 2 . l . 05 2 . 2 . 1 . 05 . 01 2 . 1 . 6 . 02 . 04 2 . 1 . 6 . 02 . 03 2 . 1 . 6 . 02 . 02 2 . 1 . 6 . 01 . 04
22. 2.1 . 6. 02 2 . 1 . 6 . 02 . 01 2 . 1 . 4 . 04 . 02 2.1.5 2 . l . 5 . 01 2 . l . 5 . 01 . 01 2 . l . 5 . 02 2 . l . 5 . 02 . 01 2 . 1 . 5 . 03 2 . 1 . 5 . 03 . 01 2.1.5.04 2 . l . 5 . 04 . 01 2 . l . 5 . 05 2 . 1 . 5 . 05 . 01 2 . 1 . 5. 06 2 . l . 5 . 06 . 01 2 . 1 . 5. 07 2 . 1 . 5 . 07 . 01 2.1.5.08 2 . 1 . 5 . 08 . 01
23. 2.1. 6 2 . 1 . 6 . 01 2 . 1 . 6 . 01 . 01 2 . 1 . 6 . 01 . 02 2 . 1 . 6 . 01 . 03 KODE REKENING KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 2.2.1.06 Utang Dalam Negeri Lainnya 2 . 2 . 1 . 06 . 01 Utang Dalam Negeri Lainnya 2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya K 2 . 2 . 2 . 01 Utang Jangka Panjang Lainnya 2 . 2 . 2 . 01 . 01 Utang Jangka Panjang Lainnya 3
24. 3.1 3 . 1 . 1 Ekuitas K 3 . 1 . 1 . 01 Ekultas 3 . 1 . 1 . 01 . 01 Ekuitas 3 . 1 . 1 . 02 Koreksi Ekuitas 3 . 1 . 1 . 02 . 01 Koreksl Nilai Persediaan 3 . l . 1 . 02 . 02 Selisih Revaluasi Aset Tetap 3 . 1 . l . 02 . 03 Koreksi ekuitas lainnya
25. 3.l . 2 Surplus/Deflslt LO K 3 . 1 . 2 . 01 Surplus/Defisit LO 3 . 1 . 2 . 01 . 01 Surplus/Oefisit LO 4 4 . 1
26. 4.1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA K 4 . l . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 01 PKB • Mobil Penumpang • Sedan • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 02 PKB - Mobil Penumpang · Jeep • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 03 PKB • Mobil Penumpang • Minibus • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 04 PKB • Mobil Bus • Microbus • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . OS PKB • Mobil Bus • Bus • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 06 PKB • Mobil Barang/ Beban • Pick Up • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 07 PKB • Mobil Barang/ Beban · l.Jght Truck · LRA 4 . l . 1 . 01 . 08 PKB • Mobil Barang/ Beban · Truck • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 09 PKB • Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 • LRA 4 . 1 . 1 . 01 . 11 PKB • Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air • LRA
27. 4.1 . 1 . 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 01 BBNKB ·Mobil Penumpang • Sedan • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 02 BBNKB ·Mobil Penumpang • Jeep • LRA 4 . 1 . l . 02 . 03 BBNKB ·Mobil Penumpang • Minibus • LRA 4 . 1 . l . 02 . 04 BBNKB -Mobil Bus • Microbus • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . OS BBNKB -Mobil Bus - Bus • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban • Pick Up • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 07 BBNKB ·Mobil Barang/ Beban • Light Truck • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 08 BBNKB ·Mobil Barang/ Beban • Truck • lRA 4 . 1 . 1 . 02 . 09 BSNKB ·Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 2 • LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 10 B8NKB ·Sepeda Motor • Sepeda Motor Roda 3 · LRA 4 . 1 . 1 . 02 . 11 BBNKB ·Kendaraan Bermotor yang D1operas1kan d1 Air · LRA 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • LRA 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Pajak Bahan Bakar Premium • LRA 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pajak Bahan Bakar Pertamax • LRA 4 . l . 1 . 03 . 03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus • LRA 4 . 1 . 1 . 03 . 04 Pajak Bahan Bakar Solar • LRA 4 . 1 . 1 . 03 . OS Pajak Bahan Bakar Gas • LRA 4 . 1 . l . 03 . 06 Ost .............. 4.1.1.04 PaJak Air Permukaan • LRA 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Air Permukaan • LRA
28. 4.1 . 1 . OS Pajak Rokok • LRA 4 . 1 . 1 . OS . 01 ?ajak Rokok • LRA 4 . l . 1 . 06 Pajal( Hotel • LRA • KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 4 . 1 . 1 . 06 . 01 Hotel. LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 02 Motel· LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 03 Losmen • LRA 4.1.1.06.04 Gubuk Panwisata • LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 05 Wisma Pariwisata • LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 06 Pesanggrahan · LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 07 Rumah Penginapan dan Sejenisnya • LRA 4 . 1 . 1 . 06 . 08 Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dan 10 (Sepuluh) • LRA 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Restoran • LRA 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Restoran • LRA 4 . 1 . 1 . 07 . 02 Rumah Makan · LRA 4 . 1 . 1 . 07 . 03 Kafetaria · LRA 4 . 1 . 1 . 07 . 04 Kantin • LRA 4 . 1 . 1 . 07 . 05 Warung · LRA 4 . 1 . 1 . 07 . J6 Bar· LRA 4 . 1 . 1 . 07 . •)7 .lasa Boga/ Katering • LRA 4 . 1 . 1 . 08 PaJak Hiburan • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Tontonan F1lm/Bioskop · LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 02 Pagelaran Kesenian/Mus1k/Tari/Busana · LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejemsrwa · LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 04 Pameran • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejerusnva • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 06 Sirkus/Akrobat'Sulap • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA 4 . l . 1 . 08 . 08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permaman Ketangkasan • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . (9 Panti Pijat, Refle<S1, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) • LRA 4 . 1 . 1 . 08 . 10 Pertandingan Olahraga • LRA 4.1.1.09 Pajak Reklame • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Reklame Papan/Billboard/V1deotron/Megatron · LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 02 Reklame Kain • LRA 4 . l . 1 . 09 . 03 Reklame MeleKaVSt1<er · LRA 4 . 1 . l . 09 . 04 Reklame Selebaran • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 05 Reklame senatar · LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 06 Reklame Udara • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 07 Reklame Apung • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 08 Reklame Suara • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 09 Reklame Film/Slide • LRA 4 . 1 . 1 . 09 . 10 Reklame Peragaan • LRA 4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan • LRA 4 . 1 . 1 . 10 . o: PaJak Penerangan Jalan D1has1lkan sencm · LRA 4 . 1 . 1 . 10 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain · LRA 4.1.1.11 PaJak Parkir • LRA 4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Parkir • LR-6 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Air Tanah • LRA 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Air Tanah • LRA 4.1.1.13 PaJak Sarang Burun~ Walet • LRA 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Pajak Sarang Burung Walet • LRA 4 . 1 . 1 . 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 01 Asbes • LRA 4 . 1 . 1 . 14. 02 Batu Tulis • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 03 Batu Setengah Permaca • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 04 Batu Kapur • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 05 Batu Apung • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 06 Batu Permata • LR6. 4 . 1 . 1 . 14 . 07 Bentonit • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 08 Dolomit • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 09 Feldspar • LRA KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN
29. 4.1 . 1 . 14. 10 Garam Batu (Halite) • LRA 4.1.1.14.11 Grafit • LRA
30. 4.1 . 1 . 14 . 12 Granit/Andes1t - LRA
31. 4.1 . 1 . 14. 13 Gips • LRA
32. 4.1 . 1 . 14 . 14 Kalsit • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 15 Kaolin· LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 16 Leusit • LRA 4.1.1.14.17 Magnesit • LRA 4 . l . 1 . 14 . 18 Mika· LRA 4.1.1.14.19 Marmer • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 20 Nitrat - LRA
33. 4.1 . 1 . 14. 21 Opsidien • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 22 Oker • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 23 Pasir dan kerikil - LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 24 Pasir Kuarsa • LRA 4 . l . 1 . 14 . 25 Perlit • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 26 Phospat • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 27 Talk· LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 28 Tanah Serap (Fullers earth) • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 29 Tanah Dlatome • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 30 Tanah Liat - LRA
34. 4.1 . 1 . 14 . 31 Tawas (Alum) - LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 32 Tras • LRA 4 . 1 . l . 14 . 33 Yarosu - LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 34 Zeolit - LRA 4 . l . 1 . 14 . 35 Basal· LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 36 Trakit • LRA 4 . 1 . 1 . 14 . 37 Mineral Bukan Logam dan Lamnva • LRA 4 . 1 . 1 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan • LRA 4 . 1 . 1 . 15 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan • LRA 4 . 1 . 1 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA 4 . 1 . 1 . 16 . 01 BPHTB • Perrundahan Hak • LRA 4 . l . 1 . 16 . 02 BPHTB - Pembenan Hak Baru • LRA 4.1.1.17 Pajak Lingkungan • LRA 4 . l . 1 . 17 . 01 Pajak Lingkungan - LRA 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA K 4 . 1 . 2 . 01 Retnbusi Pelayanan Kesehatan • LRA 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Pelayanan kesehatan d1 Puskesmas - LRA 4 . l . 2 . 01 . 02 Puskesmas kehhng · LRA 4 . l . 2 . 01 . 03 Puskesmas pembantu · LRA 4 . 1 . 2 . 01 . 04 Balai Pengobatan - LRA 4 . l . 2 . 01 . 05 Rumah Sakit Umum Daerah • LRA 4 . l . 2 . 01 . 06 Tempat Pelayanan Kesehatan tamnva yang Sejerus yang D1m1hk1 dan/atau Dikelola oleh Pemda • LRA 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan · LRA 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dan Sumbernya ke Lekas, Pembuangan Sementara • LRA 4 . 1 . 2 . 02 . 02 Pengangkutan Sampah dan Sumbernya dan/atau Lekas, Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah • LRA 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Aktur Sampah • LRA 4 . l . 2 . 03 Retnbus1 Penggant1an B1aya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sip1I · LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Kartu Tanda Penduduk • LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal · LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Kartu Identitas Kerja - LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Kartu Penduduk Sementara • LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Kartu Identitas Penduduk Musiman • LRA 4 . l . 2 . 03 . 06 Kartu Keluarga • LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 07 Akta Catatan Sip1I - LRA KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 4.1.2.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA 4 . 1 . 2 . 04 . 01 Pelayanan Penguburan/Pemaka·nan - LRJ. 4 . 1 . 2 . 04 . 02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA
35. 4.1 . 2 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 4 . 1 . 2 . 05 . 01 Penyediaan Pelayaran Parkir di Tep1 Jalan Umum - LRA
36. 4.1 . 2 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 4 . 1 . 2 . 06 . 01 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA 4 . 1 . 2 . 06 . 02 Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA 4 . 1 . 2 . 06 . 03 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
37. 4.1 . 2 . 07 Retribusl Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 01 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan • LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep · LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus · LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microous - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 05 Retribusi PKB • Mobil Bus • Bus • LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 06 Retribusl PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 07 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beoan - l.Jgt-t Truck - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 08 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Mo:or Roda 2 - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 10 Retrlbusi PKB • Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA 4 . 1 . 2 . 07 . 11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermctor yang D1operas1kan di Air - LRA 4.1.2.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 4 . 1 . 2 . 08 . 01 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA 4 . 1 . 2 . 08 . 02 Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA 4 . l . 2 . 08 . 03 Alat Penyelematan Jiwa - LRA 4.1.2.09 Retribusl Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA 4 . 1 . 2 . 09 . 01 Penyediaan Peta Dasar (Gans) - LRA 4 . 1 . 2 . 09 . 02 Penyediaan Peta Foto - LRA 4 . 1 . 2 . 09 . 03 Penyediaan Peta Digital - LRA 4 . 1 . 2 . 09 . 04 Penyediaan Peta Tematik - LRA 4 . 1 . 2 . 09 . 05 Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA 4 . 1 . 2 . 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 4 . 1 . 2 . 10 . 01 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 4.1.2.11 Retribusi Pengolahan Umbah Cair - LRA 4 . 1 . 2 . 11 . 01 Rumah Tangga - LRA 4 . l . 2 . 11 . 02 Perkantoran - LRA 4 . 1 . 2 . 11 . 03 Industri • LRA 4 . 1 . 2 . 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 4 . 1 . 2 . 12 . 01 Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA 4 . 1 . 2 . 12 . 02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA 4.1.2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA 4 . 1 . 2 . 13 . 01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA 4 . 1 . 2 . 13 . 02 Pelatihan Teknis - LRA 4.1.2.14 Retribusl Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA 4 . 1 . 2 . 14 . 01 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekormmkasr - LRA 4 . 1 . 2 . 15 Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah - LRA 4 . 1 . 2 . 15 . 01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 4 . 1 . 2 . 15 . 02 Laboratorium - LRA 4 . 1 . 2 . 15 . 03 Ruangan -LRA 4 . 1 . 2 . 15 . 04 Kendaraan Bermotor - LRA 4 . 1 . 2 . 16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA 4 . l . 2 . 16 . 01 Penyediaan Fasihtas Pasar Grosir berbaqat Jerus Barang · LRA 4 . l . 2 . 16 . 02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA 4 . 1 . 2 . 16 . 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang D1sed1akan/D1selenggarakan oleh Pemerintar, Daerah - LRA 4.1.2.17 Retribusl Tempat Pelelangan - LRA
38. 4.1 . 2 . 17 . 01 Pelelangan Ikan - LRA KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 4 . 1 . 2 . 17 . 02 pelelangan Temak - LRA 4 . 1 . 2 . 17 . 03 Pelelangan Has1I Bumi - LRA 4.1.2.17.04 Pelelangan Has1I Hutan · LRA 4 . 1 . 2 . 17 . 05 Jasa Pelelangan serta Fasihtas tamnva yang D1sed1akan d1 Tempat Pelelangan · LRA 4 . 1 . 2 . 18 Retribusi Terminal • LRA 4 . 1 . 2 . 18 . 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum • LRA 4 . 1 . 2 . 18 . 02 Tempat Kegiatan Usaha • LRA 4 . 1 . 2 . 18 . 03 Fasihtas tamnva d1 Lmgkungan Terminal • LRA 4.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir • LRA 4.1.2.19.01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA 4 . 1 . 2 . 20 Retribusi Tempat Peng1napan/ Pesanggrahan/ Villa • LRA 4 . 1 . 2 . 20 . 01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vlla • LRA 4 . 1 . 2. 21 Retribusi Rumah Potong Hewan • L~ '° . 1 . 2 . 21 . 01 Pelayanan Pemenksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotonq · LRA 4 . 1 . 2 . 21 . 02 Pelayanan Pemenksaan Kesehatan Hewan Sesudah D1potong · LRA 4 . 1 . 2 . 22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan • LRA 4 . 1 . 2 . 22 . 01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA 4 . 1 . 2 . 23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga· LRA 4 . 1 . 2 . 23 . 01 Pelayanan Tempat Rekreasi • LRA 4 . 1 . 2 . 23 . 02 Pelayanan Tempat Panwrsata · LRA 4 . 1 . 2 . 23 . 03 Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
39. 4.1 . 2. 24 Retnbusi Penyebrangan Air • LRA 4 . 1 . 2 . 24 . 01 Pelayanan Penyebrangan Orang • LRA 4 . 1 . 2 . 24 . 02 Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA 4 . 1 . 2 . 25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah • LRA 4 . 1 . 2 . 25 . 01 Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA
40. 4.1 . 2. 26 Retribusi lzin Mend1nkan Bangunan • LRA 4 . 1 . 2 . 26 . 01 Pemberian lzin Untuk Mend1nkan Suatu Bangunan • LRA 4 . 1 . 2 . 27 Retribusi lzin Tempat Penjuatan M1numan Beralkohol • LRA 4 . 1 . 2 . 27 . 01 Pemberian lzin untuk melakukan Penjualan M1numan Beralkohol · LRA
41. 4.1 . 2. 28 Retribusi lzln Gangguan - LRA 4 . 1 . 2 . 28 . 01 Pemberian Izln Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pnbadi • LRA 4 . 1 . 2 . 28 . 02 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Keqiatan kepada Badan LRA 4 . 1 . 2 . 29 Retribusi Izln Trayek • LRA 4 . 1 . 2 . 29 . 01 Pemberian lzin Trayek kepada Orang Pribad1 - LRA 4 . 1 . 2 . 29 . 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA 4 . 1 . 2 . 30 Retribusi lztn Perikanan - LRA 4 . 1 . 2 . 30 . 01 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pnbadi • LRA 4 . 1 . 2 . 30 . 02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan • LRA 4.1.2.31 Retnbusi Pengendalian Lalu untas • LRA
42. 4.1 . 2. 31 . 01 Penggunaan Ruas Jalan Tertentu • LRA 4 . 1 . 2 . 31 . 02 Penggunaan Koridor Tertentu ·LRA 4 . 1 . 2 . 31 . 03 Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang • LRA 4 . 1 . 2 . 32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga xena Aslng (IMTA) · LRA 4 . 1 . 2 . 32 . 01 Pemberian Perpanjanqan IMTA kepada Pemben xena Tenaga Kerja Asing • LRA 4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang K Dipisahkan - LRA 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD • LRA 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan M1hk Daerah/BUMD - LRA 4 . l . 3 . 01 . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .............. - LRA SAL DO NORMAL Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan · LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA Pendapatan Denda etas Keterlambatan Pelaksanaan Pekenaan Bldang Pekerjaan Umum - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Ungkungan Hidup - LRA Pendapatan Denca atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bid3ng Pertanahan · LRA Pendapatan Denda etas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil · LRA Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Peker:iaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertmdunqan Anak • LRA Pendapatan Bung2 - LRA Pendapatan Sunga Deposito ...... • LRA Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA Ost . Tuntutan Ganti Kerug1an Daerah - LRA Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawa, Negen Bukan Bendaharawan - LRA Komisi, Potongan can Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA Penerimaan Kom1s1 dari Penempatan Kas Daerah · LRA Penerimaan Potongan dan - LRA Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dan .. LRA Ost .. Lain-lain PAD Yang Sah - LRA Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dip1sahkan - LRA Hasil Penjualan Tanah - LRA !-lasil Penjualan Peralatan/Mes1n - LRA Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA Hasil Penjuatan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA t-rasil Penjualan Aset Lainnya - LRA Penerimaan Jasa Giro - LRA Jasa Giro Kas Daerah - LRA Jasa Giro Bendahara • LRA Jasa Giro Dana Cadangan - LRA Ost . Dst . URAIAN 4 . 1 . 4 . 07 . 11 4 . 1 . 4 . 07 . 10 4 . 1 . 4 . 07 . 09 4 . 1 . 4 . 07 . 08 4 . 1 . 4 . 07 . 07 4 . 1 . 4 . 07 . 06 4 . 1 . 4 . 07 . OS 4 . 1 . 4 . 07 . 04 4 . 1 . 4 . 07 . 03 4 . 1 . 4 . 07 . 02 4 . 1 . 4 . 07 . 01
43. 4.1 . 4. 06 04 4 . 1 . 4 . 07 4 . 1 . 4 . 06 4 . 1 . 4 . 06 . 01 4 . 1 . 4 . 06 . 02 4 . 1 . 4 . 06 . 03 4 . 1 . 4 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 01 4 . 1 . 4 . 01 . 02 4 . 1 . 4 . 01 . 03 4 . 1 . 4 . 01 . 04 4 . 1 . 4 . 01 . OS
44. 4.1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01
45. 4.1. 4. 03 4 . 1 . 4 . 03 . 01 4 . 1 . 4 . 03 . 02 4 . 1 . 4 . 03 . 03 4 . 1 . 4 . 03 . 04 4.1.4.04 4 . 1 . 4 . 04 . 01 4 . 1 . 4 . 04 . 02 4 . 1 . 4 . 04 . 03
46. 4.1 . 4 . OS 4 . 1 . 4 . OS . 01 4 . 1 . 4 . OS . 02 4 . 1 . 3 . 03 . 02
47. 4.1. 4 4 . 1 . 3 . 03 . 01 4 . 1 . 3 . 02 . 01 4 . 1 . 3 . 02 . 02 4 . 1 . 3. 03 4 . 1 . 3 . 01 . 03
48. 4.1 . 3 . 02 PERATURAN KODE REKENING K KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 4 . 1 . 4 . 07 . 12 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekeriaan Rirl;mn l<Pl11;:1rn;:1 RPrPnr;:1n;:1 rl;:1n l<Pl11;:1rn;:1 <;p1;:1htPr.:l ·IRA 4 . 1 . 4 . 07 . 13 Ost...
