DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran; Bab 3. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alar Tahun Anggaran 2 0 2 3 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor • 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara e Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 f %
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik .. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah . diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang--Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan l Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 2 t 9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 ·Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita.Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alar Nomor 683);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 595);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 610); 3 f Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN ALOR dan BUPATIALOR MEMUTUSKAN : Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah + Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran pelaksanaan penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi Realisasi Pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.· 4 r
10.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah gangguan saldo yang berasal dari akumulasi SilPA[SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 1 1 . Neraca adalah bagian dari laporan keuangan ataa entitas yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan pemerintah tersebut pada akhir periode.
12.Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegi.atan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
13.Laporan Arus Kas adalah laporan sebah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu.
14.Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan· salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
15.Catatan Atas Laporan Keuangan adaJah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo·Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 5 f

Pasal 3

,. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja dan Transfer Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Jlh Pembiayaan Netto
d.Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 4

Rp Rp Rp Rp 51.213.049.636,48 4.954.000.000,00 46.259.049.636,48 75.356.991.670,26 Rp l.108.301.572.470,96 Rp l.079.203.630.437, 18 Rp 29.097.942.033,78 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rpl0.398.725.680,96 denganrincian sebagai berikut :

a.Anggaran Setelah Perubahan p 1.097.902.846.790,00
b.Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) Rp l.108.301.572.470,96 Rp 10.398.725.680,96
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.(64.905.032.883,82) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Setelah Perubahan Rp l.144.108.663.321,00
b.Realisasi Rp l.079.203.630.437,18 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp (64.905.032.883,82)
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp.(17.107.874.497,22) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Setelah perubahan Rp46.205.816.531,00) sejumlah 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) RD29.097.942.033,78 Rp(17.107.874.497,22)
2. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.7.233.105,48 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran Setelah perubahan Rp.51.205.816.531,00 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp.51.213.049.636,48 Rp. 7.233.105,48 r 6
3. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(46.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Setelah perubahan Rp.5.000.000.000,00 2) Realisasi Rp.4.954.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. (46.000.000,00)
4. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto Rp.53.233.105,48 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Setelah perubahan Rp.46.205.816.531,00 2) Realisasi Rp.46.259.049.636,48 Selisih lebih/(kurang) Rp. 53.233.105,48

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal Rp.51.205.816.531,66 Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan Sub Total Rp.51.205.850.636,48 Rp. (34.104,82)
b.Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranRp.75.356.991.670,26 Sub total Rp.75.356.957.565,44
c.Koreksi kesalahan pembukuan Saldo Anggaran Lebih akhir Rp. 34.104,82 Rp.75.356.991.670,26

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang Rp.2.191.062.663.401,03

b.Jum.lah kewajiban
c.Jumlah ekuitas berakhir sampai dengan 2 1 Desember 2023 sebagai berikut :
a.Jumlah aset Rp.2.195.779.889.439,95 . · Rp. 4.717.226.038,92

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut :

a.Surplus/Defisit dari Operasi Rp.102.560.338.638,77
b.Surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional Rp. (6.867.287.576,81) 7 t
c.Surplus/detsit pos luar biasa Surplus/Defisit LO

Pasal 8

Rp. 95.693.051.061,96 Rp.93.821.784.467,32 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 Rp. 51.306.474.596,66
b.Arus kas bersih dari aktifitas operasi
c.Arus kas bersih dari aktifitas investasi
d.Arus kas bersih dari aktifitas pendanaan
e.Arus kas bersih dari aktifitas transitoris
f.Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode
g.Saide Akhir Kas di BUD
h.Kas di Kas Daerah
1. 1.Kas di Bendahara Penerimaan j . Kas di Bendahara Pengeluaran
k.Kas di K.as Lainnya
1. 1.Kas di bendahara FKTP
m.Kas di Kas Dana BOS
n.Kas di Bendahara BOK
o.Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Saldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 2023

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awai Rp.2.087.310.413.755,83
b.Surplus/Defisit - LO Rp. 93.821.784.467,32
c.Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/ Rp.201.045.190..045, 78 Rp.(176.894.049.012,00) Rp. 0,00 Rp. (57.155.042,00) Rp. 24.093.985.991,78 Rp. 75.400.494.693,26 Rp. 6 6 . 1 1 1. 4 6 7 .068,68 Rp. 249.353.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 100.925.014,00 Rp. 129.849.728,04 Rp. 8.808.831.459,00 Rp. 68.423,54 Rp. 75.400.494.693,26 Kesalahan mendasar Ekuitas Akhir Rp. 9.930.465.177,88 8 r Rp.2.191.062.663.401,03

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :
  1. 1.Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Ringkasan APBD yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. 3.Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. 4.Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegi.atan dan subkegiatan;
  5. 5.Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
  6. 6.Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifi.kasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  7. 7.Daftar Piutang Daerah;
  8. 8.Daftar penyisihan piutang daerah;
  9. 9.Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  10. 10.Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; 1 1 . Daftar realisai penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  11. 12.Daftar rekapitulasi aset tetap;
  12. 13.Daftar rekapitulasi KDP;
  13. 14.Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  14. 15.Daftar dana cadangan daerah lainnya; 1 6 . Daftar kewajibanjangka pendek;
  15. 17.Daftar kewajiban jangka panjang; 9 r ±o. +uu cgratan-egatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas laporan keuangan;
(2)Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan .Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupak:an bagian yang tidak: terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…