DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari: b. c. d. Mengingat 1, 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321): Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 4. 5. 6. Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
8.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 13): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Meretapkan Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: , PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI. | | Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 14 dihapus dan ditambahkan 5 angka yakni angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3.Bupati adalah Bupati Agam. d 10. 11. 12. 13. 14. 15. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan ' Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. dihapus dihapus. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. | Keputusan Walinagari adalah keputusan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dihapus. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Walinagari untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Perangkat Nagari. Hari adalah hari kerja. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. | Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipersidangan. | Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. n
2.Ketentuan ayat

(3)huruf d dihapus, huruf f dan huruf h diubah, ayat (5) Pasal 6 huruf d dan huruf 1 dihapus, huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Perangkat Nagari diangkat oleh Walinagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan Cc. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang (4

(5)Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia: berkelakuan baik, jujur dan adil: dihapus: sehat jasmani dan rohani: tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap: bagi umat Islam, bisa membaca Al-Ouran, tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan Adat Salingka Nagari, tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. | c. e. h. i. Selain persyaratan khusus sebagaimaria dimaksud pada ayat (3), bagi calon perangkat nagari yang berasal dari PNS, tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin kepegawaian dengan kategori berat dan/atau sedang. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai: surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai: Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang: Dihapus, b. c.
2. e.akte kelahiran: - surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang, surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, pandai membaca Al-Guran yang dibuktikan £ g& h. dengan piagam atau surat keterangan dari yang berwenang, -
3. i.Surat Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan Adat salingka Nagari: J. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diatas materai:
4. k.surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup bagi Perangkat Nagari yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan:
  1. 1.dihapus.
5. m.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: '

Pasal 7

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari.jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Nagari dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Apabila, dalam jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum mendapatkan bakal Calon, dan/atau berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari menjadwal ulang waktu pendaftaran, selama 10 (sepuluh) hari.
(2)Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal caion perangkat nagari yang memenuhi persyaratan hanya 1(satu) orang, maka bakal calon perangkat nagari tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai calon perangkat nagari.
(3)Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon perangkat nagari yang memenuhi persyaratan tidak ada, Walinagari melakukan penjaringan kembali bakal calon Perangkat Nagari sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

5.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Perangkat Nagari berhenti karena:
1. a.meninggal dunia,
2. b.permintaan sendiri, atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap,
3. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Nagari: dan/atau
4. e.melanggar larangan sebagai perangkat Nagari.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: - n

Pasal 24

(1)Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Walinagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara:
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, C. tertangkap tangan dan ditahan: dan
3. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(4)Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan tetap oleh Walinagari setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (S5) Apabila Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun, Walinagari harus merehabilitasi nama baik Perangkat Nagari yang bersangkutan. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 32

(1)Perangkat Nagari dan unsur staf yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2)Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(3)Dihapus. . . (4) Dihapus.
(5)Perangkat Nagari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2022 BUPATI AGAM, dto ANDRI WARMAN Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 5 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, dto EDI BUSTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7/105/2021 | #Salinan engan aslinya HUKUM AP SH - Zn 25 201101 1 003 PENJELASAN « ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2022 - TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI I. UMUM Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta untuk mengkoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam hal pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pehgangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari perlu dilakukan perubahan. | Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya penyempurnaan dari segi persyaratan perangkat Nagari, proses penyaringan calon perangkat Nagari, pemberhentian perangkat Nagari. Sejalan dengan hal tersebut Perubahan Peraturan Daerah ini memuat penyempurnaan pengaturan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kedudukan perangkat Nagari yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Warga Nagari adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. | Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Hukuman disiplin kepegawaian dibuktikan . dengan Surat Keterangan dari perangkat daerah yang membidangi pengawasan. Ayat (5) Huruf a Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup. Hurui b Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup. Hurufc Cukup jelas Hurufd Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan akte kelahiran adalah foto kopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh instansi pelaksana bidang . kependudukan Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Yang dimaksud dengan bisa membaca Al- Our'an adalah seorang calon Perangkat Nagari dapat membaca Al-Our'an dengan lancar yang dibuktikan dengan surat keterangan telah belajar mengaji disuatu tempat atau lembaga keagamaan atau surat keterangan dari lembaga keagamaan bahwa yang bersangkutan pandai membaca Al- Our'an. Huruf i Surat Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan Adat salingka Nagari dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang diketahui oleh KAN Apabila KAN tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan Adat salingka Nagari yang diketahui oleh Mamak kepala Kaum. Hurufj Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf 1 Cukup jelas Huruf m Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…