DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020

Nomor: 62
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 12.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 merupakan satuan biaya dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Keija dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021berfungsi sebagai :

a.batas tertinggi; atau
b.estimasi.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 202 1 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen Standar Biaya Umum (SBU) pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian dari Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 202 1.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Lampiran I meliputi :
1. a.satuan biaya honorarium pengelolaan keuangan, barang dan pengadaan;
2. b.satuan biaya honorarium/jasa PNS dan Non PNS;
3. c.satuan biaya sewa;
4. d.satuan biaya rapat pertemuan;
5. e.satuan biaya honorarium/jasa khusus;
6. f.satuan biaya beasiswa/hadiah perlombaan; dan
7. g.satuan biaya perjalanan dinas.
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Lampiran II meliputi :
1. a.satuan biaya bimbingan teknis, kontribusi;
2. b.satuan biaya jasa;
3. c.satuan biaya konsumsi dan makanan;
4. d.satuan biaya sewa dan penginapan;
5. e.satuan tarif pajak kendaraan;
6. f.satuan biaya pemeliharaan;
7. g.satuan biaya tiket, transportasi; dan
8. h.satuan biaya pakaian dinas, pakaian upacara;

Pasal 5

(1)Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berfungsi batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(2)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. d.prinsip ekonomis, efesien dan efektifitas.

Pasal 6

Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) berkenaan mengikuti ketentuan :

a.Pejabat Eselon II paling banyak 3 (tiga) keanggotaan tim;
b.Pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) keanggotaan tim; dan
c.Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana paling banyak 6 (enam) keanggotaan tim. (l)Alokasi anggaran untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diperkenankan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten (SKPK).

(2)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan standar harga satuan agar melakukan efisiensi anggaran antara lain :
1. a.pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/ sejenisnya diluar kantor;
2. b.memaksimalkan dan mengutamakan penggunaan gedung/ruangan/aula milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyelenggarakan acara/kegiatan; dan
3. c.pembatasan dan pengendalian biaya peijalanan dinas. Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/ satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 9

Ditetapkan di Calang pada tanggal INovember 2020 M V* Rabiul Awal 1442 H BUPATI ACEH JAYA, T. IRFAN TB Diundangkan di Calang pada tanggal £ November 2020 M n Rabinl Awal 1442 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA, MUSTAFA BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR ÿ

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 12.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021berfungsi sebagai :

a.batas tertinggi; atau
b.estimasi.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 202 1 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen Standar Biaya Umum (SBU) pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian dari Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 202 1.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Lampiran I meliputi :
1. a.satuan biaya honorarium pengelolaan keuangan, barang dan pengadaan;
2. b.satuan biaya honorarium/jasa PNS dan Non PNS;
3. c.satuan biaya sewa;
4. d.satuan biaya rapat pertemuan;
5. e.satuan biaya honorarium/jasa khusus;
6. f.satuan biaya beasiswa/hadiah perlombaan; dan
7. g.satuan biaya perjalanan dinas.
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Lampiran II meliputi :
1. a.satuan biaya bimbingan teknis, kontribusi;
2. b.satuan biaya jasa;
3. c.satuan biaya konsumsi dan makanan;
4. d.satuan biaya sewa dan penginapan;
5. e.satuan tarif pajak kendaraan;
6. f.satuan biaya pemeliharaan;
7. g.satuan biaya tiket, transportasi; dan
8. h.satuan biaya pakaian dinas, pakaian upacara;

Pasal 5

(1)Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berfungsi batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(2)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. d.prinsip ekonomis, efesien dan efektifitas.

Pasal 6

Bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) berkenaan mengikuti ketentuan :

a.Pejabat Eselon II paling banyak 3 (tiga) keanggotaan tim;
b.Pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) keanggotaan tim; dan
c.Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana paling banyak 6 (enam) keanggotaan tim. (l)Alokasi anggaran untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diperkenankan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten (SKPK).

(2)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan standar harga satuan agar melakukan efisiensi anggaran antara lain :
1. a.pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/ sejenisnya diluar kantor;
2. b.memaksimalkan dan mengutamakan penggunaan gedung/ruangan/aula milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyelenggarakan acara/kegiatan; dan
3. c.pembatasan dan pengendalian biaya peijalanan dinas. Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/ satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.