DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 200

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal yang berisi tentang ketentuan umum; kewenangan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban; perkembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; data dan sistem informasi penanaman modal; pemanfaatan tanah ulayat dalam penanaman modal; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; pembiayaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada di daerah sehingga menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah, . bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yangb. kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal di Kabupaten Agam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal: d. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal: Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, | Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 133), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Agam.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terj: idu satu pintu Kabupaten Agam.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk ke-iatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpaturgan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis, Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam 7. 8. 9. rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, 25. 26. 27. 28. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Izin Pinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, “adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. melanjutkan usaha. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Lokasi Usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat | Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. fiskal dan Informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintregasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. | Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan faslilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 44. 45. 46. 47. 48. kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas : a. HR Pp? Ao pera. kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas: perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan: berkelanjutan, . berwawasan lingkungan, kemandirian: keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk: b. k. » » gr » meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyararakat di Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam: menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sinergi antara masyarakat dan pemilik modal sehingga memberikan keuntungan yang berkeadilan bagi semua pihak, meningkatkan kemampuan daya saing Daerah dalam bidang usaha dan perekonomian, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah, mengembangkan kemitraan dan kerjasama pelaku usaha dengan masyarakat dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan dan nilai-nilai lokal, dan memberdayakan masyarakat dan perlindungan hak ulayat untuk e. f kelangsungan hidup dan kehidupannya secara berkesinambungan.

Pasal 4

Sasaran pengaturan Penanaman Modal meliputi:

a.menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif bagi pemilik modal dan masyarakat: meningkatkan kulitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Penanaman Modal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal: dan meningkatkan realisasi dan implementasi kegiatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal meliputi :

a.kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Penanam Modal: pengembangan iklim Penanaman Modal, promosi Penanaman Modal: pelayanan Penanaman Modal, pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal: g. h. 1. b. d. b. d. e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal,f data dan sistem informasi Penanaman Modal, . pemanfaatan tanah ulayat, tes « . partisipasi masyarakat: penyelesaian sengketa, dan
k.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal di Daerah:
2. b.menetapkan kebijakan rencana strategis daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal skala Daerah, Cc. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal,
3. d.melakukaa koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal:
4. e.melakukan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal, meliputi :
  1. 1.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup,
  2. 2.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan,
  3. 3.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi: ga h. j.
  4. 4.penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumber daya daerah, yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengusaha di Daerah, dan memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal: . memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di bidang Penanaman Modal di Daerah, . melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan f g h. promosi Penanaman Modal di Daerah,
5. i.melakukan koordinasi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, melakukan koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi Daerah, . melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan penanaman modal, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah, . memberikan Izin Usaha kegiatan Penanaman Modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, .memberikan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah, . melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah, . melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal di Daerah, . melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal, . pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha Penanaman Modal dan realisasi proyek Penanaman Modal Daerah: k. 1 m. n. 0. a . melakukan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal1. Daerah,
6. s.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal,
7. t.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada dunia usaha dan masyarakat, dan
8. u.melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah,
2. b.mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan,
3. c.mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan,
4. d.mendapatkan hak pelayanan, dan
5. e.mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif,
2. b.Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah, dan Cc. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal,
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada pengusaha di daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan : a. b. Cc. kepastian hak, hukum dan perlindungan, kejelasan prosedur Penanaman Modal, keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya, pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, dan berbagai bentuk insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan d. e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Penanam Modal berkewajiban : a. b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal: membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal, menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal, menyerap tenaga kerja Daerah, meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal, mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang d. e. £ g h. . memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan k. yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah dan koperasi, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks200PDFHirarki

Memuat teks peraturan…