DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam No. 04 Tahun 2017

Nomor: 04
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturah Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ientang Pengeioiaan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun i956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 12 Tahun z}fi tentang Pembentukan Peraturan Perrrndang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2OLl Nomor 68, b. C. d. 2. 3. Tambahan tembaran Negara Republik incionesia Nomor czJ+); Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAH tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Presiden Nomor 87 T'ahun 2Ai4 teniang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2414 Nomor 199); Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Flukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 20361; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAi{. 4. 5. R Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i.Daerah adalah Kabupaten Agam.
1. 2.Bupati adalah Bupati Agam.
2. 3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
3. 4.Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. 5.Badan Pembentukan Peraiuran Daerah yaflg seianjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Agam yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Agam.
5. 6.Sekretaris Daerah a<iaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
6. 7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
7. 8.Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang seianjutnya di sebut Pimpinan OPD adalah Pimpinan organisasi perangkat ciaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
8. 9.Peraturan Daerah aciaiah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 1O. Program Pembeniukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. 11.Pengelolaan Program Pembentukan Peratural Daerah adalah proses perencanaan, inventarisasi, pen5rusunan, penetapan, penyebarluasan cian penga\Masan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
10. 12.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang seianjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipii yang telah diangkat dalam jabatan fungsionai perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk meiakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan Propemperda didasarkan atas asas sebagai berikut:

a.asas terencana;
b.asas keterpaduan;
c.asas sistematis;
d.asas keterbukaan; dan/atau
e.asas keberlanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Propemperda bertujuan untuk:

a.agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
b.memberikan gambaran obyekilf tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;
c.menetapkan skaia prioritas pen5rusunan rancangan Peraiuran Daerah sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
d.menSrunergikan perencanaan Propemperda antar iembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
e.mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah rrrenurut skala prioriias yarig ditetapkan; dan
f.menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PROPEMPERDA

Pasal 4

(1i Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (21 Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan untuk jangka waktu 1 {satu} tahun.

(3)PenS'usunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peratlrran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. {21 Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- ,rt"rr{s11gs11 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat tl) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan pen5rusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, iingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2lmerupakan materi yang telah melaiui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.
(4)Penjelasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk ranca.ngan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai :
1. a.Perencanaan pembangun€a Daerah; dan
2. b.Struktur organisasi dan tata kerja perangkai daerah.
(5)Keterangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rancangan Feraturan Daerah yang mengatur mengenai :
1. a.arrggarur, pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.perrcabutan Peraturan Daerah; cian
3. c.perubahan Peraturan daerah yang hanya terbraias iaengubah be'nerapa materi.
(6)Seiain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana riimaksuci pacia ayat {4) dan a5rat (5), rancangan Peraturan Daerah ciisertai naskah akaciemik.

Pasal 5

(1)Penjelasan akademik sebagaimana ciimaksud dalam Pasai 5 a].ar- {4} memuai:
1. a.latar belakang dan tujuan pen),'Ltsunan;
2. b.pokok pikiran pengaturan; <ian
3. c.jangkauan arah pengaturan. i2i Keterangan akaciernik sel,ragairnarra dirtraksud dalarii Fasai 5 'ayat (5) mernuat pokok pikiran dan materi yang ciiatur. (3i i.iaskaii akadeiriik sebagaimaiia dii::aksucl cialain Pasai 5 ay'-at (bj ineniuat:
4. a.Pendahuiuan;
5. b.Kajian teoritis dan praktik empiris:
6. c.Evaluasi dan analisis peraiuran perundang-undangan terkait; r r ^-;^^^^ f:1^^^{:^ ^^^:^l^^:^ i^.^ --,.-:.3.:^. u, .iraiiud.salt j.tiusLrlrst susruruBis (lic-lr v Lil lLtrs,
7. e.Jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan ii^-^+---^*^;-.^^-^L, I Lr d.LLll <1lL l-avT d.Llr
8. f.Penutup; dan I)^*^^..^^* D6r^ ;r,r.rh I-\^a*^lr
9. s.i\arruarrSqir i ui aLut all uaui air.

Pasal 7

(i) Propemperda setragaimana dimaksuci daiam Pasai 4 ciitetapkan berciasarkarr skaia prioritas. i2) Skaia prioriias Propemperda sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (1) diciasarkan atas:

a.perintah peraiuran perunciang-undangan iebih tinggi;
b.rencana pembangunan daerah;
c.penyeienggaraan otonomi ciaerah dan tugas pembanLuan; eian
d.aspirasi masSrarakat daerah.

