DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Persyaratan Menjadi Anggota BPD; III. Mekanisme Penetapan Anggota; IV. Peresmian Anggota BPD; V. Pimpinan BPD; VI. Fungsi dan Wewenang; VII. Hak, Kewajiban dan Larangan; VIII. Pemberhentian; IX. Musyawarah BPD; X. Pengaturan Tata tertib BPD; XI. Musyawarah Desa; XII. Hubungan Kerja; XIII. Pembinaan dan Pengawasan; XIV. Ketentuan Peralihan; XV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotan BPD.
11.Panitia Pengisian adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
12.Panitia musyarawah adalah panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD. 3
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keterwakilan perempuan. 4
(4)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(6)Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon BPD.

Pasal 4

Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 5

(1)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas:
1. a.menerima usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah paling lama 7 (tujuh) hari;
2. b.melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
3. c.mempersiapkan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
4. d.menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD; dan
5. e.membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan calon anggota BPD dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 751 sampai dengan 1.125 jiwa, 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 1.125 jiwa, 9 orang anggota.
(3)Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 7

(1)Apabila wilayahnya berjumlah genap maka sisa dari jumlah anggota BPD yang tidak terbagi habis ke dalam wilayah yang ada akan diperuntukan bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak. 5
(2)Apabila jumlah wilayah dalam suatu desa lebih banyak dari jumlah anggota BPD untuk desa yang bersangkutan maka wilayah yang jumlah Kepala Keluarga atau jumlah penduduknya lebih sedikit bergabung dengan wilayah yang bersandingan.

Pasal 8

(1)Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicalonkan dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 9

(1)Masing-masing wilayah mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia musyawarah setelah disepakati dengan warga di wilayahnya masing-masing.
(2)Jumlah bakal calon yang diusulkan sama atau lebih jumlah anggota BPD yang telah ditentukan untuk wilayah yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Panitia pengisian menerima usulan bakal calon anggota dari masing- masing wilayah dan menyeleksi persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Apabila bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
(3)Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Jumlah bakal calon yang diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa adalah sama atau lebih jumlah anggota yang ditetapkan untuk desa yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Pemilihan atau musyawarah untuk menetapkan anggota BPD digelar dalam suatu forum musyawarah perwakilan yang diselenggarakan oleh panitia pengisian.
(2)Peserta forum musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui rapat khusus panitia.
(3)Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
1. a.kepala desa dan perangkat desa;
2. b.para pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan;
3. c.tokoh pemuda maksimal 5 (lima) orang;
4. d.tokoh perempuan maksimal 5 (lima) orang; dan
5. e.golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta masing- masing 1 (satu) orang. 6
(4)Rapat musyawarah perwakilan dapat dimulai apabila jumlah peserta rapat mencapai 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…