DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan APBD tahun anggaran 2024 yang berjumlah 1.677.677.614.015,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima belas rupiah) itu terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah Yang dimana Pendapatan Daearah ini terdiri dari: a. Pendapatan asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dan Pendapatan asli Daerah ini terdiri atas: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiii indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Dipindai dengan CamScanner Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam ‘Tahun 2008 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Dipindai dengan CamScanner PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Agam.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Agam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjunya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 3. Peraturan Daerah..

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.677.677.614.015,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai. berikut:

a.Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,601.400.952.536,- (satu triliun enam ratus satu milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
b.Belanja Daerah sebesar Rp.1.677.677.614.015,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar Dipindai dengan CamScanner enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima belas rupiah); Defisit sebesar Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).Pembiayaan Daerah terdiri dari:
1. 1.Penerimaan sebesar Rp.81.276.661.479,- (delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
2. 2.Pengeluaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
3. 3.Pembiayaan Netto Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
4. 4.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0O,- (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; b, pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.219.618.685.458,- (dua ratus sembilan belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah; Dipindai dengan CamScanner
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.76.257.322.185,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b_ direncanakan sebesar Rp.85.931.013.273,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.275.591.000,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.154.759.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.381.032.267.078,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Dipindai dengan CamScanner
(3)
(1)
(2)
(3)direncanakan sebesar Rp.1.301.696.383.000,- (satu triliun tiga ratus satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.335.884.078,- (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah),.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan hibah;
b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan _sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan . peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. b. belanja operasional; belanja modal; belanja tidak terduga; danCc belanja transfer.d. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.303.717.127.056,- (satu triliun tiga ratus tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta Seratus dua puluh tujuh ribu lima Puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai; > belanja barang dan jasa;
2. c.belanja bunga;
3. d.belanja subsidi;
4. e.belanja hibah; dan
5. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a_ direncanakan sebesar Rp.792.654.882.408,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.378.988.261.509,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah),
(4)Belanja bunga sebagai dimaskud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp.126.195.683.139,- (seratus dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh lima juta enam © ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Dipindai dengan CamScanner
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.778.300.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp, 165.784,221.054,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua . ratus dua puluh satu ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal aset tetap lainnya; danoo pag p belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.715,184.634,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah),
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c durencanakan sebesar Rp.38.721.867.259,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah),
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan _irigasi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.97 1.748.661,- (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). Dipindai dengan CamScannereS
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.425,420.500,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah),
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.045.419.050,- (delapan belas milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.190.130.846.855,- (seratus sembilan puluh milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan;
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a_= direncanakan sebesar Rp.8.306.740.255,- (delapan milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebésar Rp.181.824.106.600,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus rupiah). Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…