49. 4.1 . 4. 08 Pendapatan Denda PaJak • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor · LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 4.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 05 Pendapatan Denda Pajak Rokok • LRA 4.1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA 4.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan • LRA 4.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 12 Pendapatan Denda PaJak Air Tanah - LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 13 Pendapatan Denda PaJak Sarang Burung Walet • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perl<otaan - LRA 4 . 1 . 4 . 08 . 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan • LRA 4.1.4.08.17 Pendapatan Denda PaJak Llngkungan - LRA 4.1.4.09 Pendapatan Denda Retnbus1 • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 01 Pendapatan Denda Retnbusi Pelayanan Kesehatan • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 02 Pendapatan Denda Retnbusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian B1aya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 04 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 05 Pendapatan Denda Retrlbusi Pelayanan Par1<1r d1 Tep1 Jalan Umum • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 06 Pendapatan Denda Retnbus, Pelayanan Pasar • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 07 Pendapatan Denda Retnbus, Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 4.1.4.09.08 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran • LRA 4.1.4.09.09 Pendapatan Denda Retrlbusi Penggantian aiava Cetak Peta • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 10 Pendapatan Denda Retnbusi Penvedraan dan/atau Penyedotan Kakus • LRA 4.1.4.09.11 Pendapatan Denda Retnbus, Pengolahan urnbah Cair · LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 12 Pendapatan Denda Retrlbusi Pelayanan Tera(Tera Ulang · LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 13 Pendapatan Denda Retnbusi Pelayanan Pend1d1kan • LRA 4 . 1 . 4 . 09. 14 Pendapatan Denda Retribusi Pengendahan Menara Telekomunikas, • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah · LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 16 Pendapatan Denda Retnbusi Pasar Grosrr dan/ atau Pertokoan · LRA 4.1.4.09.17 Pendapatan Denda Retnbus, Tempat Pelelangan · LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 18 Pendapatan Denda Retnbusi Terminal - LRA 4.1.4.09.19 Pendapatan Denda Retnbusi Tempat Khusus Parkir • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 20 Pendapatan Denda Retrlbusi Tempat Pengmapan/ Pesanggrahan/ Villa· LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 21 Pendapatan Denda Retnbusi Rumah Potong Hewan · LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 22 Pendapatan Denda Retnbusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 23 Pendapatan Denda Retnbusi Tempat Rekreas, dan Olah raga- LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 24 Pendapatan Denda Retrlbusi Penyebrangan Air • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 25 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produkst Usaha Daerah • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan • LRA 4 . 1 . 4 . 09 . 27 Pendapatan Denda Retrlbusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol • LRA SAL DO NORMAL Pendapatan dari Angsuran/Oc1lan Penjualan - LRA Angsuran/Cic1lan PenJualan Rumah pmas Daerah Golongan lII · LRA Angsuran/Clcilan Penjuatan Kendaraan Perorangan Dmas - LRA Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA Hasil dari Pemanfaatan Kekoyaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA Pendapatan Zakat - LRA Pendapatan Zakat - LRA Dst .. Pendapatan BLUD - LRA Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA Pendapatan Hibah BLUD - LRA Pendapatan Has1I xerjasama BLUD - LRA Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA Lain-lain PAD yang Sah tamnva - LRA Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA Fasilitas Sosial dan Fas1htas Umum - LRA Fasilitas Sosial - LRA Fasilitas Umum - LRA Dst .. Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan D1klat - LRA Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuranst Kesehatan - LRA Pendapatan Dari Pengembclian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA Pendapatan Dari Pengembahan Uang Muka - LRA Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan D1klat - LRA Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA Dst . Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian PaJak Penghas1lan Pasal 21 - LRA Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA Dst .. Pendapatan Denda Retribus1 Izin Gangguan · LRA Pendapatan Deroda Retribus1 Inn Trayek • LRA Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA Pendapatan Denda Retribcsl Pengendalian Lalu untas · LRA Pendapatan Denda RetribLsi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Ke11a Asing (IMTA'1 - LRA Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA Dst .. URAIAN 4.1.4.17 4.1.4.17.01 4 . 1 . 4 . 17 . 02 4 . 1 . 4 . 18 4 . 1 . 4 . 18 . 01 4 . 1 . 4 . 18 . 02 4 . 1 . 4 . 18 . 03 4 . l . 4 . 18 . 04 4 . 1 . 4 . 19 4 . 1 . 4 . 19 . 01 4 . 1 . 4 . 20 4 . 1 . 4 . 2) . 01 4 . 1 . 4 . 2•) . 02 4 . 1 . 4 . 20 . 03 4.1.4.21 4 . 1 . 4 . 16 . 04 4 . 1 . 4 . 16 . 03 4 . 1 . 4 . :s . 02 4 . 1 . 4 . :6 4 . 1 . 4 . 16 . 01 4 . 1 . 4 . 16 . 02 4 . 1 . 4 . 13 . OS 4.1.4.14
50. 4.1 . 4 . 14 . 01 4 . 1 . 4 . 14 . 02
51. 4.1 . 4. 14. 03 4 . 1 . 4 . 15 4 . 1 . 4 . 15 . 01 4.1.4.13.04 4 . 1 . 4 . 13 . 03 4 . 1 . 4 . 13 . 02 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 01 4 . 1 . 4 . 10 . 02 4 . 1 . 4 . 10 . 03 4 . 1 . 4 . 10 . 04 4.1.4.11 4.1.4.11.01 4 . 1 . 4 . 11 . 02 4 . 1 . 4 . 12 4 . 1 . 4 . 12 . 01 4 . 1 . 4 . 12 . 02 4 . 1 . 4 . 12 . 03 4 . 1 . 4 . 12 . 04 4 . 1 . 4 . 13 4 . 1 . 4 . 13 . 01 4 . 1 . 4 . 09 . 28 4 . 1 . 4 . 09 . 29 4 . 1 . 4 . 09 . 30 4 . 1 . 4 . 09 . 31 4 . 1 . 4 . 09 . 32 PERATURAN KODE REKENING KODE URAIAN SAL DO REKENING NORMAL PERATURAN 4 . 1 . 4 . 21 . 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk • LRA 4 . 1 . 4 . 21 . 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA 4 . 1 . 4 . 21 . 03 Uang Ujian Kena,kan Tingkat/Kelas - LRA 4 . 1 . 4 . 21 . 04 Ost ..............
52. 4.1 . 4. 22 Hasil dari pengelolaan dana berguhr 4 . 1 . 4 . 22 . 01 Hasll dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat... .......... • LRA 4 . 1 . 4 . 22 . 02 Ost .............. 4 . 1 . 4 . 23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA 4 . 1 . 4 . 23 . 01 Pendapatan Dana Kap1tas1 JKN - LRA 4.2
53. 4.2. 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA K 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak • LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pnbad, Dalam Negeri dan PPh Pasai 21 · LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 05 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Has,I Bukan PaJak/Sumber Daya Alam - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil dari Juran Hak Pengusahaan Hutan - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasll dari Iuran Tetap (Land-Rent) • LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil dari Juran Eksplorasi dan Juran Eksploitasi (Royaltl) - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan • LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan • LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi • LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi • LRA 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Ost ..............
54. 4.2. 1 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU) • LRA 4 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum - LRA 4.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (OAK) • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 01 OAK Bidang Jnfrastruktur Jalan • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 02 OAK Bldang Jnfrastruktur lrigasi • LRA 4 . 2 . l . 04 . 03 OAK Bidang Jnfrastruktur Air Minum • LRA 4.2.1.04.04 OAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA 4 . 2 . l . 04 . 05 OAK Bldang Keluarga Berencana • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 06 OAK Bidang Kehutanan • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 07 OAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman • LRA 4.2.1.04.08 OAK Bidang Kesehatan • LRA 4.2.1.04.09 OAK Bidang Kelautan dan Perikanan • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 10 OAK Bldang Prasarana Pemerintahan • LRA 4.2.1.04.11 OAK Bidang Transportasl Perdesaan - LRA 4 . 2 . l . 04 . 12 OAK Bldang Perdagangan • LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 13 OAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA 4.2.1.04.14 OAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinqqal (SPOT) - LRA 4.2.1.04.15 OAK Bidang Pertarnan · LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 16 OAK Bidang Energi Pedesaan • LRA
55. 4.2. 1 . 04. 17 OAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA 4 . 2 . 1 . 04 . 18 OAK Bidang Pendidikan • LRA 4 . 2. 1 . 04 . 19 OAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
56. 4.2. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya • LRA K K K K SALDO NORMAL K Dana Darurat - LRA Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA Pendapatan Hibah dan kelompok masyarakat/perorangan - LRA Pendapatan Hibah dan kelompok masyarakat - LRA Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA Pendapatan Hibah Dan Donor tamnva • LRA Dana Darurat - LRA Pendapatan Hibah dan Pemerintah Daerah tamova - LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Ost .. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisas1 Swasta dalam Negeri - LRA Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri • LRA Ost .. Pendapatan Hibah - LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Ost .. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ............................ - LRA Ost .. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA Bantuan Keuangan dari Pemenntah Daerah Kabupaten ...................... • LRA Ost .. Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA Ost . Pendapatan Dana Otonom, Khusus - LRA Pendapatan Dana Otonom, Khusus - LRA Bantuan Keuangan - LRA Bantuan Keuangan dan Pemenntah Daerah Provins, tamova · LRA Bantuan Keuangan oan Pemerintah Daerah Provins, ... - LRA Ost . Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA Ost . Dana Keistemewaan - LRA Dana Keistemewaan - LRA Dana Penvesuaran - LRA Tunjangan Profesi Guru PNSD · LRA Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD · LRA Dana lnsentif Daerah - LRA Dana Proyek Pemerintah Daerah dan oesentrausasi Provins, - LRA Bantuan Operas,onal Sekolah (BOS) - LRA Ost . Dana Otonom, Khusus - LRA Dana Otonomi Khusus - LRA Dana Tambahan lnfra.struktur - LRA URAIAN 4 . 3 . 1 . 03 . 02 4.3.1.04 4 . 3 . 1 . 04 . 01 4 . 3 . 1 . 04 . 02 4 . 3 . 1 . 05 4 . 3 . 1 . 05 . 01 4 . 3 . 1 . 05 . 02 4 . 3 . 1 . 05 . 03 4.3.2 4 . 3 . 2 . 01 4 . 3 . 2 . 01 . 01 4 . 3 . 1 . 03 . 01 4 . 2 . 4 . 03 . 02 4.3
57. 4.3. 1 4 . 3. 1 . 01 4 . 3 . 1 . 01 . 01 4 . 3 . 1 . 01 . 02
58. 4.3 . 1 . 02 4 . 3 . 1 . 02 . 01 4 . 3 . 1 . 02 . 02
59. 4.3. 1. 03 4 . 2 . 4 . 02 . 02
60. 4.2. 4. 03 4 . 2 . 4 . 03 . 01 4 . 2 . 2 . 03 . 05 4 . 2 . 2 . 03 . 06 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01 4 . 2 . 3 . 01 . 01 4 . 2 . 3 . 01 . 02
61. 4.2 . 3 . 02 4 . 2 . 3 . 02 . 01 4 . 2 . 3 . 02 . 02
62. 4.2. 3. 03 4 . 2 . 3 . 03 . 01 4.2.4 4 . 2 . 4 . 01 4 . 2 . 4 . 01 . 01 4 . 2 . 4 . 01 . 02
63. 4.2. 4. 02 4 . 2 . 4 . 02 . 01 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 02 4 . 2 . 2. 02 4 . 2 . 2 . 02 . 01
64. 4.2. 2. 03 4 . 2 . 2 . 03 . 01 4 . 2 . 2 . 03 . 02 4 . 2 . 2 . 03 . 03 4 . 2 . 2 . 03 . 04 PERATURAN KODE REKENING c: KOOE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN
65. 4.3. 2. 01 02 Dst .............. 4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA K 4 . 3 . 3 . 01 Pendapstan Lainnya - L ~ 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA 4 . 3 . 3 . 01 . 02 Dst ············· · 5 5 . 1
66. 5.1 . 1 Belanja Pegawai 0 5 . 1 . 1 . 01 6elanja Gajl dan Tunjan;Jan 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Belar:a Gaji Pokok P'JS/ Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Belan1a Tunjangan K:!luarga 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Belanja Tunjangan Jcbatan 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Belanja Tunjangan FLngsional 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Belanja Tunjangan FLngsional Umum 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Be!anja Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Be anja Tunjangan PPh{TunJangan Khusus
67. 5.1 . 1 . 01 . 08 Be anja Pembulatan Gaj1 5 . l . 1 . 01 . 09 Belanja Juran Jaminar, Kesehatan 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Belanja Uang Paket 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Belanja Tunjangan Sadan Musyawarah 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Belanj3 Tunjangan Komisi 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Belanj3 Tunjangan Ba:jan Anggaran 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Belanja Tunjangan Ba:jan Kehormatan 5.1.1.01.15 Belanja Tunjangan Ala: Kelengkapan tamnva
68. 5.1 . l . 01 . 16 Belcnja Tunjangan Pe-umahan 5.1.1.01.17 setema Uang Duka W~fat{Tewas 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Belan:a Uang Jasa Pengabdian
69. 5.1 . 1 . 01 . 19 Bel3n:a Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 . 1 . 1 . 01 . 20 Bel3n:a Tunjangan Kesehatan DPRD
70. 5.1 . 1 . 01 . 21 Dst... ........ 5 . l . l . 02 Belan}a "arnbahan P<:!ng,as,lan PNS 5 . l . l . (•2 . 01 BelcYlja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kena 5 . 1 . 1 . (2 . J2 BelcYlja Tambahan Penghas1lan Berdasarkan Tempat Bertugas 5 . 1 . 1 . 02 . J3 Belanja Tambahan Pcnghasilan Berdasarkan Kond1s1 xena 5 . 1 . 1 . 02 . J4 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profes, 5 . 1 . 1 . 02 . •JS Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi xena 5 . 1 . 1 . 03 I Belanjc Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/YIKJH 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Bela1j3 Tunjangan Kcrnunikasi Intensif Pirnpman dan Anggota DPR) 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanj:, Penunjang Oi:;erasional KDH/WKDH 5.1.1.04 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pert.ambangan 5 . 1 . 1 . 04 . J2 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 5 . 1 . 1 . 04 . ,)3 Belanja Biaya PemungLtan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan 5 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan PE<Jesaan 5 . 1 . 1 . 04 . 05 Belcnja Blaya Pemungutan PBS 5 . 1 . 1 . 05 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Belanja Insentif Pemurgutan Pajak Daerah - PaJak Kendaraan Berrr otor - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 02 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 03 BelcW1ja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - -RA S . 1 . 1 . OS . 04 Belanja Insentif PemuN;Jutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan • LR.4. S . 1 . 1 . OS . OS Belar,ja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA S . 1 . 1 . 05 . 06 3elarjc Insentif Pemun,1utan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 1 . 1 . 05 . 07 Belanja lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 08 Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 09 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA 5 . 1 . 1 . OS . 10 Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Penerangan Jalan - LRA 5 . 1 . 1 . OS . 11 Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - PaJak Parkir - LRA 5 . 1 . 1 . OS . 12 Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 13 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet • LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 14 Belanja lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 15 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 5 . 1 . 1 . 05 . 16 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan • LRA 5 . 1 . 1 . OS . 17 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
71. 5.1 . 1 . 06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusl Daerah 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Belanja Insentlf Pemungutan Retribusi Daerah • Pelayanan Kesehatan • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 02 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LRA
72. 5.1 . 1 . 06 03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah · Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil · LRA 5 . 1 . 1 . 06 04 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . OS Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 06 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pelayanan Pasar LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 07 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pengujian Kendaraan Bermotor • LRA 5.1.1.06.08 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 5.1.1.06.09 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Penggant1an Biaya Cetak Peta - LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 10 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah · Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 11 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah · Pengolahan Limbah (air · LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 12 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan I Tera(Tera Ulang • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 13 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pelayanan Pendidikan • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 14 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 15 Belanja lnsentif Pemungutan Retrlbusi Daerah • Pemakaran Kekayaan Daerah • LP.A 5 . 1 . 1 . 06 . 16 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
73. 5.1 . 1 . 06. 17 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 18 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah • Terminal • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 19 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah • Tempat Khusus Parkir • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 20 Belanja lnsentif Pemungutan Retribus1 Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa · LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 21 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah · Rumah Potong Hewan • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 22 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah · Pelayanan Kepelabuhan • LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 23 Belanja lnsentif Pernungutan Retribusi Daerah · Tempat Rekreasi dan Olah raga· LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 24 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah · Penyebrangan Air· LRA 5 . 1 . 1 . 06 . 25 Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah · Penjualan Produksi Usaha Daerah • LRA KOOE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN S . 1 . 1 . 06 . 26 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah • Izin Mendirikan Bangunan • LRA S . 1 . 1 . 06 . 27 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah • lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol • LRA S . 1 . 1 . 06 . 28 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah • Izin Gangguan · LAA S . 1 . 1 . 06 . 29 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah · Izin Trayek - LRA S . 1 . 1 . 06 . 30 Belanja Insentif Pemungutan Retritusi Oaerah · Izm Penkanan - LRA S . 1 . 1 . 06 . 31 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah · Pengendalian Lalu Lintas • LRA S . 1 . 1 . 06 . 32 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah • Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) • LRA S . 1 . 1 . 07 Belanja Uang Lembur S . 1 . 1 . 07 . 01 Belanja Uang Lembur PNS S . 1 . l . 07 . 02 Belanja Uang Lem!:>ur Non PNS S. 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa D S. 1 . 2. 01 Belanja Bahan Pakal Habis S . 1 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor S . 1 . 2 . 01 . 02 Belanja Dckumen/Administrasi Tender S . 1 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Ustrik dan Elektronik (Lampu P1jar, Battery Kering) S . 1 . 2 . 01 . 04 Belanja Pe·angko, Materai dan Benda Pos Lainnya S . 1 . 2 . 01 . OS Belanja Pe·alatan Kebersihan dan Bahan Pembersih S . 1 . 2 . 01 . 06 Belanja Ba1an Bakar MinyakfGas S . 1 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran S . 1 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas S . 1 . 2 . 01 . 09 Ost ....................................... S. 1 . 2. 02 Belanja Bahan/Material S . 1 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan S . 1 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman S . 1 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak S . 1 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan obat-obatan S . 1 . 2 . 02 . OS Belanja Bahan Kimia S . 1 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok S . 1 . 2 . 02 . 07 Ost ....................................... S. 1 . 2. 03 Belanja Jasa Kantor S . 1 . 2 . 03 . 01 Befanja Telepon S . 1 . 2 . 03 . 02 Befanja Air S . 1 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik S . 1 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang S . 1 . 2 . 03 . OS Belanja Surat Kabar/Majalah S . 1 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet S . 1 . 2 . 03 . 07 Belanja Paketf Pengiriman S . 1 . 2 . 03 . 08 Belanja Ser:ifikasi 5 . 1 . 2 . 03 . 09 BelanJa Jasa Transaksi Keuangan 5 . 1 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 5 . 1 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor S . 1 . 2 . 03 . 12 Ost ....................................... 5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi S . 1 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan S . 1 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Oaerah S . 1 . 2 . 04 . 03 Ost ....................................... S. 1 . 2. OS Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 1 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service S . 1 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 1 . 2 . OS . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5 . 1 . 2 . OS . 04 Belanja Jase KIR S . 1 . 2 . OS . OS Belanja Pajak Kendaraan Bermotor S . 1 . 2 . OS . 06 Belanja Bea Balik Nama Kenoaraan Bermotor KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 1 . 2 . OS . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 1 . 2 . OS . 08 Belanja Perpanjarqan Surat Ijin Mengemudi
74. 5.1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 1 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5 . 1 . 2 . 06 . 02 Belanja Peng,;Jandaan 5 . 1 . 2 . 06 . 03 Ost .......................................
75. 5.1 . 2. 07 Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 . 1 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Oinas 5 . 1 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Ternpat 5 . 1 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5 . 1 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Terroat Park1r/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 5 . 1 . 2 . 07 . 05 Ost .....................................
76. 5.1 . 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 1 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Oarat 5 . 1 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sara,a Mobilitas Air 5 . 1 . 2 . 08 . 03 Belanja Sewa Sara,a Mobilitas Udara 5 . l . 2 . 38 . 04 Ost ... 5.1.2.)9 Belanja Sewa Alat Berat 5 . 1 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eska·.,ator 5 . 1 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser 5 . 1 . 2 . 09 . 03 Ost ... 5 . 1 . 2 . 10 Belanja Sewa Pe·Jeng-<apan dan Peralatan Kantor 5 . 1 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 1 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 5 . 1 . 2 . !O . 03 Belanja Sewa Proyektor 5 . 1 . 2 . :o . 04 Belanja Sewa GenE1ator 5 . 1 . 2 . :o . OS Belanja Sewa Tenda 5 . 1 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5 . 1 . 2 . 10 . 07 Ost ....................................... 5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 1 . 2 . 11 . 01 Belanja Makar.an dan Minuman Hanan Pegawa1 5 . 1 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 . 1 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.1.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 5 . 1 . 2 . 11 . 05 Ost ....................................... 5 . 1 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 . 1 . 2 . 12 . 01 Belanja pakaian Oires KOH dan WKOH 5 . 1 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5 . 1 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakalan Sipil Lengkap (PSL) 5.1.2.12.04 Belanja Pakaian Oinas Harian (POH) 5 . 1 . 2 . 12 . OS Belanja Pakalan Dinas Upacara (POU) 5 . 1 . 2 . 12 . 06 Ost.. ..................................... 5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 5 . 1 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Ke11a Lapangan 5 . 1 . 2 . 13 . 02 Ost. ...................................... 5.1.2.14 Belanja Pakaian Knusus dan Hari-hari Tertentu 5 . 1 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI 5 . 1 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakalan adat daerah 5 . 1 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 1 . 2. 14. 04 Belanja Pakaiar Olahraga 5 . 1 . 2 . 14 . 05 Ost......................... 5 . 1 . 2 . 15 Belanja Perjalanar Oinas 5 . 1 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Oalam Oaerah 5 . 1 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Clnas Luar Oaerah 5 . 1 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Oinas Luar Negeri 5 . 1 . 2 . 16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 5 . 1 . 2 . 16 . 01 Belanja Perjalaran P ndah Tugas Dalam Daerah KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 1 . 2 . 16 . 02 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah 5.1.2.17 Belanja Pemulangan Pegawai 5 . 1 . 2 . 17 . 01 Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah 5 . 1 . 2 . 17 . 02 Belanja Pemulangan Pegawal yang Pensiun Luar Daerah 5 . 1 . 2 . 17 . 03 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 5 . 1 . 2 . 18 Belanja Pemeliharaan 5 . 1 . 2 . 18 . 01 Belanja Pemeliharan Tanah 5 . 1 . 2 . 18 . 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mes1n 5 . 1 . 2 . 18 . 03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 1 . 2 . 18 . 04 Belanja Pemeliharan Jalan, lrigasi, dan Jaringan 5 . 1 . 2 . 18 . OS Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5 . 1 . 2 . 18 . 06 Ost....................................... 5.1.2.19 Belanja Jasa Konsultans, 5 . 1 . 2 . 19 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 . 1 . 2 . 19 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 1 . 2 . 19 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5 . 1 . 2 . 19 . 04 Ost. ......................................
