DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

3. Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bamus Nagari 3. Hak, Kewajiban, dan Larangan 4. Keanggotaan Bamus Nagari 5. Kelembagaan Bamus Nagari 6. Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611); 6. 7. 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Menetapkan dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Agam. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

3.Bupati adalah Bupati Agam. Camat adalah pemimpin. dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
7.Jorong adalah bagian dari wilayah nagari. 10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. 8. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari baik dari segi administrasii kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon anggota Badan 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Permusyawaratan Nagari. Walinagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan Walinagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari atas capaian pelaksanaan tugas Walinagari dalam satu tahun anggaran. Angggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah angggaran pendapatan dan belanja Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan Bamus Nagari dilaksanakan berdasarkan asas: os p pemberdayaan; keberlanjutan; rekognisi; keberagaman; kegotongroyongan; musyawarah; dan demokrasi.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BAMUS NAGARI

Pasal 3

Bamus Nagari mempunyai tugas:

a.menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari; menyelenggarakan musyawarah Nagari; membentuk panitia pemilihan Walinagari; 9 oF pemilihan Walinagari antarwaktu; menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk
f.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
g.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari;
h.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
i.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

(1)Bamus Nagari dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(2)Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari yang
(3)
(4)
(1)dituangkan dalam agenda kerja Bamus Nagari. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah Bamus Nagari.

Pasal 5

Bamus Nagari menampung aspirasi masyarakat Nagari.

(2)Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)pada ayat (1) disampaikan kepada Bamus Nagari melalui lisan dan/atau tulisan. Bamus Nagari menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam musyawarah Bamus Nagari. Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diadministrasikan di sekretariat Bamus Nagari.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari, Bamus Nagari mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Walinagari.

Pasal 7

Bamus Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari yang dihadiri Walinagari. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Walinagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan Bamus Nagari.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bamus Nagari menyelenggarakan Musyawarah Bamus Nagari. Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamus Nagari terhadap hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan musyawarah Bamus Nagari meliputi: a.musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari; b.evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;

c.menetapkan peraturan tata tertib Bamus Nagari; dan
d.usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari.

Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari; musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari

(1)
(2)
(3)
(4)jumlah anggota Bamus Nagari; pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus d e. f. Nagari.

Pasal 10

Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari. Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah Nagari, meliputi:

a.penataan Nagari;
b.perencanaan Nagari;
c.kerja sama Nagari;
d.rencana investasi yang masuk ke Nagari;
e.pembentukan badan usaha milik Nagari;
f.penambahan dan pelepasan aset Nagari; dan
g.kejadian luar biasa. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)terdiri atas:
1. a.niniak mamak;
2. b.alim ulama;
3. c.cadiak pandai;
4. d.bundo kanduang;
5. e.tokoh masyarakat;
6. f.tokoh pendidikan;
7. g.perwakilan kelompok tani;
8. h.perwakilan kelompok nelayan;
9. i.perwakilan kelompok perajin;
10. j.perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
11. k.perwakilan kelembagaan Nagari.

Pasal 11

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Nagari.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…