(3)Pengaturari skala prioritas sebagairnana dirnaksuci pada a-yat (2) rirenjadi dasar dalam penetapan skala prioritas di iingkungarr Pemerintah Daerah, di iirrgkungan DPRD, dan daiam rapat paripunra penetaparr Propenipei-cia.

Pasal 8

il) Daiam Propemperda sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (2) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang ditujukan untuk mengakomodir pengaturan i<husus yang berkaitan dengan akibat hukum, anggaran dan pembentukan wilayah. {2} Daftar kumuiatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:

a.akibat putusan fuiahkamah Agung;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.pembeniukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Nagari. {3} Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat i?]l, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah yang dibatalkan atau atas perirriah peraturan perundang-undangan yallg letritr tinggr.

Pasal 9

{1} Daiam kea<iaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Fropemperda. (2i Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meiiputi :

a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.akibat kerja sarna dengan pihak lain; dan
c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetqjui bersama oleh Bapemperd,a dan OPD yang membieiangi hukum.

(1)Bupati memerintahkan kepada pimpinan OPD melakukan penyusunan Propemperda di iingkungan Pemeriniah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda di iingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuri pada ayat (1) dikoordinasikan oieh OPD yang membidangi hukum.
(3)Datam rangka pelaksanaan koordinasi pen1rusunan Propemperda, OPD yang rnembidangi hukum mengirimkan permintaan pengajuan usul Propemperda kepada Pimpinan OPD. {4) Permintaan usuian Propemperda kepada Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan Februari.

BAB III

INVENTARISASI USULAN PROPEMPERDA

Pasal 11

(1)Piarpinan OPD men1rusun usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {21.
(2)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matrik Propemperda yang terdiri atas : a.judul rancangan Peraturan Daerah; b.materi yang diatur;
1. c.keterkaitannya ciengan peraturan perundang-undangan iainnya; dan d.target penyampaian rancangan Peraturan Daerah. {3} Dalam ha1 OPD telah men3rusun naskah akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah, maka diiampirkan dalam penyampaian usulan Propemperda.
(4)Penyampaian usulan Propemperda dari OPD ke OPD yang membidangi hukum diiaicukan paiing iambat akhir buian Juii. {5} Ketentuan mengenai bentuk dan tai.a cara pengisian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat {2\, tercantum pada Lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(i) OPD yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oieh Pimpinan OPD.

(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skaia pri.oritas Propemper<ia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i.Daerah adalah Kabupaten Agam.
1. 2.Bupati adalah Bupati Agam.
2. 3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
3. 4.Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. 5.Badan Pembentukan Peraiuran Daerah yaflg seianjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Agam yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Agam.
5. 6.Sekretaris Daerah a<iaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
6. 7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
7. 8.Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang seianjutnya di sebut Pimpinan OPD adalah Pimpinan organisasi perangkat ciaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
8. 9.Peraturan Daerah aciaiah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 1O. Program Pembeniukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. 11.Pengelolaan Program Pembentukan Peratural Daerah adalah proses perencanaan, inventarisasi, pen5rusunan, penetapan, penyebarluasan cian penga\Masan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
10. 12.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang seianjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipii yang telah diangkat dalam jabatan fungsionai perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk meiakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan Propemperda didasarkan atas asas sebagai berikut:

a.asas terencana;
b.asas keterpaduan;
c.asas sistematis;
d.asas keterbukaan; dan/atau
e.asas keberlanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Propemperda bertujuan untuk:

a.agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
b.memberikan gambaran obyekilf tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;
c.menetapkan skaia prioritas pen5rusunan rancangan Peraiuran Daerah sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
d.menSrunergikan perencanaan Propemperda antar iembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
e.mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah rrrenurut skala prioriias yarig ditetapkan; dan
f.menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PROPEMPERDA

Pasal 4

(1i Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (21 Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan untuk jangka waktu 1 {satu} tahun.

(3)PenS'usunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peratlrran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. {21 Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- ,rt"rr{s11gs11 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat tl) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan pen5rusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, iingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2lmerupakan materi yang telah melaiui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.
(4)Penjelasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk ranca.ngan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai :
1. a.Perencanaan pembangun€a Daerah; dan
2. b.Struktur organisasi dan tata kerja perangkai daerah.
(5)Keterangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rancangan Feraturan Daerah yang mengatur mengenai :
1. a.arrggarur, pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.perrcabutan Peraturan Daerah; cian
3. c.perubahan Peraturan daerah yang hanya terbraias iaengubah be'nerapa materi.
(6)Seiain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana riimaksuci pacia ayat {4) dan a5rat (5), rancangan Peraturan Daerah ciisertai naskah akaciemik.

