DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum;II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar; V. Pembiayaan ; VI. Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar; VII. Jangka waktu pendidikan; VIII. Program Pendidikan Lanjutan; IX. Kewaiban ,Larangan dan kewenangan;X. Sanksi Administrasi, XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 2 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6.Peraturan Pemerintah Tahun 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Masyarakat adalah siswa dan mahasiswa berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang kualitas pendidikannya yang dibutuhkan oleh daerah.
9.Tugas Belajar adalah penugasan seorang PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan PNS pada salah satu lembaga pendidikan di dalam negeri maupun diluar negeri yang terakreditasi serta dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain. 10.Sarjana yang selanjutnya disebut S1 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Sarjana (S1). 3 11.Magister yang selanjutnya disebut S2 adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Magister (S2) dengan lama pendidikan maksimal 2 (dua) tahun. 12.Doktor yang selanjutnya disebut S3 adalah gelar akademik tertinggi yang dapat diberikan kepada seseorang yang menempuh pendidikan yang diperoleh dari Perguruan Tinggi jenjang Srata 3. 13.Diploma adalah gelar akademik dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa penerima telah menyelesaikan program studi tersebut atau menganugerahkan suatu gelar akademik dengan jangka waktu dan bobot yang lebih pendek dari sarjana seperti Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4. 14.Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara yang berhubungan dan/atau dapat menunjang tugas fungsinya, dengan biaya sendiridan/atau Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerahserta tidak meninggalkan tugas sehari-hari.
15.Ikatan Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan didalam negeri maupun diluar negeri yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
16.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK- PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK) PNS.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan azas:
1. a.keadilan;
2. b.non diskriminasi; dan
3. c.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(2)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi PNSdanmasyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi pada Perguruan Tinggi.
(3)Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar bagi PNS dan masyarakat yang menuntut Ilmu dan Teknologi pada Perguruan Tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tugas belajar;
b.Izin belajar;
c.Ikatan Belajar; 4
d.Pembiayaan;
e.Pelaksanaan;
f.Jangka waktu;
g.Program pendidikan lanjutan;
h.Kewajiban mengabdi; dan
i.Sanksi administrasi.

BAB IV

TUGASBELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas belajar kepada PNS.
(2)PNS yang mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan/atau lingkup Pemerintah Daerah; dan
2. b.menunjukan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan:
1. a.Administrasi dan akademik; dan
2. b.Mengikuti program study pada Lembaga Pendidikan yang terakreditasi minimal BolehBadan Akreditasi Nasional.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.untuk jenjang pendidikan: 1) Diploma dan Strata 1 (S1) berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 2) Strata 2 (S2) berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun; dan 3) Strata 3 (S3) berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
2. b.memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahunterhitung sejak diangkatsebagai PNS;
3. c.memiliki PPKminimal bernilai baikyang dihitung dalam angka diatas 76 (tujuh puluh enam);
4. d.memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompentensi;
5. e.bertubuh sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah; 5
6. f.tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana dan/atau sedang menjalani proses hukum;
7. g.diizinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis;
8. h.menandatangani surat perjanjian tugas belajar; dan
9. i.mendapat ijin dari pihak keluarga yang dibuktikan dengan surat persetujuan.
(3)Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.persyaratan akademik umum; dan
2. b.persyaratan akademik khusus.

Pasal 6

Persyaratan akademik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:

a.program studi yang dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatanatau tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggungjawab PNS yang bersangkutan;
b.memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih;
c.lulus seleksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
d.lulus seleksi yang diadakan lembaga pendidikan yang dipilih;
e.hasil seleksi yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Persyaratan akademik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
1. a.Nilai rata-rata PNS calon mahasiswa:
  1. 1.Program Diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00;
  2. 2.Untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75; dan
  3. 3.S-3 rata-rata nilai IPK 3,00.
2. b.Bagi yang diterima pada program S-2 dan S-3 harus memenuhi syarat:
  1. 1.Bagi staf/pelaksanapangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk program S-2;
  2. 2.Bagi staf/pelaksanapangkat sekurang-kurangnya Penata (III/c) untuk program S-3;
  3. 3.Telah menduduki jabatan struktural eselon IV paling kurang 2 (dua) tahun;
  4. 4.menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b).
3. c.bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
4. d.bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
(2)Persyaratan akademik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dan d, dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang mendapat beasiswa dari pihak lain. 6

Pasal 8

(1)PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis melalui program tugas belajar harus mempunyai persyaratan khusus.
(2)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Berusia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelolola pendidikan;
2. b.Bersedia kembali mengabdi pada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah menyelesaikan pendidikan;
3. c.kesediaan mengabdi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan PNSpenerima Tugas Belajar.
(2)Penetapan Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.PNS mengajukan permohonan kepada pimpinan SKPD guna mendapatkan rekomendasi untuk seleksi Tugas Belajar oleh Pemerintah Daerah;
2. b.PNS yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
3. c.Bupati memberikan rekomendasi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi;
4. d.Hasil seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan izin belajar kepada PNS.
(2)Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
1. a.memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
2. b.menunjukan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah. 7

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…