77. 5.1 . 2. 20 Beldnja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/P1hak Ket,ga 5 . 1 . 2 . 20 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 1 . 2 . 20 . 02 Belanja Barang Yang Akan o,serahkan Kepada Pihak Ket1ga 5 . 1 . 2 . 20 . 03 Ost................................ """ 5 . 1 . 2 . 21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/P1hak Ketiga 5 . 1 . 2 . 21 . 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 5 . 1 . 2 . 21 . 02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada P1hak Kebga 5 . 1 . 2 . 21 . 03 Ost....................................... 5 . 1 . 2 . 22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 . 1 . 2 . 22 . 01 Belanja Beasiswa Tugas Belaiar 03 5 . 1 . 2 . 22 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Sl 5 . 1 . 2 . 22 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 52 5 . 1 . 2 . 22 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 53 5 . 1 . 2 . 22 . 05 Ost ............................ 5 . 1 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Birnbmqan Tekrus PNS 5 . 1 . 2 . 23 . 01 Belanja Kursus-kursus Smgkat/ Pelanhan 5 . 1 . 2 . 23 . 02 Belanja Sosralisast 5 . 1 . 2 . 23 . 03 Belanja Bimbingan Tekrus 5 . 1 . 2 . 23 . 04 Ost ....................................... 5 . 1 . 2 . 24 Belanja Honorarium Non Pegawa, 5 . 1 . 2 . 24 . 01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur 5 . 1 . 2 . 24 . 02 Belanja Moderator 5 . 1 . 2 . 24 . 03 Ost. ............. 5 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 5 . 1 . 2 . 25 . 01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Keg1atan 5 . 1 . 2 . 25 . 02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 1 . 2 . 25 . 03 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 5 . 1 . 2 . 25 . 04 Belanja Honorarium PNS Lainnya 5 . 1 . 2 . 25 . 05 Ost ..............
78. 5.1 . 2 . 26 Belanja Honorarium Non PNS 5 . 1 . 2 . 26 . 01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 . 1 . 2 . 26 . 02 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 . 1 . 2 . 26 . 03 Ost ..............
79. 5.1 . 2. 27 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5 . 1 . 2 . 27 . 01 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Kebga 5 . 1 . 2 . 27 . 02 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 5 . 1 . 2 . 27 . 03 Ost.............. 5 . 1 . 2 . 28 Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS 5 . 1 . 2 . 28 . 01 Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
80. 5.1 . 2. 29 Belanja Barang Dana BOS KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 1 . 2 . 29 . 01 Belanja Barang Dana BOS
81. 5.1 . 2 . 30 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 5 . 1 . 2 . 30 . 01 Belanja yang bersumber dari Dana Kap1tas1 Jam,nan Kesehatan Nasional 5 . 1 . 2 . 30 . 02 Ost .......................................
82. 5.1. 3 Belanja Sunga D 5 . 1 . 3 . 01 Belanja Bunga Utang Pinjaman 5 . 1 . 3 . 01 . 01 Belanja Sunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 5 . 1 . 3 . 01 . 02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemenntah Daerah lainnya 5 . 1 . 3 . 01 . 03 Belanja Sunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 5 . 1 . 3 . 01 . 04 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 5 . 1 . 3 . 01 . 05 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD 5 . 1 . 3 . 01 . 06 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN 5 . 1 . 3 . 01 . 07 Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya 5 . 1 . 3 . 01 . 08 Ost .......................................
83. 5.1 . 3 . 02 Belanja Bunga Utang Obligasi 5 . 1 . 3 . 02 . 01 Belanja Sunga Utang Obligasi ......... 5 . 1 . 3 . 02 . 02 Ost ....................................... 5 . 1 . 4 Belanja Subsldl D 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Subsidi 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Subsidi kepada BUMN 5 . 1 . 4 . 01 . 02 Belanja Subsidi kepada BUMD 5 . 1 . 4 . 01 . 03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga La,nnya
84. 5.2 . 5 Belanja Hlbah D 5 . : . 5 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah 5 . : . 5 . 01 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah
85. 5.1 . 5 . 02 Beianja Hibah kepada Pemerintah Daerah lamnva 5 . 1 . 5 . 02 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Provins, 5 . 1 . 5 . 02 . 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten 5 . 1 . 5 . 02 . 03 Beianja Hibah kepada Pemerintah Kota
86. 5.1 . 5. 03 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 5 . 1 . 5 . 03 . 02 Ost .......... 5 . 1 . 5. 04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 5 . 04 . 01 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 5. 05 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 5 . 1 . 5 . 05 . 02 Ost ...
87. 5.1 . 5 . 06 Belanja Hibah Dana BOS untuk 5atuan Pendidikan Dasar 5 . 1 . 5 . 06 . 01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar dt Kabupaten/Kota .... 5 . 1 . 5 . 06 . 02 Ost... ....................................
88. 5.1 . 6 Belanja Bantuan Sosial D 5 . 1 . 6 . 01 Belanja Bantuan Soslal kepada Organlsasi Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 6 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan .... 5 . 1 . 6 . 01 . 02 Ost .......... 5 . 1 . 6. 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 5 . 1 . 6 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada ........................ S . 1 . 6 . 02 . 02 Ost ....................................... 5.2
89. 5.2. 1 Belanja Modal Tanah D 5 . 2 . 1 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan 5 . 2. 1 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
90. 5.2 . 1 . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan 5.2.1.04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Carnpuran S . 2 . 1 . 04 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tldak Ada Jartngan Pengairan S . 2 . 1 . 04 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
91. 5.2 . 1 . OS Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan S . 2 . 1 . OS . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat S . 2 . 1 . 05 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar 5 . 2 . 1 . OS . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jerus 5 . 2 . 1 . 05 . 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa 5 . 2 . 1 . OS . OS Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus S. 2. 1 . 06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan S . 2 . 1 . 06 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar S . 2. 1 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa 5 . 2 . 1 . 07 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau S . 2. 1 . 08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak S . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus 5 . 2 . 1 . 08 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak S . 2. 1 . 09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rum put 5 . 2 . 1 . 09 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang S . 2 . 1 . 09 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput 5 . 2 . 1 . 10 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain S . 2 . 1 . 10 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian 5.2.1.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 5 . 2 . 1 . 11 . 01 Betanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tlnggat 5 . 2 . 1 . 11 . 02 Belanja Modal Tanah - PengadaanTanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 5 . 2 . 1 . 11 . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri 5 . 2 . 1 . 11 . 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 5 . 2 . 1 . 11 . 05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong S . 2 . 1 . 11 . 06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan 5 . 2 . 1 . 11 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan S . 2 . 1 . 11 . 08 Betanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jatan dan Jembatan 5 . 2 . 1 . 11 . 09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst S . 2 . 1 . 12 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan 5 . 2 . 1 . 12 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan 5 . 2 . 1 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 5 . 2 . 1 . 13 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga S . 2 . 1 . 13 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir S . 2 . 1 . 13 . 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 1 . :3 . 04 Belanja Modal Tanar - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio ~lam 5 . 2 . 1 . 13 . OS Belanja Modal Tartar - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 5 . 2 . 1 . 13 . 06 Belanja Modal Tanar - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang 5 . 2 . 1 . 13 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 5 . 2 . 1 . 13 . 08 BelanJa Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 5.2.1.13.09 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi 5 . 2 . 1 . 13 . 10 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan 5.2.1.13.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah 5 . 2 . 1 . 13 . 12 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olcti Raga 5.2.1.13.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat lbafah 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin D 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
92. 5.2 . 2 . 01 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader 5 . 2 . 2 . C•l . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Pile Driver 5 . 2 . 2 . 01 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Hauler 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Mocal Perala:an dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
93. 5.2 . 2 . 01 . 09 Belanja Mocal Perala:an dan Mesin - Pengadaan Loader 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Mocal Perala:an dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Mooal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mes1n Proses
94. 5.2. 2. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik 5 . 2 . 2 . 02 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung 5.2.2.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 5 . 2 . 2 . 03 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
95. 5.2. 2 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Mod31 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan omas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Mod31 Peralatan dan Mesin · Pengadaan Kendaraan Bermotor Penurnpang 5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Mod31 Peralatan dan Mesin · Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan B3rang KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5.2.2.04.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bennotor Khusus S . 2 . 2 . 04 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bennotor Beroda Dua 5 . 2 . 2 . 04 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga S. 2. 2. OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor S . 2 . 2 . OS . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5 . 2 . 2 . OS . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 5.2.2.06 selanja Modal Peralatan dan Me~m - Pengadaan Alat J.ngkut Apung Bermotor 5 . 2 . 2 . 06 . 0 l Belanja Modal Peralatan dan Nesin - Pengadaan Alct Angkut Apung Bermotor Barang 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alct Angkut Apung Bermotor Penumpang 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bennotor Khusus S . 2. 2. 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat .Angkut Apung Tak Bermotor S . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Modal Peralatan dan l\"es1n - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bennotor Untuk Barang S . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Modal Peralatan dan r,tesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bennotor Penumpa,g S . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bennotor Khusus 5 . 2 . 2. 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Kapal Terbang 5.2.2.09 selarua Modal Peralatan dan Mesh - Pengadaan Alat B~ngkel Bermesin S . 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan Perxakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pandas, 5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perxakas Konstruksi Logam yang serpmdan S . 2 . 2 . 09 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan Per<akas Bengkel Listnk 5.2.2.09.04 Belanja Modal Peralatan dan M~sin - Perkakas Bengtel Service S . 2 . 2 . 09 . OS Belanja Modal Peralatan dan M~sin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bennesin S . 2 . 2 . 09 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perl:akas Bengkel Kayu S . 2 . 2 . 09 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Perl:akas Bengkel Khusus S . 2 . 2 . 09 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Peralatan Las S . 2 . 2 . 09 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Pertakas Pabnk Es S . 2 . 2 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin S . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlo:akas Bengkel Konstruksi Logam S . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik S . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan Perkakas Bengkel Service 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlcakas Pengangkat 5 . 2 . 2 . 10 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) S . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) S . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besl 5.2.2.10.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu KOOE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Tukang Kuht 5 . 2 . 2 . 10 . 11 selanja Modal Peralatan dan Mesin • PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting 5.2.2.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur Universal 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur{Test Alat Kepribadian 5.2.2.11.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur {Test Klinis Lain 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Modal Peralatan da1 Mesin • Pengadaan Alat Kalibrasi 5.2.2.11.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Oscilloscope 5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Universal Tester 5.2.2.11.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur/Pembandmg 5.2.2.11.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Ukur Lainnya 5 . 2 . 2 . 11 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengacaan Alat Timbangan/Blora 5.2.2.11.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 5 . 2 . 2 . 11 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Takaran Kering 5.2.2.11.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
96. 5.2. 2 . 11 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu 5 . 2 . 2 . 11 . 15 Belanja Modal Peralatan dar Mesin • Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasltas 5.2.2.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Pengolahan 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5 . 2 . 2 . 12 . 02 BelanJa Modal Peralatan dan Mesm · Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat·Alat Petemakan 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Alat Laboratorium Pertarnan
97. 5.2 . 2 . 12. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Alat Procesmq 5 . 2 . 2 . 12 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Pasca Panen 5 . 2 . 2 . 12 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan 5.2.2.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
98. 5.2. 2 . 13 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Pemehharaan Tanaman 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Alat Panen 5 . 2 . 2 . 13 . 03 BelanJa Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Alat Penyimpanan 5 . 2 . 2 . 13 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium 5 . 2 . 2 . 13 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Penangkap Ikan 5.2.2.14 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n · Pengadaan Alat Kantor S . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Mesm xenk S . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Mesm Hitung/Jumlah 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) S. 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Penyimpanan Per1engkapan Kantor KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 14 . 05 seianja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
99. 5.2. 2. 15 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubela1r 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
100. 5.2 . 2 . 15 . 03 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pernbersm 5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pend1ng1n 5 . 2 . 2 . 15 . 05 selenja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 5 . 2 . 2 . 15 . 06 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 2 . 15 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 2 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 2 . 16 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 2 . 16 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
101. 5.2. 2. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MeJa Dan Kursl Kerja/Rapat Pejabat
102. 5.2. 2. 17. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MeJa xena Pejabat 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MeJa Rapat Pejabat 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi xena Pejabat 5.2.2.17.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kurs1 Rapat Pejabat
103. 5.2. 2. 17. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kurs1 Hadap Depan Meja Ker:ia Pejabat 5 . 2 . 2 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu d1 Ruangan Pejabat 5 . 2 . 2 . 17 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Leman dan Ars1p Pejabat 5 . 2 . 2 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 2 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 2 . 18 . 02 BelanJa Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 5 . 2 . 2 . 18 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A 5 . 2 . 2 . 18 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 5 . 2 . 2 . 18 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 5 . 2 . 2 . 18 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 5.2.2.19 BelanJa Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Kornunrkasi 5.2.2.19.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kornurukasi Telephone
104. 5.2. 2 . 19. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komumkas: Radio SSB 5 . 2 . 2 . 19 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat xomumkas: Radio HF/FM 5.2.2.19.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat xornumkas: Radio VHF 5 . 2 . 2 . 19 . 05 Belania Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Komurukasi Radio UHF KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 19 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Afat Komunikasi Soslal 5 . 2 . 2 . 19 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pengadaan Alat-alat Sandi
105. 5.2 . 2 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW S . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesln • Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Antena MF/MW 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Antena HF/SW 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Antena UHF 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabcila 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF 5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
106. 5.2 . 2 . 20. 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan '11crovawe FPU 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mlcrovawe Terestrial
107. 5.2. 2. 20. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO 5 . 2 . 2 . 20 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load 5 . 2 . 2 . 20 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Switcher Antena 5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Swltcher/Menara Antena 5 . 2 . 2 . 20 . 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder 5 . 2 . 2 . 20 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Humitity Control 5 . 2 . 2 . 20 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesln • Pengadaan Program Input Equipment 5 . 2 . 2 . 20 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesln • Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran lJmum 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran Mata 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kedokteran T H.T 5 . 2 . 2 . 21 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Rotgen 5 . 2 . 2 . 21 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Farrnasi 5 . 2 . 2 . 21 . 08 3elanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Afat-Alat <edokteran Bedah 5 . 2 . 2 . 21 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyaklt Kandungan KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 21 . 10 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penvakit Dalam 5 . 2 . 2 . 2: . 11 BelanJa Mod:11 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary 5 . 2 . 2 . 2: . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mes,n - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 5 . 2 . 2 . 21 . 13 Belanja Modal Pe·alatan dan Mesin - Pengadaan Pohkhnik Set 5 . 2 . 2 . 21 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 5 . 2 . 2 . 21 . 15 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syara(I S . 2 . 2 . 21 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung S. 2. 2 . 21 . 17 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir s . 2 . 2 . 21 . .a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 5 . 2 . 2 . 21 . 19 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelarrun S . 2 . 2 . 21 . 20 setarua Modal Peralatan dan Mes,n • Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 5.2.2.21.21 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa 5 . 2 . 2 . 21 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 5 . 2. 2 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 5 . 2 . 2 . 22 . 02 BelanJa Moda Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabtlitasi Med1s S . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut S . 2 . 2 . 22 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara 5 . 2 . 2 . 22 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran xeoonsian 5 . 2 . 2 . 22 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
108. 5.2 . 2 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
109. 5.2 . 2 . 23 o: Belanja Modal Peralatan dan Mes,n - Pengadaan Alat Laboratorium K1mia Air 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium M1crcbiologi 5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium H1dro Klmia 5 . 2 . 2 . 23 . 0£ Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika 5 . 2 . 2 . 23 . 05 Belanja Modal Peraatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi 5 . 2 . 2 . 23 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstrukst 5 . 2 . 2 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal cat & Kimia 5 . 2 . 2 . 23 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mei<anik Tanah dan Batuan 5 . 2 . 2 . 23 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium C.OCok Tanam 5 . 2 . 2 . 23 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Ustrlk 5 . 2 . 2 . 23 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mes1n Ustrik A 5 . 2 . 2 . 23 . 12 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum 5 . 2 . 2 . 23 . 13 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A 5 . 2 . 2 . 23 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 5 . 2 . 2 . 23 . 15 BelanJa Modal Pe-alatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium M1crobiolog1 KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 23 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pe"lgadaan Alat Laboratorium Kimia
