DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum 3. Pemberian Nomor Bangunan Gedung 4. Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum 5. Tata Cara Pemberian Nomor Bangunan Gedung 6. Papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Pembiayaan 9. Larangan 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung; . Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. b. d. 1. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Menetapkan dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Agam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. Bupati adalah Bupati Agam. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus’ urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah walinagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

8.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 11.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 12.Jalan Nagari adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau_ antar permukiman di dalam nagari, serta jalan lingkungan. 13.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. 14.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 15.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 16. 17. 18. tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada_ di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang diatasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan asas : ao o p manfaat; bhineka tunggal ika; keteladanan; keserasian; ketertiban; keberdayagunaan; dan partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pedoman pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan mengenai pedoman pemberian Nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung bertujuan:

a.memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam omenentukan posisi dalam merencanakan arahan’- peruntukan ruang terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah; tercapainya tertib administrasi Pemerintah Daerah dalam hal administrasi pertanahan maupun administrasi kependudukan serta pengawasan aset milik Daerah; adanya keteraturan melalui pemberian nama jalan, nama fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan gedung; memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah; memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah; dan sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun b. c. d. e. f. pembangunan.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

(1)Jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jalan Nasional;Je b. Jalan Provinsi;
2. c.Jalan Kabupaten; dan 1 d.Jalan Nagari.
(3)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Jalan Kabupaten; dan
2. b.Jalan Nagar.
(4)Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempunyai Nama Jalan.
(5)Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, penamaan Jalan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara Jalan Provinsi dan Penyelenggara Jalan Nasional.
(6)Selain jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jalan lingkungan pemukiman dapat diberikan nama oleh pemerintah nagari.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan jalan di Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 6

(1)Fasilitas Umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.tempat olah raga;
2. b.tempat rekreasi;
3. c.Gedung kantor dan sejenisnya; d.tempat ibadah; dan/atau
4. e.Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 7

(1)}Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.
(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diusulkan untuk diambil dari: a.nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah; b.nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
1. c.peristiwa bersejarah; d.nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
2. e.nama flora dan fauna;
3. f.nama geografis; atau g.nama lain yang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
(2)Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
1. a.bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan;
2. b.bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD.
(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b_harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
(3)Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi kriteria:
1. a.adanya pengakuan oleh perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama di Daerah yang dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
2. b.adanya pengakuan dari Nagari dimana nama tokoh tersebut berasal dari Nagari tersebut, yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan.

Pasal 10

Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan:

a.kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar; b.norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum;
c.tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu; d.penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
e.tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang; dan
f.sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat.

Pasal 11

(1}Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah.

(2)Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
(3)Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar : a.Perubahan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan b.Pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum baru.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…