DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 1, pasal 7, dan diantara pasal 7 dan isisipkan pasal 7A dan 7b

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-UndangNomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445) diubah sehinga berbunyi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupatiadalah Bupati Alor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5.Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang selanjutnya disebut PDMH adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7.Direktur adalah Direktur PDMH.
8.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDMH.
9.Pegawai adalah pegawai PDMH.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDMH dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDMH dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap PDMH dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Lapangan usaha PDMH meliputi:
1. a.bidang produksi;
2. b.bidang perdagangan umum; dan
3. c.bidang jasa transportasi. 3
(2)Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDMH dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga didalam negeri dan/atau diluar negeri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.

3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi:

Pasal 7A

PDMH mempunyai tugas pokok:

a.membantu dan menunjang Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus dalam bidang usahanya;
b.melaksanakan pengelolaan PDMH sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik;
c.menyusun dan melaksanakan perencanaan di bidang usahanya; dan
d.meningkatkan kontribusi PDMH terhadap pendapatan asli daerah.

Pasal 7B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A PDMH mempunyai fungsi:

a.menyelenggarakan pelayanan di bidang usahanya secara berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PDMH;
b.memperoleh keuntungan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; dan
c.berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dan/atau instansi Pemerintah lainnya terkait dengan program-program pembangunan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan usaha PDMH.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Pengurus PDMH terdiri dari:

a.Direktur; dan
b.Badan pengawas.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 10

(1)Pemilihan Calon Direktur dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(3)Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(4)Calon Direktur setelah dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi, diajukan oleh Bupati ke DPRD untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. 4

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pendidikan minimal Srata Satu (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
4. d.Berdomisili di Kabupaten Alor paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto copy KTP;
5. e.mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun diperusahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. f.tidak sedang terlibat dalam permasalahan hukum;
7. g.bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
8. h.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
9. i.tidak sementara menjabat sebagai pengurus aktif Partai Politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas direktur PDMH.
(2)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 13

(1)Masa jabatan direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDMH setiap tahun.

9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 14

Direktur dalam mengelola PDMH mempunyai tugas:

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDMH;
b.menyampaikan rencana kerja PDMH 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PDMH tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d.membina pegawai;
e.mengurus dan mengelola kekayaan PDMH;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili PDMH baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
h.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi PDMH kepada Badan Pengawas setiap bulan. 5
1. 10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi :

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008