Pasal 5

(1)Penjelasan akademik sebagaimana ciimaksud dalam Pasai 5 a].ar- {4} memuai:
1. a.latar belakang dan tujuan pen),'Ltsunan;
2. b.pokok pikiran pengaturan; <ian
3. c.jangkauan arah pengaturan. i2i Keterangan akaciernik sel,ragairnarra dirtraksud dalarii Fasai 5 'ayat (5) mernuat pokok pikiran dan materi yang ciiatur. (3i i.iaskaii akadeiriik sebagaimaiia dii::aksucl cialain Pasai 5 ay'-at (bj ineniuat:
4. a.Pendahuiuan;
5. b.Kajian teoritis dan praktik empiris:
6. c.Evaluasi dan analisis peraiuran perundang-undangan terkait; r r ^-;^^^^ f:1^^^{:^ ^^^:^l^^:^ i^.^ --,.-:.3.:^. u, .iraiiud.salt j.tiusLrlrst susruruBis (lic-lr v Lil lLtrs,
7. e.Jangkauan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan ii^-^+---^*^;-.^^-^L, I Lr d.LLll <1lL l-avT d.Llr
8. f.Penutup; dan I)^*^^..^^* D6r^ ;r,r.rh I-\^a*^lr
9. s.i\arruarrSqir i ui aLut all uaui air.

Pasal 7

(i) Propemperda setragaimana dimaksuci daiam Pasai 4 ciitetapkan berciasarkarr skaia prioritas. i2) Skaia prioriias Propemperda sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (1) diciasarkan atas:

a.perintah peraiuran perunciang-undangan iebih tinggi;
b.rencana pembangunan daerah;
c.penyeienggaraan otonomi ciaerah dan tugas pembanLuan; eian
d.aspirasi masSrarakat daerah.

(3)Pengaturari skala prioritas sebagairnana dirnaksuci pada a-yat (2) rirenjadi dasar dalam penetapan skala prioritas di iingkungarr Pemerintah Daerah, di iirrgkungan DPRD, dan daiam rapat paripunra penetaparr Propenipei-cia.

Pasal 8

a.akibat putusan fuiahkamah Agung;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.pembeniukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Nagari. {3} Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat i?]l, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah yang dibatalkan atau atas perirriah peraturan perundang-undangan yallg letritr tinggr.

Pasal 9

{1} Daiam kea<iaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Fropemperda. (2i Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meiiputi :

a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.akibat kerja sarna dengan pihak lain; dan
c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetqjui bersama oleh Bapemperd,a dan OPD yang membieiangi hukum.

(1)Bupati memerintahkan kepada pimpinan OPD melakukan penyusunan Propemperda di iingkungan Pemeriniah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda di iingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuri pada ayat (1) dikoordinasikan oieh OPD yang membidangi hukum.
(3)Datam rangka pelaksanaan koordinasi pen1rusunan Propemperda, OPD yang rnembidangi hukum mengirimkan permintaan pengajuan usul Propemperda kepada Pimpinan OPD. {4) Permintaan usuian Propemperda kepada Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan Februari.

BAB III

INVENTARISASI USULAN PROPEMPERDA

Pasal 11

(1)Piarpinan OPD men1rusun usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {21.
(2)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matrik Propemperda yang terdiri atas : a.judul rancangan Peraturan Daerah; b.materi yang diatur;
1. c.keterkaitannya ciengan peraturan perundang-undangan iainnya; dan d.target penyampaian rancangan Peraturan Daerah. {3} Dalam ha1 OPD telah men3rusun naskah akademik dan/atau rancangan Peraturan Daerah, maka diiampirkan dalam penyampaian usulan Propemperda.
(4)Penyampaian usulan Propemperda dari OPD ke OPD yang membidangi hukum diiaicukan paiing iambat akhir buian Juii. {5} Ketentuan mengenai bentuk dan tai.a cara pengisian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat {2\, tercantum pada Lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(i) OPD yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oieh Pimpinan OPD.

(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skaia pri.oritas Propemper<ia di lingkungan Pemerintah Daerah.