DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 6 Bab dan 23 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Perjalanan Dinas, BAB III tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas, BAB IV tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, BAB V tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB VI tentang Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, perl mengatur ketentuan tentang perjalanan dinas;
b.bahwa Pera turan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip kebutuhan nyata di daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Apara tur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten AcehTamiang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4.Undang-Undant
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. BAB.;·

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas perintah Pejabat yang berwenang. 2 . Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
7.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.
9.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat sebagai PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
13.Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai selain ASN yang diangkat untuk jangka waktu dan tugas tertentu yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
14.Lembag/
14.Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
15.Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Pemberi Togas sesuai kebutuhan.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tamiang.
17.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
18.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
19.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20.Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/ SKPD berada.
21.Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemega ng kewenangan penggunaan anggaran untuk m elaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya .
24.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Perjalanan Dinas digolongkan d a lam:
1. a.Perjalanan Dinas Lua r Daerah; b . Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. c.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan Dina s Dalam Daerah sebagaimana dimaksud p a da ayat (1) huruf b terdiri atas: ~ i a. perjalanan/
1. a.perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu lebih dari 8 (delapan) jam pergi- pulang;
2. b.perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu sampai dengan 8 (delapan) jam pergi-pulang.
(3)Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
c.pengumandahan (detasering);
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis p enguji kesehatan ASN; dan
h.mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. a.biaya transportasi;
2. b.uang penginapan; c . uang harian; d . sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
3. e.uang representasi
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, merupakan biaya atas Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.
(3)Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk m enginap di:
1. a.hotel; atau
2. b.tempat menginap lainnya.
(4)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk ke perluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(5)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak dan pajak.
(6)Uang re presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas.
(7)Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum dan merupakan batas tertinggi. Pa sal 5 Dalam hal Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau tempat menginap lainnya di tempat tujuan sesuai dengan satuan uang penginapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum dan dibayarkan secara lumpsu.m.

Pasal 6

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) , digolongkan atas 6 (enam) tingkatan, yaitu:
1. a.tingkat A un tuk:
  1. 1.Pejabat Negara; dan 2 . Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang
2. b.tingkat B untuk:
  1. 1.Pejabat Eselon II;
  2. 2.Anggota DPRK;
  3. 3.Unsur Forkompimda; dan
  4. 4.Istri Pejabat Negara.
3. c.tingkat C untuk:
  1. 1.Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
  2. 2.Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
4. d.tingkat D untuk:
  1. 1.Pejabat Eselon IV /PNS golongan III; 2 . PPPK golongan IX sampai dengan golongan XII; 3 . Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
  2. 4.Pihak Lain.
5. e.tingkat E un tuk:
  1. 1.PNS golongan II; 2 . PPPK golongan V sampai dengan golongan VIII.
6. f.tingkat F untuk
  1. 1.PNS golongan I;
  2. 2.PPPK golongan I sampai dengan golongan IV; dan
  3. 3.Pegawai Tidak Tetap
(2)Penggolongan terhadap Aparatur Negara dari unsur TNI/POLRI yang diperbantukan di lingkungan Pemerjntah Kabupaten Aceh Tamiang disetarakan dengan ASN.

Pasal 7

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , dengan ketentuan sebagai berikut: a . biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi.
1. b.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan biaya tertinggi;
2. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; d . sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
3. e.uan.g representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
(3)Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat udara, biaya transportasi ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum.
(4)Dalam kondisi tertentu biaya transportasi pesawat udara lebih tinggi dari standar biaya umum yang ditetapkan, maka biaya transportasi pesawat udara menggunakan metode at-coast (sesuai pengeluaran) dan dibayarkan setelah bukti pengeluarannya mendapatkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b , dapat dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
(2)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian;
2. b.yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian;
3. c.yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama- sama/ rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya , dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
(4)Biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tingkat biaya tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
(5)Bagi Pejabat Negara yang melakukan peninjauan lapangan / rapat/ peresmian / u pacara/ kunjungan kerja/ inspeksi lapangan dan bagi ASN, Pegawai Tidak Tetap, petugas pemungut pajak/retribusi, petugas pengawas pekerjaan dan petugas pengantar surat dalam hal tugas kedinasan dengan lamanya waktu Perjalanan Dinas sekurang-kurangnya 4 (empat) jam dalam wilayah Kabu paten Aceh Tamiang dan Kota Langsa diberikan uang harian.

Pasal 9

Bagi Pejabat Negara dan ASN yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang lamanya melebihi 6 (enam) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, selain mendapat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , dapat diberikan bantuan uang harian terhitung mulai hari ketujuh.

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Din as dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
(1)Pejabat Negara , ASN da n Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya yang tertuang dalam Surat Tugas.
(2)Surat Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
1. a.Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
2. b.Ketua DPRK untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK.
3. c.Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
4. d.Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD berkenaan.
(3)Dalam hal Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Surat Togas diterbitkan oleh:
1. a.Wakil Ketua DPRK untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRK.
2. b.Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dan Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh;
3. c.Sekretaris Daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh;
4. d.Asisten yang mendapat pelimpahan tugas/mewakili Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, dan ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
5. e.Sekretaris SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD berkenaan.
(4)Surat Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PA/KPA dan menjadi dasar untuk penerbitan SPD.
(5)Surat Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas; b . pelaksana tugas;
2. c.waktu pelaksanaan tugas; dan d . tempat pelaksanaan tugas.
(6)Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Pasal 1 1

Pasal 12

( 1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

(2)Pembebanan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Surat Togas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…