DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Agam

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penataan terhadap perangkat daerah yang telah ada saat ini,
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penataan perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Sumatera tengan (Lembaran Negara 1965 Nomor 50, Tambagan Lembaran Negara Nomor 2755) : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Menetapkan dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, tipe A:
b.Sekretariat DPRD, tipe A:
c.Inspektorat Daerah, tipe B,
d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1. 10. 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan 3. keluarga berencana dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan tenagakerja: Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup: Dinas Pertanian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan serta kelautan dan perikanan: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga, Dinas Sosial, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial: Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, 5. 6. A7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Arsip dan Perpustakaan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe Cc menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe Cc menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan: Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan: Badan Pendapatan Daerah, tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan: dan 3.

4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

f.Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan terdiri dari: Kecamatan Tanjung Mutiara, tipe A: Kecamatan Lubuk Basung, tipe A: Kecamatan Ampek Nagari, tipe A: Kecamatan Tanjung Raya, tipe A: Kecamatan Matur, tipe A, Kecamatan IV Koto, tipe A, Kecamatan Malalak, tipe A: Kecamatan Banuhampu, tipe A, Kecamatan Sungai Pua, tipe A:
1. 10.Kecamatan Ampek Angkek, tipe A:
2. 11.Kecamatan Candung, tipe A:
3. 12.Kecamatan Baso, tipe A:
4. 13.Kecamatan Tilatang Kamang, tipe A:
5. 14.Kecamatan Kamang Magek, tipe A:
6. 15.Kecamatan Palembayan, tipe A: dan
7. 16.Kecamatan Palupuh, tipe A. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.
(1)
(2)
(3)

Pasal 3

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas. Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan. UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 3. EDI BUSTI NO

Pasal 5

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat UPT Dinas dibidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 8

dihapus.

Pasal 10

dihapus. Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka istilah UPT Dinas dan UPT Badan, dibaca dan dimaknai sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 12 Oktober 2022 BUPATI AGAM, dto. ANDRI WARMAN Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 12 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, dto LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT : (83/61/2022) Salinan sesuai KEPALA BA aslinyang KUM OYONG LIZA, SH NIP. 19770825 2011014 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR & TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 1 UMUML Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, evaluasi perangkat daerah dilakukan untuk penataan struktur perangkat daerah baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah yang meliputi aspek produktifitas dan efisiensi serta struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktifitas dan mempercepat pencapaian visi misi daerah. Untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan perangkat daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga harus diperhatikan dalam rangka penataan perangkat daerah. Selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penataan perangkat daerah juga perlu mengakomodasi faktor lain, yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai salah satu sentral dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan institusi lainnya di daerah serta secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip organisasi pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016