Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2.ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3.rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III memuat laporan operasional;
d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V memuat neraca;
f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) badan usaha milik daerah. PENJELASAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. PENJELASAN UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan kinerja instansi pemerintah, ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan laporan rekapitulasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL