PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan2. Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomof 244, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf dadalah sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: . Lampiran I.1 . Lampiran 1.2 . Lampiran 1.3 . Lampiran 1.4 . Lampiran II Lampiran III . Lampiran IV . Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII . Lampiran VIII Lampiran IX Ringkasan LRA menurut urusana. pemerintahan daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yangb. diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, d. kegiatan, dan sub kegiatan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, | e. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca: Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, g h. 1. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: k. Daftar rekapitulasi penyisihan1
Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. - Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal #Agustus 2022 0, BUPATI AGAM, 3 w kl (ANDRI WARMAN Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 16 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, ptt - EDI BUSTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3/37/2022 1 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. PENJELASAN UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Il. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…