DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu dan Penganggaran, Persyaratan Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Hasil Usaha, Kerjasama, Divestasi, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah;
c.bahwa PT. Aceh Timur Power Plant merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk memaksimalkan pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya, perlu dilakukan penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada PT. Aceh Timur Power Plant; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA PT. ACEH TIMUR POWER PLANT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant yang selanjutnya disebut PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
6.Deviden adalah hasil usaha yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan kapitalisasi dari keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak, pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bertujuan:
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian di kabupaten;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendapatan/perolehan deviden;
3. c.mendorong perluasan kesempatan kerja;
4. d.meningkatkan kinerja PT. Aceh Timur Power Plant sehingga mampu melaksanakan kegiatan usaha; dan
5. e.menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Aceh Timur Power Plant.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Penyertaan modal kepada PT. Aceh Timur Power Plant sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan perincian sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
b.tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB IV

PERSYARATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal kepada PT. Aceh Timur Power Plant, terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja dari PT. Aceh Timur Power Plant tersebut.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Aceh Timur Power Plant hanya dapat dilakukan apabila hasil evaluasi terhadap PT. Aceh Timur Power Plant dinyatakan memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Aceh Timur Power Plant tidak sedang bermasalah dari segi yuridis serta menunjang pembangunan perekonomian di kabupaten.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)PT. Aceh Timur Power Plant yang dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam nota kesepahaman pada saat penyertaan modal.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 6

Hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang dibayarkan oleh PT. Aceh Timur Power Plant ke Pemerintah Kabupaten merupakan komponen pendapatan daerah yang disetor langsung ke kas umum daerah.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 7

(1)PT. Aceh Timur Power Plant yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
(2)Kerjasama dengan perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VIII

DIVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang disertakan pada PT. Aceh Timur Power Plant.
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kabupaten membutuhkan modal dimaksud.
(3)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
(4)Penarikan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dari PT. Aceh Timur Power Plant.
(5)Pemerintah Kabupaten wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman penyertaan modal dengan PT. Aceh Timur Power Plant.
(6)Modal Pemerintah Kabupaten yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas umum daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…