DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pembentukan; IV. Kedudukan dan Wewenang; V. Tugas Pokok dan Fungsi; VI. Tipologi, Susunan Organisasi dan jabaran; VII. Tata Kerja; VIII. Pengangkatan dan Pemberhentian; IX. Pembiayaan; X. Ketentuan peralihan; XI. Ketentuam Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN ALOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 3
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.
8.Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.
9.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
11.Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
12.Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan.
13.Batas wilayah daerah adalah Batas administratif pelayanan pemerintahan yang memisahkan antar Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
14.Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik- titik koordinat batas daerah.
15.Perselisihan batas wilayah adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas batas wilayah administrasi suatu Desa/Kelurahan, Kecamatan dan daerah yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pembentukan;
b.kedudukan dan wewenang;
c.tugas pokok dan fungsi;
d.tipologi, susunan organisasi dan jabatan; 4
e.tata kerja;
f.pengangkatan dan pemberhentian; dan
g.pembiayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPPD.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 4

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala BPPD, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.menjaga dan memelihara tanda batas;
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya;
d.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
e.melakukan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah kabupaten, antar kecamatan, antara desa dalam satu kecamatan dan/atau antara desa antar kecamatan; dan 5
f.melakukan penegasan dan fasilitasi perselisihan batas daerah kabupaten, antar kecamatan, antara desa dalam satu kecamatan dan/atau antara desa antar kecamatan.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

BPPD mempunyai tugas :

a.menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan :
b.menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
d.mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPD menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
d.penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
e.pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
f.pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; 6
g.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
h.pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar pemerintah daerah kabupaten, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan; dan
i.pelaksanaan penegasan dan fasilitasi perselisihan batas daerah kabupaten, antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan antar kecamatan.

BAB VI

TIPOLOGI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN JABATAN

Pasal 8

(1)Tipe BPPD adalah Tipe A.
(2)Susunan Organisasi BPPD terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang; dan
4. d.Sub Bagian dan Sub Bidang.
(3)Kepala BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIB.
(4)Sekretariat BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA dipimpin oleh Sekretaris.
(5)Bidang BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIB dipimpin oleh Kepala Bidang.
(6)Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVA dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.

Pasal 9

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Keuangan.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
1. a.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
2. b.Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
3. c.Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah. 7

Pasal 10

(1)Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, membawahi :
1. a.Sub Bidang Perencanaan; dan
2. a.Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama.
(2)Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, membawahi :
1. a.Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
2. b.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
(3)Bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, membawahi :
1. a.Sub Bidang Penegasan Batas Daerah; dan
2. b.Sub Bidang Fasilitasi Perselisihan Batas Daerah.

Pasal 11

(1)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…