110. 5.2 . 2 . 23. 17 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pe1gadaan Alat Laboratonum M1crob1olog1 A 5 . 2 . 2 . 23 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patoloqi 5 . 2. 2 . 23 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi 5 . 2 . 2 . 23 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 5 . 2 . 2 . 23 . 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film 5 . 2 . 2 . 23 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan 5 . 2 . 2 . 23 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentas, 5 . 2 . 2 . 23 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi 5 . 2 . 2 . 23 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pergadaan Alat Laboratonum Fis1ka 5 . 2 . 2 . 23 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium H1drodmam1ka 5 . 2 . 2 . 23 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi 5 . 2 . 2 . 23 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan 5 . 2 . 2 . 23 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penqadaan Alat Laboratorium Pasir 5 . 2 . 2 . 23 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n · Penjadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan 5 . 2 . 2 . 23 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pen,;iadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 5 . 2 . 2 . i.3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorlum Metalography 5 . 2 . 2 . 23 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan 5 . 2 . 2 . 23 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mes,n - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 5 . 2 . 2 . 23 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam 5 . 2 . 2 . 23 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mes,n • Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie 5 . 2 . 2 . 23 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelap1san Logam 5 . 2 . 2 . 23 . 38 setanja Modal Peralatan dan Mes1r, - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 5 . 2 . 2 . 23 . 39 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n · Pen~adaan Alat Laboratorium Proses Teknoloqi Texnl 5 . 2 . 2 . 23 . 40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pen~adaan Alat Laboratorium Uji Tekstel 5 . 2 . 2 . 23 . 41 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 5 . 2 . 2 . 23 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum Proses Teknolog1 Kuht Karet 5 . 2 . 2 . 23 . 43 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 5 . 2 . 2 . 23 . 44 Belanja Modal Peralatan dan Mesm · Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik 5 . 2 . 2 . 23 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penqsdaan Alat Laboratorium Proses Teknolog1 Selulosa 5 . 2 . 2 . 23 . 46 Belanja Modal Peralatan dan Mesm · Peng3daan Alat Laboratorium Pertanian 5 . 2 . 2 . 2~- . 47 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n · Pengadaan Alat Laboratonum Pertanian A 5 . 2 . 2 . 23 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B 5 . 2 . 2 . 23 . 49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 5 . 2 . 2 . 23 . so Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 23 . 51 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratonum Konvers: Batubara dan B1omas 5 . 2 . 2 . 23 . 52 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Alct Laboratorium Oceanografi 5 . 2 . 2 . 23 . 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 5 . 2 . 2 . 23 . 54 Belanja Modal Peralatan dan Mesm • Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan 5 . 2 . 2 . 23 . SS BelanJa Modal Peralatan dan Mes1n · Pengadaan Alat Laboratorium B1ologi 5 . 2 . 2 . 23 . 56 Belanja Modal Peralatan dan Mesm · Pengadaan Alat Laboratorium Geofis1ka 5 . 2 . 2 . 23 . 57 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Ala: Laboratorium Tambang 5 . 2 . 2 . 23 . 58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Ala: Laboratorium Proses{Teknik Kimia 5 . 2 . 2 . 23 . 59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Laboratonum Proses lndustn 5 . 2 . 2 . 23 . 60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 5 . 2 . 2 . 23 . 61 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Laboratorium Kearsipan 5 . 2 . 2 . 23 . 62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis 5 . 2 . 2 . 23 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 5 . 2 . 2 . 23 . 64 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan Laboratonum Hematologi & Urinahsis A 5 . 2 . 2 . 24 BelanJa Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan B1dang Stud1 : Bahasa Indonesia 5 . 2 . 2 . 24 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan B1dang Studi : Matematika 5 . 2 . 2 . 24 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n · Pengadaan B1dang Studt : IPA Dasar 5 . 2 . 2 . 24 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan B1da,g Studt : IPA Lanjutan 5 . 2 . 2 . 24 . OS Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan 81dang Studi : IPA Menengah 5 . 2 . 2 . 24 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas 5 . 2 . 2 . 24 . 07 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Bidang Studt : JPS 5 . 2 . 2 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesm - Pengadaan B1dang Studt : Agama Islam 5 . 2 . 2 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 81dang Stud1 : Ketrampilan 5 . 2 . 2 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan B1dang Studi : Keseman 5 . 2 . 2 . 24 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan B1darg Stud1 : Olah Raga 5 . 2 . 2 . 24 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan B1darg Studt : PMP 5 . 2 . 2 . 24 . 13 selarna Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan B1dang Pend1dikan/Ketramptlan tam-lam 5 . 2 . 2. 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analy:1cal instrument 5 . 2 . 2 . 25 . 02 selanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan lnstn.ment Probe/Sensor 5 . 2 . 2 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n • Pengadaan General Laboratory Tool 5 . 2 . 2 . 25 . 04 seiarua Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan lnstrunent Probe/Sensor A 5 . 2 . 2 . 25 . 05 BelanJa Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils 5 . 2 . 2 . 25 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Laboratory Safety Equipment KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 2 . 30 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pernesman : Propeller Model Workshop 5 . 2 . 2 . 30 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesman : Mechanical Workshop 5 . 2 . 2 . 30 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Pernesinan : Precision Mechanical Workshop 5 . 2 . 2 . 30 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pernesman Painting Shop 5 . 2 . 2 . 30 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Pernesman : Ship Model Preparabon Shop 5 . 2 . 2 . 30 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Pemes1nan : Electrical Workshop 5 . 2 . 2 . 30. 14 selarua Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan MOB 5 . 2 . 2 . 30 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Pengadaan Photo and Film Equipment 5.2.2.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan sernata Ap1 5 . 2 . 2 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam 5 . 2 . 2 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - semata P1nggang 5 . 2 . 2 . 31 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n - Senjata Bahu/SenJata Laras Pan Jang 5 . 2 . 2 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mes1n 5 . 2 . 2 . 31 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Martir 5 . 2 . 2 . 31 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis BaJa
111. 5.2 . 2. 31 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n -Artlien Medan (Armed) 5 . 2 . 2 . 31 . 08 setarna Modal Peralatan dan Mes,n -Artilen Pertahanan Udara (Arhanud) 5 . 2 . 2 . 31 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n -Peluru Kendah/Rudal 5 . 2 . 2 . 31 . 10 BelanJa Modal Peralatan dan Mesin -Kavalen 5 . 2 . 2 . 31 . 11 Belanja Moda: Peralatan dan Mesin -senjata Lain-lain
112. 5.2. 2. 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersenJataan Non Senjata Apl 5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan 5 . 2 . 2 . 32 . 02 Belanja Modal Pera:atan dan Mesin - Pengadaan Non serneta Ap1
113. 5.2 . 2 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amurusi 5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amurusi Umum 5 . 2 . 2 . 33 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amums: Darat 5 . 2 . 2 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesln -Pengadaan serneta Smar 5 . 2 . 2 . 34 . 01 setenja Modal Peralatan dan Mes1n -Pengadaan Laser 5 . 2 . 2. 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mes1n -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 5 . 2 . 2 . 35 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perhndungan 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 3 . •Jl . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 3 . 01 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 5 . 2 . 3 . 01 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 5 . 2 . 3 . 01 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasl 5 . 2 . 3 . 01 . 05 selarna Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratonum 5 . 2 . 3 . 01 . 06 setanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 5 . 2 . 3 . 01 . 07 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatonum 5 . 2 . 3 . 01 . 08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat lbadah KOOE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 3 . 01 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5 . 2 . 3 . 01 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan S . 2 . 3 . 01 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga S . 2 . 3 . 01 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5 . 2 . 3 . 01 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga S. 2 . 3. 01 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 5 . 2 . 3 . 01 . 15 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 5 . 2 . 3 . 01 . 16 3elanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik 5.2.3.01.17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus 5 . 2 . 3 . 01 . 18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan{Temak S. 2 . 3. 01 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan S . 2 . 3 . 01 . 20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum 5 . 2 . 3 . 01 . 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar S . 2 . 3 . 01 . 22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kela,kan 5 . 2 . 3 . 01 . 23 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 5 . 2 . 3 . 01 . 24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan 5 . 2 . 3 . 01 . 25 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium 5 . 2 . 3 . 01 . 26 Belanja Modal Gedung dan Bangunan · Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 5 . 2 . 3 . 01 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan · Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
114. 5.2. 3. 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal S . 2 . 3 . 02 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I S . 2 . 3 . 02 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan · Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 5 . 2 . 3 . 02 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan · Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III 5 . 2 . 3 . 02 . 04 Belanja Modai Gedunq dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wlsma/Bungalow{Tempat Peristlrahatan 5 . 2 . 3 . 02 . OS Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama 5 . 2 . 3 . 02 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel 5 . 2 . 3 . 02 . 07 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel 5 . 2 . 3 . 02 . 08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
115. 5.2. 3. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Men3ra 5 . 2 . 3 . 03 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai S . 2 . 3 . 03 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara 5 . 2 . 3 . 03 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi 5.2.3.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 5 . 2 . 3 . 04 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan 5 . 2 . 3 . 04 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 3 . 04 . 03 Belanja Modal Gedung <Bl Bangunan - Pengadac11 Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah 5.2.3.04.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 5 . 2 . 3 . 04 . OS Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
116. 5.2. 3. 05 Belanja Modal Gedung dan Ba1gunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 5 . 2 . 3 . OS . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan 5 . 2 . 3 . OS . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 5 . 2 . 3 . 05 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
117. 5.2. 3. 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi 5 . 2 . 3 . 06 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan candi Hindhu 5 . 2 . 3 . 06 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan candl Budha 5 . 2 . 3 . 06 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan candi Lainnya
118. 5.2. 3. 07 Belanja Modal Gedung dan Balgunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya 5 . 2 . 3 . 07 . 01 Belanja Modal Gedung dar Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
119. 5.2. 3. 08 Belanja Modal Gedung dan Sa-lgunan - Pengadaan 3angunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 5 . 2 . 3 . 08 . 01 Belanja Modal Gedung dar Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
120. 5.2. 3. 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 3angunan Rambu-Rambu 5 . 2 . 3 . 09 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu untas Darat 5 . 2 . 3 . 09 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas ucara 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light 5 . 2 . 3 . 10 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penqadaar Visual Approach Slope Indicator ('JASI) 5 . 2 . 3 . 10 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light 5 . 2 . 3 . 10 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells) 5 . 2 . 3 . 10 . 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal 5 . 2 . 3 . 10 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irlgasl dan Jaringan D
121. 5.2. 4. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan - Pengadaa1 Jalan 5 . 2 . 4 . 01 . 01 Belanja Modal Jalan, Irig3si dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional 5 . 2 . 4 . 01 . 02 Belanja Modal Jalan, Irig3si dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi 5 . 2 . 4 . 01 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 4 . 01 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 5 . 2 . 4 . 01 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengacaan Jalan Khusus 5 . 2 . 4 . 01 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan - Pengadaan Jalan Toi 5 . 2 . 4 . 01 . 07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta 5 . 2 . 4 . 01 . 08 Belanja Modal Jalan, Iriga3 dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
122. 5.2. 4. 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi clan Jaringan - Pengadaan Jembatan 5 . 2 . 4 . 02 . 01 Belanja Modal Jalan, Iriga:i dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 4 . 02 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi 5 . 2 . 4 . 02 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 4 . 02 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa S . 2 . 4 . 02 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus S . 2 . 4 . 02 . 06 Belanja Modal Jalan, lngas1 dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Toi S . 2 . 4 . 02 . 07 Belanja Modal Jalan, lrigas, dan Juringan · Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api 5 . 2 . 4 . 02 . 08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang S . 2 . 4 . 02 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan S . 2 . 4 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Air Irigasi S . 2 . 4 . 03 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi S . 2 . 4 . 03 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 5 . 2 . 4 . 03 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi S . 2 . 4 . 03 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarlngan · Pengadaan Bangunan Pembuang lrigasi S . 2 . 4 . 03 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 5 . 2 . 4 . 03 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 5.2.4.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pa.sang Surut 5 . 2 . 4 . 04 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pa.sang Surut 5 . 2 . 4 . 04 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pa.sang Surut S . 2 . 4 . 04 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pa.sang Surut 5.2.4.04.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pa.sang Surut 5 . 2 . 4 . 04 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pa.sang Surut S . 2 . 4 . 04 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pelengkap Pa.sang Surut 5 . 2 . 4 . 04 . 07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pa.sang Surut
123. 5.2. 4. OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Raw a 5 . 2 . 4 . 05 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder 5 . 2 . 4 . 05 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pa.sang Rawa 5 . 2 . 4 . OS . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Pembawa Pa.sang Rawa 5 . 2 . 4 . 05 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pa.sang Rawa S . 2 . 4 . 05 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pa.sang Surut S . 2 . 4 . OS . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pa.sang Rawa S . 2 . 4 . OS . 07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
124. 5.2. 4. 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA S . 2 . 4 . 06 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 5 . 2 . 4 . 06 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai 5 . 2 . 4 . 06 . 03 Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Janngan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman • KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 4 . 06 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 5 . 2 . 4 . 06 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaai Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 5 . 2 . 4 . 06 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaai Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 5 . 2 . 4 . 07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5 . 2 . 4 . 07 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan 83ngunan Waduk Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 4 . 07 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 4 . 07 . 03 Belanja Modal Jalan, lngas1 dan Janngan - Pengada2n Sangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 4 . 07 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan 3angunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 4 . 07 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3angunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 4 . 07 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadacn 3angunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
125. 5.2. 4. 08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Ban,;iunan Air Bersih/Baku 5 . 2 . 4 . 08 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaa, i/aduk Air Bersih/Air Baku 5 . 2 . 4 . 08 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jartnqan - Pengadaa, Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku S . 2 . 4 . 08 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaa1 Bangunan Pembawa Air Berslh 5 . 2 . 4 . 08 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 5 . 2 . 4 . 08 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan eangunan Pelengkap Air Berslh/Air Baku 5.2.4.09 Belanja Modal Jalan, Ingas1 dan Jaringan - Pengadaan 3a,gunan Air Kotor 5 . 2 . 4 . 09 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Eangunan Pembawa Air Kotor 5 . 2 . 4 . 09 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Eangunan Waduk Air Kotor 5 . 2 . 4 . 09 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan E-angunan Pembuangan Air Kotor S . 2 . 4 . 09 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan E.angunan Pengaman Air Kotor 5 . 2 . 4 . 09 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
126. 5.2. 4. 10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Air 5 . 2 . 4 . 10 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Air Laut 5 . 2 . 4 . 10 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan AirTawar
127. 5.2. 4 . 11 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 5 . 2 . 4 . 11 . 01 Belanja Modal Jalan, Jrigasi dan Jaringan • Pengada2n Air Muka Tanah 5 . 2 . 4 . 11 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penqadaen Air Sumber /Mata Air 5 . 2 . 4 . 11 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Air Tanah Dalam
128. 5.2. 4. 11 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal 5 . 2 . 4 . 11 . OS Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5 . 2 . 4 . 12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Ins:alasi Air Ko tor 5 . 2 . 4 . 12 . 01 Belanja Modal Jalan, Jngasi dan Jaringan · Pengada3n lnstalasi Air Kotor
129. 5.2. 4 . 12 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Penqadasn Instalasi Air Buangan Industn 5 . 2 . 4 . 12 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan lnstalas, Air Buangan Pertanian KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5.2.4.13 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 5 . 2 . 4 . 13 . 01 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Pengolahan Sampah Organik 5 . 2 . 4 . 13 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Pengolchan Sampah Non Organik
130. 5.2 . 4. 14 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Pengolahan Bahan Bangunan
131. 5.2 . 4 . 14 . 01 Belanja Modal Jalan, lrgasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 5 ·, 2 . 4 . 15 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 5 . 2 . 4 . 15 . 01 Belanja Modal Jalan, Ir gasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air 5 . 2 . 4 . 15 . 02 Belanja Modal Jalan, lrgasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 . 2 . 4 . 15 . 03 Belanja Modal Jalan, lngasi dan Jaringan · Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro) 5 . 2 . 4 . 15. 04 Belanja Modal Jalan, lrgas, dan Jaringan · Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Anqm (PLTAN) 5 . 2 . 4 . 15 . OS Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik TeMga Uap (PL TU) 5 . 2 . 4 . 15 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaqa Nuklir (PLTN) 5 . 2 . 4 . 15 . 07 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaqa Gas (PL TG) 5 . 2 . 4 . 15 . 08 Belanja Modal Jal an, I ,gasi dan Jaringan · Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaqa Panas Bumi (PL TP) 5 . 2 . 4 . 15 . 09 Belanja Modal Jalan, I igasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PL TS) 5 . 2 . 4 . 15 . 10 Belanja Modal Jalan, ligasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 5.2.4.15.11 Belanja Modal Jalan, Iigasi dan Janngan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
132. 5.2 . 4 . 16 Belanja M::>dal Jalan, Ingo51 dan Jaringan · Pengadaan Instates: Gardu Listrik 5 . 2 . 4 . 16 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan Instatasi Gardu Ustrik Induk 5 . 2 . 4 . 16 . 1)2 Belanja Modal Jalan, lngasi dan Jaringan - Penqanaanlnstatasi Gardu Listrik Dlstribus 5 . 2 . 4 . 16 . J3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan tnstalasi Pusat Pengatur Listrik 5.2.4.17 Belanja Modal Jalan, Irigas, dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Pertahanan
133. 5.2 . 4. 17 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalas, Pertahanan Di Darat
134. 5.2. 4. 18 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas 5.2.4.18.Cl Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan lnstalasi Garcu Gas 5 . 2 . 4 . 18 . C,2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan · Pengadaan lnstalasi Jaringan Pipa Gas
135. 5.2 . 4 . 19 Belanja Modal Jalan, lngas1 dan Janngan · Pengadaan tnstatas: Pengaman 5 . 2 . 4 . 19 . 01 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalas, Pengaman Penangkal Petir
136. 5.2. 4. 20 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum 5 . 2 . 4 . 20 . 01 Bela1ja Modal Jalan, Jngasi dan Jaringan · Pengadaan Janngan Pembawa 5 . 2 . 4 . 20 . 02 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan lnduk Distribusi S . 2 . 4 . 20 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan cabang Distribusi 5 . 2 . 4 . 20 . 04 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Scrnbungan Kerumah 5 . 2. 4. 21 Belanja ttodal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Jaringan Listrik KODE SAL DO RE KEN ING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 4 . 21 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmlsl 5 . 2 . 4 . 21 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Dlstrlbusi
137. 5.2. 4 . 22 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Janngan Telepon 5 . 2 . 4 . 22. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Janngan Telepon Di atas Tanah 5 . 2 . 4 . 22 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Janngan Teiepon Di bawah Tanah 5 . 2 . 4 . 22 . 03 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
138. 5.2. 4. 23 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas 5 . 2 . 4 . 23 . 01 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi 5 . 2 . 4 . 23 . 02 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi 5 . 2 . 4 . 23 . 03 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dlnas 5 . 2 . 4 . 23 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan Jaringan BBM 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya D 5 . 2 . 5 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5 . 2 . 5 . 01 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku limu Pengetahuan Umum 5 . 2 . 5 . 01 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 5 . 2 . 5 . 01 . 03 Belanja Modal Aset Tet.ap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 5 . 2 . 5 . 01 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku limu Sosial 5 . 2 . 5 . 01 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku limu Bahasa 5 . 2 . 5 . 01 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 5 . 2 . 5 . 01 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku limu Pengetahuan Praktis 5 . 2 . 5 . 01 . 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsltektur, Kesenian, Olah raga 5 . 2 . 5 . 01 . 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 5 . 2. 5. 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 5 . 2 . 5 . 02 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 5 . 2 . 5 . 02 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
139. 5.2. 5. 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 5 . 2 . 5 . 03 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 5 . 2 . 5 . 03 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) 5 . 2 . 5 . 03 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik 5 . 2 . 5 . 03 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material) 5 . 2 . 5 . 03 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Reahta 5 . 2 . 5 . 03 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform) 5 . 2 . 5 . 03 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara 5 . 2 . 5 . 03 . 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) 5 . 2 . 5 . 03 . 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video 5 . 2 . 5 . 03 . 10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 5.2.5.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 5 . 2 . 5 . 04 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan 5 . 2 . 5 . 04 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 5 . 2 . 5 . 04 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 5.2.5.04.04 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga 5 . 2 . 5 . 04 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan 5 . 2 . 5 . 04 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen 5 . 2 . 5 . 04 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah 5.2.5.04.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
