DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; III. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; IV. Modal Usaha; V. Organ dan Kepegawaian; VI. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; VII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; VIII. Penetapan Penggunaan Laba; IX. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; X. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran; XI. Evaluasi; XII. Pembinaan dan Pengawasan; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Mutiaran Harappan Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN KABUPATEN ALOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH MUTIARA HARAPPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Mutiara Harappan yang selanjutnya disebut Perumda Mutiara Harappan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama- sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
9.Daerah adalah Kabupaten Alor.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
11.Bupati adalah Bupati Alor.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Mutiara Harappan.

Pasal 4

Perumda Mutiara Harappan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kalabahi.

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Mutiara Harappan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Mutiara Harappan Kabupaten Alor sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Maksud penyesuaian Perumda Mutiara Harappan untuk :

a.mendorong pengembangan perekonomian Daerah; dan
b.memberikan pelayanan dalam kebutuhan hajat hidup masyarakat.

Pasal 7

Tujuan penyesuaian Perumda Mutiara Harappan meliputi:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Mutiara Harappan meliputi :
1. a.bidang produksi;
2. b.bidang perdagangan umum;
3. c.bidang pertambangan;
4. d.bidang jasa transportasi;
5. e.bidang jasa konstruksi; dan
6. f.bidang jasa usaha lainnya.
(2)Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Mutiara Harappan dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

a.membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
b.melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
c.menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MODAL USAHA

Pasal 10

Modal dasar Perumda Mutiara Harappan berasal dari:

a.kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
b.neraca awal Perumda Mutiara Harappan berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 11

(1)Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Mutiara Harappan dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Mutiara Harappan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Mutiara Harappan.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…