DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata KErja Kantor Layanan Pengadaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu dibentuk Kantor Layanan Pengadaan;
c.bahwa untuk pembentukan Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Agam;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Bupati adalah Bupati Agam;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6.Kantor Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Agam, merupakan perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan lainnya;
7.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
8.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
9.Kelompok Kerja Layanan Pengadaan selanjutnya disebut Pokja KLP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyediaan pengadaan barang/jasa;
10.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
11.Kepala Kantor Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Agam.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Layanan Pengadaan.
(2)Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan bertujuan untuk :
1. a.menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; dan
2. b.meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN KANTOR

Pasal 3

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Kantor mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayannya seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

(1)Kantor Layanan Pengadaan terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
4. d.Seksi Monitoring, Evaluasi, Hukum dan Sanggah;
5. e.Seksi Pengelolaan Dokumen;
6. f.Kelompok Kerja.
(2)Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
(3)Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Kantor wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
(2)Kantor wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
(3)Hubungan kerja Kantor dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan meliputi :
1. a.menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
2. b.mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. c.memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan
4. d.melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati.
(4)Hubungan Kerja Kantor dengan LKPP, meliputi :
1. a.Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
2. b.Konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. c.Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
4. d.Penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

(1)Kepala Kantor adalah jabatan eselon IIIa.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…