140. 5.2. 5 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 5 . 2 . 5 . 05 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 5 . 2 . 5 . 05 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 5 . 2 . 5 . 05 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara 5 . 2 . 5 . 05 . 04 Belanja Modal Aset Tetap tannva - Pengadaan Alat Olah Raga Lalnnya 5.2.5.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 5 . 2 . 5 . 06 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Temak 5 . 2 . 5 . 06 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas 5 . 2 . 5 . 06 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lai'lnya - Pengadaan Binatang Melata 5 . 2 . 5 . 06 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Binatang Ikan 5 . 2 . 5 . 06 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang 5 . 2 . 5 . 06 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lannya • Pengadaan Hewan Pengamanan
141. 5.2. 5. 07 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya - Pengadaan Tanaman 5 . 2 . 5 . 07 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lai'lnya - Pengadaan Tanaman Perl<ebunan 5 . 2 . 5 . 07 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lai'lnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura 5 . 2 . 5 . 07 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lai'lnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan 5 . 2 . 5 . 07 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Tanaman Hias 5 . 2 . 5 . 07 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lannya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika 5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 5 . 08 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5.3
142. 5.3 . 1 Belanja Tak Terduga D 5 . 3 . l . 01 Belanja Tak Terduga 5 . 3 . l . 01 . 01 Belanja Tak Terduga 5 . 3 . 1 . 01 . 02 Belanja Tak Terduga Bencana Alam 5 . 3 . 1 . 01 . 03 Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya 6
143. 6.1
144. 6.1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah D 6.1.1.01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 6 . 1 . 1 . 01 . 01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota KODE SALDO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL
145. 6.1 . 2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D 6 . 1 . 2 . 01 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 6 . 1 . 2 . 01 . 01 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 6 . 1 . 2 . 01 . 02 Dst. ...................................... 6.2
146. 6.2 . 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D 6 . 2 . 1 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi 6 . 2 . 1 . 01 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
147. 6.2. 1 . 02 Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 6 . 2 . 1 . 02 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
148. 6.2. 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
149. 6.2. 2 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 6 . 2 . 2 . 01 . 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 6 . 2 . 2 . 01 . 02 Ost....................................... 6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D 6 . 2 . 3 . 01 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 6 . 2 . 3 . 01 . 01 Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik 6 . 2 . 3 . 01 . 02 Dst ....................................... 6.2.4 Transfer Dana Otonoml Khusus D 6 . 2 . 4 . 01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota 6 . 2 . 4 . 01 . 01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota 6 . 2 . 4 . 01 . 02 Ost....................................... 7 11 7 . 1
150. 7.1. 1 Penggunaan SILPA K 7 . 1 . 1 . 01 Penggunaan SiLPA tahun sebeiumnya 7 . 1 . 1 . 01 . 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 7 . 1 . 1 . 02 Koreksi SiLPA 7 . 1 . 1 . 02 . 01 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7 . 1 . 1 . 02 . 02 Lain-lain
151. 7.1 . 2 Pencalran Dana Cadangan K
152. 7.1 . 2. 01 Pencairan Dana Cadanqan 7 . 1 . 2 . 01 . 01 Pencairan Dana cadangan Ii
153. 7.1. 3 Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan K 7 . 1 . 3 . 01 Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7 . 1 . 3 . 01 . 01 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan mllik Pemerintah/ BUMN 1, 7 . 1 . 3 . 01 . 02 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD 7 . 1 . 3 . 01 . 03 Hasll penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
154. 7.1 . 4 Pinjaman Dalam Negeri K 7 . 1 . 4 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 7 . 1 . 4 . 01 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
155. 7.1 . 4 . 02 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 7 . 1 . 4 . 02 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan 3ank 7 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah 7 . 1 . 4 . 03 . 01 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah 7.1.4.04 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 7 . 1 . 4 . 04 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemenntah Pusat
156. 7.1 . 4. OS Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya 7 . 1 . 4 . OS . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya KODE SALDO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL
157. 7.1 . 4 . 06 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupatenfl(ota 7 . 1 . 4 . 06 . 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemenntah Kabupate,/Kota
158. 7.1 . 5 Penerimaan Kembali Piutang K 7 . 1 . 5 . 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 7 . 1 . 5 . 01 . 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan t4egara 7 . 1 . 5. 02 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 7 . 1 . 5 . 02 . 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 7 . 1 . 5 . 03 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemenntah Pusat 7 . 1 . 5 . 03 . 01 Penenmaan Kembali Piutang kepada Pemenrtah Pusat I
159. 7.1 . 5 . 04 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemenntah Daerah tamnva 7 . l . 5 . C4 . 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemenrtah Daerah Lamnva 7 . l . 5 . C•S Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 11 7 . l . 5 . 05 . 01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
160. 7.l . 6 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya K 7 . 1 . 6 . 01 Penerimaan Kembali Investast dalam Proyek Pe11bangur3n 7 . 1 . 6 . 01 . 01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Perrbangunan
161. 7.1 . 6. 02 Penarikan Dana Bergulir 7 . 1 . 6 . 02 . 01 Penarikan Dana Bergulir 7 . 1 . 6. 03 Pencairan Deposito Jangka Panjanq 7 . 1 . 6 . 03 . 01 Pencairan Deposito Jangka Paniang 7.1.6.04 Penerimaan Kembali lnvestasi Non Permanen tamnva 7 . 1 . 6 . 04 . 01 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tamova
162. 7.1.7 Pinjaman Luar Negeri K 7 . 1 . 7 . 01 Pinjaman Luar Negeri 7 . l . 7 . 01 . 01 Pinjaman Luar Negeri
163. 7.1 . 8 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya K 7 . l . 8 . 01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lamnva 7 . 1 . 8 . 01 . 01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 7.2 7.2. l Pembentukan Dana Cadangan D 7.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan
164. 7.2 . l . •)l . 01 Pembentukan Dana Cadanqan ' 7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah D 7 . 2 . 2 . )1 Penyertaan Modal pada BUMN 7 . 2 . 2 . :Jl . 01 Penyertaan Modal pada BUMN 7 . 2 . 2 . 02 Penyertaan Modal pada BUMD 7 . 2 . 2 . 02 . 01 Penyertaan Modal pada BUMD 7 . 2. 2. 03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 7 . 2 . 2 . 03 . 01 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 7.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri D 7 . 2 . 3 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 7 . 2 . 3 . 01 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 7 . 2 . 3 . 02 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 7 . 2 . 3 . 02 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
165. 7.2. 3. 03 Pelunasan Obligasi Daerah 7 . 2 . 3 . 03 . 01 Pelunasan Obligasi Daerah 7.2.3.04 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 7 . 2 . 3 . 04 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerinta, Pusat
166. 7.2 . 3 . 05 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provins, tamnva KODE SAL DO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL 7 . 2 . 3 . OS . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemenntah Prov1ns1 Lamnya
167. 7.2. 3. 06 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 7 . 2 . 3 . 06 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 7.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah D
168. 7.2 . 4 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 7 . 2 . 4 . 01 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
169. 7.2. 4. 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 7 . 2 . 4 . 02 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
170. 7.2. 4. 03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 7 . 2 . 4 . 03 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 7.2.4.04 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 7 . 2 . 4 . 04 . 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 7.2.5 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya D
171. 7.2. 5. 01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan 7 . 2 . 5 . 01 . 01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan I7. 2. 5. 02 Pembentukan Dana Bergulir 7 . 2 . 5 . 02 . 01 Pembentukan Dana Bergulir
172. 7.2. 5. 03 Pembentukan Deposito Jangka Panjang 7 . 2 . 5 . 03 . 01 Pembentukan Deposito Jangka Panjang
173. 7.2 . 5 . 04 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 7 . 2 . 5 . 04 . 01 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 7.2.6 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri D 7 . 2 . 6 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negen 7 . 2 . 6 . 01 . 01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negen 7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya D 7 . 2 . 7 . 01 Pembayaran Utang Jan\j<a Panjang Lainnya 7 . 2 . 7 . 01 . 01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 7.3 7.3.l Surplus/Defisit LRA K
174. 7.3. 1 . 01 Surplus/Defisit LRA 11 7 . 3 . l . 01 . 01 Surplus/Defisit LRA 7.3.2 Pembiayaan Netto K 7 . 3 . 2 . 01 Pembiayaan Netto 7 . 3 . 2 . 01 . 01 Pembiayaan Netto 7.3.3 SiLPA/SiKPA K 7 . 3 . 3 . 01 SILPA/SIKPA 7 . 3 . 3 . 01 . 01 SlLPA/SIKPA II 7.3.4 Perubahan SAL K 7 . 3 . 4 . 01 Perubahan SAL 7 . 3. 4 . 01 . 01 Perubahan SAL 8 II8. 1
175. 8.1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah • LO K 8 . l . l . 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
176. 8.1 . l . 01 . 01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO 8 . l . 1 . 01 . 02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO 8 . 1 . 1 . 01 . 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO 8 . 1 . 1 . 01 . 04 PKB • Mobil Bus • Mic·obus · LO 8 . 1 . 1 . 01 . 05 PKB • Mobil Bus • Bus • LO 8 . 1 . 1 . 01 . 06 PKB • Mobil Barang/ Beban • Pick Up • LO 8 . 1 . 1 . 01 . 07 PKB • Mobil Barang/ Beban • Light Truck - LO KOOE SA LOO URAIAN NORMAL PERATURAN REKENING 8 . 1 . 1 . 01 . 08 PKB - Mobil BararxJ/ Beban - Truck - LO 8 . 1 . 1 . 01 . 09 PKB - Seoeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO 8 . 1 . 1 . 01 . 10 PKB - seoeoa Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO 8.1.1.01.11 PKB - Kendaraan 3ermotor yang txooeresrkan d1 Air · LO 8 . l . 1 . 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) • LO 8 . 1 . 1 . 02 . 01 BBNKB -Mobil Perurnpanq - Sedan - LO 8 . 1 . l . 02 . 02 BBNKB -Mobil Penumpang · Jeep - LO 8 . 1 . 1 . 02 . 03 BBNKB -Mobil Penumpang · Minibus - LO 8 . 1 . 1 . 02 . 04 BBNKB ·Mobil Bus - Microbus • LO 8 . 1 . 1 . 02 . 05 BBNKB ·Mobil Bus - Bus· LO I8 . 1 . 1 . 02 . 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO Ii 8 . 1 . 1 . 02 . 07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO 8 . 1 . 1 . 02 . 08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO 8 . 1 . 1 . 02 . 09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 · LO 8 . 1 . 1 . 02 . 10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 · LO 8 . 1 . 1 . 02 . 11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO 8 . l . 1 . 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor · LO 8 . 1 . 1 . 03 01 Pajak Behan Ba-<ar Premium - LO 8 . 1 . 1 . 03 02 Pajak Bahan Ba-<ar Pertamax - LO 8 . 1 . 1 . 03 03 Pajak Bahan Bak¥ Pertamax Plus - LO
177. 8.l . 1 . 03 04 Pajak Bahan Bakar Solar • LO 8 . 1 . 1 . 03 . OS Pajak Bahan Bakar Gas - LO 8 . 1 . 1 . 03 . 06 Ost .............. I8.1.1.04 Pajak Air Permukaan - LO 8 . 1 . 1 . 04 . 01 Pajak Air Permukaan - LO
178. 8.1 . 1 . 05 Pajak Rokol< - LO 8 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Rokok - LO
179. 8.1 . 1 . 06 Pajak Hotel - LO 8 . 1 . 1 . 06 . 01 Hotel - LO 8 . 1 . 1 . 06 . 02 Motel· LO 8 . 1 . 1 . 06 . 03 Losmen - LO 8 . 1 . 1 . 06 . 04 Gubuk Pariwisatc - LO 8 . 1 . 1 . 06 . 05 Wisma Pariwisata - LO 8 . l . l . 06 . 06 Pesanggrahan - LO 8 . 1 . 1 . 06 . 07 Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO 8 . 1 . l . 06 . 08 Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) • LO 8 . 1 . 1 . 07 Pajak Restoran - LO 8 . 1 . 1 . 07 . 01 Restoran - LO 8 . 1 . 1 . 07 . 02 Rumah Makan · LO 8 . l . l . 07 . 03 Kafetaria - LO 8 . 1 . 1 . 07 . 04 Kantin - LO 8 . 1 . 1 . 07 . 05 Warung - LO 8 . 1 . 1 . 07 . 06 Bar· LO 8 . 1 . 1 . 07 . 07 Jasa Boga/ Katenng - LO 8 . 1 . 1 . 08 PaJak Hiburan - LO 8 . 1 . 1 . 08 . 01 Tontonan Film/Eloskop - LO 8 . 1 . 1 . 08 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana · LO 8 . 1 . 1 . 08 . 03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejerusnva - LO 8 . 1 . 1 . 08 . 04 Pameran - LO 8 . 1 . 1 . 08 . 05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO 8 . 1 . 1 . 08 . 06 Sirkus/Akroba~'SJlap - LO 8 . l . l . 08 . 07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling • LO 8 . l . l . 08 . 08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Perma,nan Ketangkasan · LO 8 . l . 1 . 08 . 09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO 8 . 1 . l . 08 . 10 Pertandingan 01:ihraga - LO 8.1.1.09 Pajak Reldame - LC 8 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO 8 . l . l . 09 . 02 Pajak Reklame Kain - LO KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8 . 1 . 1 . 09 . 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO 8.1.1.09.04 Pajak Reklame Selebaran - LO I8 . 1 . 1 . 09 . OS Pajak Reklame Berjalan - LO 8 . 1 . 1 . 09 . 06 Pajak Reklame Udara - LO 8 . 1 . 1 . 09 . 07 Pajak Reklame Apung - LO 8 . 1 . 1 . 09 . 08 Pajak Reklame Suara - LO 8.1.1.09.09 Pajak Reklame Film/Slide - LO 8 . 1 . 1 . 09 . 10 Pajak Reklame Peragaan - LO 8 . 1 . 1 . 10 Pajak Penerangan Jalan - LO 8 . 1 . 1 . 10 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO 8 . 1 . 1 . 10 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO 8.1.1.11 Pajak Parklr - LO 8 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Parkir - LO 8 . 1 . 1 . 12 Pajak Air Tanah - LO 8 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Air Tanah - LO 8 . 1 . 1 . 13 Pajak Sarang Burung Walet - LO 8 . 1 . 1 . 13 . 01 Pajak Sarang Burung Walet - LO 8.1.1.14 Pajak Mineral Bukan L09am dan Batuan - LO
180. 8.1 . 1 . 14 . 01 Asbes - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 02 Batu Tulis - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 03 Batu setengah permata - LO 8.1.1.14.04 Batu Kapur - LO 8 . 1 . 1 . 14 . OS Batu Apung - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 06 Batu Permata - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 07 Bentonit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 08 Dolomit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 09 Feldspar - LO
181. 8.1 . 1 . 14 . 10 Garam Batu (Halite) - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 11 Grafit - LO
182. 8.1 . 1 . 14. 12 Granit/ Andesit - LO
183. 8.1 . 1 . 14. 13 Gips - LO
184. 8.1 . 1 . 14 . 14 Kalsit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 15 Kaolin - LO
185. 8.1 . 1 . 14 . 16 Leusit - LO
186. 8.1 . 1 . 14 . 17 Magnesit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 18 Mika - LO
187. 8.1 . 1 . 14 . 19 Marmer - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 20 Nltrat - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 21 Opsidlen - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 22 Oker - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 23 Pasir dan kerikil - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 24 Pasir Kuarsa - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 25 Perlit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 26 Phospat - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 27 Talk - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 28 Tanah Serap (Fullers earth) - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 29 Tanah Diatome - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 30 Tanah Uat - LO
188. 8.1 . 1 . 14. 31 Tawas (Alum) - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 32 Tras - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 33 Yarosif - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 34 Zeolit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 35 Basal· LO 8 . 1 . 1 . 14 . 36 Trakit - LO 8 . 1 . 1 . 14 . 37 Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO 8.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Peresaan dan Perkotaan - LO
189. 8.1 . 1 . 15 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 8 . 1 . 1 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) · LO 8 . 1 . 1 . 16 . 01 BPHTB - Perrundahan Hak - LO 8 . 1 . 1 . 16 . 02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO KODE SAL DO URAIAN PERATURAN RE KENING NORMAL 8 . l . l . 17 Pajak Lingkungan - LO 8 . 1 . 1 . 17 . 01 Pajak Lingkungan - LO
190. 8.l . 2 Pendapatan Retribusl Daerah - LO K 8 . l . 2 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 8 . l . 2 . 01 . 01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 8 . l . 2 . 01 . 02 Puskesmas kelillng - LO 8 . 1 . 2 . 01 . 03 Puskesmas pembantu • LO 8 . 1 . 2 . 01 . 04 Balai Pengobatan • LO 8 . l . 2 . 01 . OS Rumah Sakit Unum Daerah - LO 8 . 1 . 2 . 0 l . 06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Drmilikt dan/atau Dikelola oieh Pemda · LO 8 . 1 . 2 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LO 8 . l . 2 . 02 . 01 Penqambtlan/Penqi.mpuian Sampah dari Sumbemya ke tokas Pembuangan Sementara - LO 8 . l . 2 . 02 . 02 Pengangkutan Sampah dari Sumbemya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah • LO 8 . 1 . 2 . C2 . 03 Penyedlaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Aktur Sampah · LO
191. 8.1 . 2 . 03 Retribusi Penggarnan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil - LO 8 . l . 2 . 03 . 01 Kartu Tanda Periduduk • LO 8 . 1 . 2 . 03 . 02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal • LO 8 . 1 . 2 . 03 . 03 Kartu Identitas Kerj3 • LO 8 . 1 . 2 . 03 . 04 Kartu Penduduk Sementara • LO 8 . 1 . 2 . 03 . OS Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO 8 . 1 . 2 . 03 . 06 Kartu Keluarga · LO 8 . 1 . 2 . 03 . 07 Akta catatan Sipil • LO 8.1.2.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO 8 . 1 . 2 . 04 . 01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman · LO 8 . 1 . 2 . 04 . 02 Sewa Tempat Pemckaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat · LO 8 . 1 . 2 . OS Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LO 8 . 1 . 2 . OS . 01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • LO
192. 8.1 . 2. 06 Retribusi Pelayanan Pasar • LO 8 . 1 . 2 . 06 . 01 Retribusi Pelayanan Pasar • Pelataran • LO 8 . l . 2 . 06 . 02 Retribusi Pelayanan Pasar • Los - LO 8 . 1 . 2 . 06 . 03 Retribusi Pelayanan Pasar • Kios • LO
193. 8.1 . 2. 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 8 . 1 . 2 . 07 . 01 Retribusi PKB - Motil Penumpang • Sedan - LO 8 . 1 . 2 . 07 . 02 Retribusi PKB • Motil Penumpang • Jeep - LO 8 . 1 . 2 . 07 . 03 Retribusi PKB • Mobil Penumpang - Minibus • LO I 8 . l . 2 . 07 . 04 Retribusi PKB - Motil Bus • Microbus • LO 8 . 1 . 2 . 07 . OS Retribusi PKB - Mobil Bus • Bus - LO 8 . l . 2 . 07 . 06 Retribusi PKB - Motil Barang/ Beban • Pick Up - LO 8 . l . 2 . 07 . 07 Retribusi PKB - Motil Barang/ Beban • Light Truck · LO 8 . 1 . 2 . 07 . 08 Retribusi PKB - Motil Barang/ Beban • Truck - LO Ii 8 . 1 . 2 . 07 . 09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO 8 . 1 . 2 . 07 . 10 Retribusi PKB - Sepeda Motor · Sepeda Motor Roda 3 - LO Ii 8 . 1 . 2 . 07 . 11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperaslkan di Air - LO
194. 8.l . 2. 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 8 . 1 . 2 . 08 . 01 Pelayanan Pemerlksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO 8 . 1 . 2 . 08 . 02 Alat Penanggulangan Kebakaran - LO 8 . 1 . 2 . 08 . 03 Alat Penyelamatan Jiwa - LO 8.1.2.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO 8 . 1 . 2 . 09 . 01 Penyediaan Peta oesar (Garis)· LO 8 . 1 . 2 . 09 . 02 Penyediaan Peta Foto • LO 8 . 1 . 2 . 09 . 03 Penyediaan Peta Digital • LO 8.1.2.09.04 Penyediaan Peta Tematik - LO KODE SAL DO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL 8 . 1 . 2 . 09 . 05 Penyediaan Peta Teknis (Struktur) • LO 8 . 1 . 2 . 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • LO 8 . 1 . 2 . 10 . 01 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • LO 8.1.2.11 Retribusi Pengolahan Limt-ah (air • LO
195. 8.1 . 2. 11 . 01 Rumah Tangga • LO 8 . 1 . 2 . 11 . 02 Perkantoran · LO 8 . 1 . 2 . 11 . 03 Industri • LO 8 . 1 . 2 . 12 Retribusi Pelayanan Tera(Tera Ulang • LO 8 . 1 . 2 . 12 . 01 Pengujian Alat·alat Uku·, Takar, limbang, dan Perlengkapannya • LO 8 . 1 . 2 . 12 . 02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus • LO 8 . 1 . 2 . 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan • LO 8 . 1 . 2 . 13 . 01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan • LO 8 . 1 . 2 . 13 . 02 Pelatihan Teknis • LO 8 . 1 . 2 . 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi · LO
196. 8.1 . 2. 14 . 01 Pemanfaatan Ruang un:uk Menara Telekomunikasi • LO 8 . 1 . 2 . 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah · LO 8 . l . 2 . 15 . 01 Penyewaan Tanah dan 3angunan · LO 8 . 1 . 2 . 15 . 02 Laboratorium · LO 8 . l . 2 . 15 . 03 Ruangan ·LO 8 . 1 . 2 . 15 . 04 Kendaraan Bermotor · LO 8 . 1 . 2 . 16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan • LO 8 . 1 . 2 . 16 . 01 Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang • LO 8 . 1 . 2 . 16 . 02 Fasilitas Pasar/Pertokoc11 yang Dikontrakkan • LO 8 . 1 . 2 . 16 . 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah • LO 8.1.2.17 Retribusi Tempat Pelelangan · LO 8 . 1 . 2 . 17 . 01 Pelelangan Ikan • LO 8 . l . 2 . 17 . 02 pelelangan Ternak • LO 8 . l . 2 . 17 . 03 Pelelangan Hasil Bumi · LO
197. 8.1 . 2 . 17. 04 Pelelangan Hasil Hutan • LO 8 . 1 . 2 . 17 . OS Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan d1 Tempat Pelelangan • LCo 8 . 1 . 2 . 18 Retribusi Terminal • LO 8 . 1 . 2 . 18 . 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum · LO 8 . 1 . 2 . 18 . 02 Tempat Kegiatan Usaha • LO I! 8 . 1 . 2 . 18 . 03 Fasilitas Lainnya di Ling<ungan Terminal · LO
198. 8.1 . 2 . 19 Retribusi Tempat Khusus Parkir • LO
199. 8.1 . 2. 19. 01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir • LO
200. 8.1 . 2. 20 Retribusi Tempat Penginaoan/ Pesanggrahan/ Villa • LO 8 . 1 . 2 . 20 . 01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila · LO 8 . 1 . 2 . 21 Retribusi Rumah Potong Hewan • LO 8 . 1 . 2 . 21 . 01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong · LO 8 . 1 . 2 . 21 . 02 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong · LO 8 . 1 . 2 . 22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan · LO 8 . 1 . 2 . 22 . 01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan · LO 8 . 1 . 2 . 23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga· LO 8 . 1 . 2 . 23 . 01 Pelayanan Tempat Rekreasi • LO 8 . 1 . 2 . 23 . 02 Pelayanan Tempat Parlwisata • LO 8 . 1 . 2 . 23 . 03 Pelayanan Tempat Olahraga • LO
201. 8.1 . 2. 24 Retribusi Penyebrangan Air · LO 8 . 1 . 2 . 24 . 01 Pelayanan Penyebrangan Orang • LO 8 . 1 . 2 . 24 . 02 Pelayanan Penyebrangan Barang • LO 8 . 1 . 2 . 25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah • LO KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8 . 1 . 2 . 25 . 01 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
202. 8.1. 2. 26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 8 . 1 . 2 . L6 . 01 Pemberian lzin Untuk Mendirikan Bangunan - LO 8.l.2.L7 Retribus, Izln Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 8 . 1 . 2 . L7 . 01 Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Mrnuman Beralkohol - I LO
203. 8.1 . 2 . LB Retribusi lzin Ganggucin - LO 8 . 1 . 2 . LB . 01 Pemberian lzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO 8 . 1 . 2 . LB . 02 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan LO
204. 8.1 . 2 . L9 Retribusi lzin Trayek - LO 8 . 1 . 2 . 29 . 01 Pemberian lzin Trayek kepada Orang Pribadi - LO 8 . 1 . 2 . L9 . 02 Pemberian Izin Trayek kepada Sadan - LO
205. 8.1 . 2. so Retribusi Izin Perikanan - LO 8 . 1 . 2 . ::o . 01 Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO 8 . 1 . 2 . ::o . 02 Pemberian lzin Usaha Perikanan kepada Badan - LO 8.1.2.'.:l Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO 8.1.2.31.01 Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO 8 . 1 . 2 . ; 1 . 02 Penggunaan Koridor Tertentu -LO 8 . 1 . 2 . ; 1 . 03 Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
206. 8.1. 2. ::2 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asrng (IMTA) - LO 8 . 1 . 2 . ::2 . 01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
207. 8.1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang K Dlplsahkan - LO 8.1.3.Cl Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO 8.1.3.Cl.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO
208. 8.1 . 3. Cl . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .............. -LO a . 1 . 3 . o 1 . 03 Dst .............. 8 . 1 . 3 . 02 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO 8 . 1 . 3 . 02 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO 8 . 1 . 3 . 02 . 02 Ost .............. B. 1 . 3 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan M1lik Swasta - LO 8 . 1 . 3 . 03 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan M1hk Swasta - LO 8 . 1 . 3 . C3 . 02 Ost ..............
