DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; III. Pembentukan UPT; IV. Staf Ahli; V. Kepegawaian; VI. Ketentuan Lain-Lain; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ALOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
9.Staf Ahli adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Alor.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Alor.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Badan/Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Aparat Sipil Negara, dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. 3

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 3

(1)Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 besaran organisasinya diklasifikan berdasarkan tipe organisasi.
(2)Tipe Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Organisasi dengan Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya besar;
2. b.Organisasi dengan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya sedang; dan
3. c.Organisasi dengan Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi organisasi yang beban kerjanya kecil.
(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Tipe organisasinya diatur sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah;
4. d.Dinas Daerah Tipe A, Tipe B dan Tipe C yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan pemerintahan;
5. e.Badan Daerah Tipe A yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah; dan
6. f.Kecamatan Tipe A yang dihitung berdasarkan kriteria dan bobot penilaian urusan fungsi penunjang pemerintahan daerah.

Pasal 4

(1)Dinas Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. b.Dinas Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 4
3. c.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. d.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
5. e.Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
6. f.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. g.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. i.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
10. j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. k.Dinas Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
12. l.Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
13. m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekejaan Umum dan Penataan Ruang serta sub urusan Pertamanan;
15. o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. p.Dinas Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. q.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18. r.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
19. s.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan bidang Kebakaran; dan
20. t.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan. 5
(2)Dinas Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. b.Dinas Pertanian dan Perkebunan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan sub urusan Perkebunan;
3. c.Dinas Peternakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan; dan
4. d.Dinas Perindustrian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
(3)Dinas Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah raga; dan
2. b.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah;
2. b.Badan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. d.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
(5)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Teluk Mutiara;
2. b.Kecamatan Alor Barat Laut;
3. c.Kecamatan Alor Barat Daya;
4. d.Kecamatan Alor Selatan;
5. e.Kecamatan Alor Timur;
6. f.Kecamatan Pantar;
7. g.Kecamatan Pantar Barat;
8. h.Kecamatan Alor Tengah Utara;
9. i.Kecamatan Alor Timur Laut;
10. j.Kecamatan Pantar Barat Laut;
11. k.Kecamatan Pantar Tengah;
12. l.Kecamatan Pantar Timur;
13. m.Kecamatan Kabola;
14. n.Kecamatan Mataru;
15. o.Kecamatan Pureman;
16. p.Kecamatan Pulau Pura; dan
17. q.Kecamatan Lembur. 6

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk urusan bidang pendidikan terdapat Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk urusan bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…