DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pengelolaan dan pengembangan SPALD-S; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPALD; kelembagaan; kewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Badan Usaha; kerjasama; insentif; larangan; retribusi; pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2.

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); u Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Agam.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3.Bupati adalah Bupati Agam. 10. 11. 12. 13. 14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, industri, peternakan dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. . Penyelenggaraan Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik selanjutnya disebut penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. . Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat LLTT adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik 4. 5. 6. 7, wl 8. 9. yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
16.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. 17.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18.Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan dan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
19.Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik agar dilaksanakan secara_ efisien, efelctif, berwawasan lingkungan dan oberkelanjutan guna terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik; U melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. c. d. e.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang disusun berdasarkan asas : pg mo op tanggungjawab; keterpaduan; keberlanjutan; keadilan; kehati-hatian; partisipatif; manfaat; kelestarian lingkungan hidup; perlindungan sumber air; pencemar membayar; dan keselamatan. wl

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. mS re og tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pengelolaan dan pengembangan SPALD-S; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPALD; kelembagaan; kewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Badan Usaha; kerjasama; insentif; larangan; retribusi; pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. b. c. d. e. U f

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas: a. b. menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh; melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;

(1)
1. c.memberikan bantuan pembangunan sub-sistem pengolahan setempat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
3. e.pemberian insentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
4. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menyusun rencana induk SPALD;
b.menerbitkan izin bagi badan ousaha yang akan menyelenggarakan SPALD secara_ sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
c.menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan;
d.membentuk UPTD SPALD; dan
e.menetapkan lokasi IPLT dan IPALD. wl BAB ITI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPALD

Pasal 8

Badan Usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan SPALD. Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.air limbah kakus; dan
b.air limbah non kakus. Setiap Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
a.teguran,;
b.denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau;
c.pencabutan izin.

(2)
(3)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

SPALD terdiri dari:

a.SPALD-S; dan
b.SPALD-T. | Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
a.kepadatan penduduk; kedalaman muka air tanah; permeabilitas tanah; kemiringan tanah; dan kemampuan pembiayaan.

Pasal 10

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas komponen: a. b. c.

(5)sub-sistem pengolahan setempaty; sub-sistem pengangkutan; dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 11

Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis. Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

a.skala individual; dan
b.skala komunal. Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal. Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
b.mandi cuci kakus.

(4)(1
(2)Cc d. e. (1 U
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…