209. 8.1. 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO K 8.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO 8 . 1 . 4 . 01 . 01 Hasil Penjualan Tanah - LO 8 . 1 . 4 . 01 . 02 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO 8 . 1 . 4 . 01 . 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
210. 8.1 . 4. 01 . 04 Hasil Penjualan Jalan, Irigas, dan Janngan - LO 8 . 1 . 4 . 01 . OS Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO 8 . 1 . 4 . 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO 8 . 1 . 4 . 02 . 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO 8.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LO
211. 8.1 . 4 . 03 . 01 Jasa Giro Kas Daerah - LO 8 . 1 . 4 . 03 . 02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO 8 . 1 . 4 . 03 . 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO 8.1.4.03.04 Ost .............. 8.1.4.04 Pendapatan Sunga - LO 8 . 1 . 4 . 04 . 01 Pendapatan Bunga Deposito - LO 8 . 1 . 4 . 04 . 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO PERATURAN SALDO NORMAL Pendapat.an Denda Pajak Air Permukaan - LO Pendapat.an Denda Pajak Rokok - LO Pendapat.an Denda Pajak Hotel - LO Pendapat.an Denda Pajak Restoran • LO Pendapat.an Denda Pajak Hiburan • LO Pendapat.an Denda Pajak Reklame · LO Pendapat.an Denda Pajak Penerangan Jalan · LO Pendapat.an Denda Pajak Parkir - LO Pendapat.an Oenda Pajak Air Tanah • LO Pendapat.an Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO Pendapat.an Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LO Pendapat.an Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO Pendapat.an Denda Pajak Lingkungan - LO Pe1dapatan Denda Retribusi · LO Pendapat.an Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Pendapat.an Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan • LO Pendapatan Denda Retribusi Penggant1an Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil - LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum • LO Pendapat.an Denda atas Ketertambat.an Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penat.aan Ruang - LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan · LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO Pendapat.an Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang LJngkungan Hldup • LO Pendapatan Oenda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekef')aan Bidang Pertanahan • LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan catatan Sip1I • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • LO Ost... Pendapatan Denda Pajak - LO Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor • LO Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • LO Pendapat.an Oenda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • LO Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekef')aan · LO Tuntutan Ganti Kerugian Oaerah - LO Tuntut.an Ganti Kerugian Oaerah Terhadap Bendahara - LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negen Bukan Bendahara - LO Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Penerimaan Komisi dart Penempatan Kas Oaerah - LO Penerimaan Potongan dari • LO Penerimaan Keuntungan Sells1h N1lai Tukar Rupiah dan .. LO Ost . Ost .. URAIAN 8 . 1 . 4 . 09 . 03 8 . 1 . 4 . 08 . 17 8.1.4.09 8 . 1 . 4 . 09 . 01 8 . 1 . 4 . 09 . 02 8 . 1 . 4 . 08 . 16 8 . 1 . 4 . 08 . 04 8 . 1 . 4 . 08 . OS 8 . 1 . 4 . 08 . 06 8 . 1 . 4 . 08 . 07 8.1.4.08.08 8 . 1 . 4 . 08 . 09 8 . 1 . 4 . 08 . 10 8 . 1 . 4 . 08 . 11 8 . 1 . 4 . 08 . 12 8 . 1 . 4 . 08 . 13 8 . 1 . 4 . 08 . 14 8 . 1 . 4 . 08 . 15 8 . 1 . 4 . 07 . 13 8.1.4.08 8 . 1 . 4 . 08 . 01 8 . 1 . 4 . 08 . 02 8 . 1 . 4 . 08 . 03 8 . 1 . 4 . 07 . 12 8 . 1 . 4 . 07 . 11 8 . 1 . 4 . 07 . 10 8 . 1 . 4 . 07 . 09 8 . 1 . 4 . 07 . 08 8 . 1 . 4 . 07 . 07 8 . 1 . 4 . 07 . 06 8 . 1 . 4 . 07 . OS 8 . 1 . 4 . 07 . 04 8 . 1 . 4 . 07 . 03 8 . 1 . 4 . 07 . 02 8 . 1 . 4 . 07 . 01 8 . 1 . 4 . 06 . 04
212. 8.1 . 4. 07
213. 8.1. 4. 06 8 . 1 . 4 . 06 . 01 8 . 1 . 4 . 06 . 02 8 . 1 . 4 . 06 . 03 8 . 1 . 4 . 04 . 03
214. 8.1 . 4 . OS 8 . 1 . 4 . OS . 01 8 . 1 . 4 . 05 . 02 KODE RE KEN ING KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8.1.4.09.04 Pendapat:an Denda Retnbusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayct • LO 8 . 1 . 4 . 09 . OS Pendapat:an Denda Retnbus, Pelayanan Parktr dr Tep, Jalan Umum • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 06 Pendapat:an Denda Retnbusi Pelayanan Pasar · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 07 Pendapat:an Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor · LO 8.1.4.09.08 Pendapat:an Denda Retnbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran • LO 8.1.4.09.09 Pendapat:an Denda Retnbusi PenggantJan Biaya Cetak Peta • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 10 Pendapat:an Denda Retnbusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • L:) 8.1.4.09.11 Pendapat:an Denda Retnbusi Pengolahan Limbah Cau · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 12 Pendapat:an Denda Retnbusl Pelayanan Tera(Tera Ulang • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 13 Pendapat:an Denda Retrbusi Pelayanan Pendldikan · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 14 Pendapatm Denda Retrbusi Pengendalian Menara Telekorru.rukast • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 15 Pendapatm Denda Retr busi Pernakaian Kekayaan Daerah · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 16 Pendapat:an Denda Retr busi Pasar Grosu dan/ atau Pertokoan · LO 8.1.4.09.17 Pendapat:an Denda Retr bus, Tempat Pelelangan • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 18 Pendapat:an Denda Retr busi Terminal · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 19 Pendapat:an Denda Retr busi Tempat Khusus Parkir • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 20 Pendapat:an Denda Retr busi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa· LO 8 . 1 . 4 . 09 . 21 Pendapatm Denda Retr busi Rumah Potong Hewan • LO 8 . l . 4 . 09 . 22 Pendapatm Denda Retr best Pelayanan Kepelabuhan - LO 8 . 1 . 4 . 09 . 23 Pendapat:an Denda Retr bLsl Tempat Rekreasi dan Olah raga· LO 8 . 1 . 4 . 09 . 24 Pendapat:an Den::Ja RetrbLsl Penyebrangan Air • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 25 Pendapat:3n Den::Ja Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 26 Pendapat:in Den::Ja Retrbi.st lzin Mend1nkan Bangunan · LO 8 . 1 . 4 . 09 . 27 Pendapatan Den::Ja Retr bl.Si lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 28 Pendapat:ln Denda Retr bl.Si lzin Gangguan - LO 8 . 1 . 4 . 09 . 29 Pendapatsn Denda Retr best lzin Trayek - LO 8 . 1 . 4 . 09 . 30 Pendapat:in Denda Retr bi.si Izin Perikanan - LO 8 . 1 . 4 . 09 . 31 Pendapat:3n Den::Ja RetrbLsi Pengendalian Lalu Lintas • LO 8 . 1 . 4 . 09 . 32 Pendaoatan Denda Retrbcsi Perpanjangan Izin Mempekeriakan Tenaga K.erja Asng (IMTA). LO 8 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Denda Pemanfactan Aset Daerah • LO 8 . l . 4 . 10 . 01 Pendapatsn Denda Sewa Aset Daerah - LO 8 . 1 . 4 . 10 . 02 Pendapat:3n Den::Ja Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO 8 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah • LO 8 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapat:3n Denda Bangun Serah Guna • LO 8.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda • LO 8 . 1 . 4 . 11 . 01 Pendapatan Den:la Atas Pelanggaran Perda • LO 8 . 1 . 4 . 11 . 02 Dst .............. 8 . 1 . 4 . 12 Pendapatan Hasil B<sekusi atas Jaminan • LO 8 . 1 . 4 . 12 . 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO 8 . 1 . 4 . 12 . 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame • LO 8 . 1 . 4 . 12 . 03 Dst .............. 8 . 1 . 4 . 13 Pendapatan dari Pengembalian ·LO 8 . 1 . 4 . 13 . 01 Pendapat:m dari Pengenbalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO 8 . 1 . 4 . 13 . 02 Pendapat3n Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas • LO 8 . 1 . 4 . 13 . OS Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka • LO 8 . 1 . 4 . 13 . 06 Ost .............. KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8.1.4.14 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
215. 8.1 . 4. 14. 01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO 8 . 1 . 4 . 14 . 02 Pendapatan Penyelenggaraan Diklat • LO 8 . 1 . 4 . 14 . 03 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 15 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjuatan · LO 8 . 1 . 4 . 15 . 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan Ill · LO 8 . 1 . 4 . 15 . 02 Angsuran/Cicllan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas · LO 8 . 1 . 4 . 16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah • LO 8 . 1 . 4 . 16 . 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa · LO 8 . 1 . 4 . 16 . 02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan· LO 8 . 1 . 4 . 16 . 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO 8 . 1 . 4 . 16 . 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO 8.1.4.17 Pendapatan Zakat • LO
216. 8.1 . 4 . 17. 01 Pendapatan Zakat • LO 8 . 1 . 4 . 17 . 02 Dst .............. 8 . 1 . 4 . 18 Pendapatan BLUD · LO 8 . 1 . 4 . 18 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 8 . 1 . 4 . 18 . 02 Pendapatan Hibah BLUD • LO 8 . 1 . 4 . 18 . 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO 8 . 1 . 4 . 18 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD · LO 8.1.4.19 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya • LO
217. 8.1 . 4 . 19. 01 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya • LO
218. 8.1 . 4 . 20 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO 8 . 1 . 4 . 20 . 01 Fasilitas Sosial - LO 8 . 1 . 4 . 20 . 02 Fasilitas Umum • LO 8 . 1 . 4 . 20 . 03 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 21 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan • LO 8 . 1 . 4 . 21 . 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk • LO 8 . 1 . 4 . 21 . 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO 8 . 1 . 4 . 21 . 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO 8 . 1 . 4 . 21 . 04 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 22 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 8 . 1 . 4 . 22 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergultr dari Kelompok Masyarakat... .......... • LO 8 . 1 . 4 . 22 . 02 Ost .............. 8 . 1 . 4 . 23 Pendapatan Dana Kapit3si JKN - LO 8 . 1 . 4 . 23 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO 8.2 I
219. 8.2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO K 8 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasll Pajak • LO 8 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO 8 . 2 . 1 . 01 . 02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO 8 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO I 8 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pnbad1 Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO 8 . 2 . 1 . 01 . 05 Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO 8 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO 8 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Surnber Daya Alam - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO 1, 8 . 2 . 1 . 02 . 03 Bagi Hasil dart Dana Reboisasi - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 8 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasll dari Juran Eksplorasi dan Juran Eksploitasi (Royalti) - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasll dari Pertambanqan Minyak Bumi - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 8 . 2 . 1 . 02 . 11 Dst .............. 8 . 2 . 1 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 8 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum - LO 8.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 01 DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 02 DAK Bldang Infrastruktu Irigasi - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 03 DAK Bldang Infrastruktu Air Minum - LO 8.2.1.04.04 DAK Bidang Jnfrastruktu Sanitasi- LO 8 . 2 . 1 . 04 . OS DAK Bidang Keluarga Berencana - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 06 DAK Bidang Kehutanan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 08 DAK Bidang Kesehatan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 09 DAK Bldang Kelautan dan Perikanan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO 8.2.1.04.11 DAK Bldang Transportasl Perdesaan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 12 DAK Bidang Perdagangan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 14 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 15 DAK Bidang Pertanian - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LO 8.2.1.04.17 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 18 DAK Bidang Pendidikan - LO 8 . 2 . 1 . 04 . 19 OAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
220. 8.2. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO K 8 . 2 . 2 . 01 Dana Otonomi Khusus - LO 8 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Otonomi Khusus - LO 8 . 2 . 2 . 01 . 02 Dana Tambahan Infrastruktur - LO
221. 8.2. 2. 02 Dana Keistimewaan - LO 8 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Keistimewaan - LO
222. 8.2. 2. 03 Dana Penyesuaian - LO 8 . 2 . 2 . 03 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO 8 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO 8 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Insentlf Daerah - LO 8 . 2 . 2 . 03 . 04 Dana Proyek Pemerlntah Daerah dan Desentralisasi Provins, - LO 8 . 2 . 2 . 03 . OS Bantuan Operaslonal Sekolah - LO 8 . 2 . 2 . 03 . 06 Dst ..............
223. 8.2. 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya • LO K
224. 8.2. 3. 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 8 . 2 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 8 . 2 . 3 . 01 . 02 Dst ..................
225. 8.2. 3. 02 Pendapatan Bagi Hasll Lainnya - LO 8 . 2 . 3 . 02 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO 8 . 2 . 3 . 02 . 02 Ost ..................
226. 8.2. 3. 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO 8 . 2 . 3 . 03 . 01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO 8.2.4 Bantuan Keuangan - LO K 8 . 2 . 4 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO 8 . 2 . 4 . 01 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ...... - LO 8 . 2 . 4 . 01 . 02 Ost .............. KODE SALDO PERATURAN URAIAN NORMAL REKENING
227. 8.2. 4. 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Oaerah Kabupaten • LO 8 . 2 . 4 . 02 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ...................... ·LO 8 . 2 . 4 . 02 . 02 Ost ....
228. 8.2. 4. 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Oaerah Kota · LO 8 . 2 . 4 . 03 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ............................ ·LO 8 . 2 . 4 . 03 . 02 Dst .............. 8.3
229. 8.3. 1 Pendapatan Hibah - LO K 8 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah • LO 8 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah • LO 8 . 3 . 1 . 01 . 02 Ost ..............
230. 8.3 . 1 . 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya · LO 8 . 3 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya · LO 8 . 3 . 1 . 02 . 02 Ost .............. 8 . 3 . 1 . 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta da am Negeri • LO 8 . 3 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta da am Negeri • LO 8 . 3 . 1 . 03 . 02 Ost .............. 8.3.1.04 Pendapatan Hibah dari kelornpok masyarakat/perorangan • LO 8 . 3 . l . 04 . 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat • LO 8 . 3 . 1 . 04 . 02 Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan • LO
231. 8.3. 1 . OS Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri • LO 8 . 3 . 1 . OS . 01 Pendapatan Hibah Dari Bilateral • LO 8 . 3 . 1 . OS . 02 Pendapatan Hibah Dari Multilateral • LO 8 . 3 . 1 . OS . 03 Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya · LO 8.3.2 Dana narurat - LO K 8 . 3 . 2. 01 Dana Darurat • LO I 8 . 3 . 2 . 01 . 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO 8 . 3 . 2 . 01 . 02 Ost .............. 8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO K 8 . 3 . 3 . 01 Pendapatan Lainnya • LO 8 . 3 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Lainnya • LO 8 . 3 . 3 . 01 . 02 Ost .............. 8.4
232. 8.4. 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO K 8 . 4 . 1 . 01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar · LO 8 . 4 . 1 . 01 . 01 Surplus Penjualan Aset Tanah • LO 8 . 4 . 1 . 01 . 02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 8 . 4 . 1 . 01 . 03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan • LO 8 . 4 . l . 01 . 04 Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya • LO 8 . 4 . 1 . 01 . OS Surplus Penjualan Aset Lain-lain · LO 8 . 4 . 1 . 01 . 06 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang • LO 8 . 4 . 1 . 01 . 07 Ost .............. 8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO K 8 . 4 . 2 . 01 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjanq · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negen Sektor Perbankcn · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 02 Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Buka1 3ank • LO I 8 . 4 . 2 . 01 . 03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri· Obligasi · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 04 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat · LO 8 . 4 . 2 . 01 . OS Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota · LO 8 . 4 . 2 . 01 . 07 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi • LO I 8 . 4 . 2 . 01 . 08 Ost .............. ,, KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 11 8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lalnnya • LO K Ii
233. 8.4 . 3 . 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 11 8 . 4 . 3 . 01 . 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 8 . 4 . 3 . 01 . 02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO 8.5
234. 8.5. 1 Pendapatan Luar Biasa · LO K 8 . 5 . 1 . 01 P~dapatan Pos Luar Biasa - LO 8 . 5 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO 9
235. 9.1
236. 9.1 . 1 Beban Pegawai - LO D 9 . 1 . 1 . 01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 01 Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 02 Beban Tunjangan Keluarga - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 03 Beban Tunjangan Jabatan - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 04 Beban Tunjangan Fungsional - LO 9 . 1 . 1 . 01 . OS Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 06 Beban Tunjangan Beras - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 07 Beban Tunjangan PPh(Tunjangan Khusus - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 08 Beban Pembulatan Gaji - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 09 Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 10 Beban Uang Paket - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 11 Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO
237. 9.1 . 1 . 01 . 12 Beban Tunjangan Komisi - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 13 Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO
238. 9.1 . 1 . 01 . 14 Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 15 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 16 Beban Tunjangan Perumahan - LO
239. 9.1 . 1 . 01 . 17 Beban Uang Duka Wafat(Tewas - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 18 Beban Uang Jasa Pengabdian - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 19 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO 9 . 1 . 1 . 01 . 20 Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO 9 . 1 . 1 . 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 9 . 1 . 1 . 02 . 01 Beban Tambahan Penghasiian Berdasarkan Beban Kerja · LO 9 . 1 . 1 . 02 . 02 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas • LO 9 . 1 . 1 . 02 . 03 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO 9 . 1 . 1 . 02 . o,;. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi LO 9 . 1 . 1 . 02 . OS Beban 'Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
240. 9.1 . l . 03 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 9 . l . l . 03 . 01 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO 9 . 1 . 1 . 03 . 02 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO 9.1.1.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO 9 . 1 . 1 . 04 . 01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan · LO 9 . 1 . 1 . 04 . 02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO 9 . 1 . 1 . 04 . 03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO 9.1.1.04.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO 9 . 1 . 1 . 04 . OS Beban Pemungutan PBB - LO 9 . 1 . 1 . OS 6eban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 9 . 1 . 1 . OS . 01 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah · Pajak Kendaraan Bermotor - LO 9 . 1 . 1 . 05 . 02 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO 9 . 1 . l . OS . 03 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah · Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO KODE SAL DO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL 9 . 1 . 1 . 05 . 04 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Air Permukaan LO 9 . 1 . 1 . 05 . 05 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Rokok • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 06 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Hotel • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 07 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Re.storan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 08 Beban lnsentlf Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Hiburan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 09 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Reklame • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Penerangan Jalan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 11 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Parkir • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 12 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO 9 . 1 . 1 . 05 . 13 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Sarang Burung water- LO 9 . 1 . 1 . 05 . 14 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 15 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah • Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 16 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bcngunan • LO 9 . 1 . 1 . 05 . 17 Beban lnsentif Pemungutan Pajak Daerah • LO 9 . 1 . 1 . 06 Beban Insentif Pemungutan Retrbusi Daerah 9 . l . 1 . 06 . 01 6eban lnsentif Pemungutan Retribus1 Daerah • Pelayanan Kesehatan - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 02 Beban Insentif Penungutan Retribusl Daerah • Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 03 Beban lnsentif Penungutan Retribusi Daerah • Penggantian srava Cetak Kartu Tanda Penduduk jcY) Akta Catalan Sipil • LO 9 . l . 1 . 06 . 04 Beban lnsentif Penungutan R:tribusl Daerah • Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Matat • LO 9 . l . l . 06 . 05 Beban Insentif Penungutan R:trlbusi Daerah - Pelayanan Parxir di Tepi Jalan Umum - LO II 9 . 1 . l . 06 . 06 Beban Insentif Pemungutan Rstnbusi Daerah - Pelayanan Pasar • LO 9 . l . 1 . 06 . 07 Beban Insentif Pemungutan R:tribusi Daerah • Pengujian Kendaraan Bermotor • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 08 Beban Insentif Pemungutan R:tribusi Daerah • Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 09 Beban Insentif Pemungutan R:tribusi Daerah • Penggantian sieva Cetak Peta • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 10 Beban Insentif Pemungutan R.etribus1 Daerah • Penyediaan dan/atau Penyedo:an Kakus - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 11 Beban Insentif Pemungutan R.etribusi Daerah • Pengolahan tmbah Calr • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 12 Beban Insentif Pemungutan R.etribusi Daerah • Pelayanan Tera{Tera Ulang - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 13 Beban Insentif Pemungutan R.etribus1 Daerah • Pelayanan Pend1d1kan • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 14 Beban Insentif Pemungutan R.et•1busi Daerah - Pengendahan Menara Telekomunikasi • LO 9 . l . l . 06 . 15 Beban Insentif Pemungutan Ret·ib1Jsi Daerah • Pernakaran xekavaan Daerah • LO 9 . l . l . 06 . 16 Beban lnsentlf Pemungutan Ret-ibusi Daerah • Pasar Gros« dan/ atau Pertokoan • LO 9 . 1 . l . 06 . 17 Beban Insentif Pemungutan Ret'ibJsl Daerah • Tempat Pelelangan • LO 9 . l . 1 . 06 . 18 seban Insentif Pemungutan Ret·ibJsi Daerah • Terminal - LO 9 . l . 1 . 06 . 19 seben lnsentif Pemungutan Ret'ibJsi Daerah - Tempat Khusus Parklr • LO 9 . 1 . 1 . 06 . 20 Beban lnsentif Pemungutan Retrib;si Daerah • Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ \'ill3 • LO 9 . l . 1 . 06 . 21 Beban Insentlf Pemungutan Retrib;sl Daerah • Rumah Potong Hewan • LO 9 . l . 1 . 06 . 22 Beban Insentif Pemungutan Retrib;si Daerah • Pelayanan Kepelabuhan • LO 9 . l . l . 06 . 23 Beban Insentif Pemungutan Retrib;si Daerah • Tempat Rekreas1 dan Olah raga· LO 9 . 1 . 1 . 06 . 24 Beban Insentlf Pemungutan Retrlbusi Daerah • Penyebrangan Air LO KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 1 . 06 . 25 Beban Insentif Pemungutan Retribust Oaerah - Penjualan Produksi Usaha Oaerah - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 26 Beban lnsentif Pemungutan Retribusi Oaerah - lzm Mend1nkan Bangunan · LO 9 . 1 . 1 . 06 . 27 Beban Insentif Pemungutan Retnbusi Oaerah · lzm Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 28 Beban lnsentif Pemungutan Retrlbusi Daerah - lzin Gangguan - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 29 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 30 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 31 Beban Insentif Pemungutan Retribust Oaerah · Pengendahan Lalu Lintas - LO 9 . 1 . 1 . 06 . 32 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah - Perpanjanqan Izm Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO 9 . 1 . 1 . 07 Beban Uang Lembur - LO 9 . 1 . 1 . 07 . 01 Beban Uang Lembur PNS - LO 9 . 1 . 1 . 07 . 02 Beban Uang Lembur Non PNS • LO
241. 9.1. 2 Beban Barang dan Jasa D 9 . 1 . 2 . 01 Beban Bahan Pakai Habis 9 . 1 . 2 . 01 . 01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 9 . 1 . 2 . 01 . 02 Beban Persediaan Ookumen/Administrasi Tender I 9 . 1 . 2 . 01 . 03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9 . 1 . 2 . 01 . 04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9 . 1 . 2 . 01 . OS Beban Persediaan Peralatan Kebersihan can Bahan Pembersih 9 . 1 . 2 . 01 . 06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 9 . 1 . 2 . 01 . 07 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9 . 1 . 2 . 01 . 08 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 9 . 1 . 2 . 01 . 09 Ost ....
242. 9.1 . 2. 02 Beban Persediaan Bahan/ Material 9 . 1 . 2 . 02 . 01 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 9 . 1 . 2 . 02 . 02 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 9 . 1 . 2 . 02 . 03 Beban Persediaan Bibit Ternak 9 . 1 . 2 . 02 . 04 Beban Persed1aan Bahan Obat-obatan 9 . 1 . 2 . 02 . 05 seban Persediaan Bahan Kirrua 9 . l . 2 . 02 . 06 Beban Persediaan Makanan Pokok 9 . l . 2 . 02 . 07 Ost ..................
243. 9.1 . 2 . 03 Beban Jasa Kantor 9 . 1 . 2 . 03 . 01 Beban Jasa telepon 9 . 1 . 2 . 03 . 02 Beban Jasa air 9 . 1 . 2 . 03 . 03 Beban Jasa listrik 9 . 1 . 2 . 03 . 04 Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Peme,ang Lelang I 9 . 1 . 2 . 03 . OS Beban Jasa Surat Kabar/Majalah 9 . 1 . 2 . 03 . 06 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 9 . l . 2 . 03 . 07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9 . l . 2 . 03 . 08 Beban Jasa Sertifikasi 9 . 1 . 2 . 03 . 09 Beban Jasa Transaksi Keuangan II 9 . l . 2 . 03 . 10 Beban Jasa Adrnlrustrasi Pungutan PaJak Penerangan Jalan Um um 9 . 1 . 2 . 03 . 11 Beban Jasa Adrntrustras Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 9 . 1 . 2 . 03 . 12 Ost ..... I I 9 . 1 . 2 . 04 Beban Premi Asuransi I 9 . 1 . 2 . 04 . 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 9 . 1 . 2 . 04 . 02 Beban Jasa Premi Asuranst Barang Mthk Daerah 9 . 1 . 2 . 04 . 03 Dst... ....................................
