DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam No. 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan , Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057l';
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Daerah adalah Kabupaten Agam.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
4.Bupati adalah Bupati Agam.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Agam.
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Agam. 1O. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Kabupaten Agam. ll.Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Agam.
12.Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
13.Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi. L4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjalgan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan aJat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESE.IAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. {2) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
1. a.ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
2. b.wakil ketua DPRD sebesar SOyo (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD;
3. c.Anggota DPRD sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD;
(1)t2)

Pasal 4

T\.rnjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. T\rnjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lAa/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

T\rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap. bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar L45o/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

T\rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angkaT diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam

a.komisi;
b.badan musyawarah;
c.badan anggaran;
d.badan pembentukan peraturan daerah;
e.badan kehormatan; atau
f.alat kelengkapan lain T\rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
a.ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen);
b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c.sekretaris, sebesar 4o/o lernpat persen); dan
d.anggota, sebesar 3% (ttga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

(1)(21
(3)
(4)T\.rnjangan a-lat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

T\rnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. T\rnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Ttrnjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

Pemberian penghasilan Pimpian dan Anggotan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dilakukan pada akhir bulan setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti. Pemberian penghasilan Pimpian dan Anggotan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap tunjangan reses yang dibayarkan setiap kali pelaksanaan reses.

(1)(2t
(3){41 (s)
(1)
(2)

Pasal 10

(1)T\rnjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. (21 Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
5. a.rumah negara dan perlengkapannya;
6. b.kendaraan dinas jabatan; dan
7. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi. Pasal 1L
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(3)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(4)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

Pasal 13

T\.rnjangan kesejahteraan berupa Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang;
b.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang;
c.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang;
d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang; dan
e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf d disediakan dalam 5 (lima) tahun. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e disediakan dalam 1 (satu) tahun. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektilitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut :
a.standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Bupati;
b.standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan
c.standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan sekretaris Daerah.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…