DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI, FASILITASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat agar program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan dapat terlaksana secara efktif dan efisien;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif; prekursor narkotika, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Agam.
4.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
7.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
8.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
10.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Agam.
11.Deteksi Dini adalah upaya mengenali segala faktor yang dapat mencetuskan seseorang mengalami gangguan penyelahgunaan narkotika dan mengenali tanda-tanda awal mereka yang terkena gangguan penyalahgunaan narkotika.
12.Antisipasi Dini adalah suatu tindakan awal yang dilakukan seseorang untuk menghadapi suatu keadaan yang belum jelas.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.nilai-nilai ilmiah;
h.kepastian hukum; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

a.fasilitasi program pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
b.menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah;
c.menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
d.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
b.antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
c.penyediaan data dan informasi;
d.fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
e.peran serta masyarakat;
f.pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran narkotika.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyealahgunaan dan Perederan Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat; dan
2. b.tingkat nagari dilaksanakan oleh Walinagari.

BAB II

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 6

(1)Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.sosialisasi dan penyebaran informasi;
2. b.penyuluhan;
3. c.kegiatan keagamaan yang menekankan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. d.pagelaran, festival seni dan budaya;
5. e.perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. f.pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
7. g.peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, parik paga nagari, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.
(3)Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap tahun.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan pencegahan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Bupati membentuk:
1. a.Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Daerah.
2. b.Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan.
3. c.Tim Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat nagari.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 9

(1)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bupati sebagai ketua;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1;
3. c.Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian;
5. e.unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;
6. f.unsur Kepolisian di daerah sebagai anggota; dan
7. g.unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah sebagai anggota.
(2)Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 10

(1)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Camat sebagai ketua;
2. b.Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian;
3. c.Kepala unit pelaksana teknis Dinas sebagai anggota;
4. d.Walinagari sebagai anggota;
5. e.unsur Kepolisian di kecamatan sebagai anggota; dan
6. f.unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
(2)Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…