244. 9.1 . 2 . OS Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 9 . 1 . 2 . OS . 01 Beban Jasa Service 9 . 1 . 2 . OS . 02 Beban Penggantian Suku cadang 9 . 1 . 2 . OS . 03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pel.imas 9 . 1 . 2 . OS . 04 Beban Jasa KIR 9 . 1 . 2 . OS . OS Beban Pajak Kendaraan Bermotor ,, KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 2 . 05 . 06 Beban Bea Balik Nama Kendsraan Bermotor 9 . 1 . 2 . 05 . 07 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 9 . 1 . 2 . 05 . 08 Beban Perpanjangan Surat Ijln Mengemud1 9.1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan 9 . 1 . 2 . 06 . 01 Beban Cetak I 9 . 1 . 2 . 06 . 02 Beban Penggandaan 9 . 1 . 2 . 06 . 03 Ost .... 9 . 1 . 2 . 07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Park1r 9 . 1 . 2 . 07 . 01 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Oinas 9 . 1 . 2 . 07 . 02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 9 . 1 . 2 . 07 . 03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9 . 1 . 2 . 07 . 04 Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 9 . 1 . 2 . 07 . 05 Ost ....
245. 9.1 . 2. 08 Beban Sewa Sarana Mobilitas 9 . 1 . 2 . 08 . 01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Oarat 9 . 1 . 2 . 08 . 02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air 9 . 1 . 2 . 08 . 03 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara 9 . 1 . 2 . 08 . 04 Ost ... 9.1.2.09 Beban Sewa Alat Berat 9 . 1 . 2 . 09 . 01 Beban Sewa Eskavator 9 . 1 . 2 . 09 . 02 Beban Sewa Buldoser 9 . 1 . 2 . 09 . 03 Ost ... I 9 . 1 . 2 . 10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9 . 1 . 2 . 10 . 01 Beban Sewa Meja Kursi 9 . 1 . 2 . 10 . 02 Beban Sewa Komputer dan Printer 9 . 1 . 2 . 10 . 03 Beban Sewa Proyektor 9 . 1 . 2 . 10 . 04 Beban Sewa Generator 9 . 1 . 2 . 10 . 05 Beban Sewa Tenda 9 . 1 . 2 . 10 . 06 Beban Sewa Pakalan Adat/T'adisional 9 . 1 . 2 . 10 . 07 Ost .... 9.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman 9 . 1 . 2 . 11 . 01 Beban Makanan dan Mlnuman Harian Pegawai 9 . 1 . 2 . 11 . 02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 9 . 1 . 2 . 11 . 03 Beban Makanan dan Minuman Tamu 9.1.2.11.04 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 9 . 1 . 2 . 11 . 05 Ost ... 9 . 1 . 2 . 12 Beban Pakaian Oinas dan Atributnya 9 . 1 . 2 . 12 . 01 Beban pakaian Oinas KOH dan WKOH 9 . 1 . 2 . 12 . 02 Beban Pakaian Sipil Harian {PSH) 9 . 1 . 2 . 12 . 03 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) 9.1.2.12.04 Beban Pakalan Olnas Harian (POH) 9 . 1 . 2 . 12 . 05 Beban Pakaian Oinas Upacara (POU) 9 . 1 . 2 . 12 . 06 Ost ... 9.1.2.13 Beban Pakaian Kerja 9 . 1 . 2 . 13 . 01 Beban Pakaian kerja lapangan 9 . 1 . 2 . 13 . 02 Ost ... 9.1.2.14 Beban Pakaian khusus dan han-hari tertentu 9 . 1 . 2 . 14 . 01 Beban Pakaian KORPRI 9 . 1 . 2 . 14 . 02 Beban Pakaian Adat Oaerah 9 . 1 . 2 . 14 . 03 Beban Pakaian Batik Tradisional
246. 9.1 . 2 . 14 . 04 Beban Pakaian Olahraga 9 . 1 . 2 . 14 . 05 Ost ... 9.1.2.15 Beban Perjalanan Oinas
247. 9.1 . 2 . 15 . 01 Beban Perjalanan Oinas Oalam Oaerah 9 . 1 . 2 . 15 . 02 Beban Perjalanan Oinas Luar Oaerah 9 . 1 . 2 . 15 . 03 Beban Perjalanan Oinas Luar Negen 9 . 1 . 2 . 16 Beban Perjalanan Pindah Tugas KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 2 . 16. 01 Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalarn Daerah 9 . 1 . 2 . 16 . 02 Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah 9.1.2.17 Beban Pernulangan Pegawai 9.1.2.17.01 Beban Pemulangan Pegawai yang Pens1un Dalam Daerah
248. 9.1 . 2. 17 . 02 Beban Pernulangan Pegawa1 yang Pensnm Luar Daerah
249. 9.1 . 2. 17. 03 Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 9 . 1 . 2 . 18 Beban Perneliharaan 9 . 1 . 2 . 18 . 01 Beban Perneliharan Tanah 9 . 1 . 2 . 18 . 02 Beban Perneliharan Peralatan dan Mes1n 9 . 1 . 2 . 18 . 03 Beban Perneliharan Gedung dan Bangunan 9 . 1 . 2 . 18 . 04 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 9 . 1 . 2 . 18 . OS Beban Pemeliharan Aset Tetap tamnva 9 . 1 . 2 . 18 . 06 Dst ....................................... 9 . 1 . 2 . 19 Beban Jasa Konsultasi
250. 9.1 . 2. 19. 01 Beban Jasa Konsultansi Penelitian
251. 9.1 . 2. 19 . 02 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 9 . 1 . 2 . 19 . 03 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
252. 9.1 . 2. 19. 04 Dst ...
253. 9.1 . 2. 20 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ket1ga 9 . 1 . 2 . 20 . 01 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 9 . 1 . 2 . 20 . 02 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Kebga 9 . 1 . 2 . 20 . 03 Dst ....................................... 9.1.2.21 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ket1ga
254. 9.1 . 2 . 21 . 01 Beban Barang Yang Akan D1Jual Kepada Masyarakat 9 . 1 . 2 . 21 . 02 Beban Barang Yany Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 9 . 1 . 2 . 21 . 03 Ost ... 9.1.2.22 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 9 . 1 . 2 . 22 . 01 Beban Beasiswa Tugas Belajar D3 9 . 1 . 2 . 22 . 02 Beban Beasiswa Tugas Belajar 51 9 . 1 . 2 . 22 . 03 Beban seasswa Tugas Belajar 52 9 . 1 . 2 . 22 . 04 Beban Beasiswa Tugas Belajar 53 9 . 1 . 2 . 22 . OS Ost ........................
255. 9.1 . 2. 23 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 9 . 1 . 2 . 23 . 01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 9 . 1 . 2 . 23 . 02 Beban Sosialisasi 9 . 1 . 2 . 23 . 03 Beban Bimbingan Teknis 9 . 1 . 2 . 23 . 04 Ost ........................
256. 9.1 . 2. 24 Beban Honorarium Non Pegawai 9 . 1 . 2 . 24 . 01 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 9 . 1 . 2 . 24 . 02 Beban Moderator 9 . 1 . 2 . 24 . 03 Ost .............. 9 . 1 . 2. 25 Beban Honorarium PNS - LO 9 . 1 . 2 . 25 . 01 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO 9 . 1 . 2 . 25 . 02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa · LO 9 . 1 . 2 . 25 . 03 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber · LO 9 . 1 . 2 . 25 . 04 Beban Honorarium PNS tamrwa · LO
257. 9.1 . 2 . 26 Beban Honorarium Non PNS - LO 9 . 1 . 2 . 26 . 01 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO 9 . 1 . 2 . 26 . 02 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap • LO
258. 9.1 . 2 . 27 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9 . 1 . 2 . 27 . 01 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 9 . 1 . 2 . 27 . 02 Beban Uang untuk diberikan kepada P1hak Masyarakat
259. 9.1 . 2. 28 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 9 . 1 . 2 . 28 . 01 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 9 . 1 . 2 . 29 Beban Barang Dana BOS 9 . 1 . 2 . 29 . 01 Beban Barang Dana BOS KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN
260. 9.1 . 2. 30 Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan r~asional 9 . 1 . 2 . 30 . 01 Beban vang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 9 . 1 . 2 . 30 . 02 Ost .......................................
261. 9.1. 3 Beban Bunga D 9 . 1 . 3 . 01 Beban Bunga Utang Pinjaman 9 . 1 . 3 . 01 . 01 Beban Sunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 9 . 1 . 3 . 01 . 02 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 9 . 1 . 3 . 01 . 03 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 9 . 1 . 3 . 01 . 04 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 9 . 1 . 3 . 01 . 05 Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya 9 . 1 . 3 . 01 . 06 Ost ........................
262. 9.1 . 3 . 02 Beban Bunga Utang Obligasi 9 . 1 . 3 . 02 . 01 Beban Bunga Utang Obligasi 9 . 1 . 3 . 02 . 02 Ost ........................ 9 . 1 . 4 Beban Subsldl D
263. 9.1 . 4 . 01 Beban Subsidi 9 . 1 . 4 . 01 . 01 Beban SUbsidi kepada BUMN 9 . 1 . 4 . 01 . 02 Beban SUbsidi kepada BUMD 9 . 1 . 4 . o: . 03 seban SUbsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya 9 . l . 4 . o: . 04 Ost ........................
264. 9.1. 5 Beban Hibah D
265. 9.1 . 5. c; Beban Hibah kepada Pemerintah 9 . 1 . 5 . o: . 01 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
266. 9.1 . 5. 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 9 . 1 . 5 . 02 . 01 Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi 9 . 1 . 5 . 02 . 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten 9 . 1 . 5 . 02 . 03 Beban Hibah kepada Pemerintah Kata
267. 9.1 . 5. 03 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 9 . 1 . 5 . 03 . 01 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 9 . 1 . 5 . 03 . 02 Dst ............... 9.1.5.04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 9.1.5.04.Cl Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
268. 9.1 . 5. OS Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 9 . 1 . 5 . 05 . 01 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 9 . 1 . 5 . 05 . 02 Ost ...
269. 9.1. 5. 06 Beban Hioah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar 9 . 1 . 5 . 06. 01 Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota.... 9 . 1 . 5 . 05 . 05 Dst ...
270. 9.1. 6 Beban Bantuan Soslal D
271. 9.1 . 6. 01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
272. 9.1 . 6. 01 01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ... 9 . l . 6 . 01 . 02 Dst ........................
273. 9.1 . 6. 02 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 9 . l . 6 . 02 . 01 Beban Bantuan Sosial kepada .... 9 . 1 . 6 . 02 . 02 Dst ........................
274. 9.1. 7 Beban Penyusutandan Amortisasi D 9.1.7.01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 9 . 1 . 7 . 01 . 01 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Tractor 9 . 1 . 7 . 01 . 02 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Grader 9 . 1 . 7 . 01 . 03 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Excavator 9 . 1 . 7 . 01 . 04 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver 9 . 1 . 7 . 01 . OS Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Hauler KODE SA LOO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 06 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment 9 . 1 . 7 . 01 . 07 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment 9 . 1 . 7 . 01 . 08 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equ pment 9 . 1 . 7 . 01 . 09 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Loader 9 . l . 7 . 01 . 10 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat 9 . l . 7 . 01 . 11 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses 9 . l . 7 . 01 . 12 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Dredger 9 . 1 . 7 . 01 . 13 BetBn Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator
275. 9.1 . 7. 01 . 14 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Arnphlbi Dredger 9 . l . 7 . 01 . 15 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Kapa! Tank 9 . 1 . 7 . 01 . 16 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung 9.1.7.01.17 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Alat Penarik 9 . 1 . 7 . 01 . 18 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Feeder 9 . 1 . 7 . 01 . 19 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Compressor 9 . 1 . 7 . 01 . 20 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Electric Generating Set 9 . 1 . 7 . 01 . 21 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Pompa 9 . 1 . 7 . 01 . 22 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Mesin Bor 9 . 1 . 7 . 01 . 23 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan 9 . 1 . 7 . 01 . 24 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor 9 . 1 . 7 . 01 . 25 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator 9 . 1 . 7 . 01 . 26 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9 . 1 . 7 . 01 . 27 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang 9 . 1 . 7 . 01 . 28 seban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9 . 1 . 7 . 01 . 29 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus 9 . 1 . 7 . 01 . 30 sebsn Penyusutan Kendaraan Bermotor Bereda Dua 9 . 1 . 7 . 01 . 31 Bebsn Penyusutan Kendaraan Bermotor Bereda Tiga 9 . l . 7 . 01 . 32 Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9 . 1 . 7 . 01 . 33 Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 9 . 1 . 7 . 01 . 34 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Barang 9 . 1 . 7 . 01 . 35 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 9 . 1 . 7 . 01 . 36 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 9 . 1 . 7 . 01 . 37 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Ba rang 9 . 1 . 7 . 01 . 38 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 9 . 1 . 7 . 01 . 39 seban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 9 . 1 . 7 . 01 . 40 Beban Penyusutan Kapal Terbang 9.1.7.01.41 Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Ponjasi 9 . 1 . 7 . 01 . 42 Beban Penyusutan Perkakas xonstruksi Logam yang Berpmdah 9 . 1 . 7 . 01 . 43 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel ustnk 9 . 1 . 7 . 01 . 44 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service 9 . 1 . 7 . 01 . 45 Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermesin
276. 9.l . 7 . 01 . 46 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu 9 . 1 . 7 . 01 . 47 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus 9 . 1 . 7 . 0 l . 48 Beban Penyusutan Peralatan Las 9 . 1 . 7 . 01 . 49 Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es 9 . 1 . 7 . 01 . so Beban Penyusutan Perkakas Bengkel xonstruks Logam 9 . 1 . 7 . 01 . 51 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik 9 . 1 . 7 . 01 . 52 Beban Penyusutan Pcrkakas Bengkel Service 9 . l . 7 . 01 . 53 Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat 9 . 1 . 7 . 01 . 54 Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standart Tool) 9 . 1 . 7 . 01 . SS Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tool) 9 . 1 . 7 . 01 . 56 Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja 9 . 1 . 7 . 01 . 57 Beban Penyusutan Peralatan Tukang-tukang Besi 9 . 1 . 7 . 01 . 58 Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
277. 9.l . 7. 01 . 59 Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kuht
278. 9.1 . 7. 01 . 60 seban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip & Feting 9 . 1 . 7 . 0 l . 61 Beban Penyusutan Alat Ukur universal 9 . 1 . 7 . 01 . 62 Beban Penyusutan Alat Ukur/Test lntelegensia 9 . 1 . 7 . 01 . 63 Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 9 . 1 . 7 . 01 . 64 Beban Penyusutan Alat Ukur /Test Klinis Lam KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 65 Beban Penyusutan Alat Cal1brasi 9 . 1 . 7 . 01 . 66 Beban Penyusutan Alat Ukur Oscilloscope 9 . l . 7 . 01 . 67 Beban Penyusutan Alat Ukur Universal Tester 9 . 1 . 7 . 01 . 68 Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding 9 . 1 . 7 . 01 . 69 Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya 9 . 1 . 7 . 01 . 70 Beban Penyusutan Alat Timbangan/Blora
279. 9.1 . 7 . 01 . 71 Beban Penyusutan Anak Ti'11bangan/Biasa 9 . 1 . 7 . 01 . 72 Beban Penyusutan Takaran Kering 9 . 1 . 7 . 01 . 73 Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan 2 HL 9 . 1 . 7 . 01 . 74 Beban Penyusutan Takaran Latex/Getah Susu 9 . 1 . 7 . 01 . 75 Beban Penyusutan Gelas Takar Berbagai Capasitas 9 . l . 7 . 01 . 76 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dar Tanaman 9 . 1 . 7 . 01 . 77 Beban Penyusutan Alat Panen/Pengolahan 9 . 1 . 7 . 01 . 78 Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan 9 . 1 . 7 . 01 . 79 Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 9 . 1 . 7 . 01 . 80 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian 9 . 1 . 7 . 01 . 81 Beban Penyusutan Alat Procesing 9 . 1 . 7 . 01 . 82 Beban Penyusutan Alat Pasca Panen 9 . 1 . 7 . 01 . 83 Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan 9 . 1 . 7 . 01 . 84 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman 9 . 1 . 7 . 01 . 85 Beban Penyusutan Alat Panen 9 . 1 . 7 . 01 . 86 Beban Penyusutan Alat Penyimpanan 9 . 1 . 7 . 01 . 87 Beban Penyusutan Alat Laboratorium 9 . 1 . 7 . 01 . 88 Beban Akumulasi Penyusutan Alat Penangkap lkan 9 . 1 . 7 . 01 . 89 Beban Penyusutan Mesin 11k 9 . 1 . 7 . 01 . 90 Beban Penyusutan Mesin Hitung/Jumlah 9 . 1 . 7 . 01 . 91 Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggand3) 9 . 1 . 7 . 01 . 92 Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 9 . 1 . 7 . 01 . 93 Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 9 . 1 . 7 . 01 . 94 Beban Penyusutan Meubelair 9 . 1 . 7 . 01 . 95 Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu 9 . 1 . 7 . 01 . 96 Beban Penyusutan Alat Pembersih 9 . 1 . 7 . 01 . 97 Beban Penyusutan Alat Pendingin 9 . 1 . 7 . 01 . 98 Beban Penyusutan Alat Dapur 9 . 1 . 7 . 01 . 99 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9 . 1 . 7 . 01 . 00 Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran 9 . 1 . 7 . 01 . 01 Beban Penyusutan Komputer Unit/Jaringan 9 . 1 . 7 . 01 . 02 Beban Penyusutan Personal Komputer 9 . 1 . 7 . 01 . 03 Beban Penyusutan Peralatcn Komputer Mainframe 9 . 1 . 7 . 01 . 04 Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer 9 . 1 . 7 . 01 . OS Beban Penyusutan Peralatcn Personal Komputer 9 . 1 . 7 . 01 . 06 Beban Penyusutan Peralat:3n Jaringan 9 . 1 . 7 . 01 . 07 Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat 9 . 1 . 7 . 01 . 08 Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat 9 . 1 . 7 . 01 . 09 Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat 9 . 1 . 7 . 01 . 10 Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat
280. 9.1 . 7. 01 . 11 Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja PeJabat 9 . 1 . 7 . 01 . 12 Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pej3bat 9 . 1 . 7 . 01 . 13 Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
281. 9.1 . 7. 01 . 14 Beban Penyusutan Peralatan Studio Visual 9 . 1 . 7 . 01 . 15 Beban Penyusutan Peralatzn Studio Video dan Film 9 . 1 . 7 . 01 . 16 Beban Penyusutan Peralat:2n Studio Video dan Film A
282. 9.1 . 7. 01 . 17 Beban Penyusutan Peralatan Cetak 9 . 1 . 7 . 01 . 18 Beban Penyusutan Peralatcn Computing 9 . 1 . 7 . 01 . 19 Beban Penyusutan Peralat.cn Pemetaan Ukur 9 . 1 . 7 . 01 . 20 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone 9 . 1 . 7 . 01 . 21 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB 9 . 1 . 7 . 01 . 22 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM 9 . 1 . 7 . 01 . 23 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF 9 . 1 . 7 . 01 . 24 Beban Penyusutan Alat Komunikas1 Radio UHF 9 . 1 . 7 . 01 . 25 Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial 9 . 1 . 7 . 01 . 26 Beban Penyusutan Alat-alat Sandi 9 . 1 . 7 . 01 . 27 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 28 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW 9 . 1 . 7 . 01 . 29 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM 9 . 1 . 7 . 01 . 30 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF 9 . 1 . 7 . 01 . 31 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF 9 . 1 . 7 . 01 . 32 Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW 9 . 1 . 7 . 01 . 33 Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW 9 . 1 . 7 . 01 . 34 Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM 9 . 1 . 7 . 01 . 35 Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF 9 . 1 . 7 . 01 . 36 Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola 9 . 1 . 7 . 01 . 37 Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF 9 . 1 . 7 . 01 . 38 Beban Penyusutan Peralatan Translator UHF/UHF 9 . 1 . 7 . 01 . 39 Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/UHF 9 . 1 . 7 . 01 . 40 Beban Penyusutan Peralatan Translator UHF/VHF
283. 9.1 . 7 . 01 . 41 Beban Penyusutan Peralatan Microvawe FPU 9 . 1 . 7 . 01 . 42 Beban Penyusutan Peralatan Microvawe Terestrial 9 . 1 . 7 . 01 . 43 Beban Penyusutan Peralatan Microvawe TVRO 9 . 1 . 7 . 01 . 44 Beban Penyusutan Peralatan Dummy Load 9 . 1 . 7 . 01 . 45 Beban Penyusutan Switcher Antena 9 . 1 . 7 . 01 . 46 Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena 9 . 1 . 7 . 01 . 47 Beban Penyusutan Feeder 9 . 1 . 7 . 01 . 48 Beban Penyusutan Humitity Control 9 . 1 . 7 . 01 . 49 Beban Penyusutan Program Input Equipment 9 . 1 . 7 . 01 . so Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF 9 . 1 . 7 . 01 . 51 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum 9 . 1 . 7 . 01 . 52 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi 9 . 1 . 7 . 01 . 53 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana 9 . 1 . 7 . 01 . 54 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata 9 . 1 . 7 . 01 . SS Beban Penyusutan Alat Kedokteran T.H.T 9 . 1 . 7 . 01 . 56 Beban Penyusutan Alat Rotgen 9 . 1 . 7 . 01 . 57 Beban Penyusutan Alat Farmasi 9 . 1 . 7 . 01 . 58 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah 9 . 1 . 7 . 01 . 59 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebrdanan dan Penvakit Kandungan 9 . 1 . 7 . 01 . 60 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam 9 . 1 . 7 . 01 . 61 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mortuary 9 . 1 . 7 . 01 . 62 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Anak 9 . 1 . 7 . 01 . 63 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Polikllnik Set 9 . 1 . 7 . 01 . 64 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Penderita cacat Tubuh 9 . 1 . 7 . 01 . 65 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (syarat) 9 . 1 . 7 . 01 . 66 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung 9 . 1 . 7 . 01 . 67 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir 9 . 1 . 7 . 01 . 68 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radiologi 9 . 1 . 7 . 01 . 69 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 9 . 1 . 7 . 01 . 70 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat 9 . 1 . 7 . 01 . 71 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa 9 . 1 . 7 . 01 . 72 Beban Penyusutan Alat Kedokteran Hewan 9 . 1 . 7 . 01 . 73 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Perawatan 9 . 1 . 7 . 01 . 74 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 9 . 1 . 7 . 01 . 75 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut 9 . 1 . 7 . 01 . 76 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara 9 . 1 . 7 . 01 . 77 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kedokteran Kepohsian 9 . 1 . 7 . 01 . 78 Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga 9 . 1 . 7 . 01 . 79 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air 9 . 1 . 7 . 01 . 80 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi 9 . 1 . 7 . 01 . Bl Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidro Kimia 9 . 1 . 7 . 01 . 82 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Model/Hidrohka 9 . 1 . 7 . 01 . 83 Beban Penyusutan Alat laboratorium Buatan/Geolog1 9 . 1 . 7 . 01 . 84 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 9 . 1 . 7 . 01 . 85 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal cat & Kimia 9 . 1 . 7 . 01 . 86 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan 9 . 1 . 7 . 01 . 87 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok Tanam 9 . 1 . 7 . 01 . 88 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 89 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A 9 . 1 . 7 . 01 . 90 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum 9 . 1 . 7 . 01 . 91 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum A 9 . 1 . 7 . 01 . 92 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kedokteran 9 . 1 . 7 . 01 . 93 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi 9 . 1 . 7 . 01 . 94 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia 9 . 1 . 7 . 01 . 95 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Microbiologi A 9 . 1 . 7 . 01 . 96 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Patolog1 9 . 1 . 7 . 01 . 97 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Irnrnunoloqi 9 . 1 . 7 . 01 . 98 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi 9 . 1 . 7 . 01 . 99 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film 9 . 1 . 7 . 01 . 00 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan 9 . 1 . 7 . 01 . 01 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibras1 dan lnstrumentasi 9 . 1 . 7 . 01 . 02 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Farmasi 9 . 1 . 7 . 01 . 03 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika 9 . 1 . 7 . 01 . 04 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika 9 . 1 . 7 . 01 . 05 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi 9 . 1 . 7 . 01 . 06 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan 9 . 1 . 7 . 01 . 07 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir 9 . 1 . 7 . 01 . 08 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Proses Pembuatan Cetakan 9 . 1 . 7 . 01 . 09 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 9 . 1 . 7 . 01 . 10 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metalography
