DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pengangkatan Perangkat Desa; III. Pemberhentian Perangkat Desa; IV. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; V. Unsur Staf Perangkat Desa; VI. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa; VII. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; VIII. Kesejahteraan Perangkat Desa; IX. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 3
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16.Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
17.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, dalam kurun waktu tertentu.
18.Penjaringan dan penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh KepalaDesa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Perangkat Desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan :

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 3

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 4

Pasal 4

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut :

a.mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi dan bidang teknis lainnya;
b.sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa;
c.sanggup bekerjasama dengan Kepala Desa;
d.sanggup berdomisili dalam wilayah desa selama menjadi Perangkat Desa;
e.tidak pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
f.mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; dan
g.memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Pasal 5

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
1. a.Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan tanda penduduk;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dilegalesir.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g, dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai cukup.

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan kepada Camat oleh Kepala Desa; 5
e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Camat setelah mendapat laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), karena: 6
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; atau
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5)Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 11

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…