DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 12 Pasal yang berisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
l.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah lstimewah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3893);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Ray a dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); ~ ~ 13. Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 13 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara repub1ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
10.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
11.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor l 0 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
14.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013, Nomor 12);
15.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 20 13 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, angka 15 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yalcni 23 dan 24, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

l.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan men gurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati; 2 . Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; 3 . Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 4 . Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yan gdipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil;
1. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabu paten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
2. 6.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
3. 7.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
4. 8.Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh;
5. 9.Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah, Majelis Penyelenggaraan Kehidupa Adat di Kabupaten Aceh Tamiang;
6. 10.Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggaraan Kehidupan Adat di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. 11.Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yan gmempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat dan/ a tau nama lain yang dipimpin oleh Kepala Mukim;
8. 12.Tuhe Adat adalah Pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan adat;
9. 13.Tetuhe Adat adalah anggota Tuhe Adat pada Majelis Adat Kabupaten Aceh Tamiang merupakan orang-orang yang paling paham tentang adat sesuai bidang masing-masing;
10. 14.Pengurus Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pengurus pada Majelis Adat Aceh Kabu paten Aceh Tamiangyang susunan pengurusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
11. 15.Dihapus
12. 16.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhal< menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
13. 17.Datok Penghulu adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk memimpin Pemerintahan Kampung;
14. 18.Syari'at Islam adalah tuntutan aJaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
15. 19.Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yan hidup dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang;
16. 20.Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat;
17. 21.Kebiasaan-Kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh um urn serta telah dilaksanakan secara berulang-ulang;
18. 22.Ahli Adat adalah orang atau personal yang mempunyai keahlian dalam bidang adat tertentu;
19. 23.Kepemudaan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda;
20. 24.Mpuan Datok adalah kaum perempuan yang patut memahami adat istiadat dan budaya daerah;
21. 2.Judul BAB rr diubah dan d iantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai beriku t: BAB Tf PEMBENTUKAN DAN AZAS

Pasal 2A

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang berazaskan:

a.keislaman;
b.keadilan;
c.kebenaran;
d.keharmonisan;
e.kearifan lokal;
f.kemanfaatan;
g.kegotongroyongan;
h.kedamaian;
1. 1.kerukunan; J. permusyawaratan; dan
k.kemaslahatan umum. ~ ~ I 3 fKetentuan
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga sebagai beriku t:

Pasal 3

berbunyi

(1)Susunan Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari: a . Ketua;
1. b.Wakil Ketua;
2. c.Tuhe Adat;
3. d.Tetu he Adat;
4. e.Bidang-bidang; dan
5. f.Sekretariat
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terd iri dari:
1. a.Wakil Ketua I; dan
2. b.Wal<.il Ketua 11.
(3)Tuhe Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan orang yang paling paham tentang hukum adat dan pelaksanaan upacara adat.
(4)Tetuhe Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ruf d, terdiri dari 7 orang Tuhe Adat meru pakan orang-orang yang paling paham tentang adat sesuai bidang masing-masing.
(5)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, terdiri dari:
1. a.Bidang Lembaga Hukum Adat dan Adat lstiadat;
2. b.Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Adat; c . Bidang Pelestarian Pustaka, Pembinaan Khasanah Adat dan Kepemudaan; dan
3. d.Bidang Pemberdayaan Mpuan Datok.
(6)Ketua, Wakll Ketua dan Para Ketua Bidang juga disebut sebagai Pengurus. 4 . Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah dan huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MAA Kabupaten mempunyai tugas:

a.memberikan pertimbangan, menyusun konsep adat berbasis islami berdasarkan dengan peraturan perundang- undangan;
b.menentukan kebijakan penyelenggaraan kehidupan adat istiadat;
c.mengembangkan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat yang sejalan dengan Syari'at Islam;
d.melaksanakan pembinaan nilai-nilru sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; e . memelihara dan memberdayakan lembaga- lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
f.membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dibidang kemasyarakatan clan budaya;
g.melestarikan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
h.memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat;
1. 1.menyelenggarakan pembinaan pengem bangan nilai-nilru adat di kabupaten dalam rangka memperkaya, melestarikan clan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya clan kebudayaan Aceh pada khususnya; J. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
k.dihapus.
1. 5.Judul BAB V diubah dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku t :

BAB V

MUSYAWARAH DAN MASA BAKTI

Pasal 9

(1)Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Tamiang diadakan 5 (lima) tahun sekali;
(2)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan keanggotaan dan/atau kepengurusan; i ~ f l (3) Panitia...
(3)Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana Musyawarah MAA Ka bu paten dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus MAA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia pelaksana musyawarah MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat/tokoh akademisi, tokoh adat dan toko agama Islam;
(5)Panitia pelaksana musyawarah dinyatakan bubar setelah terpilih dan ditetapkannya keanggotaan MAA Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
(6)Musyawarah MAA Kabupaten difasilitasi oleh Sekretariat MAA Kabupaten .

6.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti kepengurusan berikutnya hanya berlaku untuk Ketua, sedangkan untuk Pengurus Iainnya tidak dibatasi.

7.Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Musyawarah MAA Kabupaten dilal{Sanakan untuk:

a.memilih dan menetapkan Pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (hma) tahun;
b.membahas dan menyusun rencana kerja Tahunan MAA Kabupaten; dan
c.tata cara pelaksanaan musyawarah dan/ a tau tata tertib musyawarah diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut oleh peserta musyawarah.
1. 8.Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) diubah,ayat (4) dihapus, dan ditambah 1 ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut: ~/ \ rasaL

Pasal 13

(1)Mekanisme pergantian dan/atau pemberhentian Pengurus MAA Kabupaten dilakukan melalui musyawarah Pengurus MAA Ka bupaten berdasarkan ketentuan yang ditetapkan;
(2)Pergantian dan/atau pemberhentian Pengurus dapat dilakukan karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
3. c.melalaikan tugasnya sebagai pengurus; d . melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam dan/atau adat istiadat; dan
4. e.terlibat dalam organisasi terlarang;
(3)Apabila Ketua MAA mengundurkan diri atau berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA definitif.
(4)Dihapus
(5)Musyawarah Pengurus pengusulan/penetapan Ketua berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

untuk Definitif Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Diundangkan di Karang Baru pada tanggal , 1.\ t>-.z~ 2022 M \ ~ ~c.,~c.0._~\-n 1443 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, ~ ~ Ditetapkan di Ka.rang Baru pada tanggal, ~\ J!,..~,\ 2022 M \ ~ ~c.\'.v\G\0-\e1.\ri 1443 H ~ BUPATI ACEH TA_MIANGI ¥ MURSIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMlANG TAHUN 2022 NOMOR ~ NOREG QANlJN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVlNSf ACEH (2/21/2022)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…