284. 9.1 . 7 . 01 . 11 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan 9 . 1 . 7 . 01 . 12 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Uji Proses Pengelasan 9 . 1 . 7 . 01 . 13 Beban Penyusutan Alilt Laboratorium Proses Pembuatan Logam
285. 9.1 . 7 . 01 . 14 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Matrologie
286. 9.1 . 7. 01 . 15 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Proses Pelap1san Logam 9 . 1 . 7 . 01 . 16 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Proses Pengolahan Panas
287. 9.1 . 7. 01 . 17 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Proses Teknologi Textil 9 . 1 . 7 . 01 . 18 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Uji Tekstel 9 . 1 . 7 . 01 . 19 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 9 . 1 . 7 . 01 . 20 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet 9 . 1 . 7 . 01 . 21 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit. Karet dan Plastik 9 . 1 . 7 . 01 . 22 Beban Penyusutan Alat Laboratorium UJ1 Keramik 9 . 1 . 7 . 01 . 23 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 9 . 1 . 7 . 01 . 24 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Pertaruan 9 . 1 . 7 . 01 . 25 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Pertaruan A 9 . 1 . 7 . 01 . 26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian B 9 . 1 . 7 . 01 . 27 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 9 . 1 . 7 . 01 . 28 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya 9 . 1 . 7 . 01 . 29 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 9 . 1 . 7 . 01 . 30 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Oceanografi 9 . 1 . 7 . 01 . 31 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Ltngkungan Perairen 9 . 1 . 7 . 01 . 32 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Peralatan 9 . 1 . 7 . 01 . 33 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi 9 . 1 . 7 . 01 . 34 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika 9 . 1 . 7 . 01 . 35 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang 9 . 1 . 7 . 01 . 36 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses{feknik Kimia 9 . 1 . 7 . 01 . 37 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industn 9 . 1 . 7 . 01 . 38 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 9 . 1 . 7 . 01 . 39 Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan 9 . 1 . 7 . 01 . 40 Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi & Urinallsis
288. 9.1 . 7. 01 . 41 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lainnya 9 . 1 . 7 . 01 . 42 Beban Penyusutan Laboratorium Hematologl & Urinalisis A 9 . 1 . 7 . 01 . 43 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studt : Bahasa Indonesia 9 . 1 . 7 . 01 . 44 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studt : Matematika 9 . 1 . 7 . 01 . 45 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : IPA Dasar KODE URAIAN SALDO REKENING NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 01 . 46 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan 9 . 1 . 7 . 01 . 47 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah 9 . 1 . 7 . 01 . 48 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : IPA Atas 9 . 1 . 7 . 01 . 49 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : !PS 9 . 1 . 7 . 01 . so Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam 9 . 1 . 7 . 01 . 51 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan 9 . 1 . 7 . 01 . 52 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Kesenian 9 . 1 . 7 . 01 . 53 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : Olah Raga 9 . 1 . 7 . 01 . 54 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Stud1 : PMP 9 . 1 . 7 . 01 . SS Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidlkan/Ketrampilan Lain-lain
289. 9.1 . 7. 02 Beban Penyusutan Gedun;i dan Bangunan 9 . 1 . 7 . 02 . 01 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Kantor 9 . 1 . 7 . 02 . 02 Beban Penyusutan Ban;iunan Gudang 9 . 1 . 7 . 02 . 03 Beban Penyusutan Ban;iunan Gudang Untuk Bengkel 9 . 1 . 7 . 02 . 04 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung lnstalasi 9 . 1 . 7 . 02 . OS Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Laboratorium 9 . 1 . 7 . 02 . 06 Beban Penyusutan Ban;iunan Kesehatan 9 . 1 . 7 . 02 . 07 Beban Penyusutan Ban;iunan Oceananum/Opservatonum 9 . 1 . 7 . 02 . 08 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Tempat lbadah 9 . 1 . 7 . 02 . 09 Beban Penyusutan sanaunen Gedung Tempat Pertemuan 9 . 1 . 7 . 02 . 10 Beban Penyusutan sanaunen Gedung Tempat Pendldikan 9 . 1 . 7 . 02 . 11 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Tempat Olah Raga 9 . 1 . 7 . 02 . 12 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 9 . 1 . 7 . 02 . 13 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Untuk Pos Jaga 9 . 1 . 7 . 02 . 14 Beban Penyusutan Ban;iunan Gedung Garas1/Pool 9 . 1 . 7 . 02 . 15 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 9 . 1 . 7 . 02 . 16 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik 9 . 1 . 7 . 02 . 17 Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus 9 . 1 . 7 . 02 . 18 Beban Penyusutan Bangunan Kandang Hewan{Temak 9 . 1 . 7 . 02 . 19 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan 9 . 1 . 7 . 02 . 20 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum 9 . 1 . 7 . 02 . 21 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Termlnal/Pelabuhan/Bandar 9 . 1 . 7 . 02 . 22 Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan 9 . 1 . 7 . 02 . 23 Beban Penyusutan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 9 . 1 . 7 . 02 . 24 Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan 9 . 1 . 7 . 02 . 25 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kramatonum 9 . 1 . 7 . 02 . 26 Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 9 . 1 . 7 . 02 . 27 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ke11a tamnva I 9 . 1 . 7 . 02 . 28 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I 9 . 1 . 7 . 02 . 29 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II 9 . 1 . 7 . 02 . 30 Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III
290. 9.1 . 7. 02. 31 Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow{Tempat Penstirahatan 9 . 1 . 7 . 02 . 32 Beban Penyusutan Asrama 9 . 1 . 7 . 02 . 33 Beban Penyusutan Hotel 9 . 1 . 7 . 02 . 34 Beban Penyusutan Motel 9 . 1 . 7 . 02 . 35 Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun 9 . 1 . 7 . 02 . 36 Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 9 . 1 . 7 . 02 . 37 Beban Penyusutan Bangunan Perambut Penerangan Panta1 9 . 1 . 7 . 02 . 38 Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi 9 . 1 . 7 . 02 . 39 Beban Penyusutan Istana Peringatan 9 . 1 . 7 . 02 . 40 Beban Penyusutan Runah Adat
291. 9.1 . 7. 02. 41 Beban Penyusutan Runah Peninggalan Sejarah KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . l . 7 . 02 . 42 Beban Penyusutan Makam Sejarah 9 . l . 7 . 02 . 43 Beban Penyusutan Bangunan Tempat Ibadah sersejaran 9 . 1 . 7 . 02 . 44 Beban Penyusutan Tugu Kemerdekaan 9 . 1 . 7 . 02 . 45 Beban Penyusutan Tugu Pembangunan 9 . 1 . 7 . 02 . 46 Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lainnya 9 . 1 . 7 . 02 . 47 Beban Penyusutan candi Hindhu 9 . 1 . 7 . 02 . 48 Beban Penyusutan candi Budha 9 . 1 . 7 . 02 . 49 Beban Penyusutan candi Lainnya 9 . 1 . 7 . 02 . so Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah Lainnya 9 . 1 . 7 . 02 . 51 Beban Penyusutan Tugu Peringatan 9 . 1 . 7 . 02 . 52 Beban Penyusutan Tugu[Tanda Batas 9 . 1 . 7 . 02 . 53 Beban Penyusutan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 9 . 1 . 7 . 02 . 54 Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar 9 . 1 . 7 . 02 . SS Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway[Threshold Light 9 . 1 . 7 . 02 . 56 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI) 9 . 1 . 7 . 02 . 57 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light 9 . 1 . 7 . 02 . 58 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Ught(Rells) 9 . 1 . 7 . 02 . 59 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Signal 9 . 1 . 7 . 02 . 60 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Untas Udara Flood Light
292. 9.1 . 7 . 03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 9 . 1 . 7 . 03 . 01 Beban Penyusutan Jalan Negara/Nasional 9 . 1 . 7 . 03 . 02 Beban Penyusutan Jalan Propinsi 9 . 1 . 7 . 03 . 03 Beban Penyusutan Jalan Kabupaten/Kota 9 . 1 . 7 . 03 . 04 Beban Penyusutan Jalan Desa 9 . 1 . 7 . 03 . OS Beban Penyusutan Jalan Khusus 9 . 1 . 7 . 03 . 06 Beban Penyusutan Jalan Toi 9 . 1 . 7 . 03 . 07 Beban Penyusutan Jalan Kereta 9 . 1 . 7 . 03 . 08 Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang 9 . 1 . 7 . 03 . 09 Beban Penyusutan Jembatan Negara/Nasional 9 . 1 . 7 . 03 . 10 Beban Penyusutan Jembatan Propinsl 9 . 1 . 7 . 03 . 11 Beban Penyusutan Jembatan Kabupaten/Kota 9 . 1 . 7 . 03 . 12 Beban Penyusutan Jembatan Desa 9 . 1 . 7 . 03 . 13 Beban Penyusutan Jembatan Khusus 9 . 1 . 7 . 03 . 14 Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Toi 9 . 1 . 7 . 03 . 15 Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kereta Api 9 . 1 . 7 . 03 . 16 Beban Penyusutan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang 9 . 1 . 7 . 03 . 17 Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan 9 . 1 . 7 . 03 . 18 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi 9 . 1 . 7 . 03 . 19 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi 9 . 1 . 7 . 03 . 20 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi 9 . l . 7 . 03 . 21 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi 9 . 1 . 7 . 03 . 22 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi 9 . 1 . 7 . 03 . 23 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi 9 . 1 . 7 . 03 . 24 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 25 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 26 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 27 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 28 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut 9 . l . 7 . 03 . 29 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 30 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 31 Beban Penyusutan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder 9 . 1 . 7 . 03 . 32 Beban Penyusutan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa 9 . 1 . 7 . 03 . 33 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Rawa 9 . 1 . 7 . 03 . 34 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Rawa 9 . 1 . 7 . 03 . 35 Beban Penyusutan Bangunan Pengamanan Pasang Surut 9 . 1 . 7 . 03 . 36 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 9 . 1 . 7 . 03 . 37 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 9 . 1 . 7 . 03 . 38 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 9 . 1 . 7 . 03 . 39 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sunga• KODE SAL DO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . l . 7 . 03 . 40 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman 9 . l . 7 . 03 . 41 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sunga, 9 . l . 7 . 03 . 42 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sunga, 9 . l . 7 . 03 . 43 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengamancn Sungai 9 . l . 7 . 03 . 44 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . 45 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . 46 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengemban;ian Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . 47 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . 48 Beban Penyusutan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . 49 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 9 . 1 . 7 . 03 . so Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku 9 . 1 . 7 . 03 . 51 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku 9 . 1 . 7 . 03 . 52 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih 9 . 1 . 7 . 03 . 53 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku 9 . 1 . 7 . 03 . 54 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 9 . 1 . 7 . 03 . 55 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor 9 . l . 7 . 03 . 56 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor 9 . 1 . 7 . 03 . 57 Beban Penyusutan Bangunan Pembuangan Air Kotor 9 . 1 . 7 . 03 . 58 Beban Penyusutan Banguncn Pengaman Air Kotor 9 . 1 . 7 . 03 . 59 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor 9 . 1 . 7 . 03 . 60 Beban Penyusutan Bangunen Air Laut 9 . 1 . 7 . 03 . 61 Beban Penyusutan Bangunan Air Tawar 9 . 1 . 7 . 03 . 62 Beban Penyusutan Instalasi Air Muka Tanah 9 . 1 . 7 . 03 . 63 Beban Penyusutan Instalasl Air Sumber /Mata Air 9 . 1 . 7 . 03 . 64 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam 9 . 1 . 7 . 03 . 65 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal 9 . 1 . 7 . 03 . 66 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Alr Baku Lainnya 9 . l . 7 . 03 . 67 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 9 . 1 . 7 . 03 . 68 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri 9 . 1 . 7 . 03 . 69 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian 9 . l . 7 . 03 . 70 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 9 . 1 . 7 . 03 . 71 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Ncn Organik 9 . 1 . 7 . 03 . 72 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 9 . 1 . 7 . 03 . 73 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PL TA) 9 . l . 7 . 03 . 74 Beban Penyusutan Pemban;ikit Ustrik Tenaga Diesel (PLTD) 9 . 1 . 7 . 03 . 75 Beban Penyusutan Pembangkit Uatrik Tenaga Mikrc (Hidro) 9 . l . 7 . 03 . 76 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Angir (PLTAN) 9 . 1 . 7 . 03 . 77 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU) 9 . 1 . 7 . 03 . 78 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PL TN) 9 . 1 . 7 . 03 . 79 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PL TG) 9 . 1 . 7 . 03 . 80 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 9 . 1 . 7 . 03 . 81 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS) 9 . 1 . 7 . 03 . 82 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) 9 . 1 . 7 . 03 . 83 Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm) 9 . 1 . 7 . 03 . 84 Beban Penyusutan Instalas Gardu Listrik Induk 9 . 1 . 7 . 03 . 85 Beban Penyusutan Instalas Gardu Listrik Distrlbusi 9 . 1 . 7 . 03 . 86 Beban Penyusutan Instalas Pusat Pengatur Listrik 9 . 1 . 7 . 03 . 87 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Di Darat 9 . 1 . 7 . 03 . 88 Beban Penyusutan tnstatasi Gardu Gas 9 . 1 . 7 . 03 . 89 Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas 9 . 1 . 7 . 03 . 90 Beban Penyusutan lnstalas Pengaman Penangkal Fetir 9 . 1 . 7 . 03 . 91 Beban Penyusutan Jaringan Pembawa 9 . 1 . 7 . 03 . 92 Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi 9 . 1 . 7 . 03 . 93 Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi 9 . 1 . 7 . 03 . 94 Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke rumah 9 . 1 . 7 . 03 . 95 Beban Penyusutan Jaringan Transmisi KODE SALDO REKENING URAIAN NORMAL PERATURAN 9 . 1 . 7 . 03 . 96 Beban Penyusutan Jaringan Distribusi 9 . 1 . 7 . 03 . 97 Beban Penyusutan Jaringan Telepon Di atas Tanah 9 . 1 . 7 . 03 . 98 Beban Penyusutan Jarlngan Telepon Di bawah Tanah 9 . 1 . 7 . 03 . 99 Beban Penyusutan Jaringan Telepon Didalam Air 9 . 1 . 7 . 03 . 00 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi 9 . 1 . 7 . 03 . 01 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi 9 . 1 . 7 . 03 . 02 Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas 9 . 1 . 7 . 03 . 03 Beban Penyusutan Jaringan BBM 9.1.7.04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 9 . 1 . 7 . 04 . 01 Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi 9 . 1 . 7 . 04 . 02 Ost .............................
293. 9.1 . 7 . OS Beban Penyusutan Aset Lainnya 9 . 1 . 7 . OS . 01 Beban Penyusutan Barang Rusak Berat 9 . 1 . 7 . 05 . 02 Ost.............................
294. 9.1 . 7. 06 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 9 . 1 . 7 . 06 . 01 Beban Amortisasi Goodwill 9 . 1 . 7 . 06 . 02 Beban Amortisasi Usensi dan Frenchise 9 . 1 . 7 . 06 . 03 Beban Amortisasl Hak Clpta 9 . 1 . 7 . 06 . 04 Beban Amortlsasi Paten 9 . 1 . 7 . 06 . OS Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
295. 9.1. 8 Beban Penyislhan Piutang D 9 . 1 . 8 . 01 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 9 . 1 . 8 . 01 . 01 Beban Penyisihan Piutang Pajak 9 . 1 . 8 . 01 . 02 Beban Penyisihan Piutang Retribusl 9 . 1 . 8 . 01 . 03 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9 . 1 . 8 . 01 . 04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 9 . 1 . 8 . 01 . 05 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 9 . 1 . 8 . 01 . 06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemenntah Pusat • Lamnva 9 . 1 . 8 . 01 . 07 Beban Penyis1han Piutang Transfer Pemenntah Daerah - tamnva 9 . 1 . 8 . 01 . 08 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan 9 . 1 . 8 . 01 . 09 Beban Penyisihan Piutang Hibah 9 . 1 . 8 . 01 . 10 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 9 . 1 . 8 . 01 . 11 Ost ..........
296. 9.1 . 8. 02 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 9 . 1 . 8 . 02 . 01 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 9 . 1 . 8 . 02 . 02 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 9 . 1 . 8 . 02 . 03 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjaualan Angsuran 9 . 1 . 8 . 02 . 04 Beban Penyfsihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 9 . 1 . 8 . 02 . 05 Beban Penyisihan Uang Muka 9 . 1 . 8 . 02 . 06 Ost .............
297. 9.1 . 9 Beban Lain-lain D
298. 9.1 . 9. 01 Beban Penurunan Nilai Investasi 9 . 1 . 9 . 01 . 01 Beban Penurunan Nilai Investasi
299. 9.1. 9. 02 Beban Penyfsihan Dana Bergulir 9 . 1 . 9 . 02 . 01 Beban Penyisihan Dana Bergulir
300. 9.1. 9. 03 Beban Lain-lain 9 . 1 . 9 . 03 . 01 Beban Lain-lain 9.2
301. 9.2. 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah D 9 . 2 . 1 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerlntahan Kabupaten/Kota 9 . 2 . 1 . 01 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 9 . 2 . 1 . 01 . 02 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
302. 9.2 . 1 . 01 . 03 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemenntahan Desa r KODE SALDO URAIAN PERATURAN REKENING NORMAL 9.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D 9 . 2 . 2 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 9 . 2 . 2 . 01 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 9 . 2 . 2 . 01 . 02 Ost. ...................................... 9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah D 1, Lalnnya
303. 9.2. 3. 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi 9 . 2 . 3 . 01 . 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi 9 . 2 . 3 . 01 . 02 Ost.. .....................................
304. 9.2. 3. 02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 9 . 2 . 3 . 02 . 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 9 . 2 . 3 . 02 . 02 Ost ....................................... 9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
305. 9.2. 4. 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 9 . 2 . 4 . 01 . 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D 9 . 2 . 5 . 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 9 . 2 . 5 . 01 . 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus D 9 . 2 . 6 . 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota .... 9 . 2 . 6 . 01 . 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota .... 9.3
306. 9.3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO D 9 . 3 . 1 . 01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 9 . 3 . l . 01 . 01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 03 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 05 Defisit Pelepasan Jnvestasi Jangka Panjang - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO 9 . 3 . 1 . 01 . 07 Ost ....................... 9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO D 9 . 3 . 2 . 01 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 02 Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO 1, 9 . 3 . 2 . 01 . 04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 06 Defisit Penyelesalan Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 07 Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO 9 . 3 . 2 . 01 . 08 Ost ........................ 1, 9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO D 9.3.3.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 01 Defisit Penghapusan Aset Lainnya 9 . 3 . 3 . 01 . 02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 03 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 9 . 3 . 3 . 01 . 04 Ost 9.4 II
307. 9.4. 1 Beban Luar Blasa D
308. 9.4. l . 01 Beban Luar Biasa 9 . 4 . 1 . 01 . 01 Beban Tak Terduga 9 . 4 . 1 . 01 . 02 Beban Bencana Alam 9 . 4 . 1 . 01 . 03 Beban Luar Biasa Lainnya